PBB Segera Fasilitasi Referendum di Papua

Konflik kekerasan di West Papua bukan hal baru. Setengah abad lebih, sejak Indonesia menguasai wilayah ini, West Papua telah menjadi ladang pembantaian dan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Sudah waktunya, semua pihak, baik penguasa Indonesia, penguasa negara-negara di dunia maupun PBB menyadari akar permasalahan West Papua dan mendorong proses penyelesaian secara damai, demokratis dan final melalui referendum.

Dunia harus memahami akar persoalan di Papua yang menyebabkan krisis kemanusiaan dan eksploitasi besar-besaran, bahwa persoalan mendasar rakyat pribumi West Papua adalah keinginan untuk menentukan nasib sendiri, sedangkan Indonesia bekeinginan untuk menguasai wilayah ini, dan memusnahkan pemilik wilayah ini.

Dua keinginan itu tidak akan pernah disatukan bersama melalui proses pendekatan dalam kerangka negara Republik Indonesia. Bila itu dipaksakan, konflik kemanusiaan dan ekploitasi SDA akan terus berlangsung. Itu berarti negara Indonesia dan dunia sengaja membiarkan dan mendorong pemusnahan orang pribumi West Papua dengan tujuan menguasai wilayah ini.

Rakyat West Papua sudah memahami bahwa, sangat tidak mungkin konflik kekerasan dibawa penguasa yang menjajah diselesaikan melalui hukum penjajah. Bagaimana mungkin pelaku mengadili pelaku? Dan bagaimana mungkin penguasa mengakui dan menghentikan niatnya? Itu hal yang tidak mungkin, karena penguasa akan terus melakukan pembenaran dengan kekuatan media dan diplomasi negara, sehingga dunia tertipu dan saling menipu.

Bahwa sejak awal, sebelum Indonesia menguasai wilayah ini, orang pribumi West Papua telah berikrar untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hak penentuan nasib sendiri itu telah dimanipulasi melalui pelaksanaan Pepera pada tahun 1969 yang keliru dan sangat menciderai hak-hak orang Papua, bahkan standar-standar dan prinsip-prisip hukum dan HAM PBB.

Hak penentuan nasib sendiri tidak terjadi, dan orang West Papua sejak saat itu berjuang agar hak itu dilakukan kembali. Sejak itu juga, ribuan orang telah menjadi korban militer Indonesia, ribuan telah mengungsi keluar dan masih tinggal di camp-camp pengungsi.

Sampai saat ini, di zaman yang terbuka, orang West Papua secara damai, terbuka dan bermartabat menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui aksi-aksi damai, namun penguasa Indonesia dengan kekuatan militernya terus menangkap, mengejar dan membunuh rakyat dan pejuang-pejuang West Papua.

Saatnya dunia mendengar West Papua, melihat West Papua dan bicara untuk West Papua. Saatnya dunia mendesak PBB bertanggung jawab atas sengketa wilayah West Papua yang belum selesai dibawah hukum internasional. Saatnya PBB menggelar referendum yang damai, demokratis dan final demi keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.Victor Yeimo (Jubir Internasional KNPB)

Source: http://knpbnews.com/

KNPB Ajak SBY Bahas Materi Referendum Papua

Tuntutan referndum papua

KNPBnews – Rakyat Papua dengan penuh kesungguhan dan secara bermartabat berniat agar hak penentuan nasib sendiri dilakukan kembali secara damai, demokratis dan final, karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membuka diri membahas materi pelaksanaan referendum di Papua.

Hal itu dikemukakan oleh Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat [KNPB], Victor Yeimo di Jayapura Kamis, (5/7) dalam menanggapi gejolak konflik yang kian memanas dan belum mampu mencari titik penyelesaian final. Menurutnya, KNPB selaku media nasional rakyat Papua Barat telah mendesain tahapan menuju referendum.

“Saya pikir Jakarta terlalu boros mengeluarkan uang banyak untuk biaya operasi militer, operasi intelijen, juga operasi pemerintahannya di Papua, smua tak akan brarti karena pada dasarnya rakyat Papua ingin menentukan nasib mereka sendiri karena faktor Pepera 1969 tidak final, karenanya KNPB mendesain tahapan dan materi referendum dan kami mau Sby membuka diri membahas materi referendum untuk mencari solusi final”  ujarnya di sela-sela jumpa pers bersama wartawan.

