Kekerasan Harus Dihentikan Demi Keamanan Manusia Papua

“Saya tidak setuju kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama keamanan nasional.” Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) - Rev. Socratez Sofyan Yoman".

Ketua Umum PGBP Socratez Sofyan Yoman (pht/pgbp)

Demikian kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Sofyan Yoman, kepada wartawan usai Kongres ke-XV-II di Wamena, Jayawijaya, Papua.

Menurut Socratez, sesuai prinsip gereja, yang lebih utama dalam kehidupan adalah kepentingan manusia. Maka, keamanan atas nama Negara harus ditentang.

“Yang lebih utama adalah keamanan manusia Papua, bukan kepentingan Negara,” kata Socratez mencontohkan kekerasan di Papua belakangan.

Selama dia menjadi Ketua Umum PGBP, atas kepercayaan umat, dan kesepakatan kongres, lanjut Sofyan, ia terus memperjuangkan keadilan untuk orang asli Papua di bumi cenderawasih ini.

“Saya kan terus berbicara,” kata Socratez lagi.

Socratez dipercayai sebagai Ketua Umum PGBP dalam kongres ke-XVII di Wamena. Hampir seratus persen suara dalam kongres memilih dia sebagai ketua dalam periode 2012-2015.

Di akhir kongres, 14 Desember 2012, ia diarak ribuan umat baptis dari jalan Yos Sudarso, kompleks Kodim 1702 Wamena hingga kampung Sinagmo, Wamena. Bagi Socratez, arakan dan kepercayaan umat baptis atas dirinya merupakan harapan untuk menyerukan keadilan, dan menghentikan kekerasan di ata Tanah Papua.

“Jaga kami, bicara tentang kekerasan yang menimpa kami, itu pesan yang saya tangkap jemaat,” kata Socratez.  (Jubi/Timo Marten)

Moury Kogoya,M.Th. Terpilih Kembali Pimpin Jemaat Baptis Wilayah Jayapura

Ketua Terpilih Moury Kogoya, M.Th. (ft Jubi)

Jayapura,Voice Baptist  (16/9) ---  Moury Kogoya yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja - Gereja Baptis (PGGB) Wilayah Jayapura, akhirnya terpilih kembali melalui Konferensi II yang diikuti perwakilan 19 jemaat yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura, di Sentani, Minggu.

Meski sudah sempat menyatakan akan mundur dan tidak mencalonkan dirinya lagi, namun atas desakan jemaat, Moury Kogoya, M. Th akhirnya maju mencalonkan diri memimpin PGGP wilayah Jayapura untuk kedua kalinya.
“Saya sudah menyatakan diri untuk mundur, mengingat banyak tugas luar yang harus dikerjakan, namun jemaat tetap ingin dan memilih saya sebagai ketua,” ujar Ketua PGGB Wilayah Jayapura, Moury Kogoya, M. Th, kepada Tabloidjubi.com, di Komba Sentani, Kabupaten Jayapura, tempat berlansungnya kegiatan selama dua hari, Minggu (15/9).

Moury Kogoya, yang juga Sekertaris Umum Badan Pelayanan Pusat (BPP) PGGB Papua ini menjelaskan,
bahwa karena jemaat yang memilih dan ini adalah sebuah pelayanan, sehingga ia mengambil tanggungjawab
tersebut. “Selain itu, saya juga Pembantu I Sekolah Baptis Papua di Kotaraja dan pengurus gereja-gereja
Jayapura yang masih baru, sehingga hampir tujuh kali saya harus menolak, tetapi jemaat memilih saya,” ucap
Moury Kogoya, yang dibenarkan Pimpinan Sidang Konferensi II PGGB Wilayah Jayapura, Pares L. Wenda.

Dikatakan, bahwa dirinya terpilih untuk menggembalakan umat Tuhan selama periode tahun 2012 – 2016,
yang mana dalam kegiatan yang dilakukan awal adalah mengaktifkan secara kontinyu ibadah-ibadah gabungan, baik di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura. “Kegiatan ini sudah berjalan empat bulan sebelumnya, dimana kedepan juga akan dilakukan ibadah gabungan di wilayah Arso (Kabupaten Keerom), Juk dan Lereh (Kabupaten Jayapura). Walaupun wilayah yang jauh, namun ini adalah pelayanan dan tugas gereja untuk menjangkau umat Tuhan,” paparnya.

