Islamisasi Papua Semakin Gencar, Gereja Berdiam Diri

 Oleh: Turius Wenda

Johan G Geissler

 "Dalam Nama Allah kami menginjak kaki di Tanah ini" Inilah Kalimat awal yang ucapkan oleh dua misionaris papua yakni Johan Gottlob Geissler dan C.W. Ottow, Pada tanggal 5 Februari 1855 dengan Kapal Ternate membuang sauhnya di depan pulau Manansbari (Mansinam) Manokwari -Papua barat).

Perkembangan gereja masa kini, telah merakar di seantoro tanah papua, dan akhirnya orang papua telah mengenal injil Yesus Kristus sebagai keyakinan atau agama yang menjadi penganut mayoritas orang papua.

Dengan masuknya injil di tanah papua, Umat Tuhan sepanjang itu berada dalam hidup damai dan telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Penyelamat para akhirat.

Samapai sekarang Gereja telah berkebang pesat dengan berbagai denominasi yang lahir di papua.

Perebutan Papua

Photo Ilustrasi POS TNI Puncak Jaya

Tepanya 1945, Indonesia secara resmi memprokolamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Ir. Sukarno. Namun papua saat itu masih dalam daerah penjajahan Belanda. 

Setelah perang dunia II pecah dan issu komunis di asia tenggara memuncak, tanggal 1 mei 1963 secara administrasi belanda di desak oleh Amerika sebagai sekutu untuk melepaskan papua kepada indonesia atas perjanjian new york melaui UNTEA atau badan PBB yang mengurus persengketaan bangsa papua.

Secara resmi papua di integrasikan melalui PBB atas dasar pelaksanaan PEPERA 1969, sekitar 24 atau 25 tahun dari 1945 setelah Indonesia merdeka taggal 17 agustus 1945.

Ada agama lain di dunia

Setelah bergabung dengan NKRI, barulah orang papua tahu bahwa ada banyak agama lain di dunia, ini setelah masuknya para imigran dari luar papua yang datang kepapua dan mengetahui kalau mereka  memeluk agama lain yakni agama islam.

Sampai perkembangannya, di tahun 1970-an orang papua benar-benar di jajah di bawah otoritas Suharto sampai 1998. Kebebasan agama, kebebasan budaya, kebebasan hak hidup masyarakat papua saat itu benar-benar di bungkam dan di musnakan terbukti ada penghilangan sosiolog papua Arnol App dan lainnya.

Setelah satu abad Lebih Telihat banyak agama berdatangan di Tanah Kristen Papua

Integrasi ke papua kedalam Indonesia berhasil, secara otomatis 5 Agama berlaku seluruh Indonesia, termasuk papua, Papua yang dulunya hanya satu agama, kini menjadi 5 Agama secara nasinal. Penyebaran agama dengan legalitas 5 agama di indonesia, papua benar-benar target penyebaran agama secara terbuka bahkan target utama dalam perebutan tanah papua sebagai mayoritas agama Kristen. 

Dengan dukungan finansial dari negara, khususnya agama islam telah melakukan berbagai upaya dalam penyebaran agama di papua. Buktinya banyak mesjid dan pesantren di mana-man di papua.

Imigran dari luar papua yakni pemeluk agama Islam berdatangan tanpa kontrol dan menyebar ke seluruh papua. Misis penyebaran agama terus berlaju dan tersebar secara nyata bahkan gelap di papua hampir 50 tahun sejak integrasi papua kedalam NKRI.

Acaman Penlenyapan Agama Kristen di Papua

Papua sedang dalam ancaman besar. Wilayah berpenduduk mayoritas Kristen & Katolik sudah berada dalam target Islamisasi, yaitu proses peng-Islam-an orang-orang Kristen pedalaman yang minim pengetahuan tentang Kekristenan.

Kegiatan AFKN di Papua

Organisasi Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), lembaga Islam yang sedang berusaha menggencarkan Islamisasi di kota Injil. Pemimpin AFKN yaitu Ustadz Muhammad Zaaf Fadzlan Rabbani Al Garamatan atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Fadzlan, pemilik Pesantren yang berada di wilayah Bekasi. Sebuah awal yang sungguh mencengangkan. AFKN telah membeli kapal khusus untuk menuju Papua demi suksesnya Islamisasi. 

Kapal laut dakwah itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Bahkan, sempat beredar kabar, AFKN akan membagikan 55 ribu Al-Qur'an yang siap disebar di seluruh Papua. Ustadz Fadzlan juga menyampaikan pendapatnya bahwa orang Kristen tidak perlu iri dengan strateginya

“Ustadz Fadzlan Berkata: Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya.

