“Pemerintah dan Aparat Keamanan Indonesia Harus Menghentikan Kekerasan di Papua dan Segera Dialog Damai Antara Pemerintah dan Rakyat Papua”

Press Release:4 September /2012

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Jayapura-Voice of baptist,-- Kejahatan  terhadap Penduduk Asli Papua sangat memprihatinkan.  Penduduk Asli Papua berada dalam ancaman terhadap kemanusiaan yang serius. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan  Pemerintah sejak 1961 sampai sekarang dengan kekuatan aparat keamanan TNI dan POLRI  atas nama kepentingan integritas dan keamanan Nasional Republik Indonesia  (RI) benar-benar merendahkan martabat Penduduk Asli Papua. 

Perlindungan kedaulatan dan integritas Penduduk Asli Papua jauh dari harapan damai dan kesejukan.   Sejak Papua digabungkan ke dalam Indonesia melalui manipulasi PEPERA 1969 dengan kekuatan senjata, telah mencederai dan menghancurkan  nilai-nilai keadilan, kedamaian, kesamaan derajat, martabat dan hak asasi manusia.  Harta milik dan masa depan Penduduk Asli Papua benar-benar dihancurkan Pemerintah Indonesia.  

Pemerintah Indonesia gagal melindungi dan berpihak pada rakyat Papua.  Kegagalan itu terbukti dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan solusi menang-menang dan kompromi  politik antara Pemerintah dan rakyat Papua untuk melindungi,  berpihak dan pemberdayaan Penduduk Asli Papua telah  gagal total. Masa depan Penduduk Asli Papua dalam Indonesia sangat suram dan gelap. Di Papua sedang terjadi pemusnahan etnis Papua secara sistematis dan struktural dilakukan Negara.

Pendekatan kekerasan yang menimbulkan tragedi kejahatan kemanusiaan terhadap Penduduk Asli Papua  harus diakhiri.  Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru yang lebih keras dan kejam. Aparat keamanan Indonesia juga harus berhenti meng-kambing-hitamkan Penduduk Asli Papua sebagai pelaku kekerasan.  

Solusi damai dan bermartabat harus ditempuh:

1. Kami mengutuk keras aparat keamanan Indonesia yang selalu meng-kambing-hitamkan dan merekayasa berbagai bentuk dan wajah kekerasan di Papua dan mengorbankan penduduk sipil dengan stigma OPM dan Separatis.
2. Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh dan bermartabat tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
3. Pemerintah Indonesia segera mengundang Pelapor Khusus PBB dibidang Anti Penyiksaan, Penghilangan dan Pembunuhan sewenang-wenang  untuk berkunjung ke Papua.
4. Pemerintah Indonesia segera membuka akses media asing, pekerja kemanusiaan untuk berkunjung ke Papua.
5. Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan harus menghentikan penangkapan warga sipil dengan stigma anggota OPM, Separatis dan harus  menghentikan berbagai bentuk kejahatan, kekerasan dan rekayasa yang mengorbankan warga sipil.
6. Pemerintah Indonesia bertanggungjawab penembakan dan pembunuhan warga sipil yang memperjuangkan hak politik mereka dengan damai seperti: 3 orang warga sipil pada 19 Oktober 2011,  Mako Musa Tabuni dan korban-korban lain.  
7. Pemerintah dan aparat keamanan harus menangkap aktor  yang sebenarnya selamanya disebut Orang Terlatih Khusus atau Orang Tim Khusus  yang disebut Orang Tak Dikenal (OTK).
8. Pemerintah Jerman segera melakukan penyelidikan secara independen tentang penembakan warga Jerman, Pieper Dietmar Helmut (55), pada 29 Mei 2012 di Pantai Base, Jayapura. Papua.

 Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

 (BPP-PGBP) 

 Ketua Umum,

 

Rev. Socratez Sofyan Yoman