Lebih lanjut, ditambahkan bahwa pelayanan ke depan tetap optimis untuk melayani umat Tuhan sesuai prinsip-prinsip ajaran Baptis, yang mana Alkitab dan Salib Kristus sebagai landasan, sehingga dalampelayanan kami tidak dibatasi oleh wilayah teritorial.
“Gereja Baptis sangat mandiri dan otonom serta fleksibel, sehingga kami dalam menerima bantuan pemerintah sangat bersyukur. Tetapi jika proposal kami tidak dijawab, kami tetap bersyukur dan tetap mendukung jalannya roda pembangunan dan pemerintahan, karena gereja adalah mitra pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPP Persekutuan Gereja – Gereja Baptis (PGGB) Papua, Nduma Socratez
Sofyan Yoman, MA., menilai bahwa hasil yang dicapai oleh konferensi jemaat Baptis Jayapura merupakan
suatu proses dinamika umat Baptis. “Saya kira sudah sesuai mekanisme dan prinsip- prinsip umat Baptis,
bahkan prinsip Baptis yang otonom, independen dan mandiri yang berlaku secara universal diseluruh umat
Baptis dunia,” katanya. 

Dirinya berharap, kepada pengurus untuk mempertahankan umat dan ajaran-ajaran Baptis yang bersumber
dari Allah, dari Alkitab dan dari Salib Yesus. “Pengurus tidak bicara di mimbar, tetapi mendemonstrasikan di dunia luar di luar tembok gereja, karena kekerasan kemanusiaan ada di mana-mana,,” pesan Socratez, yang baru saja meluncurkan buku "Pemusnahan Etnis Melanesia : Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat", tanggal 14 September 2012 di Jakarta.

Kegiatan konferensi diakhiri dengan ibadah bersama dan pelatikan badan pengurus PGGB Wilayah Jayapura
oleh Ketua BPP PGGB Papua, Socratez Sofyan Yoman dan acara makan bersama dengan jemaat-jemaat
Tuhan yang hadir di Gereja Baptis Manehi Komba, Sentani.

Editor news:  (Jubi/Eveerth)

Konferensi II Jemaat Baptis Rekomendasikan Dialog Jakarta – Papua

Jemaat Baptis Jayapura Mengikuti Konfrensi II (Jubi)

Jayapura,Voice Baptist(16/9) ---  Konferensi II Persekutuan Gereja – Gereja Baptis (PGGB) Wilayah Jayapura yang berlangsung selama tiga hari di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, mengeluarkan rekomendasi mendukung adanya Dialog Papua – Jakarta, yang di mediasi pihak ketiga yang netral.

Hal ini disampaikan Ketua PGGB Papua Wilayah Jayapura, Moury Kogoya, M. Th, kepada Tabloidjubi di Gereja Baptis Jemaat Manehi Komba, Sentani, Kabupaten Jayapura, tempat berlansungnya kegiatan selama tiga hari, Minggu (15/9).

“Ada dua hal yang menjadi rekomendasi inti dari konferensi ini, pertama adalah memajukan Injil Kristus sebagai dasar pelayanan gereja Baptis dan mendukung dialog antara warga Papua - Jakarta,” ujar Moury Kogoya, M.Th. 

Ketika ditanya, mengapa gereja Baptis mendukung proses Dialog Papua – Jakarta, Moury menjawab bahwa apa yang dilakukan adalah sebagai bagian dari identitas orang Papua, dimana gereja tidak bisa membohongi kondisi yang terjadi diluar mimbar atau diluar gedung gereja.

“Masyarakat Di Papua sudah tidak aman, sehingga gereja jangan menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di sekitar kita. Karena itu jangan bangga dengan rumah toko (ruko) atau bangunan –bangunan yang makin
megah, namun kondisi realitasnya orang Papua masih tersisih dalam pembangunan,” nilainya.

Lebih lanjut, dirinya menilai masih saja terjadi ketimpangan dalam pendidikan, misalnya dana pendidikan
keluar negeri, programnya dari Papua, namun bukan orang Papua yang sekolah, dalam hal ini orang Papua
hanya dijadikan objek semata, bukan sebagai subjek.

“Kondisi lainnya, karena dijadikan subjek pembangunan sehingga banyak yang mati dimana-mana, ementara pejabat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten bangga dengan jabatan tetapi melupakan masyarakat,  bahkan sering ke Jakarta padahal Rakyatnya ada di Papua, ada apa di Jakarta???,” katanya.

