19 Wanita Fakfak Ditelanjangi Oleh Dua Polwan

Jumpa Pers LSM Papu/Photo MS

Jayapura VoiceBaptist,--Menanggapi situasi menjelang 15 Agustus 2013 lalu di Kabupaten Fak-Fak atas perlakuan aparat gabungan TNI/POLRI  yang melakukan pemeriksaan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tanggal 14 Agustus 2013, direktur Elsham, Fery Marisan, Pengacara Elsham, Manfret Naa, dan kordinator Advokasi, Sem Rumbrar,  menggelar jumpa pers  pada Rabu (21/8/13) di kantor Elsaham Jayapura Papua yang di kutip berita Majalah Selangkah.

 

Sem Rumbrar, kordinator Advokasi, menjelaskan,  para perempuan dipaksa masuk ke sebuah lorong menuju toilet di ruang aula Polres Fakfak.  Di dalam  ruangan kecil itu, 2 orang Polisi wanita (Polwan) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah perempuan yang ditangkap oleh aparat keamanan.

Yang pertama diperiksa adalah  mama Magdalena Bahba dan mama Naomi Hegemur.  Kedua Polwan tersebut langsung menaggalkan paksa pakaian kedua mama itu. Mama magadalena di lepaskan pakaian hingga tinggal  bh dan celana dalam saja. dan mama Hegemur karena pakaiannya basah.  Kemudian ia (Polwan) suruh untuk melepas pakaian semua, kecuali  pakaian dalamnya saja. Setelah di periksa, kedua mama tersebut langsung memeriksa barang bawaan dan kedua Polwan itu menyita barang bawaan kedua mama tersebut, diantaranya korek gas, pisau dapur, yang kebetulan ada dalam tas mereka. 

"Kami sebanyak 19 perempuan.  kami yang di periksa sebanyak 19 orang dan kami di perlakukan sama yatu di telanjangi," kata Elisabeth (Korban)."

"Setelah kedua mama itu diperiksa, berikutnya juga kedua perempaun diperikasa dengan cara yang sama oleh kedua polwan setelah di perikasa kemudian kedua polwan itu memanggil saya, Rosita Elisabeth,"  kata  Rosita Elisabeth Bahaba, wanita  16 tahun asal kampung Nembukteb, distrik  Karamongmongga, yang juga jadi korban 2 polwan ini.

"Saya dipaksa masuk kedalam wc oleh kedua Polwan tersebut, lalu saya diperlakukan hal yang sama seperti mama 2 itu," kata slisabeth, sambil membeberkan nama kedua Polwan yang menelanjangi mereka itu bernama Anti dan Jaqlin.

"Kami sebanyak 19 perempuan.  kami yang di periksa sebanyak 19 orang dan kami di perlakukan sama," kata Elisabeth.

Setelah diperiksa, kemudian pihak Polres Fakfak Kabag. OPS, Tony M. memerintahkan mama-mama untuk tidak jualan hari itu, dan membawa pulang sayuran yang hendak dijual hari itu. "Yang membawa jualan berupa sayauran dan makanan kebun langsung dibawa pulang. Nanti satu dua hari lagi baru mama dorang datang jualan."

Direktur Elsham, Fery Marisan, Pengacara Elsham, Manfret Naa, dan Coordinator Advokasi, Sem Rumbrar,  menilai, tindakan yang dibuat oknum Polwan di Fakfak benar-ber tidak etis, dan merupakan tindakan yang tidak menghargai HAM. Oleh karena itu, mereka sepakat, kejadian ini mesti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini..

 

Sumber: Majalah Selangkah

Data KontraS Penembakan di Papua Didominasi oleh Polisi

Photo Ilustrasi

Jakarta,-- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebutkan ada 361 kasus penembakkan terjadi di Papua selama kurun waktu 2011-2013.

KontraS Telah Mencacat 279 kasus Penembakan Oleh Polisi, 20 Kasus Penembakan oleh TNI dan 63 Kasus Penembakan oleh OTK (Orang Tidak Kenal), "Haris Azhar (Koordinator KontraS)."

Menurut Haris, ada dua motif utama dalam kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi, yaitu upaya penangkapan pelaku tindak kriminal dan upaya penanganan demonstrasi yang berujung bentrok, maupun bentrokan akibat sengketa lahan maupun konflik komunal.

"Motif lainnya yang tidak begitu banyak dijumpai ialah dendam pribadi atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh anggota kepolisian," tegasnya.

Haris juga mengatakanan, penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI, umumnya disebabkan oleh permasalahan pribadi dan upaya penanganan gangguan separatisme di Papua.

"Motif penembakan oleh OTK (orang tak dikenal) umumnya merupakan bentuk dari gangguan keamanan dalam hal ini yang menurut beberapa kalangan disebut dengan separatisme," lanjutnya.

Sementara itu, diakui Haris, jenis senjata yang digunakan pelaku penembakkan berbeda-beda. Untuk kasus penembakkan yang dilakukan oknum polisi dan TNI, pada umumnya menggunakan senjata jenis pistol FN dan senjata laras panjang jenis AK 45.

"Sedangkan, peristiwa penembakkan oleh OTK umumnya menggunakan senjata jenis laras panjang atau senjata rakitan," tuntasnya

Sumber: http://news.okezone.com/

West Papua Report August 2013

Report From East Timor Action Network

 

This is the 112th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua.

This report is co-published by the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report directly via e-mail, send a note to etan@etan.org. Link to this issue: http://etan.org/issues/wpapua/2013/1308wpap.htm

The Report leads with "Perspective," an opinion piece; followed by "Update," a summary of some developments during the covered period; and then "Chronicle" which includes analyses, statements, new resources, appeals and action alerts related to West Papua. Anyone interested in contributing a "Perspective" or responding to one should write to edmcw@msn.com. The opinions expressed in Perspectives are the author's and not necessarily those of WPAT or ETAN. For additional news on West Papua see the reg.westpapua listserv archive or on Twitter.

CONTENTS

This month's PERSPECTIVE reflects on the ongoing diplomatic struggle over West Papuans' right to self-determination currently being waged by Papuan diplomats who have sought to hold the Indonesian government accountable for its violation of fundamental political and civil rights. The author, Octavianus Mote, is a prominent Papuan engaged in this effort.

In this Report's UPDATE section, a UN human rights review focused on Indonesia's excessive use of force in dealing with dissent. Commenting on the UN review, human rights organizations highlighted security force behavior in West Papua. Excessive use of force was on display during the month with the gunning down of an 11 year old Papuan girl. In late July, Papuans who sought to gather peacefully to note the UN meeting were blocked from assembling.
Five of the demonstration leaders were detained. Various voices have expressed concern over restrictions on media in West Papua, including arbitrarily enforced restrictions on foreign journalists, the recent closing of a Papuan magazine, and intimidation of Papuan media seeking to cover what the security forces consider sensitive subjects. The failure of central government provided services in West Papua is exemplified by an absence of qualified teachers in Papuan schools.

In a rare victory for the Papuan people and environmentalists, plans for an oil palm plantation in West Papua have been shelved due in part to opposition by local people backed by environmental activists. Elsewhere, new complaints have emerged from local people who have seen their forests taken without compensation by oil palm plantation developers. Indigenous peoples appeals to the companies involved in the theft and to government officials have gone unanswered.

Plans by the administration of President Yudhoyono to revamp the failed "Special Autonomy" law have sparked new critical comment by human rights advocates and local Papuans.

