Jayapura, Keributan dan gejolak social yang timbul ditengah masyarakat papua bukan disebabkan oleh dana Otonomi Khusus (Otsus) melainkan status politik papua selama berintegerasi dengan Negara kesatuan republic Indonesia.
Ketua Umum Pelayan Pusat Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua Socratez Sofyan Yoman kepada bintang papua selas
a ( 23 /09/08) menegaskan, masalah papua tidak bias diselesaikan dengan alokasi anggaran yang besar ke papua oleh pemerintah pusat (Jakarta).
Hal ini, kata socratez, terbukti dengan PEPERA 1969 yang ternyata bukanlah satu-satunya solusi final untuk menyelesaikan masalah papua, sehingga Jakarta masih juga memberikan UU Otonomi Khusus untuk provinsi papua yang ditenggarai keinginan memisahkan diri dari NKRI.
“Pepera 1969 merupakan final tetapi ada masalah maka lahirlah Otsus papua yang juga sama timbul masalah lagi. Jadi masalah ini dipapua bukan masalah triliunan rupiah yang turun namun pada masalah politik, “ ungkap socratez.
Socratez, mengatakan selama berintegrasi dengan Indonesia, orang asli papua masih hidup miskin, bahkan kewenagan UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua hanyalah sebuah slogan karena kewenangan papua terbatas tidak seperti aceh.
Ketua Umum Pelayan Pusat Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua Socratez Sofyan Yoman kepada bintang papua selas
a ( 23 /09/08) menegaskan, masalah papua tidak bias diselesaikan dengan alokasi anggaran yang besar ke papua oleh pemerintah pusat (Jakarta).Hal ini, kata socratez, terbukti dengan PEPERA 1969 yang ternyata bukanlah satu-satunya solusi final untuk menyelesaikan masalah papua, sehingga Jakarta masih juga memberikan UU Otonomi Khusus untuk provinsi papua yang ditenggarai keinginan memisahkan diri dari NKRI.
“Pepera 1969 merupakan final tetapi ada masalah maka lahirlah Otsus papua yang juga sama timbul masalah lagi. Jadi masalah ini dipapua bukan masalah triliunan rupiah yang turun namun pada masalah politik, “ ungkap socratez.
Socratez, mengatakan selama berintegrasi dengan Indonesia, orang asli papua masih hidup miskin, bahkan kewenagan UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua hanyalah sebuah slogan karena kewenangan papua terbatas tidak seperti aceh.
RI HARUS AMBIL SIKAP.
Socratez juga menyatakan, mengamati niat baik Jakarta yang kian menyakitkan hati rakyat papua selama ini, pemerintah Indonesia harus segara mengambil langkah kongkrit untuk menyalin komunikasi dengan orang asli papua.
“Cepat atau lambat dan percaya tidak percaya orang asli papua akan mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasip sendiri, oleh karena itu langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah bagun komukasi dengan orang asli papua seperti bagaimana dengan masa depan penduduk migran yang ada ditanah papua, serta menjalani perjanjian kerja sama bidang ekonomi dengan bangsa malanesia untuk kedepan,” katanya.
Socratez menyebutkan, berdasarkan hasil pertemuannya menteriluar negeri ingris urusan asia fasifik, Mrs. Meg mann pada 19 juli 2008 lalu dikantor kementrian luar negeri inggris, agenda penentuan nasip rakyat papua sempat mengemuka, bahkanlah hal ini juga mendapat tangapan serius dari anggota parlemen inggris, Anderw Smith yang saat ini bertindak sebagai ketua bagi anggota parlemen inggris yang ikut mendorong masalah papua yang akan diluncurkan pada tanggal 15 – 17 oktober 2008 mendatang England inggris.
Socratez juga menyatakan, mengamati niat baik Jakarta yang kian menyakitkan hati rakyat papua selama ini, pemerintah Indonesia harus segara mengambil langkah kongkrit untuk menyalin komunikasi dengan orang asli papua.
“Cepat atau lambat dan percaya tidak percaya orang asli papua akan mendapatkan kesempatan untuk menentukan nasip sendiri, oleh karena itu langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia adalah bagun komukasi dengan orang asli papua seperti bagaimana dengan masa depan penduduk migran yang ada ditanah papua, serta menjalani perjanjian kerja sama bidang ekonomi dengan bangsa malanesia untuk kedepan,” katanya.
Socratez menyebutkan, berdasarkan hasil pertemuannya menteriluar negeri ingris urusan asia fasifik, Mrs. Meg mann pada 19 juli 2008 lalu dikantor kementrian luar negeri inggris, agenda penentuan nasip rakyat papua sempat mengemuka, bahkanlah hal ini juga mendapat tangapan serius dari anggota parlemen inggris, Anderw Smith yang saat ini bertindak sebagai ketua bagi anggota parlemen inggris yang ikut mendorong masalah papua yang akan diluncurkan pada tanggal 15 – 17 oktober 2008 mendatang England inggris.
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here