Moury menegaskan, bahwa gereja Baptis mendukung apa yang menjadi aspirasi rakyat Papua, khusus  dalam melihat permasalahan Papua dan kondisi umat Tuhan diatas Tanah Papua yang kini makin tersisih.
“Secara khusus soal ideologi juga tidak sama dan tidak bisa disamakan. Orang Asli Papua adalah orang yang hidup diatas kekayaannya, namun belum dilayani secara baik, sehingga kami ingin mengelola tanah kami
sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPP Persekutuan Gereja – Gereja Baptis (PGGB) Papua, Socratez Sofyan Yoman mengakui, bahwa apa yang dihasilkan oleh komisi-komisi hingga program tidak keluar dari apa yang
dianut oleh umat Baptis. “Karena hasil-hasil yang disepakati tidak hanya diatas kertas secara teori, namun
akan di demonstrasikan dalam realita masyarakat Papua pada umumnya,” tuturnya.

Dirinya mencontohkan, beberapa waktu lalu pihaknya mewakili gereja Baptis Papua memberikan dukungan
dan sprit kepada salah satu tahanan politik Papua, Filep Karma, yang kini sedang menjalani perawatan di
Jakarta, berupa bantuan sumbangan dana dari gereja Baptis Papua.

“Kami ikut merasakan apa yang dialami umat Tuhan di Papua, sebagaimana telah dikumpulkan umat Tuhan
jemaat Baptis hingga mencapai dana sekitar seratus juta lebih untuk biaya pengobatan Filep Karma, dananya
lansung ke rekening, hal-hal ini mungkin telah dilakukan gereja lain, tetapi inilah wujud pelayanan dari kami
gereja Baptis,” tandasnya.

Konferensi II Jemaat Baptis Jayapura yang berjalan selama tiga hari, terbagi dalam 7 komisi, masing-masing Komisi A yang membahas evaluasi program dan syarat pemilihan badan pengurus, Komisi B membahas amandemen dan peraturan wilayah, Komisi C membahas bidang keuangan, Komisi D membahas kaum bapak dan ibu, Komisi E membahas pemuda  dan  sekolah minggu, Komisi F membahas masalah Hak Asasi Manusia (HAM) serta Komisi G membahas rekomendasi.  Hasil rekomendasi tersebut akan di bawa dalam Kongres XVII tanggal 9 - 14 Desember 2012 di Wamena.

Editor: Jubi

Pdt. Socratez S. Yoman, Luncurkan Buku "Pemusnahan Etnis Melanesia" UKI Jakarta

Pdt. Socratez Sofyan Yoman

Jayapura Voice Baptist, (13/9)--- Pdt Socratez Sofyan Yoman bersama Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia (PSP-UKI) akan meluncurkan buku karyanya pada Jumat (14/9) pukul 09.30 WIB di Kampus Universitas Kristen Indonesia(UKI)-Cawang- Jakarta.

Buku berjudul Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat,akan dihadiri oleh para pengamat dan juga para dubes. “Memang benar saya akan meluncurkan buku saya bekerja sama dengan Ibu Antie Sulaiman dari UKI Jakarta,”kata Yoman kepada tablodijubi.com saat dihubungi tabloidjubi.com via hand phone, Kamis(13/9). 

Dia menambahkan, ada sejumlah pakar dan pemerhati Papua akan hadir dan juga utusan dari perwakilan Kedutaan Besar asing di Jakarta. 

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Papua Dr Antie Solaiman, MA melalui undangannya bernomor 13/PSP-UKI/8.2012 menyebutkan, peluncuran buku karya Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) tersebut bersifat akademis.

Pihak panitia mengundang kalangan pemerhati masalah sosial kemasyarakatan untuk melihat secara jernih
apa yang telah terjadi dan mengupayakan pemikiran dan langkah konkrit yang dapat dilakukan bagi
masyarakat Papua.

Menurut Socratez, buku tersebut menelisik secara gamblang, kritis, jujur, dan transparan praktek-praktek kekerasan di Papua sejak integrasi ke dalam NKRI pada 1 Mei 1963. Dikatakan aksi kekerasan di Papua
Barat belakangan ini, dilakukan oleh ada dua kelompok dengan motif yang berbeda. Dikatakan kelompok pertama adalah negara dengan kepentingan dan tujuan meng-kekalkan pendudukan serta penjajahan di Tanah Papua.

