Delapan Wakil Papua Lolos Seleksi Komnas HAM Periode 2012-2017

Kantor KOMNAS HAM (foto SP)

Jayapura --- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat dalam website resminya  www.komnasham.go.id telah merilis 275 orang calon anggota dan komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 yang dinyatakan lolos dalam tahapan pertama, yakni tahapan seleksi administrasi dan kelengkapan, dari 363 orang yang mendaftarkan diri sebelumnya.

Dari 275 orang tersebut, terdapat delapan orang perwakilan dari tanah Papua. Dua orang perempuan, dan 6 orang diantaranya laki-laki.

PEPERA 1969, Otonomi Khusus 2001, UP4B 2011

Ketua PGBP Socratez Soryan Yoman (foto pgbp)

“Papua berintegrasi dengan Indonesia dengan tulang punggungnya pemerintahan militer” (Amiruddin Al Rahab: Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma Dan Separatisme: 2010,  hal. 42)

Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia selalu mengkleim bahwa PEPERA 1969 sudah sah dan status Papua dalam wilayah Indonesia sudah final. Namun, dalam realitasnya, Rakyat Papua, penduduk asli Papua sebagai pemilik negeri dan ahli waris Tanah Papua ini sampai saat ini masih mempertanyakan status politik mereka dalam

wilayah Indonesia  dengan mempersoalkan PEPERA 1969. Penduduk asli Papua sebagai saksi  dan korban sejarah terus menyatakan bahwa PEPERA 1969 dilaksanakan dibawah tekanan militer Indonesia. Rakyat Papua selalu dan terus-menerus menyatakan bahwa masa depan dan hak politik rakyat Papua benar-benar dihancurkan oleh militer Indonesia.  Simson Barias (alm.), pernah berkata kepada saya, “PEPERA pada tahun 1969 itu dimenangkan oleh Tentara Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang kejam dan jahat.”  Pelaku sejarah PEPERA 1969, Gemenagi Wenda (alm.) pernah berkata kepada saya, “ PEPERA 1969 itu suatu penipuan orang-orang Indonesia dan tentara Indonesia jaga kami seperti orang-orang jahat.  Kami disuruh bicara merdeka-merdeka.” 

Konflik Papua harus gunakan pendekatan sosbud

(Foto: Istemewa)

Sindonews.com - Kasus penembakan oleh orang tidak dikenal di kawasan konsesi PT Freeport Indonesia tak kunjung mereda. Beberapa hari yang lalu Briptu Ronald menjadi korban tembakan, kejadian penembakan misterius kembali terjadi pagi yang melukai dua orang warga.

Wakil Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, butuh penyelesaian dengan pendekatan sosial budaya serta terus memperhatikan masyarakat Papua dengan melanjutkan Pembangunan dan memperhatikan kesejahteraannya.

"Pendekatan sosial budaya dan pembangunaan yang berbasis pada aspirasi rakyat Papua tidak boleh berhenti dikerjakan," tutur Nasir saat di hubungi Sindonews, Kamis (9/2/2012).

Opini: Otonomi Khusus Telah Gagal di Papua

Oleh: Socratez Sofyan Yoman

“…Setiap dusta harus dilawan. Menang atau kalah. Lebih-lebih dusta yang mengandung penindasan.” (Mayon Soetrisno)

Ketua Umum PGBP, Socratez Sofyan Yoman (foto Litbag pgbp)

Saya menghargai pandangan tentang sejarah PEPERA 1969 yang disampaikan oleh saudara Mayor Inf Tri Ubaya, S.H., Kasi Lisainfo Pangdam XVII/Cenderawasih (Bintang Papua, Kamis, 02 Februari 2012, hal.5)   dengan topik: “Sejarah…….Mengapa? Mari Kita Jawab Dengan Karya Nyata Bukan Wacana.”  Tulisan ini menanggapi  opini saya dalam media Bintang Papua, Selasa, 02 Februari 2012 dengan topik: “ PEPERA 1969 di Papua Adalah Sejarah Palsu dan Cacat Hukum.”  Jadi, metode cerdas, intelektual, dan bermatabat  serta manusiawi seperti ini yang perlu kita tumbuh kembangkan  dalam memperdebatkan atau berargumen dalam mensiasati setiap masalah di Papua.   Saya yakin, setiap pembaca  dapat menilai dan mengerti tulisan saya dan juga tulisan saudara Tri.  Tentu saja, masalah  sejarah PEPERA 1969 sudah menjadi jelas bagi kita semua dari kedua opini tadi. Tapi saran saya,  bagi para pembaca yang  belum jelas,  membaca buku saya berjudul: West Papua :Persoalan Internasional (2011); Integrasi Belum Selesai (2010);  Gereja dan Politik di Papua Barat ( 2010), dan juga membaca buku P.J. Drooglver  dan Dr. John Saltford tentang PEPERA 1969 di Tanah Papua.

Saat Sidang Dimulai, Presiden Rakyat Papua Bentangkan Spanduk | Suara Pembaruan

[JAYAPURA] Lima terdakwa kasus makar terkait Kongres Rakyat Papua (KRP) III atas nama Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut, Perdana Menteri NFRPB Edison Gladius Waromi, Agustinus M Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Selfius Bobi menghadiri di sidang di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Jayapura, Selasa (8/2).

Sidang kasus makar kali ini memasuki pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum kelima terdakwa.