Dia juga berkata “AFKN ingin membangun keadilan dengan cara mendatangi semua lembaga Islam, majelis taklim dan semua umat Islam, dan menyerukan umat Islam agar menyelamatkan Muslim Irian. Karena umat Islam Irian adalah bagian dari NKRI. Apa yang dilakukan AFKN adalah upaya untuk mendukung program pemerintah. Ketika umat Islam kurang mendapat perhatian dan fasilitas, maka AFKN ingin terlibat untuk membantu umat, khususnya muslim Papua.” Dan yang santer di pemberitaan media Islam, kepala suku Asmat Senansius Kayimtel masuk Islam beserta seluruh anggota keluarganya dan berganti nama menjadi Umar Abdullah Kayimtel pada tanggal 19 Februari 2012. Dan seperti tradisi yang berlaku di pedalaman Papua, seluruh anggota suku akan mengikuti agama pemimpinnya!

Istilah Sebutan Papua NUU WAAR (PAPUA)

Pengobatan Gratis AFKN Papua

"Kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap tahun ini merupakan bentuk sumbangsih AFKN dalam menyemai dakwah di bumi Nuu Waar (Papua)," kata ustadz kelahiran Fakfak ini.

Menurut Ustadz Fadzlan Garamatan, ketua umum AFKN, kegiatan ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dengan target peserta khitan sebanyak 8.000 orang Papua Akan di sunat.

AFKN juga membagikan jilbab kepada muslimah di pedalaman Bumi Nuu Waar. ”Tahun ini, Jilbab yang bisa kita bagikan jumlahnya 1.700.000 jilbab. Sedangkan tahun sebelumnya sebanyak dua juta jilbab. Kegiatan ini semua dilakukan dalam rangka mengantarkan dakwah Islamiyah dengan memperbaiki tauhid saudara-saudara kita di Papua, baik yang sudah lama masuk Islam mau pun yang baru memeluk Islam, sehingga keimanan bertambah kuat,” jelasnya.

Selain menyelenggarakan khitanan massal bagi 7500 warga di Bumi Nuu Waar, menurut Ustadz Fadzlan, saat ini AFKN juga sedang mengadakan pengobatan Tibbunnabawi (pengobatan ala Rasulullah saw). Diakuinya, banyak warga Nuu Waar yang selama ini mengonsumsi berbagai makanan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, yang akhirnya menjadi racun di dalam tubuhnya.

Misi Terselubung Islamisasi Papua

Anak2 Papua

Saat ini dakwah Islam di Papua makin gencar. Buku Islam Atau Kristen Agama Orang Irian (Papua) yang ditulis Ali Atwa menyebut, bahwa Islam yang pertama ada di Papua, bukan Kristen. Tahun 1997, pernah ada seminar di Kabupaten Fakfak dan di Jayapura  menyebutkan, sebelum para misionaris Kristen menginjakkan kakinya di Tanah Papua, katanya, sudah terlebih dahulu muballigh Islam hadir di sana.

“Islam masuk pertama kali di bagian barat Papua. Di Fak Fak, jumlah Muslim hampir separuh populasi.” Kabupaten Fakfak sendiri yang memiliki luas wilayah 38.474 km2 dan berpenduduk sebanyak 50.584 jiwa, justru sangat kental dengan Islam.

Saksi bisu sejarah Islam, Masjid Patimburak, hingga kini masih difungsikan sebagai tempat ibadah 36 kepala keluarga dengan 147 jiwa yang tinggal di sekitarnya. “Dulu di sini ramai, tapi satu-satu mereka pergi,” ujar Daud Iba, sekretaris kampung Patimburak. 

Tetapi cerita di atas mengaburkan fakta lain. Sesungguhnya yang pertama agama Kristen Protestan di daerah Manokwari, tahun 1855 sudah jelas. Missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler datang menjadi missionaris. 

Fadzlan merasa benar sendiri. “Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya

Kapal Dakwah Papua Gegerkan Aktivis Gereja

KAPAL AFKN Operasi di papua

Beberapa waktu lalu (18/7), Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) baru saja melakukan serah terima kapal dakwah kepada AFKN di Putri Duyung, Ancol, Jakarta . Hadir dalam acara tersebut, antara lain: Ustadz Harry Moekti, Opick, Dr Bambang Sardjono dari Departemen Kesehatan, Dr Kholiqurrahman Raus DAP (Ketua Dewan Pembina AFKN), Djuwono Banukisworo (Senior Vice President BNI Syariah), Ustadz Ihsan Salam (Direktur BWA).

Kapal Dakwah yang dinamakan AFKN Khilafah I itu berasal dari donatur umat Islam. Uang yang terkumpul tersebut dikoordinir oleh BWA melalui kegiatan penggalanan dana yang diberi tajuk “Papua Muslim Care” di Balai Kartini, Jakarta (9/1). Dana yang terkumpul pada malam itu, cukup fantastis, yakni, mencapai Rp 2 Milyar. 