Lebih lanjut dia menambahkan kelompok kedua adalah orang asli Papua. Orang asli Papua kata dia melakukan perlawanan dengan cara-cara bermartabat dan damai melalui demo-demo yang dianggap melawan negara dan diberikan stigma separatis, makar dan OPM.

Dia menambahkan, kekerasan diciptakan untuk membelokkan akar masalah Papua yang sesungguhnya. “Yaitu ketidakadilan sejarah penggabungan Papua ke dalam Indonesia yang cacat hukum dan cacat moral,”kata dia. Ditambahkan status politik Papua ke dalam Indonesia sampai saat ini belum jelas. Walaupun
kata dia Indonesia mengklaim bahwa masalah Papua sudah final melalui Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera tahun 1969.

” Namun, menurut orang asli Papua Pepera itu palsu, tidak demokratis, dan merugikan hak politik rakyat dan
bangsa Papua Barat,” ujarnya. Sebagai gembala umat, dia menegaskan, gereja dan pemerintah bersama-sama dengan umat Tuhan yang berada di seluruh Tanah Papua berkomitmen menjaga Papua sebagai tanah damai.

“Itu komitmen dan kerinduan semua orang yang cinta damai,”kata dia. Ditambahkan masyarakat Papua tidak mempersoalkan Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Konghuchu. “Tapi, kedamaian dan solidaritas antar sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi dambaan umat manusia. Orang asli Papua rindu dihargai martabat, sejarah, bahasa, kebudayaan dan tanahnya,” ujar Socratez.

Socratez sudah menulis sejumlah buku penting terkait sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dan dinamika kehidupan sosial, politik, dan kegamaan di Tanah Papua. Antara lain Orang Papua Bukan Separatis, Pintu Menuju Papua Merdeka, Pepera 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis, Orang Papua Bukan Separatis, Makar dan OPM, PemusnahanEtnis Melanesia.Selain itu, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara, Otonomi, Pemekaran, dan Merdeka/OPM, Integrasi Belum Selesai, Kita Meminum  Air Dari Sumur Kita Sendiri, Gereja dan Politik di Papua Barat, West Papua: Persoalan Internasional, dan
(segera terbit Oktober 2012) Suara Gembala Terhadap Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua.

Sumber: http://tabloidjubi.com/

Pdt. Yoman: Orang Papua Harus Percaya Diri Memperjuangkan Nasionalismenya

Rev. Socratez Sofyan Yoman (Photo Dok/pgbp)

Jayapura Voice-Baptis – Keberadaan masyarakat papua di saat ini dan apa yang dilakukan orang Papua adalah demi  memperjuangkan dan memepertahankan nasionalisme Papua.  Tetapi, perlahan dikikis dan di bungkam.  Maka, orang Papua , khususnya anak muda Papua harus percaya diri dan percaya pada apa yang telah dipunyai. Lebih baik kita meminum dari sumur kita sendiri (seperti judul buku yang ditulisnya).

Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Pdt Socrates Sofyan Yoman pada Seminar dan Pembekalan pemuda Betel, Gereja Kemah Injil Papua Jemaat Betel Waena, Jumat, (7/9) lalu.

Socratez mengatakan, orang Papua saat ini harus  mengelola apa yang ada pada dirinya dan lingkungannya.  “Saya tulis buku berjudul “Kita Meminum Air dari Sumur Kita Sendiri” untuk memberikan kesadaran kepada orang  Papua agar megelola apa yang telah menjadi identitas orang asli Papua baik dair diri sendri maupun suku, keluarga dan bangsa Papua ini,” kata dia.

“Buku ini mengajak kita juga untuk tidak menerima ideologi orang lain, sejarah orang lain, dan kita mesti belajar dari bangsa kita dan membangun kesadaran.  Kita suatu bangsa yang cukup lama mengalami pendekatan kekerasan yang amat kejam,” jelas Yoman.

Dia tegaskan jangan pernah bermimpih untuk di bangun oleh suku bangsa lain, harus orang papua bekerja dan jalani apa yang Tuhan berikan pada orang papua. kita tidak bisa menunggu di ruang tunggu harus bertindak dan melakukan apa yang bisa kita lakukan", terang Yoman.

