Jayapura KabarPapua.Com- Esensi dari pelanggaran HAM di Papua adalah sejarah integrasi yang tidak adil dan salah. Ini adalah masalah yang sangat kompleks dan belum ada titik temu antara Indonesia dan rakyat Papua Barat mengenai bagaimana mencapai sebuah penyelesaian.
Indonesia mengklaim bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI berdasarkan "PEPERA 1969" atau "Act of Free Choice". Namun rakyat Papua Barat mempertanyakan keabsahan integrasi Papua, yang disingkap lewat sebuah penelitian yang dilakukan oleh P.J. Drooglever ke dalam PEPERA, yang berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah manipulasi yang memalukan. Temuan-temuannya mencapai kesimpulan bahwa posisi yang diambil oleh rakyat Papua adalah benar.
Dewan Muslim Papua telah memutuskan untuk berhenti berbicara mengenai 'tamu asing' ('foreign guests') yang tidak pernah ada di waktu lampau dan sekarang berbicara tentang Muslim Papua dan Kristen Papua. Perjuangan oleh orang-orang Papua dalam Dewan Muslim melihat rakyat Papua sebagai bangsa Melanesia yang memiliki hak untuk hidup bersama di Tanah Papua, di sini di Pasifik.
Mari kita semua mengenakan kembali hiasan kepala kita yang asli dan minum air dari sumur-sumur kita sendiri. Kita harus berjuang bagi 'reformasi total' dalam cara kita melihat hal-hal, pandangan hidup dan cara berbicara kita. Orang Papua hendaknya kembali ke budayanya sendiri, bahasanya sendiri, untuk menemukan kembali identitasnya sebagai orang-orang Papua, sebagai bagian dari orang-orang Melanesia di Pasifik. Kita akan tiba di sana , lambat namun pasti.
Kebenaran adalah hakim, keadilan harus menjadi pemimpin dan nilai-nilai tradisional harus menjadi pillar. Kita harus memperjuangkan keadilan sebagai jalan untuk mencapai perdamaian yang abadi. Dalam semangat ini, orang-orang Papua, Melanesia di Pasifik harus mengendalikan hidupnya dan mulai menyiapkan dirinya sendiri guna menghadapi masa depan yang lebih adil, lebih damai dan lebih bermartabat.
Ada tiga dimensi terhadap pemecahan konflik yang bersangkutan dengan status politik Papua: dimensi lokal, dimensi nasional, dan dimensi internasional. Dengan mengambil jalan ini, perjuangan kita untuk menciptakan perdamaian - membangun perdamaian - akan membuahkan perdamaian dan keamanan yang pasti dan komprehensif. Ini dikarenakan oleh usaha untuk membangun perdamaian sebagai jaminan bagi keamanan tidaklah lebih dari sekedar sementara dan tidakaman jika esensi masalah dan pihak-pihak yang terlibat dalam sejarah berada di luar kerangka perdamaian yang kita inginkan.
Oleh karena itu, ada tiga komponen: (1) komunitas internasional yang termasuk di dalammnya Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, (2) Rakyat Indonesia, dan (3) Rakyat Papua Barat, Semua komponen ini harus menjadi bagian dari suatu dialog yang jujur dan adil.
Jalan dialog damai di tingkat lokal, nasional dan internasional mengenai status politik Papua Barat adalah cara yang tepat, bermartabat dan manusiawi di era modern ini. by turwen
Indonesia mengklaim bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI berdasarkan "PEPERA 1969" atau "Act of Free Choice". Namun rakyat Papua Barat mempertanyakan keabsahan integrasi Papua, yang disingkap lewat sebuah penelitian yang dilakukan oleh P.J. Drooglever ke dalam PEPERA, yang berkesimpulan bahwa ini adalah sebuah manipulasi yang memalukan. Temuan-temuannya mencapai kesimpulan bahwa posisi yang diambil oleh rakyat Papua adalah benar.
Dewan Muslim Papua telah memutuskan untuk berhenti berbicara mengenai 'tamu asing' ('foreign guests') yang tidak pernah ada di waktu lampau dan sekarang berbicara tentang Muslim Papua dan Kristen Papua. Perjuangan oleh orang-orang Papua dalam Dewan Muslim melihat rakyat Papua sebagai bangsa Melanesia yang memiliki hak untuk hidup bersama di Tanah Papua, di sini di Pasifik.
Mari kita semua mengenakan kembali hiasan kepala kita yang asli dan minum air dari sumur-sumur kita sendiri. Kita harus berjuang bagi 'reformasi total' dalam cara kita melihat hal-hal, pandangan hidup dan cara berbicara kita. Orang Papua hendaknya kembali ke budayanya sendiri, bahasanya sendiri, untuk menemukan kembali identitasnya sebagai orang-orang Papua, sebagai bagian dari orang-orang Melanesia di Pasifik. Kita akan tiba di sana , lambat namun pasti.
Kebenaran adalah hakim, keadilan harus menjadi pemimpin dan nilai-nilai tradisional harus menjadi pillar. Kita harus memperjuangkan keadilan sebagai jalan untuk mencapai perdamaian yang abadi. Dalam semangat ini, orang-orang Papua, Melanesia di Pasifik harus mengendalikan hidupnya dan mulai menyiapkan dirinya sendiri guna menghadapi masa depan yang lebih adil, lebih damai dan lebih bermartabat.
Ada tiga dimensi terhadap pemecahan konflik yang bersangkutan dengan status politik Papua: dimensi lokal, dimensi nasional, dan dimensi internasional. Dengan mengambil jalan ini, perjuangan kita untuk menciptakan perdamaian - membangun perdamaian - akan membuahkan perdamaian dan keamanan yang pasti dan komprehensif. Ini dikarenakan oleh usaha untuk membangun perdamaian sebagai jaminan bagi keamanan tidaklah lebih dari sekedar sementara dan tidakaman jika esensi masalah dan pihak-pihak yang terlibat dalam sejarah berada di luar kerangka perdamaian yang kita inginkan.
Oleh karena itu, ada tiga komponen: (1) komunitas internasional yang termasuk di dalammnya Belanda, Amerika Serikat, dan PBB, (2) Rakyat Indonesia, dan (3) Rakyat Papua Barat, Semua komponen ini harus menjadi bagian dari suatu dialog yang jujur dan adil.
Jalan dialog damai di tingkat lokal, nasional dan internasional mengenai status politik Papua Barat adalah cara yang tepat, bermartabat dan manusiawi di era modern ini. by turwen
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here