Selain kapal dakwah, BWA juga mengajak para donator untuk berkomitmen dalam  program wakaf khusus, dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di pedalaman Papua, rencananya akan ditempatkan di Kaimana. Ini merupakan program jangka panjang untuk Muslim Papua.

Kapal laut dakwah untuk Muslim Papua itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Mengingat, perairan di Papua sangat luas, maka masalah transportasi menjadi sangat penting sebagai sarana dakwah.

Jika sebelumnya, AFKN harus menyewa kapal dengan biaya yang sangat mahal, belum lagi bahan bakarnya. Per liter bisa dikenakan Rp 23 ribu. “Terkadang, kita harus berhari-hari mengarungi laut dengan perahu. Jika menyewa boat, biaya pun habis untuk bahan bakar. Padahal, amanah berupa sedekah dari umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia melalui AFKN harus disampaikan untuk Muslim Papua yang ada di pedalaman,” tutur Ustadz Fadzlan.

2013, Media Australia Membocorkan 2700 anak – anak papua di bawa ke pesantren Jakarta

Oleh : Michael Bachelard di Smh.com.au melaporkan

Anak2 papua di pesantren jakarta

Anak-anak Papua sementara dibawa dari Papua ke sekolah-sekolah Islam di Jawa untuk “dididik kembali”, tulis Michael Bachelard.

Johanes Lokobal duduk di atas rumput yang menjadi alas dari lantai kayu rumah kecilnya yang hanya terdiri atas satu ruangan. Dia menghangatkan tangannya pada perapian yang terletak di tengah ruangan. Sementara itu dari waktu ke waktu seekor babi, tidak tampak karena berada di ruangan sebelah, menjerit dan membentur-benturkan tubuhnya dengan keras ke dinding rumah.

Kampung Megapura yang terletak di tengah pegunungan di provinsi paling timur Indonesia yaitu papua barat merupakan kampung yang sangat terpencil sehingga penyedian barang-barang hanya dapat dilakukan melalui perjalanan udara atau dengan berjalan kaki. Johanes Lokobal telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. 

Dia tidak tahu dengan tepat berapa usianya, “Tua saja” katanya dengan suara parau. Ia juga miskin. “Saya bekerja di kebun. Pendapatan saya kira-kira Rp. 20.000 per hari. Saya juga membersihkan halaman sekolah.” Tetapi di kehidupannya yang sudah berat, terjadi kemalangan yang paling menyakiti dia. Pada tahun 2005, putra tunggalnya, Yope, dibawa pergi ke Jakarta. Lokobal tidak ingin Yope pergi. Anak itu masih berumur sekitar 14 tahun, tapi dia berbadan besar dan kuat, seorang pekerja yang baik. 

Namun orang-orang itu tetap membawa dia pergi. Beberapa tahun kemudian, Yope meninggal. Tidak ada yang bisa mengatakan kepada Lokobal bagaimana atau kapan tepatnya anaknya meninggal, dan dia juga tidak tahu di mana anaknya dimakamkan. Yang dia tahu secara pasti adalah, bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi.

anak2 papua pesantren jakarta

Para pemisi terselubung menguraikan Sekitar 1400 anak-ana Generasi Muslim Nuu Waark Papua disekolahkan secara cuma-cuma alias gratis. Awalnya dimasukkan ke berbagai pesantren di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, kemudian menempuh jenjang perguruan tinggi, dalam dan luar negeri. Ratusan di antaranya tengah menempuh jenjang S-1, dan sudah 29 orang yang meraih gelar S-2

Untuk membawa anak-anak Papua belajar ke Jakarta, Sumatera, dan Surabaya, AFKN menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder pimpinan pesantren, rektorat, pimpinan yayasan hingga Baitul Mal wa Tamwil. Bahkan pendekatan secara pribadi dengan mereka yang memiliki kepedulian dengan perjuangan AFKN mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim Papua.

Di antara dermawan, ada yang bersedia menjadi ayah angkat, dan membiayai hidup mereka selama belajar di pesantren atau kampus, tempat anak-anak Papua menuntut ilmu. Adapun anak-anak Papua yang datang ke kota besar tersebut, berasal dari kabupaten yang berbeda. Ada dari Kaimana, Fakfak, Bintuni, Raja Ampat, Wamena, Sorong, Nabire, dan wilayah Papua lainnya.