Yoman menjelaskan, selama ini,  sebagian orang luar  salah menilai kita. Padahal,  barometer kami sudah jelas untuk memperjuangkan dan memepertahankan nasionalisme ke-Papua-an yang disimbolkan sumur kita yang perlahan dikikis oleh arusnya peradaban dunia.

“Pemerintah dan Aparat Keamanan Indonesia Harus Menghentikan Kekerasan di Papua dan Segera Dialog Damai Antara Pemerintah dan Rakyat Papua”

Press Release:4 September /2012

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Jayapura-Voice of baptist,-- Kejahatan  terhadap Penduduk Asli Papua sangat memprihatinkan.  Penduduk Asli Papua berada dalam ancaman terhadap kemanusiaan yang serius. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan  Pemerintah sejak 1961 sampai sekarang dengan kekuatan aparat keamanan TNI dan POLRI  atas nama kepentingan integritas dan keamanan Nasional Republik Indonesia  (RI) benar-benar merendahkan martabat Penduduk Asli Papua. 

Perlindungan kedaulatan dan integritas Penduduk Asli Papua jauh dari harapan damai dan kesejukan.   Sejak Papua digabungkan ke dalam Indonesia melalui manipulasi PEPERA 1969 dengan kekuatan senjata, telah mencederai dan menghancurkan  nilai-nilai keadilan, kedamaian, kesamaan derajat, martabat dan hak asasi manusia.  Harta milik dan masa depan Penduduk Asli Papua benar-benar dihancurkan Pemerintah Indonesia.  

Pemerintah Indonesia gagal melindungi dan berpihak pada rakyat Papua.  Kegagalan itu terbukti dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang merupakan solusi menang-menang dan kompromi  politik antara Pemerintah dan rakyat Papua untuk melindungi,  berpihak dan pemberdayaan Penduduk Asli Papua telah  gagal total. Masa depan Penduduk Asli Papua dalam Indonesia sangat suram dan gelap. Di Papua sedang terjadi pemusnahan etnis Papua secara sistematis dan struktural dilakukan Negara.

Pendekatan kekerasan yang menimbulkan tragedi kejahatan kemanusiaan terhadap Penduduk Asli Papua  harus diakhiri.  Karena kekerasan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru yang lebih keras dan kejam. Aparat keamanan Indonesia juga harus berhenti meng-kambing-hitamkan Penduduk Asli Papua sebagai pelaku kekerasan.  

Solusi damai dan bermartabat harus ditempuh:

1. Kami mengutuk keras aparat keamanan Indonesia yang selalu meng-kambing-hitamkan dan merekayasa berbagai bentuk dan wajah kekerasan di Papua dan mengorbankan penduduk sipil dengan stigma OPM dan Separatis.
2. Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh dan bermartabat tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
3. Pemerintah Indonesia segera mengundang Pelapor Khusus PBB dibidang Anti Penyiksaan, Penghilangan dan Pembunuhan sewenang-wenang  untuk berkunjung ke Papua.
4. Pemerintah Indonesia segera membuka akses media asing, pekerja kemanusiaan untuk berkunjung ke Papua.
5. Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan harus menghentikan penangkapan warga sipil dengan stigma anggota OPM, Separatis dan harus  menghentikan berbagai bentuk kejahatan, kekerasan dan rekayasa yang mengorbankan warga sipil.
6. Pemerintah Indonesia bertanggungjawab penembakan dan pembunuhan warga sipil yang memperjuangkan hak politik mereka dengan damai seperti: 3 orang warga sipil pada 19 Oktober 2011,  Mako Musa Tabuni dan korban-korban lain.  
7. Pemerintah dan aparat keamanan harus menangkap aktor  yang sebenarnya selamanya disebut Orang Terlatih Khusus atau Orang Tim Khusus  yang disebut Orang Tak Dikenal (OTK).
8. Pemerintah Jerman segera melakukan penyelidikan secara independen tentang penembakan warga Jerman, Pieper Dietmar Helmut (55), pada 29 Mei 2012 di Pantai Base, Jayapura. Papua.

 Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

 (BPP-PGBP) 

 Ketua Umum,

 

Rev. Socratez Sofyan Yoman

PGBP : "Aparat Keamanan Lakukan Pembohongan Publik Terkait Penembakan Mako Tabuni"

Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum PGBP)

Jayapura VB,---Dalam bulan Mei-Juni 2012, di Tanah Papua pada umumnya, dan lebih khusus di ibu kota Provinsi Papua telah terjadi kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh OTK dan aparat keamanan sendiri, telah memperlihatkan wajah kejahatan dan kegagalan Negara untuk melindungi warga Negaranya. Demikian siaran pers Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP) yang disampaikan kepada tabloidjubi.com
melalui surat elektronik, Minggu (24/6) malam.

