SBP-News @VBaptistPapua

Karma dan Yusak Emoh Diberikan Remisi

Ditulis Oleh: Frida/Papua Pos

Selasa, 19 Agustus 2008

JAYAPURA (PAPOS) – Terpidana makar Philep Karma dan Yusak Pakage mengaku, mereka tidak perduli dengan apa pendapat Presiden SBY apakah mereka mau dibebaskan atau tidak, menanggapi 40 surat Kongres AS yang meminta keduanya dibebaskan dari hukum. Mereka juga menyatakan tidak terkejut dengan dukungan senator AS terhadap mereka. Bahkan Karma dan Yusak menolak remisi diberikan pemerintah. Mereka menyatakan sebaiknya remisi diberikan kepada orang lain. Pengakuan ini dikemukakan Philep dan Yusak, saat bertemu dengan sejumlah wartawan, yang difasilitasi Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Depkum dan HAM, Provinsi Papua, Demianus Rumbiak, SH dan Kalapas Abepura, Anthonius Ayorbaba, SH, di ruang kerja Kalapas, Minggu (17/8) usai pemberian remisi kepada ratusan Napi se-Papua. sebelum memberikan kesempatan kepada kedua Napi makar ini berbicara, dikemukakan Demianus Rumbiak, ada kontroversi antara senat Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia dimana Senat menginginkan 2 terpidana tersebut bebas, sehingga melalui koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan, menyatakan, melihat situasi dan perkembangan terakhir, sejauhmana tanggapan Indonesia, keduanya diberi kesempatan untuk bertemu wartawan, tetapi harus didampingi Kalapas. Pada kesempatan bertemu belasan wartawan media cetak dan elektronik itu, dikatakan Philep Karma, alasan kongres AS yang mendukung perjuangan dua Napi Makar, diakuinya, mereka mendengar ada surat itu tapi sampai hari ini tidak pernah menerima ada surat 40 kongres AS itu dan belum tahu isinya seperti apa. “Sebelum ada surat itu, sebenarnya dari Jerman sudah kirim duluan surat ke SBY, dan juga dari seluruh dunia mendesak, tetapi Indonesia sendiri yang menutup-nutupi itu. Mereka sudah mendukung kami sejak tahun 2005,” kata Yusak Pakage. dilanjutkan Philep, mereka juga banyak mendapat surat-surat dukungan dari pekerja HAM internasional dan juga surat-surat pribadi dari masyarakat seluruh dunia, seperti dari Inggris, Jerman, Kanada, Philipina, Malaysia, yang memberikan suport dan mengatakan bahwa apa yang emreka alami adalah tidak wajar, sebagai negara demokrasi karena Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. “Mereka juga secara pribadi menyurat ke SBY, untuk membebaskan kami karena hal itu tidak wajar dalam negara demokrasi karena kami secara damai menyalurkan aspirasi bukan lewat demo di jalanan tetapi lewat pengibaran bendera,” kata Philep. Katanya, dunia internasional menilai bahwa apa yang mereka lakukan, adalah apresiasi dalam sebuah negara yang demokrasi. Dukungan ini terus mengalir, apalagi setelah ada kunjungan dari ICRC. Pada kesempatan tersebut, mereka juga mendeklarasikan diri sebagai pemimpin bangsa Papua Barat, menggantikan almarhum Theys Eluay. Philep juga mengemukakan, mereka tidak mengikuti ucapara 17 Agustus karena mereka adalah bangsa Papua Barat yang tidak diundang untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI. Mengenai remisi kepada mereka berdua, ditanggapi dingin oleh Philep maupun Yusak. Dikatakan Philep, mereka tidak perduli dengan remisi dari pemerintah Indonesia. “Sebaiknya diberikan kepada orang lain saja,” ujarnya. Ia juga berpendapat mengenai sikap SBY yang belum menjawab 40 surat Kongres AS meminta mereka dibebaskan. Katanya, SBY tidak akan membebaskan mereka sebelum pemilihan umum dilaksanakan. “Saya menilai, kalaupun kami dibebaskan itu setelah Pemilu berlangsung. Hal ini karena pemerintah takut jika kami bebas, kami akan mengumpulkan masa dan membuat gerakan-gerakan diluar,” ujarnya kemudian. (frida)