Kegiatan Islamisasi Papua

Setidaknya ada 11 anak (Putra-putri) Muslim Papua yang mendapatkan kesempatan belajar di Univesitas Indonusa Unggul, sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta. Mereka adalah Muksin Patipi, Yusuf Sayop, Usman Iba, Siti Adia Akatian, Siti Woretma, Fitria Patiran, Siti Rahayu Gwas Gwas, Hajija Rumakabes (semua dari Fakfak), Eric Arta Saiyof (Sorong), Nasir Tonoi (Bintuni), Yahya Boimasa (Kaimana). Selain di Kampus Indonusa Unggul, sejumlah mahasiswa asal Papua juga mendapatkan beasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, salah seorang mahasiswanya adalah Muhammad Mudzakkir Asso yang baru saja meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Bagimana Reaksi gereja Papua Atas Misi Islamisasi Papua?

Tanah yang damai, Tanah diberkati Tuhan, Tanah Pilihan Tuhan dan Lainnya menjadi slogan orang Kristen di papua benar-benar di injak dan di bungkam, kenyataan ini apakah kita berdiam diri ataukah mengambil langkah strategis untuk menghentikan semua program terselubung ini.

Kanapa para pimpinan gereja di papua hanya diam saja, apakah ini bukan menjadi ancaman generasi Kristen di papua?

Kami berharap Gereja-Gereja di papua harus bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah islamisasi di papua.

Penulis

Turius wenda ( www.twitter.com/TuriusWenda)

Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGBP)

Separatist base in Oxford causes diplomatic tension

By Sophie von der Tann

The opening of the Oxford headquarters of Indonesian separatist group Free West Papua has caused a rift between leading British diplomats and the Indonesian government.

Launched in 2004, the Free West Papua Campaign seeks independence from Indonesia for the indigenous people of West Papua. On its website the organisation describes itself as “a peaceful, public campaign, whose aim is very simple: to give the people of West Papua the freedom to choose their own destiny”.

Foreign Minister Marty Natalegawa summoned British Ambassador Mark Canning to question him over the rise of the separatist group. In a statement issued prior to the meeting, Natalegawa argued that the opening of the office was “clearly incompatible and contrary to the friendly relations that have existed between the two countries”.

Canning said after the meeting: “The Minister conveyed to me in clear terms the strong concern of the Indonesian Government”.

More>> Separatist base in Oxford causes diplomatic tension

US Embassy Publikasikan Laporan Pelanggaran HAM di Papua 2012

US JAKARAT,-- Sumarry: Indonesia merupakan negara demokrasi dengan multi-partai. Tahun 2009, pemberi suara memilih Susilo Bambang Yudhoyono kembali sebagai Presiden dalam pemilihan umum yang bebas dan jujur. Pengamat dalam dan luar negeri menilai bahwa pemilihan umum legislatif 2009 juga bebas dan jujur. Setelah lebih dari 10 tahun reformasi demokrasi, pasukan keamanan melapor ke pihak berwenang sipil; namun, ada beberapa contoh pengecualian ketika beberapa unsur pasukan keamanan bertindak sepihak dalam mengendalikan warga sipil.

Penekanan atau pelanggaran terhadap hak beribadah dan kaum etnis minoritas merupakan sebuah masalah. Pemerintah memberlakukan UU makar dan penistaan agama untuk membatasi kebebasan berekspresi para pendukung kemerdekaan damai di provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku serta oleh kelompok agama minoritas. Pejabat yang korupsi, termasuk di jajaran pengadilan, merupakan masalah besar.

Permasalahan hak asasi lainnya termasuk pembunuhan oleh pasukan keamanan, pelecehan terhadap para narapidana dan tahanan, kondisi penjara yang buruk, perdagangan manusia, pekerja anak, dan gagal menegakkan standar buruh dan hak pekerja. 

Ada beberapa Topik Yang menjadi Uraian Laporan itu:

1. Bagian 1. Menghargai Integritas Seseorang, Termasuk Kebebasan dari

2. Bagian 2. Menghargai Kebebasan Sipil, Termasuk:

3. Bagian 3. M

4. enghargai Hak Berpolitik: Hak Warga Negara untuk Mengubah Pemerintah Mereka

5.  Bagian 4. Korupsi dan Kurangnya Transparansi di Pemerintahan

6. Bagian 5. Sikap Pemerintah Terhadap Investigasi Internasional dan Non-Pemerintahan atas Dugaan Pelanggaran HAM

7. Bagian 6. Diskriminasi, Pelecehan Sosial, dan Perdagangan Manusia

8. Bagian 7. Hak-Hak Pekerja

   Dalam Laporan itu ada pengguraian rilis Papua:

   Perampasan Hak Hidup Sewenang-Wenang atau Melanggar Hukum

   Ada sejumlah laporan bahwa oknum aparat keamanan  baik tentara maupun polisi melakukan pembunuhan sewenang-wenang atau melanggar hukum selama tahun 2012. 
   