Kata Victor,  KNPB bersama Parlemen Nasional West Papua [PNWP] dari 22 Parlemen di setiap Daerah selaku wakil rakyat bangsa Papua dalam waktu dekat akan memplenokan draf materi referendum.

“Kami bersama PNWP dalam waktu yang tidak terlalu lama akan memplenokan draf referendum yang akan disahkan oleh Parlemen Nasional sebagai keputusan resmi rakyat Papua Barat”, katanya.

Menanggapi pernyataan penolakan referendum oleh Presiden Sby beberapa waktu lalu, Victor justru menilai pernyataan tersebut menunjukan watak kolonialisme yang anti demokrasi dan HAM. “Itu pernyataan yang anti demokratsi dan HAM, dan menunjukn watak kolonialisme yang oportunis, yang mengedepankan kepentingan ekonomi politik kolonial dari pada nilai-nilai universal setiap bangsa”, tandasnya.

Ia berpendapat RI sebagai anggota PBB harus patuh terhadap prinsip-prinsip kepatuhan dalam menyelesaian konflik wilayah secara damai, karena Indonesia juga meratifikasi resolusi PBB tentang hak penentuan nasib sendiri, dan menurutnya, hak itulah yang harus diakomodir melalui referendum.

Di hadapan 1.100 pasis TNI- POLRI di Secapa TNI AD, Bandung, Jumat 29 Juni 2012 itu, SBY dengan tegas menyatakan, “Tidak ada referendum, serta Papua dan Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan NKRI yang sah sampai titik darah penghabisan.” (wd/wl)

AMP Jogya, Stop Paksakan Papua Bagian Dari Indonesia

Yogyakarta Voice Baptis,--- Puluhan Mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) kembali melakukan aksi demo menuntut " Pengakuan Kedaulatan Negara West Papua Papua Oleh Indonesia dan PBB, pada hari ini ( Senin, 02 Juli 2012 ) di Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Aksi Demo ini merupakan aksi penyikapan Mahasiswa Papua di Yogyakarta dalam rangka memperingati HUT Proklamasi West Papua yang ke - 41. Berikut Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua Yogyakarta

Sejarah buram keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] dalam mengkebiri hak-hak demokratis Rakyat Papua untuk Menentukan Nasib Sendiri sebagai sebuah Negara-Bangsa yang Merdeka, telah jelas mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat terhadap Hak – Hak Dasar Rakyat Papua hingga saat ini.  Yang mana dalam penandatanganan New York Agreement (Persetujuan New York) antara Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, U Thant dan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Ellsworht Bunker pada tanggal 15 Agustus 1962.

Beberapa hal pokok dalam perjanjian serta penyimpangannya (kejanggalan) adalah sebagai berikut: New York Agreement (Persetujuan New York) adalah suatu kesepakatan yang tidak sah, baik secara yuridis maupun moral. Persetujuan New York itu membicarakan status wilayah dan nasib Bangsa Papuat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan wakil-wakil resmi bangsa Papua.

Sejak 1 Mei 1963, bertepatan dengan berakhirnya masa pemerintahan Unites Nations Temporrary Executive Administratins (UNTEA) atau Pemerintahan Sementara PBB di Papua, kemudian menyerakan kekuasaanya kepada Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mulai menempatkan pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh Tanah Papua, akibatnya hak-hak politik dan Hak Asasi Manusia dilanggar secara tidak wajar.
Sekretaris Jenderal PBB pada masa itu U Thant telah mendapat laporan tentang situasi teror dan intimidasi yang dialami Rakyat Papua sebelum PEPERA dilakukan Juli-Agustus 1969 tapi tidak menjadi perhatian serius dan diabaikan oleh PBB. Dan PBB lebih mempercayai laporan Indonesia yang memiliki kepentingan untuk memenangkan PEPERA pada waktu itu.

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan  dengan cara lokal Indonesia, yaitu musyawarah oleh 1025 orang dari total 600.000 orang dewasa laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari 1025 orang yang dipilih untuk memilih, hanya 175 orang saja yang menyampaikan atau membaca teks yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia.