In this report's CHRONICLE section we note a particularly insightful article focusing on the Melanesian region, including consideration of Papuans application for membership in the Melanesian Spearhead Group (MSG). Inside Indonesia and Papuans Behind Bars highlight prison issues. A Global Post account describes efforts by the Papuan exile Benny Wenda to draw international attention to the Papuan struggle for self-determination. His efforts have raised the importance of West Papua in the context of UK-Indonesian relations. Cornell University has devoted an entire special issue of its journal "Indonesia" to West Papua. Finally, we link to the video and transcript of the UK's House of Lords recent debate on West Papua.

Full Report Etan: Download PDF (5.7 MB)
 

 

Sekretaris II Kedubes AS Bidang Politik Kunjugi Foker LSM Papua

Sekretaris II Bidang Politik Kedubes James P. Feldmayer

Jayapura VoiceBaptist,- Sekretaris II Bidang Politik dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) James P. Feldmayer mengatakan,  sekecil apapun keluhan dan Persoalan dari masyarakat Papua itu tetap akan disampaikan dan didengarkan.

Lanjutnya, kami  meminta kepada LSM - LSM lokal yang ada di Papua agar tidak berputus asa memberikan informasi yang sedang berkembang di Papua kepada pihak Kedubes AS.

Demikian kata Sekretaris II Bidang politik dari Kedubes AS James P. Feldmayer ketika usia melakukan pertemuan dengan para pengurus Foker LSM Papua, di Kantor Foker LSM Papua, di Jalan Kampung Yoka, Distrik Heram, senin siang Senin (29/7) sekira pukul 14.00 WIT.

AMP Jakarta Tuntut Referendum Papua barat

HolandiaNews,-- Empat puluh thaun lalu di Irian Barat dilakukan sebuah perisitwa penting yaitu Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) atau referendum pernah terjadi dalam sejarah perjalanan panjang bagi orang Papua. Pasalnya ketika itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda berkonflik demi merebut tanah orang Papua hingga berujung pada penentuan nasib sendiri. 

Pelaksanaan Pepera ini harus dilaksanakan karena kedua negara yang bersengketa harus mematuhi dan memenuhi Perjanjian New York 1962. Perjanjian ini pula yang menyatakan kalau warga Irian Barat berhak melaksanakan referendum sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pada 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 di seluruh wilayah Irian Barat atau West Irian telah dilaksanakan oleh sebanyak 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili 815.904 penduduk Papua. Mereka yang menjadi anggota DMP menurut perincian terdiri dari, unsur tradisional(Kepala Suku/Adat) sebanyak 400 orang, unsur daerah sebanyak 360 orang dan unsur Orpol/Ormas/golongan sebanyak 266 orang.

Anggota DMP hanya memilih tetap di dalam RI atau Tidak artinya melepaskan hubungan dengan RI. Pelaksanaan Pepera berawal di Kabupaten Merauke pada 14 Juli dan berakhir di Jayapura 2 Agustus 1969.

Menurut buku terbitan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, 1972 berjudul Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) 1969 menegaskan secara aklamasi wakil-wakil DMP menjatuhkan pilihannya Irian Barat tetap berada di dalam lingkungan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) di Pulau Jawa dalam memperingati 44 tahun Pepera di Tanah Papua belum lama ini menyebutkan kalau pelaksanaan Pepera di Tanah Papua pada 1969 adalah cacat hukum dan di bawah tekanan militer Indonesia. Peristiwa Pepera ini sampai sekarang masih menjadi sebuah perenungan panjang yang tak pernah berhenti.


Dolf Faidiban salah seorang pamongpraja Papua dalam buku berjudul, Bhakti Pamongpraja Papua menyebutkan dalam keadaan politik yang tak menentu muncullah orang Papua yang menamakan diri pejuang Papua gaya pejuang Indonesia Raya. Bahkan mereka bertindak sebagai informan untuk tentara Indonesia. Mereka dicatat dan dianggap sebagai pejuang, kemudian dipilih oleh orang Indonesia untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera dan ikut dalam Pepera pada 1969.

Jadi bagi Faidiban yang mewakili orang Papua bukan orang-orang baik.Mungkin ada satu atau dua orang yang baik tetapi sebagian besar dari orang-orang itu tadinya menjadi informan. Dia juga berpendapat kalau peran militer dalam pemerintahan sipil semakin intensif, terutama dalam persiapan pelaksanaan New York Agreement.

Contoh konkrit menurut Faidiban adalah surat rahasia Komandan Resort Militer 17 Merauke, Kolonel Blego Sumarto. Nomor surat R-24/1969 perihal pengamanan Pepera, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida. Isi surat tersebut antara lain menyebutkan pada massa polling diperlukan adanya penggantian anggota Dewan Musyawarah Pepera(DMP), penggantian harus dilakukan jauh sebelum musyawarah Pepera. Faidiban berpendapat kalau kesimpulan dari isi surat rahasia Kolonel Blego Sumarto adalah Pepera secara mutlak harus dimenangkan baik secara wajar atau tidak wajar.

Dalam buku Prof Dr PJ Drooglever yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berjudul Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, menulis Pangdam XVII Cenderawasih, Brig Jend Sarwo Edi Wibowo mengatakan saat menjelang Pepera pihaknya telah memiliki lebih dari enam ribu pasukan. Dalam bulan-bulan pertama pada 1969 kata Mendagri Amir Mahmud akan ditingkatkan menjadi sepuluh ribu orang pasukan. Sedangkan kekuatan pada pelaksanaan Pepera pada Juli-Agustus akan ditambah menjadi enam belas ribu orang pasukan.

Lepas dari pro dan kontra tentang pelaksanaan Pepera di Tanah Papua yang dianggap cacat hukum dan pengaruh tekanan militer. Faktanya pelaksanaan Pepera 1969 sudah diterima oleh dunia Internasional. Walau demikian ada baiknya perenungan pelaksanaan Pepera 1969 ini bisa menjadi semacam pelajaran berharga yang tak boleh dilupakan oleh generasi muda Papua. (Jubi/Dominggus A Mampioper)

RI panggang atas Catatan hak Asasi Manusia Pada Sesi HAM PBB

Laporan Yohanna Ririhena, The Jakarta Post - Jenewa

Jenewa,-- Anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB mempertanyakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, melindungi agama minoritas dan penggunaan kekuatan yang berlebihan di kalangan aparat negara, pada sesi review PBB pada Rabu.

Panitia, yang terdiri dari 18 ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia, menyoroti bahwa kegagalan untuk menegakkan hukum dan ketertiban mengakibatkan pelanggaran hak asasi, selama penilaian pertama pelaksanaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pertanyaan rinci dan tajam menyentuh berbagai kasus termasuk pembunuhan aktivis hak asasi Munir pada tahun 2004; pembunuhan ekstra yudisial di Papua, UU 2008 tentang pornografi yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan masyarakat LBGTIQ, penerapan hukum Syariah di Aceh, dan serangan terhadap pengikut Syiah di Madura, Jawa Timur, pada Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat, di gereja maupun di festival film gay.

Komite wakil ketua Yadh Ben Achour mencatat budaya endemik impunitas meski negara meratifikasi ICCPR. Ia mempertanyakan mengapa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah gagal untuk melanjutkan dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Ada ketegangan dan rekomendasi tidak selalu diterima dengan baik. Ada tuduhan bahwa pemerintah diminta untuk mengabaikan rekomendasi Komnas HAM. "

Achour juga meneliti tentang kesesuaian peraturan daerah (perda) dan hukum nasional dan norma-norma internasional.

"Ada kontradiksi antara otonomi dan pemerintah," tegasnya.

