Militer Terus Penindakan di Papua Indonesia

Jakarta. Setidaknya satu orang telah dilaporkan tewas dalam penggerebekan di Papua sebagai langkah militer Facebook pencarian untuk anggota separatis Gerakan Papua Merdeka (OPM), yang menandai ulang tahun ke-45 pada Rabu. Sumber Jakarta Globe

Markus Haluk, seorang anggota Dewan Adat Papua (DAP), organisasi non-pemerintah terbesar di Papua dan Papua Barat, mengatakan kepada Globe Jakarta pada hari Kamis bahwa Wendiman Wenda, seorang petani 55 tahun, dibunuh di luar rumahnya.

Dia mengatakan bahwa Wendiman ditembak saat bekerja di kebun di desa Yambi, Puncak Jaya kabupaten, pada hari Minggu, tak lama setelah kembali dari gereja.

"Militer adalah patroli wilayah dan diasumsikan ia adalah seorang anggota OPM," katanya. "Wendiman bukan separatis. Dia hanya petani. "

Seorang tetangga, Piron Moribnak, mengatakan tentara telah menembak Wendiman dari kejauhan.

"Mereka memanggilnya, tetapi ia tuli dan mereka adalah cara off, jadi tentu saja ia tidak mendengar mereka dan dia tidak menjawab," katanya. "Itu ketika mereka melepaskan tembakan."

Baik Puncak Jaya Polisi atau pejabat militer di Papua dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Di Kabupaten Wamena, Papua Barat Media Alarm situs web melaporkan bahwa dua orang telah tewas dalam serangan serupa di sana pada hari Kamis.Namun, Markus mengatakan kedua telah selamat namun dalam kondisi kritis.

"Kami masih berusaha untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang dua insiden karena kedua daerah sangat terpencil," katanya.

Dua orang dilaporkan ditembak di Wamena telah diidentifikasi sebagai Asili Elius Wenda dan Tabuni.

Lemok Mabel, ketua DAP bab Lembah Baliem di Wamena, kata pria tidak adalah anggota OPM atau simpatisan.

Adj. Kombes. I Gede Sumek Jaya, kepala polisi subprecinct Jayawijaya di Wamena, membantah telah terjadi penembakan di daerah pada hari Kamis.

Puncak Jaya dan kabupaten Wamena, diyakini menjadi lahan subur dukungan bagi pemimpin OPM Goliat Tabuni, telah melihat mengintensifkan operasi militer dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan banyak laporan mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil.

Operasi militer di Papua telah datang di bawah pengawasan internasional menutup tahun ini setelah video yang menunjukkan tentara menyiksa dua warga sipil di Puncak Jaya telah diposting di Internet.

Video ini direkam di ponsel salah satu tentara dan diambil pada tanggal 30 Mei.

Indria Fernida, wakil ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), mengatakan, pelanggaran hanya akan berhenti setelah pemerintah mencabut larangan Morning Star dan bendera Benang Raja, yang digunakan oleh kelompok separatis di Papua dan Maluku, masing-masing .

"Larangan itu telah dimanfaatkan oleh militer untuk membenarkan pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil," katanya kepada Globe.

"Ini juga menghambat kebebasan berekspresi karena kedua bendera memiliki makna budaya yang signifikan untuk penduduk setempat. Pemerintah harus mengatasi masalah inti dan mencari cara-cara politik untuk menyelesaikan gejolak, dan tidak melihat segala sesuatu sebagai masalah keamanan dan menstigmatisasi orang Papua sebagai separatis. "

Poengky Indarti, direktur eksekutif dari kelompok hak asasi manusia Imparsial, mengatakan militer telah menunjukkan tidak ada indikasi bahwa mereka akan mematuhi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, yang telah diratifikasi Indonesia.

"Satu-satunya cara untuk pelanggaran hak asasi manusia untuk berhenti adalah bagi pemerintah untuk memberlakukan amandemen pada hukum pengadilan militer," katanya kepada Globe.

Perubahan yang diusulkan menetapkan bahwa semua tentara yang terlibat dalam tindak pidana akan diadili di pengadilan sipil, sementara pengadilan militer akan disediakan untuk tindakan pelanggaran pembangkangan atau administratif.