Dengan melihat berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Aparat Militernya ( TNI/POLRI ) sejak diserahkannya kekuasaan atas Papua oleh PBB kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, maka munculah berbagai gerakan Perjuangan Kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Papua di berbagai daerah di Papua. Gerakan Perjuangan Kemerdekaan yang dilakukan oleh Rakyat Papua ini pertamakali dilakukan pada tanggal 28 juli 1965 dengan melahirkan Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) di Manokwari sebagai Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Papua.

Dengan meluasnya Gerakan Perjuangan Kemerdekaan di seluruh Papua, maka pada tanggal 1 Juli 1971 Organisasi Papua Merdeka ( OPM ) Memproklamasikan Kemerdekaan West Papua di Desa Waris, Hollandia “ Vicktoria ”.

Dengan melihat catatan Sejarah Rakyat dan Bangsa West Papua yang terus berjuang hingga saat ini dan bertepatan dengan peringatan hari Proklamasi West Papua yang ke – 41 pada 1 Juli 2012, maka kami Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) Komite Kota Yogyakarta Menuntut “ Indonesia dan PBB Segera ! Mengakui Kedaulatan  Negara West Papua ” dan Menyatakan sikap  1 Juli 1971 adalah Hari Proklamasi Negara West Papua, Stop! Paksakan Bangsa Papua Menjadi Indonesia, Bangsa Papua Menolak Dialog dan Segala Produk Politik Indonesia di West Papua, Indonesia Segerah Angkat Kaki Dari West Papua dan Segerah Akui Kemerdekaan West Papua.

Dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) untuk segera mengakui kedaulatan Negara West Papua.
 Sumber: AMP Jogya

2013 Falkland Gelar Referendum, Bagimana Untuk Papua

"Anda Orang Papua! Menuntut "REFERENDUM" Pasti Pemerintah anggap Melanggar Hukum serta Anda di jerat dengan Pasa Makar"

London – Kepulauan Falkland yang diperebutkan Inggris dan Argentina, akan menggelar referendum untuk menentukan statusnya pada 2013 mendatang.

Penduduk Falkland, lanjutnya, ingin pulau itu tetap memiliki status otonomi daerah, yang bagian dari Overseas Territory Kerajaan Inggris. 

Masalah status wilayah hampir sama dengan papua ( UU Otsus 2001), Pro - kotra status otonomi khusus bagi provinsi papua tidak kalah dengan perebutan dan pro-kontra status Falkland Uk.

Namun jika papua diminta referendum dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum, padahal negara demokrasi di dunia referendum sebagai satu media yang paling demokratis di dunia. 

Referendum untuk menentukan status politiknya itu merupakan upaya untuk menghentikan perebutan atas kepulauan tersebut antara Inggris dengan Argentina.

“Kami memutuskan, dengan dukungan sepenuhnya pemerintah Inggris, untuk menggelar referendum,” ujar Gubernur Falkland Gavin Short.

Short menyatakan, penduduk teritori Inggris yang secara geografis terletak dekat Argentina itu tak mau wilayah mereka dikuasai Buenos Aires.

Berita Gambar Tolak Sekjen PBB dan Tuntut Referendum West Papua

Numbay West Papua_20 Maret 2012, KNPB sebagai media nasional rakyat bangsa Papua, kembali mediasi sepuluh ribuan demontran di Numbay, dalam Rangga Penolakan kedatangan sekretaris PBB Ban Ki Moon di Indonesia, dan Menuntut Referendum ulang bagi bangsa Papua Barat.