Ia meminta penjelasan mengenai penerapan hukum Syariah di Aceh, khususnya mengenai hukuman fisik. "Apakah itu sesuai dengan ICCPR, terutama pada penggunaan kekuatan yang berlebihan?"

Delegasi Indonesia yang terdiri 22 pejabat pemerintah, polisi dan militer yang dipimpin oleh Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Departemen umum HAM Harkristuti Harkrisnowo, disajikan sebuah laporan awal tentang keadaan hak-hak sipil dan politik di markas PBB di Jenewa pada hari Rabu dan Kamis.

Menanggapi pertanyaan anggota komite ', Harkristuti menekankan bahwa konstitusi tidak mengatakan apa-apa tentang konvensi internasional. "Status instrumen internasional adalah sama dengan undang-undang nasional, tidak di atas. Dalam kasus konflik, maka akan dibawa ke Mahkamah Agung. "

Pada isu kebijakan dan program untuk pelaksanaan ICCPR, katanya, itu telah tercermin dalam rencana aksi HAM nasional dan melalui berbagai peraturan nasional dan regional.

Perwakilan LSM Indonesia mengkritik pemerintah tentang penjelasan yang kredibel.

Poengky Indarti dari Imparsial berpendapat bahwa pemerintah belum menyentuh pada fakta-fakta yang nyata. "Dengan [besar] delegasi, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan data yang lebih mandiri, dan tidak hanya sikap membela."

Choirul Anam dari Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia menyesalkan penjelasan pemerintah, mengatakan ada kurangnya data konkret dan rinci.

Indonesia dituntut untuk transparan pada catatan hak asasi manusia

Genewa Swiss,-- The Jakarta Post Melaporkan Bahwa Sebuah koalisi kelompok hak asasi manusia telah mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih terbuka dalam melaporkan situasi hak asasi manusia di negara itu ketika menyajikan sebuah laporan di PBB sesi di Jenewa nanti minggu ini. 

Seperti di kutip The Jakarta Post

Delegasi Pemerintah Indonesia dijadwalkan memberikan laporan tentang pelaksanaan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) selama sesi Komite Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss pada tanggal 10 Juli dan 11.

Ini akan menjadi laporan pertama Indonesia diperiksa oleh panitia setelah delapan tahun ratifikasi Indonesia ICCPR. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meratifikasi ICCPR dengan memberlakukan UU No 12/2005 (UU no. 12/2005).

"Kami berharap pemerintah akan lebih terbuka tentang situasi hak asasi manusia di negara itu setelah menandatangani perjanjian," kata direktur eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin selama akhir pekan.

Dia mencatat bahwa menutupi fakta-fakta nyata dari situasi hak asasi manusia atau menolak untuk mengakui kebenaran akan dijalankan terhadap semangat negara sebagai negara pihak ICCPR.

Rafendi memberi contoh bahwa telah terjadi penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan, terutama teroris miskin dan dugaan.

Dalam laporannya, pemerintah mengatakan: "Adalah penting untuk menekankan bahwa dalam demokrasi di mana media bebas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting, kejadian dari setiap pelanggaran terhadap para tahanan selalu terbuka untuk umum, termasuk cara otoritas terkait mengatasi kejadian tersebut. Namun, mengkategorikan kejadian penyiksaan di fasilitas penahanan luas adalah berlebihan. "

HRWG PBB manajer program Ali Akbar Tanjung menambahkan bahwa keterbukaan dalam menyajikan laporan akan menjadi penting. Karena komite terdiri atas ahli, rekomendasi mereka akan penting bagi upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia.

"Ini berbeda dengan UPR [Universal Periodic Review] ketika rekomendasinya bisa bernuansa politik, karena laporan pemerintah ditinjau oleh sesama negara anggota," kata Akbar.

 HRWG, mewakili sekitar 50 kelompok masyarakat sipil di seluruh negeri, telah mengindikasikan bahwa delapan tahun setelah ratifikasi, perlindungan hak asasi manusia masih belum membaik.

"Akan sulit untuk tidak mengatakan bahwa perlindungan HAM tidak membaik," tambah Rafendi.

Oleh karena itu, masyarakat sipil berharap sesi komite pertama akan menjadi ujian keterbukaan pemerintah dan konsistensi komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, termasuk rehabilitasi dan restitusi bagi korban.

HRWG telah menyerahkan laporannya kepada panitia, menggarisbawahi beberapa isu yang akan disorot

dalam rekomendasi mendatang: perlindungan minoritas agama, perempuan dan LGBTI, situasi di Papua, penyiksaan tahanan, hukuman mati dan peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma-norma.

Komite Hak Asasi Manusia adalah sebuah badan pakar independen yang memantau pelaksanaan ICCPR oleh pihak negaranya. Semua pihak negara wajib menyampaikan laporan berkala kepada panitia tentang bagaimana hak tersebut dilaksanakan. Amerika awalnya harus melaporkan satu tahun setelah mengaksesi perjanjian dan kemudian setiap kali permintaan panitia (biasanya setiap empat tahun).

Komite ini bertemu di Jenewa atau New York dan biasanya memegang tiga sesi per tahun. Mengkaji setiap laporan dan menyampaikan keprihatinan dan rekomendasinya kepada pihak negara yang bersangkutan dalam bentuk "menyimpulkan pengamatan".

Sesi ke-108 panitia akan diselenggarakan dari 08-26 Juli - Selanjutnta The Jakarta Post 

US Embassy Publikasikan Laporan Pelanggaran HAM di Papua 2012

US JAKARAT,-- Sumarry: Indonesia merupakan negara demokrasi dengan multi-partai. Tahun 2009, pemberi suara memilih Susilo Bambang Yudhoyono kembali sebagai Presiden dalam pemilihan umum yang bebas dan jujur. Pengamat dalam dan luar negeri menilai bahwa pemilihan umum legislatif 2009 juga bebas dan jujur. Setelah lebih dari 10 tahun reformasi demokrasi, pasukan keamanan melapor ke pihak berwenang sipil; namun, ada beberapa contoh pengecualian ketika beberapa unsur pasukan keamanan bertindak sepihak dalam mengendalikan warga sipil.

Penekanan atau pelanggaran terhadap hak beribadah dan kaum etnis minoritas merupakan sebuah masalah. Pemerintah memberlakukan UU makar dan penistaan agama untuk membatasi kebebasan berekspresi para pendukung kemerdekaan damai di provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku serta oleh kelompok agama minoritas. Pejabat yang korupsi, termasuk di jajaran pengadilan, merupakan masalah besar.

Permasalahan hak asasi lainnya termasuk pembunuhan oleh pasukan keamanan, pelecehan terhadap para narapidana dan tahanan, kondisi penjara yang buruk, perdagangan manusia, pekerja anak, dan gagal menegakkan standar buruh dan hak pekerja. 

Ada beberapa Topik Yang menjadi Uraian Laporan itu:

1. Bagian 1. Menghargai Integritas Seseorang, Termasuk Kebebasan dari

2. Bagian 2. Menghargai Kebebasan Sipil, Termasuk:

3. Bagian 3. M

4. enghargai Hak Berpolitik: Hak Warga Negara untuk Mengubah Pemerintah Mereka

5.  Bagian 4. Korupsi dan Kurangnya Transparansi di Pemerintahan

6. Bagian 5. Sikap Pemerintah Terhadap Investigasi Internasional dan Non-Pemerintahan atas Dugaan Pelanggaran HAM

7. Bagian 6. Diskriminasi, Pelecehan Sosial, dan Perdagangan Manusia

8. Bagian 7. Hak-Hak Pekerja

   Dalam Laporan itu ada pengguraian rilis Papua:

   Perampasan Hak Hidup Sewenang-Wenang atau Melanggar Hukum

   Ada sejumlah laporan bahwa oknum aparat keamanan  baik tentara maupun polisi melakukan pembunuhan sewenang-wenang atau melanggar hukum selama tahun 2012. 
   