   Pada 14 Juni, anggota pasukan keamanan yang tidak bisa teridentifikasi di Jayapura, Papua menembak mati Mako Tabuni, pemimpin Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB), yang berkampanye untuk mendapatkan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Perihal penyebab kematian Tabuni tetap belum jelas, pihak kepolisian menegaskan bahwa Tabuni tertembak karena menolak penangkapan, sementara para pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa ia ditembak dari belakang saat mencoba melarikan diri. Dicurigai Tabuni menjadi target percobaan pembunuhan oleh pemerintah yang membunuh aktivis mahasiswa Terjoli Weya tanggal 1 Mei. Pelaku misterius menembak Weya saat demonstrasi memperingati perpindahan Papua dan Papua Barat dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1963. Saat penembakan, Weya dilaporkan sedang berdiri bersama Tabuni di bagian belakang truk sewaktu melewati markas militer Abepura. Beberapa anggota KNPB dan aktivis mengklaim bahwa Weya ditembak dari markas, dan otopsi mengungkapkan bahwa ia diserang oleh pecahan kaliber .22. Polisi tidak menginvestigasi kasusnya.
   
   Pada 27 Juli, anggota Brigade Mobil Polisi (Brimob) Polda Sumatera Selatan membubarkan demonstrasi warga Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa personil Brimob menembak Angga Prima yang berusia 12 tahun saat mereka berusaha mencegah terjadinya demonstrasi. Komnas HAM juga menemukan bukti bahwa Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan Brimob untuk melakukan "langkah-langkah represif" dalam menangani warga setempat di Ogan Ilir. Sengketa klaim hak atas tanah yang terjadi antara warga dengan  perusahaan perkebunan milik pemerintah, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis merupakan penyebab timbulnya konflik berdarah . Penyelidik Polri telah meminta keterangan 120 anggota Brimob yang terlibat dalam bentrokan, tapi tidak ada satu pun yang ditangkap atau ditindak. 
   
   Kekerasan yang terus berlangsung telah menyengsarakan warga masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat selama tahun tersebut. Keterpencilan wilayah membuatnya sulit untuk mengkonfirmasikan laporan mengenai desa-desa yang terbakar dan kematian warga sipil. Pada 6 Juni, menyusul insiden di Wamena yaitu seorang anak terluka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua tentara dari Batalyon Infanteri 756 bersepeda motor, warga setempat menyerang kedua tentara yang mengakibatkan Pratu Ahmad Sahlan terbunuh sedangkan Sersan Parloi Pardede terluka parah. Sebagai reaksi balas dendam atas kematian dan terlukanya rekan mereka sekitar50-100 anggota batalyon melakukan penyerangan  yang mengakibatkan Elinus Yoman terbunuh, melukai sejumlah warga setempat, 87 rumah terbakar. Hingga akhir tahun, penguasa tidak menahan atau memberikan tindakan indisipliner pada anggota Batalyon Infanteri 756 atas peran mereka di insiden tersebrgaut. Angkatan Darat Indonesia mengklaim bahwa tentara mereka harus membela diri saat berusaha mengambil jasad Sahlan. Beberapa hari berikutnya setelah kejadian, upacara rekonsiliasi khusus dilaksanakan yang melibatkan warga setempat, pejabat sipil dan pasukan keamanan. 
   
   Banyak kekerasan di Papua dan Papua Barat berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pasukan keamanan melawan OPM. Sebagai contoh, pada 23 Agustus, polisi menahan empat orang yang diduga keras anggota OPM sebagai tersangka pembunuhan anggota polisi Yohan Kasimatau di Bandara Enarotali di Paniai pada tanggal 21 Agustus. 
   
   Selain pembunuhan oleh pasukan keamanan dan OPM, terdapat juga sejumlah insiden kekerasan, termasuk beberapa pembunuhan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal di Papua dan Papua Barat. Penyerang misterius yang oleh pejabat pemerintahan dan kontak HAM di duga dilakukan oleh pihak a separatis Papua, membunuh beberapa warga pendatang non-Papua. Pada 22 Mei, pengemudi Syaiful Bahri meninggal di tangan seorang pembunuh misterius. Polisi menemukan serpihan jasadnya yang hangus terbakar di dalam mobil sewaan di pemakaman di Jayapura, Papua. Otopsi mengungkapkan bahwa pendatang dari Jawa tersebut kemungkinan besar meninggal setelah ditusuk berulang kali.
   