"Kekerasan dan kejahatan telah ini menimbulkan keresahan dan ketakutan yang luar biasa di tengah-tengah penduduk Asli Papua dan non Papua. Rasa saling curiga antara Papua dengan pendatang, aparat keamanan dengan orang asli Papua.
Ditambah lagi dengan beredarnya berita SMS yang tidak bertanggunjawab yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan umat Tuhan di Tanah Papua." kata Socratez
Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. Seperti diketahui bersama, kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang memilukan dan mencederai hati nurani manusia yang dilakukan Orang Terlatih Khusus (OTK) adalah menembak mati  Terloji Weya pada 1 Mei 2012 di Abepura; Arkhilaus Rafutu (45) pada 19 Mei 2012 di Mulia, Puncak Jaya; Paulus Tandiesse (20) pada 22 Mei 2012 di Skyline, Jayapura; Syaiful Bahri (24) di Waena, Jayapura, 22 Mei 2012 (terbakar dalam mobil); Anthon Aruang Tandila (47) pada 29 Mei 2012 di Mulia, Puncak Jaya; Ajud Jimmy Purba (19) di Waena, Jayapura, pada 3 Mei 2012; Tri Sarono di Abepura, Jayapura,pada 10 Juni 2012.

Sedangkan masyarakat sipil yang ditembak mati oleh aparat keamanan baik dari pihak TNI dan POLRI adalah Yesaya Mirin (21) di Sentani, Jayapura, pada 4 Juni 2012 yang dibunuh oleh kepolisiaan; Imanuel Paniel T aplo (20) di Jayapura, pada 4 Juni 2012 dibunuh oleh kepolisian; Elius Yoman (30) dibunuh oleh anggota Batalyon 756 di Wamena, pada 6 Juni 2012; Teyu Tabuni (20) di Dok V Jayapura, pada 7 Juni 2012 dibunuh oleh kepolisian; Mako Tabuni, Wakil Ketua I KNPBoleh aparat kepolisiaan di Waena,Jayapura, pada 14 Juni 2012.
Selain itu, pada tanggal 4 Juni 2012, pada jam pukul 22.00 WIT, di Entrop, Jayapura,Orang Tak Dikenal (OTK) menembak anggota TNI Pratu Doengki Kune dari kesatuan Denzipur 10 yang mengenai bagian bawah dagu sebelahkanan tembus ke sebelah kiri dan tulang dagu pecah. Pada 4 Juni 2012, jam 22.10, di Jalan Samratulagi Jayapura, dengan kantorperhubungan Provinsi Papua yang berjarak sekitar 30 meter dari Markas Polda Papua,OTK mengikuti dan menembak Iqbal dan Ardi Jayanto  dengan 1 (satu) kali tembakan mengenai pinggang dan tembus ke perut kanan dan ke pinggang belakang Ardi. Gilbert Febrian Mardika, (16), siswa SMA Kalam Kudus ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) di Skyline Jayapura, pada 4 Juni 2012. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Jayapura dan dalam keadaan kritis. Pieper Dietmar Helmut (55/lak-laki) warga Negara Jerman ditembak oleh Orang Tak Dikenal OTK) di Pantai Base G pada 29 Mei 2012. Dan pengiriman berita provokatif yang tidak bertanggungjawab melalui SMS yang dinyatakan bahwa orang gunung akan menyerang orang pendatang.