   Pada 14 Juni, anggota pasukan keamanan yang tidak bisa teridentifikasi di Jayapura, Papua menembak mati Mako Tabuni, pemimpin Komite Nasional untuk Papua Barat (KNPB), yang berkampanye untuk mendapatkan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Perihal penyebab kematian Tabuni tetap belum jelas, pihak kepolisian menegaskan bahwa Tabuni tertembak karena menolak penangkapan, sementara para pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa ia ditembak dari belakang saat mencoba melarikan diri. Dicurigai Tabuni menjadi target percobaan pembunuhan oleh pemerintah yang membunuh aktivis mahasiswa Terjoli Weya tanggal 1 Mei. Pelaku misterius menembak Weya saat demonstrasi memperingati perpindahan Papua dan Papua Barat dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1963. Saat penembakan, Weya dilaporkan sedang berdiri bersama Tabuni di bagian belakang truk sewaktu melewati markas militer Abepura. Beberapa anggota KNPB dan aktivis mengklaim bahwa Weya ditembak dari markas, dan otopsi mengungkapkan bahwa ia diserang oleh pecahan kaliber .22. Polisi tidak menginvestigasi kasusnya.
   
   Pada 27 Juli, anggota Brigade Mobil Polisi (Brimob) Polda Sumatera Selatan membubarkan demonstrasi warga Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa personil Brimob menembak Angga Prima yang berusia 12 tahun saat mereka berusaha mencegah terjadinya demonstrasi. Komnas HAM juga menemukan bukti bahwa Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan Brimob untuk melakukan "langkah-langkah represif" dalam menangani warga setempat di Ogan Ilir. Sengketa klaim hak atas tanah yang terjadi antara warga dengan  perusahaan perkebunan milik pemerintah, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis merupakan penyebab timbulnya konflik berdarah . Penyelidik Polri telah meminta keterangan 120 anggota Brimob yang terlibat dalam bentrokan, tapi tidak ada satu pun yang ditangkap atau ditindak. 
   
   Kekerasan yang terus berlangsung telah menyengsarakan warga masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat selama tahun tersebut. Keterpencilan wilayah membuatnya sulit untuk mengkonfirmasikan laporan mengenai desa-desa yang terbakar dan kematian warga sipil. Pada 6 Juni, menyusul insiden di Wamena yaitu seorang anak terluka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua tentara dari Batalyon Infanteri 756 bersepeda motor, warga setempat menyerang kedua tentara yang mengakibatkan Pratu Ahmad Sahlan terbunuh sedangkan Sersan Parloi Pardede terluka parah. Sebagai reaksi balas dendam atas kematian dan terlukanya rekan mereka sekitar50-100 anggota batalyon melakukan penyerangan  yang mengakibatkan Elinus Yoman terbunuh, melukai sejumlah warga setempat, 87 rumah terbakar. Hingga akhir tahun, penguasa tidak menahan atau memberikan tindakan indisipliner pada anggota Batalyon Infanteri 756 atas peran mereka di insiden tersebrgaut. Angkatan Darat Indonesia mengklaim bahwa tentara mereka harus membela diri saat berusaha mengambil jasad Sahlan. Beberapa hari berikutnya setelah kejadian, upacara rekonsiliasi khusus dilaksanakan yang melibatkan warga setempat, pejabat sipil dan pasukan keamanan. 
   
   Banyak kekerasan di Papua dan Papua Barat berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan operasi pasukan keamanan melawan OPM. Sebagai contoh, pada 23 Agustus, polisi menahan empat orang yang diduga keras anggota OPM sebagai tersangka pembunuhan anggota polisi Yohan Kasimatau di Bandara Enarotali di Paniai pada tanggal 21 Agustus. 
   
   Selain pembunuhan oleh pasukan keamanan dan OPM, terdapat juga sejumlah insiden kekerasan, termasuk beberapa pembunuhan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal di Papua dan Papua Barat. Penyerang misterius yang oleh pejabat pemerintahan dan kontak HAM di duga dilakukan oleh pihak a separatis Papua, membunuh beberapa warga pendatang non-Papua. Pada 22 Mei, pengemudi Syaiful Bahri meninggal di tangan seorang pembunuh misterius. Polisi menemukan serpihan jasadnya yang hangus terbakar di dalam mobil sewaan di pemakaman di Jayapura, Papua. Otopsi mengungkapkan bahwa pendatang dari Jawa tersebut kemungkinan besar meninggal setelah ditusuk berulang kali.
   
   Kejahatan terus terjadi di sepanjang jalan dekat pertambangan emas dan tembaga Grasberg milik Freeport McMoran di Timika, Papua, termasuk pembunuhan pasukan keamanan dan pekerja. Pada 9 Januari, penembak misterius membunuh dua pekerja PT. Kuala Pelabuhan Indonesia, perusahaan kontraktor Freeport, di sepanjang jalan. Polisi menemukan jasad mereka di kendaraan yang terbakar. Pada 7 Februari, di titik lain di jalanan tersebut personil Brimob Ronald Sopamena diduga ditembak mati oleh pihak OPM. 
   
   Pada Juni 2011, Mahkamah Agung menolak kasasi Pollycarpus Budihari Priyanto, yang sebelumnya dihukum tahun 2004 karena didakwa meracuni yang mengakibatkan kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib. Sedangkan para pembela HAM terus menduga bahwa peracunan yang mengakibatkan kematian Munir melibatkan anggota Badan Intellijen Nasional (BIN). Pengungkapan keterlibatan personel intelijen BIN dalam kematian Munir oleh pihak kejaksaan tampaknya tidak mengalami kemajuan dan cenderung berjalan ditempat.
   

   b. Penghilangan Orang

   Tidak ada laporan mengenai penghilangan orang bermotif politik selama tahun tersebut. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil melaporkan sedikit perkembangan dalam menghitung orang hilang tahun lalu atau dalam menuntut mereka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya orang-orang tersebut. 
   
   Tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan pengadilan ad hoc untuk melanjutkan penyelidikan dan kemungkinan penuntutan terhadap penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1998. Pada akhir tahun, pemerintah belum membentuk pengadilan ad hoc yang dimaksud.
   

    Seumber: http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/keyreports_hrr2012.html

 

Dozens' of Workers Trapped at Freeport's Indonesia Mine

Rescue work is continuing at a major US-owned gold and copper mine in Indonesia after a tunnel collapsed on Tuesday, trapping more than 20 workers.

Police say four miners died and 10 others were evacuated after the tunnel caved in at Freeport's Grasberg mine, in the eastern province of Papua.

The situation at the mine is still thought to be volatile, police add. Freeport has suspended all operations at the mine out of respect for the workers killed, the company says.

The head of Freeport's Indonesia unit, Rozik Soetjipto, says it is a temporary suspension out of sympathy for the victims but also due to some safety considerations around underground operations.

The accident has had no effect on the open mining pit at Grasberg, he adds. Freeport, which is handling the rescue operation, said in a statement on Tuesday that "the rescue process is difficult and will take some
time to complete".

About 40 workers were undergoing safety training at the time of the tunnel's collapse, said Freeport's Indonesia subsidiary. Map showing the location of the mine in Papua

The condition of the 10 people who were rescued is not known. A police spokesman said the situation remained uncertain because the ground was shaky and rocks continued to fall.