   Kejahatan terus terjadi di sepanjang jalan dekat pertambangan emas dan tembaga Grasberg milik Freeport McMoran di Timika, Papua, termasuk pembunuhan pasukan keamanan dan pekerja. Pada 9 Januari, penembak misterius membunuh dua pekerja PT. Kuala Pelabuhan Indonesia, perusahaan kontraktor Freeport, di sepanjang jalan. Polisi menemukan jasad mereka di kendaraan yang terbakar. Pada 7 Februari, di titik lain di jalanan tersebut personil Brimob Ronald Sopamena diduga ditembak mati oleh pihak OPM. 
   
   Pada Juni 2011, Mahkamah Agung menolak kasasi Pollycarpus Budihari Priyanto, yang sebelumnya dihukum tahun 2004 karena didakwa meracuni yang mengakibatkan kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib. Sedangkan para pembela HAM terus menduga bahwa peracunan yang mengakibatkan kematian Munir melibatkan anggota Badan Intellijen Nasional (BIN). Pengungkapan keterlibatan personel intelijen BIN dalam kematian Munir oleh pihak kejaksaan tampaknya tidak mengalami kemajuan dan cenderung berjalan ditempat.
   

   b. Penghilangan Orang

   Tidak ada laporan mengenai penghilangan orang bermotif politik selama tahun tersebut. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil melaporkan sedikit perkembangan dalam menghitung orang hilang tahun lalu atau dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya orang-orang tersebut. 
   
   Tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc untuk melanjutkan penyelidikan dan kemungkinan penuntutan terhadap penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1998. Pada akhir tahun, pemerintah belum membentuk pengadilan ad hoc yang dimaksud.
   

    Seumber: http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreports_hrr2012.html

 

Dozens' of Workers Trapped at Freeport's Indonesia Mine

Rescue work is continuing at a major US-owned gold and copper mine in Indonesia after a tunnel collapsed on Tuesday, trapping more than 20 workers.

Police say four miners died and 10 others were evacuated after the tunnel caved in at Freeport's Grasberg mine, in the eastern province of Papua.

The situation at the mine is still thought to be volatile, police add. Freeport has suspended all operations at the mine out of respect for the workers killed, the company says.

The head of Freeport's Indonesia unit, Rozik Soetjipto, says it is a temporary suspension out of sympathy for the victims but also due to some safety considerations around underground operations.

The accident has had no effect on the open mining pit at Grasberg, he adds. Freeport, which is handling the rescue operation, said in a statement on Tuesday that "the rescue process is difficult and will take some
time to complete".

About 40 workers were undergoing safety training at the time of the tunnel's collapse, said Freeport's Indonesia subsidiary. Map showing the location of the mine in Papua

The condition of the 10 people who were rescued is not known. A police spokesman said the situation remained uncertain because the ground was shaky and rocks continued to fall.

The Grasberg mine has an estimated 24,000 employees. In 2011, workers staged a three-month protest asking for better pay, with miners only going back to work after negotiating a pay rise of almost 40%.

The details surrounding the incident are difficult to verify independently, as foreign journalists are banned from reporting in Papua.

Indonesia says this is because the province is too dangerous for foreign media, but human rights groups say this is Jakarta's way of keeping observers out of the troubled province, says the BBC's Karishma Vaswani in Jakarta.

Papua became part of Indonesia in 1969 after a controversial election many Papuans say was a sham. A low-level war for independence has been waged in the province ever since.

Orginal News: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22535736

Why is West Papua closed to foreign journalists?

 Opinion By. Socratez Sofyan Yoman - In TAPOL.ORG

Socratez Sofyan Yoman

Earlier this year I had a meeting with a friend who is a foreign journalist in Jakarta. During our conversation which lasted almost an hour, I asked him. ‘When are you planning to visit Papua to get information directly from there?’ My friend said: ‘We are not permitted by the Indonesian government to visit Papua. I have made several requests to visit Papua but the government has turned down all my requests.’ So I asked him: ‘Why are they not allowing you to visit Papua’ to which he replied: ‘The Indonesian government always says that it is not possible to guarantee the safety of foreign journalists in Papua. The OPM could kidnap or kill them.’

On hearing this, I burst out laughing which surprised my friend who asked me why I was laughing. I said because what government says is very strange; there is no justification for them to say such a thing.

This was not the first time I had heard this from journalists. Every foreign journalist has told me the same thing. My response has always been: ‘Isn’t it because they have something to hide. What is the Indonesian government doing to the Papuan people?’

If foreign journalists are not allowed to visit Papua, it must surely mean that the government has something to hide. If the Indonesian government has been helping the Papuan people to make progress in the past fifty years, then surely foreign journalists would be allowed to go there so as to be able to report on progress there with regard to education, health, the economy, culture and all aspects of life and make this information available to the international community.