 Laporan Bintang Papua

DEMO TUNTUT REFERENDUM


JAYAPURA - Ribuan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  melakukan demo menolak kedatangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Jakarta dan menuntut kepada PBB segera bertanggungjawab atas integrasi Bangsa Papua Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sayangnya demo KNPB yang biasanya damai, maka kemarin mulai berubah menjurus jadi anakis.  Seperti yang dilakukan di Expo sekitar Pukul 13.15 massa KNPB yang melakukan demo di daerah Expo-Waena melakukan pengrusakan satu truck Polisi Dalmas Polresta Jayapura Kota, dimana mengakibatkan kaca mobil truck polisi Dalmas mengalami keretakan yang sangat parah.
Sekitar Pukul 15.00 massa KNPB yang dari arah Expo-Waena tiba didepan Kantor Pos Abepura atau Toko Citra melakukan aksi pelemparan batu ke arah kantor atas toko tersebut, yang dimana mengenai para pegawai Kantor Pos Abepura, warga yang tinggal di belakang Toko Citra. Bahkan wartawan media cetak dan elektronik yang mana saat melakukan peliputan aksi demo tersebut tak luput dari kejaran massa. Akibat dilempari massa kaca jendela dan kaca pintu utama dari Kantor Pos Abepura mengalami retak.
Massa KNPB yang menggelar demo dengan berjalan kaki dari Waena menuju kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) tepat pukul 15.11 WIT kemarin sore, Selasa (20/03/2012). Massa yang dipimpin langsung Ketum KNPB Pusat, Buktar Tabuni melakukan orasinya menyatakan pernyataan politiknya di depan halaman kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura, dikarenakan tujuan demo KNPB sebenarnya adalah mendemo kantor MRP, namun massa KNPB memadati sepanjang ruas badan jalan didepan kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura. Pendemo langsung tumpah ruah di depan Kantor Kantor MRP atau Kantor Pos Abepura. Massa KNPB dalam orasinya yang disampaikan Buktar Tabuni itu, intinya menolak kedatangan  Sekjen PBB yakni Ban Kie Moon ke Indonesia sebelum hak untuk menentukan nasib sendiri (Self Determination) atau menuju Referendum ulang bagi Bangsa Papua Barat.
Mereka menyatakan, PBB segera bertanggungjawab atas pencaplokan wilayah Bangsa Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI melalui PEPERA 1961 dan PBB segera hentikan kerjasama bilateral dengan Pemerintah Indonesia serta stop (baca, menghentikan) stigmanisasi Bangsa Papua Barat sebagai separatis, makar maupun gerakan pengacau keamanan (GPK) dari Pemerintah Indonesia.
“Kami rakyat Bangsa Papua Barat menuntut Referendum, perjuangan kami Bangsa Papua Barat adalah perjuangan untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi diatas Bumi Cenderawasih ini, Pemerintah Indonesia segera mengangkat kaki dari wilayah Negara Papua Barat dalam waktu dekat ini dan tanpa syarat,” teriak massa pendemo dengan perkataan Papua Merdeka dan sambil mengangkat tangan sebelah kiri yang merupakan bentuk perlawanan massa KNPB. Massa KNPB yang datang berdemo didepan kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura kemarin siang hingga sore hari, terdiri atas berbagai kelompok massa KNPB termasuk unsur pergerakan KNPB yakni  PRD Numbay dan PRD Tabi.
Dalam berdemo di depan Kantor Polsekta Abepura atau Kantor Pos Abepura massa KNPB meluapkan segala emosinya hingga mencela Negara Amerika Serikat sebagai Bangsat dan Negara Indonesia dihapuskan diatas Tanah Papua Barat ini. Dalam orasi politik yang disampaikan oleh Mama Tiom dikatakan, bahwa kami ingin merdeka dan terbebas diri dari penderitaan bangsa rakyat Papua Barat yang telah dijajah oleh Negara Indonesia. “Kami ingin meminta kemerdekaan secara penuh dan mengembalikkan hak politik serta ingin berdiri sendiri,” katanya.
Pernyataan sikap yang sama disampaikan juga oleh Sebby Sambom. Isi pernyataannya sama yakni menuntut kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Bahwa kita harus berfikir untuk berjuang meraih kemerdekaan tanpa hentinya sampai titik darag penghabisan hingga datang waktunya kita menentukan nasibnya sendiri (Self Determination).
Sedangkan orasi dari salah satu tokoh mantan Tapol/Napol Papua Barat yakni Saul Bomay dikatakannya, bahwa Tapol/Napol merupakan OPM-nya politik, sedangkan TPN merupakan militernya OPM. Kami berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua, maka itu kita harus bersatu hingga kita pasti bisa merdeka.
Massa terus melakukan orasi Politiknya didepan ruas badan jalan Kantor Polsekta Abepura atau kantor Pos Abepura, hingga jalan raya yang menghubungkan antara Kotaraja, Abepura dan Waena ini ditutup untuk umum demi keamanan dan mengalami kemacetan yang sangat panjang, masyarakat pengguna jalan yang akan melintas jalan tersebut, sehingga demo berakhir tepat pukul 18.00 Waktu Papua.
KNPB dalam pernyataan sikapnya, menyampaikan beberapa hal terkait keinginan dari rakyat Bangsa Papua Barat yang dijadikan sebagai suatu tuntutan, dan tuntutan tersebut adalah, dimana Pemerintah Indonesia diminta segera melakukan Referendum di atas Tanah Papua, dengan tegas menolak kedatangan Sekjend PBB, Ban Kie Moon ke Indonesia, PBB harus bertanggungjawab atas pencaplokan wilayah dari Bangsa Papua Barat kedalam Pangkuan NKRI dan mendesak masyarakat dunia Internasional dan IPWP atau ILWP untuk menekan PBB, sehingga Bangsa Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme Referendum Bangsa Papua Barat.
Pantauan Bintang Papua demo ini dimulai dari berkumpulnya beberapa orang di depan Terminal Expo, sekitar pukul 10.15 WIT, sambil membentangkan spanduk yaitu Referendum bagi Bangsa Papua Barat dan sejumlah spanduk lainnya yang bertuliskan Bahasa Inggris.
Selain itu, sekitar empat orang perwakilan dari KNPB dibawah pimpinan Mako Tabuni (Ketua I KNPB) setibanya di Pangkalan Taxi Perumnas III, Waena langsung melakukan penggalangan massa baik mengajak dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa yang berada disekitar lokasi tersebut, guna ikut melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menolak kedatangan Sekjend PBB, Ban Kie Moon ke Indonesia serta meminta penentuan nasib sendiri maupun menuntut Referendum atas Bangsa Papua Barat.
Dan usai aksi demo didepan kantor MRP, Ketua I KNPB Pusat, Buktar Tabuni melakukan jumpa pers dalam intinya menolak kehadiran Ban Kie Moon dan meminta maaf atas perlakuan dari anggota KNPB terhadap wartawan media cetak dan elektronik baik itu media lokal maupun media nasional.
Massa yang berjumlah 500-an orang ini langsung melakukan longmarch atau berjalan kaki dari Expo, Waena menuju Abepura yakni tepatnya di Kantor MRP, dimana aksi demo tersebut dibawah pimpinan Buktar Tabuni dan Mako Tabuni bergabung dengan massa pendemo lainnya. (CR-36/ven/don/l03)