The Grasberg mine has an estimated 24,000 employees. In 2011, workers staged a three-month protest asking for better pay, with miners only going back to work after negotiating a pay rise of almost 40%.

The details surrounding the incident are difficult to verify independently, as foreign journalists are banned from reporting in Papua.

Indonesia says this is because the province is too dangerous for foreign media, but human rights groups say this is Jakarta's way of keeping observers out of the troubled province, says the BBC's Karishma Vaswani in Jakarta.

Papua became part of Indonesia in 1969 after a controversial election many Papuans say was a sham. A low-level war for independence has been waged in the province ever since.

Orginal News: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22535736

Why is West Papua closed to foreign journalists?

 Opinion By. Socratez Sofyan Yoman - In TAPOL.ORG

Socratez Sofyan Yoman

Earlier this year I had a meeting with a friend who is a foreign journalist in Jakarta. During our conversation which lasted almost an hour, I asked him. ‘When are you planning to visit Papua to get information directly from there?’ My friend said: ‘We are not permitted by the Indonesian government to visit Papua. I have made several requests to visit Papua but the government has turned down all my requests.’ So I asked him: ‘Why are they not allowing you to visit Papua’ to which he replied: ‘The Indonesian government always says that it is not possible to guarantee the safety of foreign journalists in Papua. The OPM could kidnap or kill them.’

On hearing this, I burst out laughing which surprised my friend who asked me why I was laughing. I said because what government says is very strange; there is no justification for them to say such a thing.

This was not the first time I had heard this from journalists. Every foreign journalist has told me the same thing. My response has always been: ‘Isn’t it because they have something to hide. What is the Indonesian government doing to the Papuan people?’

If foreign journalists are not allowed to visit Papua, it must surely mean that the government has something to hide. If the Indonesian government has been helping the Papuan people to make progress in the past fifty years, then surely foreign journalists would be allowed to go there so as to be able to report on progress there with regard to education, health, the economy, culture and all aspects of life and make this information available to the international community.

One thing is certain. Papuans are not kidnappers, they are not murderers. Papuans want peace and have always respected other human beings throughout the ages. Long before the Indonesian government occupied and colonised Papua as a result of the New York Agreement on 15 August 1962, when administration of the territory was handed over by the United Nations to Indonesia on 1 May 1963 and the fraudulent Act of Free Choice took place in 1969. Ever since 5 February 1855, foreigners, white people from Europe have been coming to Papua as missionaries or evangelists. I would also mention Gotlob Geisler and Carl William Ottow and other foreigners who have visited Papua since 1855, that is to say 107 years before the Indonesian government annexed Papua in 1962. These foreigners stayed there with the indigenous Papuan people.

Johann Gotlob and Carl William Ottow arrived in Papua on Sunday, 5 February 1855. They landed in the Gulf of Doreh Mansiman, Manokwari. The moment they set foot here, they declared: ‘In the name of our lord, Jesus Christ, we set foot in this land!’ These two men brought us the Bible of Jesus Christ.

5 February 1855 is an historic day, a day full of holiness, bringing good news. It was the Bible, the holy word, which freed people from their sins and freed them from oppression and colonialism. The Bible respects the basic rights of mankind, recognises the dignity of the person. No more crying, no more bloodshed, an end to discrimination and exploitation of ordinary men and women because they have been freed from repression. The Bible of Jesus Christ is the holy book which belongs to all humanity, to the people of all ethnicities, to all nations.

When the two German missionaries arrived in the Land of Papua, they met the people, befriended them, stayed there, respected the people and recognised their right to life, their dignity and treated the people of Papua as equals. They never did anything to harm the Papuan people, either physically or mentally. Gotlob and Geissler were true, loyal friends of the Papuan people, in good times and bad times. There were no differences, no barriers. They brought love, justice and equality which flowed from the Cross which they brought.

The Indonesian government’s decision to refuse to allow foreign journalists to visit Papua is in sharp contrast with the mission of the Church and the heartfelt beliefs of the Papuan people. This refusal is an integral part of the government’s policy. It is a reflection of ‘Generative Politics’ about which Mr Nugroho wrote in The Jakarta Post on 10 June 2012. According to Mr Nugroho, Generative Politics is a political stance which has paralyzed, damaged and made the conditions of the Papuan people much worse. This has been the political approach of the Indonesian government for the last fifty years. The Indonesian government has refused to allow foreign journalists to visit Papua because they have to hide these ghastly facts, the widespread poverty in Papua and the many years of brutality to which the Papuan people have been subjected.

A lengthy struggle will be needed to change government policy which has been implemented for the last five decades. Almost 330 years ago, in 1780, William Wilberforce, a member of the English parliament, waged a 20-year struggle to end slavery. As an old man, he said: ‘I realise that changing public opinion is not as easy as clapping your hands; it takes decades to achieve things. You also need patience and total commitment to achieve lasting justice, reform and final victory.

In his struggle for justice, Wilberforce also expressed the following beautiful ideas: (1) Christianity is the key to justice and well-being for a people. (2) The only people who can be trusted to struggle for peace and the nation’s well-being are those who have expressed remorse for their sins. (3) The only hope for a nation is its Christianity. I will accept no ideology that conflicts with the teachings of Christ. (4) If a nation only thinks about physical and cerebral things, they will lose their spirituality. (5) Every tyrannical action that is perpetrated in order to reinforce stability can only lead to the perpetuation of repression. (6) The commandments I have received from God have convinced me that the search for justice must be based on fear of the Almighty which does lead to anarchy and that history has shown that He is right. (7) I should at all times remember that it is my responsibility until my dying day not just to meditate but also to act. (8) The thing that has inspired me is an understanding of the existence of humanity. This is based on the opening words in the Book of Genesis which states that mankind was created in the image of the Almighty [Genesis 1:26-28].

It may very well be that the government’s decision to refuse to allow foreign journalists to visit Papua is because of recent incidents such as the hostage-taking incident in Mapenduma in 1996, the taking of a Belgian as a hostage in June 2001 and his release in August of that year, or the occasion when shots were fired at a German, Pieper Dietmar Helmut at Base G Coast on 29 May 2012 which was alleged to have been committed by an ‘an unidentified person’ (OTK). And there are a number of questions that need to be asked about the acts of violence and crimes against humanity which have occurred during the 50 years of Indonesia’s occupation of Papua.  (1) Were these actions perpetrated by a Papuan? (2) And if so, who masterminded these incidents? And who benefitted from these acts of violence?

During a conversation I had in August 2013 with General Maruf, Deputy Head of BIN, the State Intelligence Agency, I said: ‘Mr Maruf, there are many groups in Papua which have been organised by the OPM. Does anyone believe that there are sewing-machines in Papua to make Morning Star Flags? Is there a shop in the forest where it is possible to buy cloth to make Morning Star Flags? How is it possible for the OPM to get hold of so many weapons and so much ammunition? Every airport and entry point into Papua, by land, air or sea, is tightly guarded and every single thing that enters Papua is carefully examined by Indonesian security officials.’ In response, Mr Maruf said: ‘Only now do I realise there are groups in Papua which have been organised by the OPM.’

It should now be crystal clear to the reader that the kidnappings and shootings that have occurred in Papua were not committed by the genuine OPM but by a specially controlled OPM. Some readers may have read my book: Annihilation of Ethic Melanesians: Breaking the Silence about the History of Violence in West Papua (Permusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat) 2007, which has been banned by the Indonesian government, by virtue of a decision of the Attorney-General. On pages 225-256, I wrote briefly about the genuine OPM and an OPM which was created by the Indonesia military and police. The violence and crimes against humanity have been used to stigmatise Papuans as separatists and are alleged to be acts of treason perpetrated by the OPM in order to create a myth portraying Papua as a region of conflict and is inaccessible to foreigners. Papua is being used as a training ground for the armed forces to get promoted, to make lots of money, a place where more and more troops are sent to combat separatism. Ottow and Geissler never did anything to stigmatise Papuans as separatists, treacherous rebels, as OPM, primitive, ignorant, backward people, cannibals, stupid and under-developed.