Sebelum sidang dimulai, kelima terdakwa membawa spanduk dalam ruang sidang bertuliskan “Stop Memaksakan Kehendak Bangsa Papua Menjadi Bangsa Indonesia.”
More>> | Suara Pembaruan

Korban Tewas Akibat Pilkada Papua Capai 57 Orang

Jayapura - Sebanyak 57 orang tewas dalam bentrok pemilihan umum kepala daerah di Ilaga, Kabupaten Puncak Papua. Bentrok sejak pertengahan tahun lalu itu melibatkan dua kubu, yakni Simon Alom dan Elvis Tabuni. Keduanya calon Bupati Puncak.

“Sudah ada 55 orang meninggal, Sabtu kemarin dua lagi meninggal dunia kena tembak,” kata Kepala Bidang Humas kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Wachyono, Selasa, 8 Februari 2012.

SBY meets with 13 Papuan church leaders

Neles Tebay

President Susilo Bambang Yudhoyono met with Papuan church leaders on Wednesday and repeated his pledge that the central government would bring peace and prosperity to the region.
Source:thejakartapost.com/news/
Thirteen church leaders attended the meeting at the Wisma Negara hall at the State Palace compound, including senior Jayapura Archdiocese official and Peace Papua Network coordinator Father Neles Tebay, Evangelical Church Assembly in Indonesia’s Papua branch chairman Rev. Lipiyus Biniluk and Rev. Isai Doom from the Tabernacle Pentecostal Church (GPT).

Home Affairs Minister Gamawan Fauzi and Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Djoko Suyanto also attended.

AS Peringatkan Indonesia

[WASHINGTON] Amerika Serikat mendesak Indonesia dalam penanganan sejumlah kasus di Papua. Salah satu diantaranya yang disorot adalah kasus sidang pengadilan lima aktivis Papua yang mendeklarasikan kemerdekaan di wilayah NKRI ini.

Padahal Indonesia merupakan sekutu yang hangat dengan AS.

Namun pengadilan di Papua mendapat sorotan atas kasus pengibaran bendera Papua Merdeka dan pendeklarasian berdirinya negara Papua dalam sebuah acara.

AS Desak RI Perhatikan Aspirasi Warga Papua

Victoria Nuland

Washington.- Amerika Serikat mendesak Indonesia memperhatikan aspirasi warga Papua terkait proses hukum lima aktivis dengan tuduhan makar dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," jelas juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland, Selasa (31/1).

Sumber; www.metrotvnews.com

 

AS mendesak Pemerintah Indonesia tetap menanggapi keluhan dari warga Papua dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. "Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat terjadi di Provinsi Papua," jelasnya.

Memetakan Persoalan Papua

Oleh A Kardiyat Wiharyanto

Papua Map

Masalah Papua mulai muncul ketika Belanda mengakui kedaulatan RI (istilah pihak Belanda: penyerahan kedaulatan) tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil KMB (Konferensi Meja Bundar). Ketika itu 

Belanda tidak serta-merta menyertakan Papua dalam pangkuan RI. Bahkan tersirat ungkapan bahwa Belanda akan memberikan kemerdekaan sendiri bagi Papua. Sedangkan kepada pihak Indonesia hanya disebutkan bahwa masalah Papua baru akan dirundingkan setahun kemudian.

 

Masalah penyerahan Papua ke pangkuan RI ternyata tidak semudah sewaktu dilakukan kompromi, sebab Belanda terbukti ingin mempertahankan wilayah itu sebagai tanah jajahannya.

Throughout 2011, the 18th Toddlers Positive Declared Infected with HIV / AIDS

Written by editor binpa

Foto Ilutrasi

Sentani Papua --During the year 2011, there were 18 people under five in Jayapura District, tested positive for HIV / AIDS. This was disclosed Secretary of the Commission for HIV / AIDS Commission (KPA) Jayapura District Drs. Purnomo told reporters yesterday in Sentani.

"The 18 toddlers aged respectively from one to four years," he said.

He mentioned, infants with HIV / AIDS is transmitted through the mother. Where the mother before conception had been infected by HIV / AIDS.

UGM Akui Otsus Papua Belum Efektif

Add caption

Bintang-papua JAYAPURA—Implementasi   Otonomi Khusus  (Otsus)  yang diawali   tahun 2001  hingga  kini  ternyata  belum efektif    atau tak mencapai hasil seperti yang diharapkan    meningkatkan kesejahteraan   rakyat  Papua.  Demikian  disampaikan  Tim Jurusan Politik   dan Pemerintahan Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Politik  Universitas  Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta  Drs. Mashuri Maschab SU  didampingi  Staf Pengacar/Doses  masing masing  Dr. Rec.Pol. Mada  Sukmajati, Longgina Novadona  Bayo MA  serta Utan Parlindungan S.IP usai membahas   masalah   Otsus   bersama   Ketua Komisi A DPR  Papua Ruben Magay S.IP di Ruang Komisi  A  DPRP, Jayapura,  Selasa (17/1). Dia mengatakan,  datang  ke Papua  untuk  menyaksikan sendiri  pandangan orang bahwa Otsus  belum efektif    atau tak mencapai hasil seperti yang diharapkan    meningkatkan kesejahteraan   rakyat  Papua.Otsus tak efektif atau tak mencapai hasil seperti yang diharapkan.