Aparat Sibuk Tangkap Pengibar BK, Para Koruptor Dibiarkan

Thaha: 10.000 BK Berkibar, Papua Belum Merdeka 

JAYAPURA–Aksi pengejaran serta penangkapan sejumlah pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) di Tanah Papua yang harus berakhir di balik jeruji terali besi karena jeratan pasal makar oleh aparat penegak hukum, disikapi keras Sekjen DPP Thaha Al Hamid.

Thaha menilai tindakan aparat tersebut sebagai bentuk pengekangan serta perampasan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum yang merupakan ciri khas dari Demokrasi yang dieluh-eluhkan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Thaha yang hadir untuk memberikan materi di depan ratusan pemuda serta mahasiswa pada Dialog Nasional Pemuda Papua di GOR Cenderawasih Jayapura Rabu (02/12) kemarin, dengan thema Menakar Nasionalisme Pemuda Papua mengatakan walaupun bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh Tanah Papua, hal tersebut bukan menjadi ukuran bagi kemerdekaan Papua.

“Sering saya katakan bahwa walaupun hari ini sepuluh ribu bintang kejora dikibarkan di Tanah Papua Papua belum merdeka,” tegas Thaha yang langsung diikuti tepuk tangan dari peserta dialog.

Pernyataan Thaha ini menguak setelah hampir 40-an tahun Papua berintegrasi dengan NKRI banyak pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora yang dikejar serta ditangkap. Bahkan tidak sedikit yang harus mengalami perlakuan tidak manusiawi dari aparat penegak hukum dengan alasan menjaga keutuhan NKRI.

Padahal, lanjut Thaha yang harus menjadi perhatian besar aparat penegak hukum adalah para pelaku koruptor yang jelas-jelas telah mencuri uang rakyat untuk memperkaya diri. “Aparat di tanah ini lebih menyibukkan diri dengan menangkap warga sipil yang hanya mengibarkan bintang kejora, pertanyaannya apakah bintang kejora berkibar terus Papua Merdeka?, sedangkan korupsi dibiarkan merajalela,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil analisis Intelijen Indonesia, lanjut Thaha, bila Pemerintah tidak fokus untuk memberantas Korupsi di Indonesia, maka jangan heran bila pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara yang terlemah ekonomi dan politiknya di Asia dan Dunia.

Saat ini mutasi besar-besaran terus dilakukan baik di jajaran Polri sampai pada institusi penegak hukum lainnya, yang disayangkan, tanya Thaha, kasus penembakan yang terjadi di Timika beberapa waktu lalu yang oleh aparat keamanan disimpulkan pelakunya adalah TPN/OPM pimpinan Kelly Kwalik, hingga puluhan warga sipil harus ditangkap. “Kapolda Papua sudah diganti, mungkin tak lama lagi Pangdam akan di ganti, terus kasus Timika siapa yang harus bertanggung jawab,” tanya Thaha

“Masyarakat dituduh dan ditangkap, tapi kok dalam pemeriksaan tidak terbukti, sekarang mereka itu sudah bebas, lantas siapa yang buat aksi di sana,” sambunya.

Oleh karena itu, Thaha mengharapkan, Pemuda Papua yang sedang melakukan dialog nasional agar dapat merekomendasikan sesuatu yang memang penting dan baik serta dapat menjawab setidaknya keinginan rakyat Papua. (hen)