Analisa PGBP tentang tujuan dan misi utama yang mau dicapai melalui peristiwa kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah diuraikan tadi, menurut Yoman adalah sebagai berikut:
Pertama, peristiwa-peristiwa tadi merupakan reaksi dari Universal Periodic Review (Tinjauan Periodik Umum) dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss, pada 23 Mei 2012; dari hampir 14 Negara termasuk Amerika Serikat  mempertanyakan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia terhadap penduduk asli Papua. Karena itu Orang Terlatih Khusus yang disebut Orang Tak Dikenal (OTK) berusaha mengubah opini masyarakat internasional dan anggota PBB bahwa perjuangan damai rakyat dan bangsa Papua diarahkan pada perjuangan dengan pendekatan kekerasan dan melanggar Hak Asasi Manusia. OTK berusaha menunjukkan bukti bahwa rakyat Papua menembak Warga Negara Asing (WNA), anggota aparat keamanan dan warga sipil pendatang.
Kedua, Orang Terlatih Khusus yang disebut Orang Tak Dikenal (OTK) berusaha mengalihkan perlawanan vertikal antara rakyat dan bangsa Papua dengan Pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun hampir 51 tahun sejak 1961 untuk mencari rasa keadilan dan hak politik rakyat Papua diarahkan kepada perlawanan orizontal antara orang Papua dengan orang-orang pendatang. Itu terbukti dengan penembakan dari OTK terhadap orang-orang non-Papua dan aparat keamanan yang akan membenarkan (menjustifikasi) bahwa pelaku-pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan adalah orang asli Papua.
Ketiga, pembunuhan Musa Mako Tabuni dengan tiga tujuan: (1) Semua penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Orang Terlatih Khusus (OTK) dituduhkan kepada Musa mako Tabuni dan KNPB; (2) untuk menghilangkan jejak supaya rahasia-rahasia kerja sama dengan OTK selama ini tidak terbongkar; (3) Negara dan Pemerintah Indonesia melalui kekuatan aparat keamanan berkomitmen dan secara sistematis, brutal dan cara-cara kriminal untuk menghancurkan gerakan perlawanan sipil rakyat dan bangsa Papua Barat.
Keempat, aparat keamanan melakukan pembohongan publik tentang penembakan dan pembunuhan terhadap Musa Mako Tabuni. Aparat keamanan Indonesia menyatakan bahwa Musa Mako Tabuni melakukan perlawanan pada saat aparat keamanan berusaha menangkapnya dan Mako Tabuni memegang pistol untuk menembak aparat keamanan. Berita ini sangat memalukan dan menghancurkan kredibitlitas
aparat keamanan Indonesia di mata rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional. Karena yang benar adalah Musa Mako Tabuni tidak melakukan perlawanan dan tidak mempunyai pistol. Di tangan Mako pada saat itu adalahhanya pinang dan sirih.
Kelima, aparat keamanan hanpir empat orang anggota. Tapi tidak mampu menangkap MusaMako Tabuni. Pertanyaannya ialah apakah dan menahan Mako Tabuni? Ada beberapa luka: kepala belakang, paha kiri dua kali tembakan, paha kanan 1 kali tembakan dan semua dijahit oleh petugas keamanan dari Rumah Sakit Bhayangkara.

Dari uraian kasus dan analisa ini, PGBP merekomendasikan:

Pertama, semua orang yang berada dii Tanah Papua, baik penduduk asli Papua dan penduduk non-Papua, kita bersama-sama bersatu dan melawan kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orangyang tidak bertanggungjawab. Papua dijaga sebagai rumah dan tanah kita bersama.

Kedua, kepada saudara-saudara Non-Papua perlu mengetahui bahwa perjuangan penduduk asli Papua bukan perjuangan membunuh dan menyusahkan sesama manusia. Melainkan, rakyat dan bangsa Papua berjuang melawan kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berjuang untuk meraih nilai-nilai keadilan, harkat dan martabat manusia, kesamaan derajat, kedamaian. Melawan eksploitasi, marjinalisasi, dominasi dan ketikadilan di atas tanah ini.
Ketiga, Segera diadakan dialog damai dan setara antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
Keempat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutus Pelapor Khusus ke Papua untuk melihat situasi dalam misi kemanusiaan di Tanah Papua. Karena, Penduduk Asli Papua berada dalam bahaya dan ancaman serius pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Negara.
Kelima, Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan jangan “mengkambing-hitamkan” penduduk asli Papua tentang kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua selama ini. Aparat kepolisian segera mengungkap siapa aktor yang sesungguhnya dibalik kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua selama ini. Walaupun ada pelaku penembakan turis Jerman, Pieper Dietmar pada tanggal 29 Mei 2012 di Base G adalah orang asli Papua, yang harus dicari dan ditangkap adalah siapa yang berdiri dibelakang mereka.
Keenam, pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus berhenti dan jangan merendahkan martabat umat Umat di Tanah Papua dengan alasan keamanan Negara atau integritas NKRI. Pembunuhan dan kekerasan terhadap kemanusiaan berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila. (JubiNews/Eveert Joumilena)