One thing is certain. Papuans are not kidnappers, they are not murderers. Papuans want peace and have always respected other human beings throughout the ages. Long before the Indonesian government occupied and colonised Papua as a result of the New York Agreement on 15 August 1962, when administration of the territory was handed over by the United Nations to Indonesia on 1 May 1963 and the fraudulent Act of Free Choice took place in 1969. Ever since 5 February 1855, foreigners, white people from Europe have been coming to Papua as missionaries or evangelists. I would also mention Gotlob Geisler and Carl William Ottow and other foreigners who have visited Papua since 1855, that is to say 107 years before the Indonesian government annexed Papua in 1962. These foreigners stayed there with the indigenous Papuan people.

Johann Gotlob and Carl William Ottow arrived in Papua on Sunday, 5 February 1855. They landed in the Gulf of Doreh Mansiman, Manokwari. The moment they set foot here, they declared: ‘In the name of our lord, Jesus Christ, we set foot in this land!’ These two men brought us the Bible of Jesus Christ.

5 February 1855 is an historic day, a day full of holiness, bringing good news. It was the Bible, the holy word, which freed people from their sins and freed them from oppression and colonialism. The Bible respects the basic rights of mankind, recognises the dignity of the person. No more crying, no more bloodshed, an end to discrimination and exploitation of ordinary men and women because they have been freed from repression. The Bible of Jesus Christ is the holy book which belongs to all humanity, to the people of all ethnicities, to all nations.

When the two German missionaries arrived in the Land of Papua, they met the people, befriended them, stayed there, respected the people and recognised their right to life, their dignity and treated the people of Papua as equals. They never did anything to harm the Papuan people, either physically or mentally. Gotlob and Geissler were true, loyal friends of the Papuan people, in good times and bad times. There were no differences, no barriers. They brought love, justice and equality which flowed from the Cross which they brought.

The Indonesian government’s decision to refuse to allow foreign journalists to visit Papua is in sharp contrast with the mission of the Church and the heartfelt beliefs of the Papuan people. This refusal is an integral part of the government’s policy. It is a reflection of ‘Generative Politics’ about which Mr Nugroho wrote in The Jakarta Post on 10 June 2012. According to Mr Nugroho, Generative Politics is a political stance which has paralyzed, damaged and made the conditions of the Papuan people much worse. This has been the political approach of the Indonesian government for the last fifty years. The Indonesian government has refused to allow foreign journalists to visit Papua because they have to hide these ghastly facts, the widespread poverty in Papua and the many years of brutality to which the Papuan people have been subjected.

A lengthy struggle will be needed to change government policy which has been implemented for the last five decades. Almost 330 years ago, in 1780, William Wilberforce, a member of the English parliament, waged a 20-year struggle to end slavery. As an old man, he said: ‘I realise that changing public opinion is not as easy as clapping your hands; it takes decades to achieve things. You also need patience and total commitment to achieve lasting justice, reform and final victory.

In his struggle for justice, Wilberforce also expressed the following beautiful ideas: (1) Christianity is the key to justice and well-being for a people. (2) The only people who can be trusted to struggle for peace and the nation’s well-being are those who have expressed remorse for their sins. (3) The only hope for a nation is its Christianity. I will accept no ideology that conflicts with the teachings of Christ. (4) If a nation only thinks about physical and cerebral things, they will lose their spirituality. (5) Every tyrannical action that is perpetrated in order to reinforce stability can only lead to the perpetuation of repression. (6) The commandments I have received from God have convinced me that the search for justice must be based on fear of the Almighty which does lead to anarchy and that history has shown that He is right. (7) I should at all times remember that it is my responsibility until my dying day not just to meditate but also to act. (8) The thing that has inspired me is an understanding of the existence of humanity. This is based on the opening words in the Book of Genesis which states that mankind was created in the image of the Almighty [Genesis 1:26-28].

It may very well be that the government’s decision to refuse to allow foreign journalists to visit Papua is because of recent incidents such as the hostage-taking incident in Mapenduma in 1996, the taking of a Belgian as a hostage in June 2001 and his release in August of that year, or the occasion when shots were fired at a German, Pieper Dietmar Helmut at Base G Coast on 29 May 2012 which was alleged to have been committed by an ‘an unidentified person’ (OTK). And there are a number of questions that need to be asked about the acts of violence and crimes against humanity which have occurred during the 50 years of Indonesia’s occupation of Papua.  (1) Were these actions perpetrated by a Papuan? (2) And if so, who masterminded these incidents? And who benefitted from these acts of violence?

During a conversation I had in August 2013 with General Maruf, Deputy Head of BIN, the State Intelligence Agency, I said: ‘Mr Maruf, there are many groups in Papua which have been organised by the OPM. Does anyone believe that there are sewing-machines in Papua to make Morning Star Flags? Is there a shop in the forest where it is possible to buy cloth to make Morning Star Flags? How is it possible for the OPM to get hold of so many weapons and so much ammunition? Every airport and entry point into Papua, by land, air or sea, is tightly guarded and every single thing that enters Papua is carefully examined by Indonesian security officials.’ In response, Mr Maruf said: ‘Only now do I realise there are groups in Papua which have been organised by the OPM.’