An intelligence expert, AC Manulang, former Director of BAKIN. Badan Inteligen Negara Indonesia, the Indonesian State Intelligence Agency, recently acknowledged ‘It is not unlikely and may often have happened that disruptive activities in various places have been masterminded from Jakarta. It is highly likely that these disturbances have been designed in Jakarta for a number of reasons. It is not logical to believe that local police chiefs would not seek the help of influential local leaders to prevent local communities from becoming uncontrollable. Action has been taken to deal with SARA [an Indonesian acronym for Social, Religious and Ethnic Disputes], in places like Maluku or other regions in eastern Indonesia. There have also been disturbances in western parts of the country. According to information I have received, there have been disturbances in Ambon, Lampung, Poso as well as in Papua. These disturbances should be regarded as serving the interest of the elite in Jakarta.’ [Indopos, Sunday 4 November 2012.]

There are other questions that need to be raised: (1) Why is it that the OPM has never kidnapped foreign missionaries who have been living for years in the interior of Papua, in places that are remote from the cities? (2) Why has the OPM never kidnapped any of the many foreign tourists who visit Papua on their own or in groups? (3) Why is it that the OPM has never kidnapped transmigrants who now live in places close to the forests and far from  the  cities, in places like Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke or Keerom-Arso?

It is deeply distressing that State violence continues to occur in our sacred Motherland. This means that the Indonesian government and the security forces have failed to turn the indigenous Papuan people into Indonesians. Papuans have already expressed their dismay about all this on a number of occasions: (a) the Eleven Recommendations of the Papuan People’s Assembly on 9-10 June 2010. (b) The Joint Statement of Church Leaders issued on 10 January 2011. (c) The Theological Declaration of Church Leaders on 26 January 2011. (d) The Prophetic Message of Papuan Church Leaders to the President of the Republic of Indonesia adopted in Cikeas, Jakarta on 16 December 2011.

The same concerns were acknowledged by a number of member states of the United Nations: The USA, United Kingdom, Switzerland, Canada, Norway, South Korea, Japan, France, Germany, Mexico, New Zealand, Australia, Spain and Italy at a session of the UN Human Rights Council (UPR) on 23 May 2012 in Geneva, Switzerland.

Bearing these facts in mind, it is the now widely believed that the Indonesian government and the Indonesian security forces are themselves part of all this violence and that this situation has been created and kept alive so as to legitimise continued acts of violence in the Land of Papua and to utilise these conditions as an excuse to reinforce the security forces. The reason why foreign journalists are refused access to Papua is clear for all to see. It means that they can know nothing about and cannot expose the terrible truth regarding the State violence being committed against humanity, the impoverishment and annihilation of the Papuan people that has been going on for the last fifty years.


------------------------
The writer of this comment is the General Chairman of the Alliance of Baptist Churches. He is also the author of the following books:
Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Kekerasan di Tanah Papua Barat. (See above)
 Suara Bagi Kaum Tak Bersuara. A Voice for the Voiceless.
 Integrasi Belum Selesai. Integration is Not Yet Complete.
West Papua, Persoalan Internasional. West Papua is an International Problem
Otonomi  Khusus Papua Telah Gagal. Special Autonomy for Papua Has Failed
Saya Bukan Bangsa Budak, I Am Not from a Nation of Slaves
Apakah Indonesia Menduduki dan Menjajah Bangsa Papua? Does Indonesia Occupy and Colonise the Papua People?

Wawancara Dengan Dominic Brown, Pembuat Film “Forgotten Bird of Paradise”

Ucapan selamat dari rakyat Papua kepada Perdana Menteri Inggris yang baru, David Cameron (Foto: Dominic Brown)

PAPUAN, Inggris — Sejak 1 Mei 1963, Pemerintah Indoensia telah menutup akses untuk aktivis,  wartawan asing, dan diplomat internasional untuk mengunjungi tanah P apua.

Negara mewajibkan siapa saja untuk memiliki sebuah “surat jalan” dari Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta.

Dominic Brown, salah satu video maker berhasil mengunjungi Papua dengan cara menyamar. Ia melakukan wawancara dengan berbagai pihak di tanah Papua, termasuk tokoh terkemuka Organisasi Papua Merdeka (OPM), Goliat Tabuni. Hasilnya, Video berjudul “Forgotten Bird of Paradise” atau “Cenderawasih Yang Terlupakan” dilaunching pertengahaan tahun 2012 lalu di Inggris. 

Wempi Fatubun, Video Makar dari Papuan Voices,  beberapa waktu lalu mendapat kesempatan untuk wawancara langsung Dominic Brown. Ikuti petikan wawancara secara lengkap dibawah ini :

Kegiatan Terkini Anda?

Saya sementara sedang membuat film documenter yang lumayan panjang tentang seorang pemimpin kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda. Saya baru saja kembali dari perjalanan selama lima minggu bersama-sama dengan beliau.  Ini adalah perjalanan resminya yang pertama kali di luar Inggris sejak perintah penangkapan atas dirinya yang dikeluarkanoleh Interpol dicabut.

Kami mengunjungi Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Vanuatu.  Film documenter ini mengkisahkan tentang kehidupan Benny Wenda sebagai seorang aktivis, yang memfokuskan diri pada menjelaskan tentang keadaan di tanah airnya, dan upaya-upaya yang dilakukannya agar referendum kemerdekaan yang bebas dan adil dapat dilaksanakan

Ceritakan tentang siapa Anda sebagai seorang pembuat film?

Saya mulai membuat film sesudah saya mengalami hal yang tidak bias saya lupakan di Papua Barat. Saya mengunjungi tempat itu ketika saya berusia 21 tahun, dan saya benar-benar terkejut ketika melihat situasi di sana.

Dengan mata kepala saya sendiri saya melihat bagaimana orang-orang asli Papua diperlakukan sebagai warga Negara kelas dua, dan setiap hari menderita pelanggaran HAM.

Waktu saya kembali ke Inggris dan mencerita kanapa yang terjadi di Papua Barat kepada teman-temansaya, ternyata belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang keadaan di Papua.  Jadi, saya bertekad, bahwa pada suatu hari saya akan kembali ke Papua untuk membuat sebuah film dan membantu semampu saya agar hal-hal yang terjadi disana bisa di ceritakan keluar.

Saya belum pernah mengikuti pelatihan pembuatan atau pengeditan film sebelumnya. Namun, saya pikir hal itu banyak manfaatnya bagi saya, karena saya bias membuat film semata-mata dari perspektif saya, ketimbang apabila saya mengikuti pelatihan, dan saya malah diberitahu tentang hal-hal apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan.

Mengapa Anda menggunakan gambar bergerak?

Menurut saya, video adalah media yang sangat handal. Dengan video Anda bias menangkap momen-momen yang dengan mudah dilupakan apabila tidak ada video. Dengan gambar bergerak kita bias berbagi cerita dan memberikan ‘jendela-jendela’ kepada orang lain dan kisah-kisah dari peristiwan-peristiwa yang mereka alami, yang apabila tidak ada, tidak akan pernah diketahui oleh orang lain.

Hal-hal apa yang Anda sampaikan dalam karya-karya video Anda?