Rakyat Tolak Sekjen PBB Ban Kimon dan tuntut hak Penentuan Nasib sendiri

Demo KNPB Tolak kedantangan Sekjend PBB (Foto: Arnold Belau/SP)

Jayapura Papua voice,-- Ribuan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB), siang tadi, Kamis (15/3) melakukan aksi demo damai menolak kedatangan Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki Moon ke Indonesia, dengan menduduki jalan raya Abepura, Jayapura, tepatnya di depan kantor MRP Papua.

Kepada wartawan, Ketua KNPB, Buctar Tabuni mengatakan, KNPB melakukan aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kedatangan Sekjen PBB pada 19 Maret 2012 mendatang yang tentunya akan menguntungkan pemerintah Indonesia.

“Tidak hanya di Jayapura saja, aksi penolakan kedatangan Sekjen PBB juga berlangsung di beberapa kota di Papua, dan diluar tanah Papua,” jelas Tabuni.

West Papua Committee to Stage Major Rally Tuesday

M

Group KNPB

SBP-JAYAPURA,  - The National Committee of West Papua (KNPB) plans to stage a big rally on Tuesday (Feb 28) related to the launch of the International Parliamentarians for West Papua (IPWP) for Pacific region in Australia’s Parliament House.

“Through this national rally we ask for support from international community. We also give support to the International Lawyers for West Papua (ILWP) and the International Parliamentarians for West Papua (IPWP), which always support West Papua,” Spokesperson of KNPB, Jeffry Tabuni, said as quoted by Bintang Papua.

Jeffry said that tomorrow KNPB will mobilize Papuan people in West Papua to join the national rally. The name ‘West Papua’ in KNPB’s term refers to the whole of the western half of New Guinea Island, which is now divided into two provinces (Papua province and West Papua province) by Indonesian Government.

