Otsus Gagal, Seleksi Anggota MRP Harus Dihentikan

Keempat pemimpin gereja saat jumpa pers (Jubi/Eveerth)

JUBI --- Berbagai gabungan pimpinan denominasi gereja di Tanah Papua bersepakat meminta pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua periode kedua dihentikan, sebab hingga kini belum ada jawaban konkrit terhadap hasil Musyawarah lembaga kultur ini bersama masyarakat adat yang telah diserahkan ke DPR-Papua pada tanggal 18 Juni 2010, yakni secara jelas rakyat Papua telah menilai Otonomi Khusus (Otsus) gagal.

"Kami minta Gubernur Papua dan Papua Barat, Ketua DPR-Papua dan Papua Barat, agar tidak meremehkan aspirasi rakyat tetapi segera duduk bersama  masyarakat Papua, membicarakan
secara menyeluruh aspirasi penolakan Otonomi Khusus yang telah disampaikan pada tanggal 18 Juni 2010 sebagai hasil dari 11 rekomendasi MRP," kata Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pdt. Jemima Krey,S.Th, dalam keterangan pers di kantor Sinode GKI di Jayapura, Senin (10/1).

Jemima Krey menjelaskan mencermati perjalanan Otsus Papua yang rahnya semakin

tidak jelas dalam menciptakan kesejahteraan hidup bagi Orang Asli Papua (OAP) yang juga umat Tuhan yang kami gembalakan diatas tanah ini, disamping itu menyikapi hasil musyawarah pada tanggal 9-10 Juni 2010 di kantor MRP, dengan menyatakan Otsus gagal dalam memberi pengakuan, perlindungan
dan penegakkan terhadap hak-hak dasar OAP, sehingga Otsus dikembalikan.

"Namun pemerintah tidak bergerak maju dalam upaya menyikapi tuntutan rakyat Papua yang telah menyatakan Otsus gagal, sehingga terkesan  bertentangan dengan aspirasi dan tidak ada kemauan baik dan tanggungjawab moral  serta politik pemerintah pusat dan pemrintah daerah di Papua terhadap aspirasi rakyat Papua," ujar Pdt. Jemima Krey, yang didampingi empat pimpinan denominasi gereja di Papua.

Komunike bersama pimpinan gereja-gereja di tanah Papua menyikapi status Otsus Papua dan Majelis Rakyat Papua, yang mana di tanda tangani oleh Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay., Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman, MA., Ketua Sinode Gereja Bethel Pantekosta Papua, Pdt. Tony Infandi, S.Th, MA,. serta Pdt. Jemima Krey, S.Th.

Pihaknya juga menolak upaya-upaya, rumusan-rumusan atau istilah-istilah apapun  yang bertujuan mengaburkan dan mengacaukan adanya tuntutan dialog antara rakyat dan pemerintah Republik Indonesia yang sudah sejaklama disuarakan rakyat Papua.

"Pemerintah RI untuk segera melakukan dialog dengan rakyat Papua, guna menyelesaikan ketidakpastian hukum dan politik di Tanah Papua yang menjadi akar dari konflik yang berkepanjangan dan telah menyengsarakan umat Tuhan yang kami pimpin di bumi Cenderawasih ini," ucap Pdt. Socratez Yoman, yang menyambung pembicaraan dengan hamba Tuhan lainnya.
Mengakhiri pernyataan sikap pimpinan gereja, mereka meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan sefala bentuk intimidasi, teror dan pola-pola pendekatan represif lainnya, yang bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis dari umat kami terhadap kebijakan-kebijakan politik pembangunan di Tanah Papua yang tidak memihak kepentingan rakyat banyak.


"Terkait rencana pemilihan, terkesan adanya intervensi yang berlebihan yang dalam hal ini dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua yang berpotensi hanya meciptakan 'MRP Boneka' (draft Perdasus Pemilihan dari MRP dan DPR Papua tidak diakomodir) yang tidak akan mampu melakukan pemihakan, perlindungan dan menegakkan hak-hak dasar rakyat asli Papua,"

"Sebagai pemimpin gereja, kami menilai bahwa upaya pemaksaan pembentukan MRP oleh pemerintah saat ini, merupakan tindakan yng sangat melecehkan harga diri Orang Asli Papua," tegas keempat pimpinan gereja mengakhirinya keterangan persnya.

Sementara tuntutan yang sama juga dilakukan sekitar ratusan  pemuda dan masyarakat Papua dari berbagai komponen organisasi, dalam waktu yang bersamaan  di halaman kantor DPR-Papua, dengan meminta MRP di bubarkan karena masih banyak kegagalan dan hanya dijadikan "boneka" pemerintah Indonesia. (Eveerth Joumilena)