Semua yang sudah saya kerjakan didasarkan atas pengalaman-pengalaman saya sendiri, dan terutama pada peristiwa-peristiwa yang paling mutakhir di seputar keadilan social dan hak-hak azasi manusia.

Tahun lalu saya di Sahara Barat dan membuat sebuah film tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Sahrawi.

Menurut saya, melalui film, kita dapat membuka mata orang lain atas hal-hal yang mereka belum ketahui, dan sekaligus memberikan inspirasi kepada mereka agar mereka bertindak.  Dengan begitu, Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat berpengaruh.

Saya juga baru saja menyelesaikan sebuah film tentang seorang laki-laki yang percaya bahwa ia adalah titisan Raja Arthur, seorang figure mitos Inggris.  Ia adalah seorang Inggris yang eksentrik, sebelumnya bekerja sebagai prajurit Angkatan Darat.  Ia juga adalah seorang veteran aksi-aksi prote sdi jalan raya, dan seorang aktivis lingkungan hidup.

Anda sudah membuat sejumlah video. Mohon ceritakan kepada kami tentang film”Forfotten Bird of Paradise” dan latar belakangnya?

“Forgotten Bird of Paradise” (Cenderawasih yang Terlupakan) adalah film pertama yang saya buat. Saya menghabiskan dua bulan untuk bepergian dengan menyamar di Papua Barat.

Saya berhasil bertemu dengan korban-korban pelanggaran HAM, aktivis kemerdekaan Papua, dan sejumlah anggota perjuangan bersenjata. Film itu diterima dengan baik, memperoleh penghargaan sebagai Film Dokumenter Terbaik di Festival Film Dam Short, dan dipertunjukkan di festival-festival film yang lain, termasuk Raindance. Film itu juga diputar di program berita terkini “BBC Newsnight” di Inggris.

Bagaimana Anda melihat pengaruh distribusi online (melalui internet) terhadap pembuatan video independen?  Bagaimana Anda menggunakan alat-alat bantu online dalam pekerjaan Anda?

Dewasa ini, segala sesuatu di-online/internet-kan.Youtube, Vimeo, Twitter dan Facebook adalah ‘panggung’; yang saya gunakan, dan sudah barang tentu situs (website) saya.

Teknologi digital telah membuka kesempatan yang benar-benar luas. Apabila Anda bias mempromosikan sebuah film dengan baik, film itu dengan cepat bias ditonton oleh ribuan orang.

Ada banyak video seperti itu. Menurut pendapat saya, kuncinya adalah membuat video yang isinya menyentuh emosi orang lain, dan membuat mereka untuk bertindak.

============================================================================================

Terjemahan wawancara ini dilakukan seakurat mungkin oleh Martyr Papua. Sudah mendapat izin, bahkan telah diperiksa langsung oleh si pewawancara. 

 Sumber: http://suarapapua.com/ 

GRAPHIC IMAGES: West Papuans Shot Dead By Indonesian Police

Press Release – International Forum For West Papua

We would like to write again about the current extra judicial murder of native Papuan and the 4 activists of KNPB were arrested and beaten by Indonesian force currently. Chronologically two incidents were occurred separately; On 9 May at 10 pm. local …International Forum for West Papua (INFO_WP)

14 May 2013

The Hon Julia Gillard MP

Prime Minister

Parliament House

CANBERRA

ACT 2600

Dear Prime Minister,

We would like to write again about the current extra judicial murder of native Papuan and the 4 activists of KNPB were arrested and beaten by Indonesian force currently. Chronologically two incidents were occurred separately; On 9 May at 10 pm. local time a civilian of Arton Kogoya, 28 years old was shoot death by members of TNI (Wim Anessili A 756 unit) at Wamena District in Central Highlands; Severe activists were Victor Yeimo (Chairman of KNPB), Yong Ulimpa (23), Ely Kobak (17) and Marthen Manggaprow were arrested by Indonesia Police during peaceful demonstration on 13 May.

This peaceful protest was just aimed to ask the current incident on 30 and 1 may in where severe activists were died and over 20 were arrested, and express their aspiration for foreign journalists and international human rights activists freely access in the country. We indicated that Indonesia government did not implement the Universal Periodic Review of 180 points especially freedom of expression and excessive force, from the 1 May 1963 found that those violence definitely crimes against humanity, genocide and war crime despite your government encourages Indonesia to maintain Roman Status of International Criminal Court.

We do not believe with whatever Indonesian rule and policy to uphold international human rights law to the Melanesian people of West Papua, a strong indication is the all development plans have been politicizing by the Central Government of Jakarta due to political sentiment interest then our critical argumentation that the foreign aid including your military aid creates big impact upon this potential violence.

Therefore, we are very deeply demands your Government to:

1. Ask Indonesian government to release the KNPB leader of Victor Yeimo, 3 other friend and all the political prisoners,

2. Ask Indonesian government to take responsibility on the murder of Arton Kogoya,

And The Info_WP asks to Australia government

1. Play mediator role in solving the long-term political conflict,

2. Use your non-permanent seat at the Security Council for peacekeeping force in maintains international pacific settlement dispute provision in the armed conflict territory of West Papua.

3. Stop your aid programs such as military training, funding the 88 detachment, funding million dollars for economic, social and education development budget.

We will be happy to hear your prompt response

Yours Faithfully,

President of INFO_WP

Amatus Douw

GRAPHIC PICTURES of the murder of Arton Kogoya by TNI and Police

Click for big version.

Click for big version.

On Saturday 9/05/2013 at 10 pm West Papua time a civilian name Arton Kogoya, 28 years old was shoot death at Yosudarso Street section Uweme Wamena river Wamena District Central Highlands of West Papua by members of TNI from Wim Anessili A 756 units.

West Papua Situation Must Be Raised by Australian Ministers

April 2, 2013

 Press Release :Australia West Papua Association


Foreign Affairs Minister Bob Carr and Defence Minister Stephen Smith are visiting Indonesia this week for regular ministerial talks. 

Although DFAT has said it raises concerns about the human rights situation in West Papua in recent replies to AWPA's letters we hope Sen Carr will again raise the situation in West Papua with his counterpart in Indonesia. In the past month there were a number of urgent actions released by the Asian Human Rights Commission concerning incidents of arrests and torture of Papuans including of a pregnant women and a 18 month old baby.

AWPA also hopes that our Defence Minister Stephen Smith will raise concerns about the actions of the security forces in West Papua and in particular about any members of Detachment 88 who have been trained by Australia that have been involved in security operations in West Papua, which is outside their brief.

We also hope they will request permission from the Indonesian Government to allow a cross-party parliamentary fact finding mission to West Papua to not only investigate the human rights situation in the territory but to see how Australia can help the West Papuan people in capacity building in the fields of health and education

by. Anne Noonan - AWPA

Independence for Papua a Futile Goal

Papuan suport Freedom

 By.William J. Furney Journalist

Jayapura Voice baptist,-- On Huffingtonpost.com The world's largest archipelago -- an enormous place of more than 17,500 islands -- is among the world's most fractious places. It's the many islands that make up Indonesia, currently the powerhouse of recession-proof Southeast Asia, where growing middle classes are spurring rapid economic growth that, unlike in the West, is not largely based on debt.

For more than three decades, the country was ruled by the dictator Suharto, who was deposed amid roiling economic calamity in 1998 that I witnessed firsthand as mobs bayed and tanks patrolled the streets of Jakarta. Among the first acts of his successor, his then-vice president B.J. Habibie, now a resident of Germany, performed was to permit East Timor, which Indonesia invaded in 1975, an independence referendum in which it voted overwhelmingly to break free. It is now officially known as the Democratic Republic of Timor-Leste, and also notable for being one of the world's smallest and poorest nations.