Sejarah Akan Memerdekakan Rakyat Papua ( 95% orang Papua mau merdeka)

Socratez Sofyan Yoman (foto pgbp)

Duta Besar Pemerintah Amerika Serikat untuk Indonesia, pada bulan Juni 1969 kepada anggota Tim PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz, secara rahasia mengakui: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” (Sumber Dok: Jack W.Lydman’s Report, Juli 18, 1969, in AA). Sedangkan, Dr. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan PBB untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA 1969 melaporkan: “Penjelasan orang-orang Indonesia atas pemberontakan Rakyat Papua sangat tidak dipercaya. Sesuai dengan laporan resmi, alasan pokok pemberontakan rakyat Papua yang dilaporkan administrasi lokal sangat memalukan. Karena tanpa ragu-ragu, penduduk Irian Barat dengan pasti memegang teguh berkeinginan merdeka” (Laporan Resmi Hasil PEPERA 1969 Dalam Sidang Umum PBB, alinea 164, 260).  Lebih tegas, Fernando Ortiz Sanz, menyatakan: “Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran Negara Papua Merdeka.” ( Dokumen resmi PBB, Annex I, A/7723, alinea, 243, hal. 47).

Keep Papua, Do not Fear Violate Human Rights

Front Pembela Islam

Jakarta (SI ONLINE) - To defend the land of Papua from the Republic of Indonesia's lap, the government asked to not be afraid violate Human Rights (Human Rights). "No need to fear is also at the International Criminal Court (ICC)", said former Chairman of Legal Aid Foundation, Munarman, Kemenhan Office, Jakarta, Friday (23/12/2011).

The reason, said Munarman, as long as the United States is actually the most widely violated human rights. Even when prompted Munarman expressed his willingness to defend the state when brought to the Court of Human Rights.

Treat as opposed to human rights, further Munarman, actually done by the enemies of this country. DPP Chairman Nahi Munkar FPI field is pointed out, in Papua MER-C makes health clinic but were not given permission. Yet this effort to preserve and maintain Papua.

KNPB: Indonesia Must Open Space Referendum

Victor Yeimo, Jubir KNPB (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- West Papua National Committee (KNPB) saw Tri People's Command (Trikora) December 19, 1961 with a very clear violation of the implementation of the UN Charter Article 73, which Indonesia as part of decolonization commission should respect the declaration of independence of West Papua December 1, 1961.
"KNPB demanding solidarity countries, including members of the UN Decolonization Committee in order to register the territory of West Papua into the UN decolonization list for West Papua is also a colony that has not its own sovereign."
This was conveyed by Victor Yeimo, KNPB International spokesman, when contacted Papua Voices, this afternoon, Monday (19/12) of Germany.
According Yeimo, Indonesia has been forced through Trikora and annexed the territory of West Papua into the Republic of Indonesia with a militaristic manner.

Indonesian president defends military in Papua

 Published by: http://newsfeedresearcher.com/data/articles

The U.S. President Barack Obama has discussed moves towards greater military cooperation with Indonesia during the ASEAN summit in Bali. Mr Obama is the first American president to attend and he has already had private discussions with the Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. President Obama says they have agreed to put more than half a billion dollars towards increasing sustainable development, health care and other services in Indonesia. He says the U.S. will also provide more support and training for the Indonesian military. "It helps Indonesia play an active role in promoting security in the region," he said. It is a move that is likely to annoy China, which has been critical of plans to temporarily base 2500 U.S. troops in Australia over five years. ^[1] The plan has been criticised by China, and caused friction at a meeting of South-East Asian leaders in Bali. Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono said he had received assurances from both the U.S. and Australia that the move would not threaten his nation's integrity or sovereignty. "On the establishment of that military base, it's not expected to change anything. or disturb Australia's neighbours," he told reporters on Saturday evening. "He gave me his guarantee," Dr Yudhoyono said, in reference to talks he held with U.S. President Barack Obama on the sidelines of the ASEAN summit on Saturday. "So too did Julia Gillard," he said. ^[2]

Having missed out on the opportunity to

Pemerintah AS Sedang Upayakan Referendum bagi Papua

http://www.intelijen.co.id - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa harus menyatakan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang khawatir kondisi HAM di Papua.
"Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia," kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.

Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua," jelasnya.