It should now be crystal clear to the reader that the kidnappings and shootings that have occurred in Papua were not committed by the genuine OPM but by a specially controlled OPM. Some readers may have read my book: Annihilation of Ethic Melanesians: Breaking the Silence about the History of Violence in West Papua (Permusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat) 2007, which has been banned by the Indonesian government, by virtue of a decision of the Attorney-General. On pages 225-256, I wrote briefly about the genuine OPM and an OPM which was created by the Indonesia military and police. The violence and crimes against humanity have been used to stigmatise Papuans as separatists and are alleged to be acts of treason perpetrated by the OPM in order to create a myth portraying Papua as a region of conflict and is inaccessible to foreigners. Papua is being used as a training ground for the armed forces to get promoted, to make lots of money, a place where more and more troops are sent to combat separatism. Ottow and Geissler never did anything to stigmatise Papuans as separatists, treacherous rebels, as OPM, primitive, ignorant, backward people, cannibals, stupid and under-developed.

An intelligence expert, AC Manulang, former Director of BAKIN. Badan Inteligen Negara Indonesia, the Indonesian State Intelligence Agency, recently acknowledged ‘It is not unlikely and may often have happened that disruptive activities in various places have been masterminded from Jakarta. It is highly likely that these disturbances have been designed in Jakarta for a number of reasons. It is not logical to believe that local police chiefs would not seek the help of influential local leaders to prevent local communities from becoming uncontrollable. Action has been taken to deal with SARA [an Indonesian acronym for Social, Religious and Ethnic Disputes], in places like Maluku or other regions in eastern Indonesia. There have also been disturbances in western parts of the country. According to information I have received, there have been disturbances in Ambon, Lampung, Poso as well as in Papua. These disturbances should be regarded as serving the interest of the elite in Jakarta.’ [Indopos, Sunday 4 November 2012.]

There are other questions that need to be raised: (1) Why is it that the OPM has never kidnapped foreign missionaries who have been living for years in the interior of Papua, in places that are remote from the cities? (2) Why has the OPM never kidnapped any of the many foreign tourists who visit Papua on their own or in groups? (3) Why is it that the OPM has never kidnapped transmigrants who now live in places close to the forests and far from  the  cities, in places like Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke or Keerom-Arso?

It is deeply distressing that State violence continues to occur in our sacred Motherland. This means that the Indonesian government and the security forces have failed to turn the indigenous Papuan people into Indonesians. Papuans have already expressed their dismay about all this on a number of occasions: (a) the Eleven Recommendations of the Papuan People’s Assembly on 9-10 June 2010. (b) The Joint Statement of Church Leaders issued on 10 January 2011. (c) The Theological Declaration of Church Leaders on 26 January 2011. (d) The Prophetic Message of Papuan Church Leaders to the President of the Republic of Indonesia adopted in Cikeas, Jakarta on 16 December 2011.

The same concerns were acknowledged by a number of member states of the United Nations: The USA, United Kingdom, Switzerland, Canada, Norway, South Korea, Japan, France, Germany, Mexico, New Zealand, Australia, Spain and Italy at a session of the UN Human Rights Council (UPR) on 23 May 2012 in Geneva, Switzerland.

Bearing these facts in mind, it is the now widely believed that the Indonesian government and the Indonesian security forces are themselves part of all this violence and that this situation has been created and kept alive so as to legitimise continued acts of violence in the Land of Papua and to utilise these conditions as an excuse to reinforce the security forces. The reason why foreign journalists are refused access to Papua is clear for all to see. It means that they can know nothing about and cannot expose the terrible truth regarding the State violence being committed against humanity, the impoverishment and annihilation of the Papuan people that has been going on for the last fifty years.


------------------------
The writer of this comment is the General Chairman of the Alliance of Baptist Churches. He is also the author of the following books:
Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Kekerasan di Tanah Papua Barat. (See above)
 Suara Bagi Kaum Tak Bersuara. A Voice for the Voiceless.
 Integrasi Belum Selesai. Integration is Not Yet Complete.
West Papua, Persoalan Internasional. West Papua is an International Problem
Otonomi  Khusus Papua Telah Gagal. Special Autonomy for Papua Has Failed
Saya Bukan Bangsa Budak, I Am Not from a Nation of Slaves
Apakah Indonesia Menduduki dan Menjajah Bangsa Papua? Does Indonesia Occupy and Colonise the Papua People?