Successive Indonesian governments grappled with a bloody insurgency in the northernmost part of the country, Aceh, in the province of North Sumatra, a traditionally Muslim place where the Free Aceh Movement had for decades been trying to create their own state. The Asian tsunami of 2004 that flattened the province and killed at least 130,000 people there gave them their wish, at least partly. Aceh is now a special autonomous region of Indonesia, ruled by Islamic law and gaining headlines for such practices as enacting legislation to stone adulterers to death.

Elsewhere in the giant country of 204 million people, the Republic of South Maluku has been trying to establish itself as a separate entity since the 1950s, but has gained little traction. However, further to the East, on the island that Indonesia shares with Papua New Guinea, a more robust rebellion has been brewing ever since it was annexed in 1969 following a United Nations-observed vote known as the Act of Free Choice -- essentially a show of hands among a hand-picked group and before the military -- that has since been widely dismissed as a sham.

Jakarta maintains a strong military presence in this province of primitive tribes, many of whose menfolk wear nothing other than gourds, or penis sheaths, and it is largely off-limits to foreigners, particularly prying journalists, as had long been the case in warring Aceh. The military stands accused of abuses in Papua, some of which it has admitted to, as in the case of an incident in 2010 in which soldiers tortured Papuan villagers, This video of which was uploaded to the internet, making it impossible for the military to refute. The breakaway Free Papua Movement's members are routinely jailed for treason, as is anyone who dares to raise the Morning Star flag.

The Indonesian government protects Papua for another reason: it is where the largest gold mine in the world is located, the Grasberg mine operated by the American firm Freeport-McRoRan, an annual billion-dollar generator of income for the state coffers. Despite the vast wealth produced by the mine, and also copper mining at Grasberg, Papuan villagers contend that they are largely impoverished and have scant infrastructure in the remote and jungle-covered region as the funds flow to Jakarta, that their natural resources are raped to feed the central government.

Recently a new figurehead in the Papua independence struggle has emerged, in the form of Benny Wenda, who was jailed and later managed to flee to Britain, where he lives in exile. In the past month, Wenda has been on a tour of Pacific nations, raising awareness about the plight of his people and calling for an independence vote.

Should those around the world who supported the East Timor cause now join with the Papuan struggle? The cause has been gaining attention, most especially from the American activist Noam Chomsky and Archbishop Desmond Tutu of South Africa, a Nobel Peace Laureate.

President Susilo Bambang Yudhoyono, a former military commander, is coming to the end of his time in office, with a presidential election scheduled the middle of next year; he is ineligible to run again because he is in his second and final term. But it is a safe bet that whomever gains power will not relinquish control over the very lucrative part of the country that is Papua, certainly not as easy as it let East Timor slip away.

Papua has a tiny population of just 2.1 million; East Timor has just 1.1 million. Aceh, by contrast, is home to almost 4.5 million - a sustainable figure to support the needs and workings of a small country. Do those in Papua who are seeking statehood really think they can go it alone? As with Aceh, it seems that dialogue with Jakarta in which the terms of special autonomy are worked out is the more workable solution, for all concerned.

INDONESIA: Ongoing violence in Papua and the need for dialogue

date: March 12, 2013
document id: ALRC-COS-22-13-2013
HRC section: Item 4, General Debate
Speaker: Mr. Budi Tjahjono

A Joint Oral Statement to the 22st Session of the UN Human Rights Council fromthe Asian Human Rights Commission (AHRC), the Commission of the Churches on International Affairs / World Council of Churches ( CCIA/WCC), Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Franciscans International (FI), the International Coalition for Papua (ICP), Survival International (SI), United Evangelical Mission (UEM), Vivat International (VI), and the West Papua Netzwerk (WPN).


INDONESIA: Ongoing violence in Papua and the need for dialogue

This is a joint statement by the Asian Human Rights Commission (AHRC), the Commission of the Churches on International Affairs / World Council of Churches (CCIA/WCC), Dominicans for Justice and Peace (Order of Preachers), Franciscans International (FI), the International Coalition for Papua (ICP), Survival International (SI), United Evangelical Mission (UEM), Vivat International (VI), and the West Papua Netzwerk (WPN).


A wave of persecution against political activists under the cover of anti-terrorism measures since summer last year has resulted in arbitrary arrests and fabrication of charges with the aim to silence political activists and human rights defenders in the Papuan provinces of Indonesia.


On January 21st, 20 inmates of the notorious Abepura prison, in which many of Papuan currently 33 political prisoners are located, were tortured and ill-treated. The prisoners were beaten with electro wires. We welcome the removal of the prison head following interventions from rights groups. However, to end the ongoing climate of impunity in Papua, criminal proceedings need to be started against these and all other perpetrators of torture, ill-treatment, intimidation and other human rights violations.


In another case on February 15th, 7 Papuans were stopped and arrested in Depapre, Papua and later brought to the Jayapura Police station. The victims were tortured while being interrogated about contacts to political and human rights activists who already had to go into hiding for several months. While 5 of the victims were released on the following day, Daniel Gobay and Matan Klembiab were falsely charged with illegal possession of sharp weapons under the emergency regulation 12/1951 as reported by the Asian Human Rights Commission

Source Published: http://www.alrc.net/doc/mainfile.php/hrc22/749

Buku Ke-15 Dari Socratez S. Yoman Di Larang Beredar

Buku ke-15 Socratez S. Yoman

Jayapura, 14/3 (Jubi) – Buku ke -15 yang berjudul ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ yang ditulis oleh pendeta Socratez Sofyan Yoman ditolak oleh salah satu penerbit buku di Yogyakarta. Tak hanya ditolak, buku itu juga dilarang beredar.

Hal ini disampikan Socratez Sofyan Yoman kepada tabloidjubi.com di Abepura, belum lama ini. Menurut dia, buku bertajuk ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ sudah dikirim ke salah satu penerbit di Yogyakarta yang biasa menerbitkan bukunya, namun ditolak. “Saya ditelfon dari penerbit, katanya buku itu tidak bisa diterbitkan. Jadi, saya bilang sama mereka, kirim balik kembali ke tanah airnya,” kata Socratez.

Penerbit tak berani mencetak buku tersebut karena isinya dinilai ‘makar.’ Akhirnya, mereka (penerbit) memutuskan untuk mengembalikannya ke penulis. Sebelum dicetak, Pemerintah sudah melarang buku itu beredar di khayalak umum. 

S. Sofyan Yoman

Karena, isi dari dalam buku tersebut dinilai bersifat makar. Tak hanya buku itu yang dilarang beredar, sebelumnya, salah satu buku dari Yoman berjudul ‘Pemusnahan Etnis Melanesia’ dengan sub judul Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, penerbit Galang Press pada 2007 lalu, juga dilarang beredar. Buku tersebut juga dinilai makar dan provokatif.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman adalah salah satu sosok pemimpin gereja ternama di Papua. Kini, warga jemaatnya mempercayakan ia menduduki jabatan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. 

Selain melayani, dalam kesehariannya, Yoman mengeluti dunia tulis menulis. Hingga kini, sudah 14 buah buku yang ditulis olehnya dan diterbitkan lalu beredar di pasaran dan toko buku. 

Diantaranya, Pemusnahan Etnis Melanesia, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara, Otonomi, Pemekaran dan Merdeka, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. 

Selanjutnya, buku ke-14 yang baru saja diluncurkan pada Rabu, 6 Maret 2013 lalu di Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua, bertajuk ‘Saya Bukan Bangsa Budak.’ (Jubi/Musa)