Menurut Al A'raf lantaran perbedaan pemahaman integrasi Papua itu mengakibatkan pemahaman antara pusat dan daerah berbeda.
Hal lain, kata Al A'raf, adalah tuntutan referendum masyarakat Papua, disebabkan gagalnya pembangunan ekonomi oleh pemerintah. "Kegagalan ekonomi pembangunan nasional juga menjadi pemicu tuntutan mereka," jelasnya.
"Dalam aspek politik, dalam politik demografi, persoalaan terbesar adalah inkonsistensi politik pemerintah pusat dalam pemekaran," kata dia.