Update, Rakyat Papua Tuntut Referendum

Tuntut Referendum, Ribuan Orang Papua Turun ke Jalan Okezone - ‎13 hours ago‎ JAYAPURA - Ribuan rakyat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Senin sore tadi melakukan aksi long march sepanjang 15 kilometer guna menuntut referendum bagi masyarakat Papua. Aksi long march dari Distrik Abepura menuju Kota ... Massa Desak Referendum Ulang JPNN.com - ‎13 minutes ago‎ Seorang anggota brimob asal Papua menampilkan tarian asli Papua pada saat puncak acara Hut Brimob ke- 66 yang berlangsung di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok,Senin (14/11). FOTO : Muhammad Iqbal/JPNN JAYAPURA - Sebagaimana yang telah direncanakan ... Ratusan Warga Papua Turun ke Jalan KOMPAS.com - ‎19 hours ago‎ KOMPAS/TIMBUKTU HARTANA Ribuan masyarakat Manokwari dan sekitarnya, beberapa waktu lalu turun ke jalan, menuntut kemerdekaan tanah Papua.

Rakyat Papua Tuntut Referendum Untuk penentuan nasib sendiri

Jayapura, Aksi tuntutan dan demontrasi di jayapura ibu kota provinsi papua benar – benar melumpuhkan aktivitas perekonomian kota jayapua, aksi ini dipimpin oleh Komitte Nesional Papua barat (KNPB) berjumlah sekitar  ribuan rakyat papua.14/11

Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan berjalan kaki 17 kilo meter dari waena –abepura kota jayapura. dalam orasinya coordinator KNPB Mako Tabuni menekankan, Tuntutan Referendum dan Kemerdekaan bangsa papua adalah bukan segelintir orang, anda melihat sendiri bahwa tuntutan kemerdekaan adalah rakyat papua, bukan segelintir orang, kami menolak dengan tegas isu dialog dan UP4B, tawaran Jakarta bukan sesuai aspirasi rakyat papua,

Aspirasi rakyat papua adalah merdeka bukan dialog atau UP4B, Papua adalah satu bangsa yang harus di akui oleh dunia, kami bukan bagian dari Indonesia sehingga Indonesia harus mengakui papua sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, katanya

Urgent Alert: Please contact Congress to sign on to letter on West Papua

Please contact your representative to urge him or her to sign on to the Dear Colleague letter currently being circulated in the House by Congressmember Faleomavaega on rights violations in West Papua. The deadline is short (Thursday, November 10 at noon). So please call right away. This letter is only circulating in the House of Representatives.
This published Etannews
You can reach your Representative via the Congressional Switchboard - (202) 224-3121. To find out who your Rep. is go to http://www.congress.org/congressorg/directory/congdir.tt . 

Call your Rep.'s office and ask for the Foreign Policy aide. Ask him or her to have the representative sign Congressmember Faleomavaega's Dear Colleague letter to President Obama urging him to raise concerns about human rights violations in the Indonesian provinces of Papua and West Papua with Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono.

KNPB: Referendum, Solusi Masalah Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan, referendum adalah solusi bagi masalah Papua. Koordinator Umum KNPB Victor Kogoya, Rabu (9/11/2011) di Abepura, Papua, mengatakan, referendum merupakan hak politik rakyat Papua.

Published by kompas.com/news

Dalam jumpa pers yang digelar untuk mengawali rencana unjuk rasa pada 14 November nanti, Victor Kogoya mengatakan, rangkaian kekerasan terus dialami rakyat Papua sejak wilayah itu diambil alih oleh Indonesia. Hingga saat ini, rakyat Papua terus dideskreditkan dengan stigma separatis.

Dalam kajian KNPB, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 adalah akar persoalan dari semua rentetan peristiwa berdarah di Papua. Untuk itulah, menurut Victor Kogoya, perlu referendum ulang di Papua.

Jika saat Pepera digelar sekitar 1.000 orang mewakili sekitar 800.000 warga Papua,

The Papuans’ (il) legitimate battle for independence

Papua has once again come under not only the national but also the international spotlight. The situation was exacerbated by a leaked document about the Indonesian Army titled Autonomy of Papuan Separatists, on the Internet.

