Jakarta - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuntut agar pemerintah memberikan hak politik kepada masing-masing warga Papua untuk dapat menentukan nasibnya. "Kami menuntut referendum," tegas Ketua KNPB Konsulat RI Viktor Kogoya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (1/7).
Hal ini merupakan imbas dari kekecewaan warga Papua yang merasa terperangkap dalam cara-cara militeristik yang saat ini masih berlaku di Bumi Cendrawasih.
"Sudah 10 tahun reformasi, tapi kami orang Papua melihat kebijakan terhadap Papua tidak ada bedanya dengan zaman Orde Baru," ujar Viktor.
Menurutnya, upaya dialog yang sudah pernah dilakukan dengan pemerintah di era pemerintahan Presiden BJ Habibie tidak menghasilkan hasil yang diinginkan warga Papua. Buktinya, sampai saat ini, konflik masih terus bergejolak di tanah Papua.
Ia menyesalkan tidak adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun itu.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah untuk mengijinkan pemberlakuan referendum. "Setiap warga Papua harus diberikan hak politik, apakah mereka tetap ingin bersatu dengan NKRI atau melepaskan diri dan merdeka," ungkapnya.
Ia juga mendesak pemerintah untuk membuka diri dan melibatkan pihak asing dalam negosiasi dengan warga. Hal itu didasarkan pada keberhasilan rekonsiliasi yang terjadi di Aceh setelah pemerintah berunding dengan bantuan pihak asing sehingga akhirnya kedamaian dapat terwujud di Serambi Mekah.
Viktor pun mempertanyakan kenapa cara yang sama tidak diberlakukan di Papua. "Kalau pemerintah tidak mau membuka diri untuk melakukan referendum di Papua, persoalan ini akan tetap berlangsung," pungkasnya.
Menurut Viktor, bertepatan dengan 1 Juli, Kapolda Papua Irjen Bekto Suprapto menginstruksikan pengamanan ekstra ketat di tanah Papua. Bahkan, status siaga I pun diberlakukan bertepatan dengan hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka. Penembak jitu sudah disiagakan.
Selain itu, sweeping dan pemeriksaan dilakukan secara masif.
Aktivitas sosial masyarakat pun menjadi lumpuh akibat pengamanan berlebih yang dilakukan oleh pihak kepolisian. "Dengan adanya militer di sana, orang Papua tidak bisa melakukan aktivitas,” terangnya.
Viktor pun berusaha meluruskan perbedaan paradigma yang selama ini ada pada pemerintah dan warga Papua. Pemerintah menganggap bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir karena adanya ketidakadilan pembangunan.
Tetapi, warga Papua justru meyakini bahwa lahirnya OPM semata-mata untuk meningkatkan harkat dan martabat orang Papua. "Kami tahu, sejak Papua masuk ke NKRI, harkat dan martabat orang Papua itu tidak dihargai," terangnya. | Media Indonesia
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here