Para pendemo datang dengan tertib berjalan kaki dari titik kumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat sambil membawa berbagai poster. Intinya, poster-poster tersebut bertuliskan tuntutan diberlakukan SK MRP Nomor 14 Tahun 2009 sebagai persyaratan Pemilukada di Papua untuk penentuan bakal calon Kepala Daerah.
Dan wakil Kepala Daerah harus orang asli Papua, para pendemo tersebut menagih dan mempertanyakan janji Kemendagri dan Kemenkopolhukam tertanggal 9 April tahun 2010 di balai Kartini untuk jedah politik dan mengeluarkan peraturan untuk Pemilukada di Tanah Papua. Para pendemo itu menuntut untuk perlindungan hak-hak orang asli Papua. Pemerintah Pusat segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai Keputusan Politik dalam melindungi hak-hak orang asli Papua yang diatur dalam UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 segera menetapkan SK MRP Nomor 14 tahun 2009 dilaksanakan diseluruh tanah Papua. Namun para pendemo tersebut tidak diterima oleh Mendagri ataupun jajarannya, mereka tertahan di luar pintu pagar di jalan raya karena tidak mendapat ijin untuk masuk ke dalam halan sebab dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Sedangkan para anggota DPR Papua yang turut dalam aksi tersebut diantaranya adalah Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Ketua Komisi A Ruben Magai yang juga ketua pansus pemilukada Papua. Wakil Ketua Komisi A DPRP Weinand Watori anggota DPRP Yan Ayomi dan beberapa anggota DPRP lainnya yang sudah sejak awal datang dan menunggu di lobby kemendagri.
Karena Kemendagri Gunawan Fauzi tidak bersedia menerima, maka para anggota DPRP tersebut langsung keluar dan bergabung dengan para pendemo BEM Papua, kemudian satu persatu naik mobil pick up terbuka dan melakukan orasi melalui pengeras suara yang dihadapkan ke gedung kantor Kemendagri.
Ruben Magay dengan nada keras menyatakan kekecewaan dan penyesalan rombongannya ditolak bertemu Mendagri. “Kami sudah sebulan berada di Jakarata, Mendagri selalu menghindar saja dengan berbagai alasan tidak ditempat, padahal kami sudah 3 kali mengirim surat untuk bertemu dengan Mendagri dan bukan stafnya,” tegasnya sebagaimana dilaporkan wartawan Suara Pembaharuan, Soehendarto kepada harian Bintang Papua, semalam .Ruben Magay mengatakan bahwa pihaknya akan segera pulang ke Papua dan tidak akan ke Jakarta lagi. Selanjutnya permasalahan tersebut akan diserahkan ke masyarakat Papua, dan jika terjadi apa-apa Mendagri yang bertanggung jawab dan harus datang ke Papua.
Lebih keras lagi Winand Watori berorasi, mempertanyakan alasan Mendagri tidak mau bertemu dengan masyarakat Papua, yang memang sudah merupakan tugasnya. Weinand berpesan agar kelak Mendagri jangan heran jika nanti ada tetangga lain yang urus Papua.“Kalau kami ditolak kami akan kembalikan UU otsus kami kasih batas waktu sampai minggu ini kalau kami sampai tidak diterima, maka persoalan yang akan terjadi di Papua kami tidakiterima, maka persoalan yang akan terjadi di Papua kami tidak bertanggung jawab,” jelasnya. Yunus Wonda dalam orasinya juga menyesalkan para wakil Papua yang tidak dianggap. “Kami segera kembali ke Papua selanjutnya meminta Mendagri datang ke Papua,” ujarnya. Sementara itu Yan Ayomi mengatakan jangan tuduh macam-macam, jika kepala daerah dan wakil kepala daerah jangan sampai ada tuduhan Papua yang sudah jadi bagian dari NKRI akan meredeka.
Negara ini sudah selayaknya urus Papua, kalau tidak kami akan minta PBB saja yang urus,” ujarnya. Selanjutnya dari Kantor Kemendagri rombongan para intelktual Papua itu usai melakukan orasi dengan berjalan kaki bergerak menuju Kantor Kemenkopolhukam yang terletak di jalan Merdeka Barat, dan sama hal seperti di Kemendagri rombonga tersebut juga tertahan di pintu pagar.Para anggota DPRP tersebut menyatakan ingin bertemu langsung Menkopolhukam Djoko Suyanto, namun juga tidak diterima. Seperti diketahui Mendagri Gunawan Fauzi sebelumnya meminta SK MRP Nomor 14 tahun 2009 tersebut dibatalkan, karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.(jim)
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here