JAYAPURA – Anggota Konggres Amerika Eni F.H Faleomavaega dan Donald M Payne kembali berkirim surat ke Presiden SBY yang isinya ajakan untuk membentuk dialog antara tokoh-tokoh masyarakat Papua dengan pemerintah yang dimediasi internasional. Surat tertanggal 7 November 2009 ini dipublikasi melalui internet dengan alamat website http://www.etan.org.
Surat yang dapat diunduh dari http://www.etan.org/etanpdf/2009/SBY%20letter%2011.07.09.pdf menyarankan agar Pemerintah Indonesia membentuk semacam dialog yang pernah dilakukan dengan Aceh.
“Kami percaya bahwa proses tersebut (yakni dialog) akan membangun langkah-langkah penting yang telah diambil Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, seperti halnya Indonesia ketika menyepakati Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sebagai salah satu negara penanda-tangan kesepakatan itu, Indonesia jelas menyatakan komitmennya untuk membangun perlindungan hukum bagi warga negara pribumi, termasuk Papua. Kami juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya khusus di Papua, termasuk memberlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001,” demikian paragraf awal dari isi surat setelah didului dengan paragraf yang mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali SBY sebagai Presiden untuk kedua kalinya.
“Dialog nasional yang diprakarsai dan dimediasi oleh internasional dapat meningkatkan penegakan hukum yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua, sebagai misal, meningkatkan ketersediaan listrik dan air segar, meningkatkan program kesehatan masyarakat untuk mencegah malaria dan pengobatan penyakit lainnya, serta meningkatkan sistem pendidikan masyarakat setingkat dengan sistem-sistem pendidikan lainnya seperti yang ada disebagian besar tempat lain di Indonesia,” lanjut paragraf berikutnya dalam surat tersebut.
“Adanya dialog nasional juga akan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah penting lainnya di Papua Barat yang telah lama menjadi keprihatinan Anggota Kongres dan masyarakat internasional. Ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia, keadaan demografis yang menjadikan orang Papua sebagai minoritas di tanah mereka sendiri, pembatasan kebebasan berbicara dan menyuarakan perdamaian, serta banyaknya kendala jurnalis internasional, peneliti, dan organisasi nonpemerintah bekerja di Papua Barat,” lanjutan paragraf berikutnya.
Di akhir paragraf tertulis, “Kami percaya ini adalah saat untuk memulai proses semacam itu. Dialog nasional yang serius akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Barat, menunjukkan komitmen Indonesia untuk demokrasi dan keadilan bagi semua warga negaranya, dan meningkatkan citra Indonesia di panggung global.”
Deplu Belum Tahu
Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faisyaza saat dikonfirmasi Gatot Aribowo dari Bintang Papua, semalam mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara persis adanya surat tersebut.
“Pastinya yang ingin saya katakan adalah Eni Faleomavaega sudah memahami posisi Indonesia,” kata Teuku yang hingga tadi malam berada di Singapura.
Saat diberitahu semalam, Teuku langsung menyebarkan informasi ke pejabat-pejabat terkait.
“Nanti kalau ada informasi saya sampaikan ke anda,” kata Teuku sebelum mengakhiri pembicaraan di telepon. (gea)
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here