Papua Times,
Rabu, 13 Agustus 2008
Jayapura- Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Sacratez Sofyan Yoman mengatakan masalah Papua mendapat perhatian serius dunia internasional.
Selain surat anggota Kongres, kata Yoman, pertemuan dengan berbagai pihak juga dilakukan. Salah satunya adalah pertemuan dengan Meteri Luar Negeri Inggris Bagian Asia Pasifik, Ibu Meg Mann di Lodon tanggal 9 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut disampaikan empat agenda tentang persoalan Papua yakni pertama, Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) bagi bangsa dan rakyat Papua Barat.
Kedua, dialog yang jujur dan damai antar rakyat Papua Barat dengan Indonesia yang dimendiasi oleh pihak ke tiga. Ketiga, akses untuk wartawan asing, peneliti dan pekerja HAM dan Gereja-gereja Internasional ke Papua Barat. Keempat, kebebasan rakyat Papua Barat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
“Agenda seperti ini tidak perlu kerkejut, karena rakyat Papua juga diterima sebagai suatu bangsa yang nasibnya telah dikorbankan dengan konspirasi politik, perang dingin Blok Barat dan Blok Timur dan juga karena kepentingan ekonomi semata,” ungkap Yoman dalam press realesenya.
Menurutnya, rakyat Papua juga dikorbankan dengan Perjanjian New York 15 agustus 1962 yang tidak melibatkan penduduk asli Papua dan Pelaksanaan Act of Free Choice 1969 (PEPERA 1969) yang hasilnya masih diragukan.
Ditambah lagi pelanggaran HAM yang brutal sejak 1963 sampai saat ini yang tidak pernah berakhir. Dikatakannya, masalah Papua Barat adalah masalah internasional. Oleh karena itu, penyelesaian juga harus dengan melalui meknisme internasional. Tekanan-tekanan internasional terhadap Papua Barat sulit dibendung. Lebih baik, lanjut Yoman, pemerintah mebuka diri untuk Papua diberikan kesempatan untuk membangun masa depannya sendiri atau mendiskusikan nasib rakyat Indonesia yang ada di Papua Barat dn kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan ke depan.
“Saya hanya sebagai Pemimpin Gereja mau sampaikan apa yang benar, adil, jujur untuk kebaikan kita semua. Gereja tetap berpihak pada rakyat yang ditindas atas nama kepentingan atau kemanan nasional. gereja urus manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar-Nya,” tandasnya.
Dia juga menambahkan bahwa perayaan hari Internasional Penduduk Pribumi se Dunia yang dilakukan masyarakat asli Papua adalah legal. “Saya mau katakana Anda bahwa perayaan itu bukan illegal tetapi perayaan itu sah atau legal. Karena dua alasan, pertama: Penduduk Pribumi Papua melaksanakan perayaan hari penduduk pribumi 9 Agustus 08 dapat menggunakan instrument dan konvensi internasional tentang hak-hak penduduk pribumi yang sudah disahkan PBB tahun 2006. Kedua, kegiatan penduduk pribumi itu tidak ilega karena orang-orang itu adalah penduduk asli, pemilik negeri dan tanah air ini, “ ungkapnya ( laporan: Yesaya Mansawan).
Rabu, 13 Agustus 2008
Jayapura- Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Sacratez Sofyan Yoman mengatakan masalah Papua mendapat perhatian serius dunia internasional.
Selain surat anggota Kongres, kata Yoman, pertemuan dengan berbagai pihak juga dilakukan. Salah satunya adalah pertemuan dengan Meteri Luar Negeri Inggris Bagian Asia Pasifik, Ibu Meg Mann di Lodon tanggal 9 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut disampaikan empat agenda tentang persoalan Papua yakni pertama, Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) bagi bangsa dan rakyat Papua Barat.
Kedua, dialog yang jujur dan damai antar rakyat Papua Barat dengan Indonesia yang dimendiasi oleh pihak ke tiga. Ketiga, akses untuk wartawan asing, peneliti dan pekerja HAM dan Gereja-gereja Internasional ke Papua Barat. Keempat, kebebasan rakyat Papua Barat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
“Agenda seperti ini tidak perlu kerkejut, karena rakyat Papua juga diterima sebagai suatu bangsa yang nasibnya telah dikorbankan dengan konspirasi politik, perang dingin Blok Barat dan Blok Timur dan juga karena kepentingan ekonomi semata,” ungkap Yoman dalam press realesenya.
Menurutnya, rakyat Papua juga dikorbankan dengan Perjanjian New York 15 agustus 1962 yang tidak melibatkan penduduk asli Papua dan Pelaksanaan Act of Free Choice 1969 (PEPERA 1969) yang hasilnya masih diragukan.
Ditambah lagi pelanggaran HAM yang brutal sejak 1963 sampai saat ini yang tidak pernah berakhir. Dikatakannya, masalah Papua Barat adalah masalah internasional. Oleh karena itu, penyelesaian juga harus dengan melalui meknisme internasional. Tekanan-tekanan internasional terhadap Papua Barat sulit dibendung. Lebih baik, lanjut Yoman, pemerintah mebuka diri untuk Papua diberikan kesempatan untuk membangun masa depannya sendiri atau mendiskusikan nasib rakyat Indonesia yang ada di Papua Barat dn kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan ke depan.
“Saya hanya sebagai Pemimpin Gereja mau sampaikan apa yang benar, adil, jujur untuk kebaikan kita semua. Gereja tetap berpihak pada rakyat yang ditindas atas nama kepentingan atau kemanan nasional. gereja urus manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar-Nya,” tandasnya.
Dia juga menambahkan bahwa perayaan hari Internasional Penduduk Pribumi se Dunia yang dilakukan masyarakat asli Papua adalah legal. “Saya mau katakana Anda bahwa perayaan itu bukan illegal tetapi perayaan itu sah atau legal. Karena dua alasan, pertama: Penduduk Pribumi Papua melaksanakan perayaan hari penduduk pribumi 9 Agustus 08 dapat menggunakan instrument dan konvensi internasional tentang hak-hak penduduk pribumi yang sudah disahkan PBB tahun 2006. Kedua, kegiatan penduduk pribumi itu tidak ilega karena orang-orang itu adalah penduduk asli, pemilik negeri dan tanah air ini, “ ungkapnya ( laporan: Yesaya Mansawan).
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here