Many human rights activists were quick to voice criticism over the report. E. Pearson from the Human Rights Watch, for instance, wrote a subtle piece in the Huffington Post on Aug. 20, in which he clearly argues that the acts of some international supporters of Papuans are legitimate and lawful as they were not intended to harm Indonesia’s national integrity.

Certainly, in terms of human rights protection, an international cooperation should be deemed legal and legitimate, as in no matter what circumstances, human rights should be protected.

Nevertheless, the current discussion over the situation in Papua would not be sufficient to answer another significant issue in Papua of whether or not a group of indigenous Papuans, such as the Free Papua Organization (OPM), could take up arms and wage a lawful “battle for self-determination”.

Formula apa? yang paling cocok Untuk Penyelesaian Status Papua

Opini,
by, Turius Wenda


TERBENTUKNYA PULAU PAPUA (GEOLOGY PAPUA)

Pada mulanya pulau Papua merupakan dasar lautan Pasifik yang paling dalam dan juga merupakan lempeng Australia (lempeng Sahul) yang berada di bawah dasar lautan Pasifik tetapi akibat adanya pertemuan/tumbukan lempeng (tektonik lempeng) antara lempeng benua Australia (Lempeng Sahul) dan lempeng Samudera Pasifik sehingga terangkatnya lempeng Australia menjadi pulau di bagian Utara Australia. Pertemua/tubukkan lempeng ini sehingga menyebabkan terbentuknya gugusan pegunungan Tengah dan gugusan pegunungan di wilayah Kepala Burung. (Hamilton, 1979; Dow et al., 1988).
Papua merupakan lempeng Australia sehingga dapat ditemukan berbagai jenis bebatuan yang mirip antara Australia dan Papua.
Proses pengangkatan pulau Papua dari Dasar lautan Pasifik sehingga kini telah ditemukan berbagai kerang (bia) dan pasir laut di berbagai wilayah pegunungan Tengah dan Pegunungan Kepala Burung. Akibat pengangkatan ini akhirnya pulau Papua mulai terhubung dengan benua Australia sehingga mulai terjadi migrasi Hewan dan Manusia dari daratan Australia ke wilayah Papua sebelum terjadinya pencairan es di kutub akibat adanya pemanasan global.
Proses geologi Papua ini baru terjadi sekitar 60an jutaan tahun silam sehingga masih bisa ditemukan kerang di wilayah daratan Papua.

West Papua: Military report confirms desire for freedom

By Ash Pemberton

A leaked report from the notorious Indonesian special forces unit Kopassus detailing information about the West Papuan independence movement has drawn attention to Indonesia's brutal occupation of the region.

The report is titled “Anatomy of Papuan Separatists” and is believed to have been written in 2009. It profiles opponents of Indonesian rule, including political activists and guerilla fighters.

It also listed foreign politicians and journalists who supported Papuan liberation.

Indonesia occupied West Papua in 1963. The Suharto dictatorship organised a fraudulent “act of free choice” in 1969, in which a small number of handpicked Papuans voted to support Indonesian rule.

The Kopassus report acknowledges that West Papuans do not identify as Indonesian, which causes them to be “easily influenced by separatist ideas”.

It also blamed “irrational demands for customary rights to land and limited transportation infrastructure hampered economic growth” for ongoing calls for independence.

Live by Phone dengan Beny Wenda

KNPB Resmi Umumkan Hasil KTT ILWP London

Jayapura- Janji Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  mengumumkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional Lawyers for West Papua (ILWP) yang  dilaksanakan di Universitas Oxford London Inggris 2 Agustu lalu, benar-benar dipenuhi..  Pengumuman itu disampaikan dalam bentuk orasi terbuka di lapangan Makam Dorteis Eluay, Sabtu (20/8).  Pengumuman resmi KTT ILWP, dimulai pukul 09.00,dengan agenda, kata pembukaan,ibadah singkat,orasi politik oleh Komite KNPB Wilayah se-tanah Papua, pembacaan hasil KTT ILWP + live phone Inggris  Beny Wenda, serta orasi politik Bangsa Papua oleh Ketua umum KNPB Buktar Tabuni, serta doa penutup. Acara ini  diikuti seribuan massa yang datang dari kota Jayapura dan Sentani,serta perwakilan dari semua komite wilayah yang ada di Kabupaten se-Tanah Papua.