Aksi Solidaritas Untuk Pengobatan Filep Karma

Aksi Solidaritas Untuk
Pengobatan Filep Karma
10 Organisasi Galang Dana

JAYAPURA- Sebagai aksi solidaritas terhadap dua Narapidana Politik (Napol) kasus makar Filep Karma dan Ferdinand Pakage, Senin (8/3) kemarin 10 organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua, menggelar aksi penggalangan dana untuk pengobatan dua Napol tersebut.
Sepuluh organisasi tersebut antara lain BUK, AMPTPI, Front Pepera, AMP, KNPB, Garda-P, Dewan Kesehatan Rakyat Papua, Parjal, Dehaling dan FNMPP. Aksi penggalangan dana yang berpusat di depan Museum Negeri Waena tersebut menurut salah seorang anggota KNPB Ones Suhuniap, digelar juga di dua tempat lain, yaitu di sekitar Lingkaran Abepura dan Taman Imbi Kota Jayapura.
‘’Kami ada penggalangan dana karena Pak Filep Karma dan Pak Ferdinand Pakage itu ditahan negara, tapi negara tidak bertanggung jawab untuk pengobatan kedua bapak ini. Dari Bulan Agustus, pihak LP mereka tinggalkan di dok II,’’ ungkapnya.
Dikatakan, dalam pengobatan Filep Karma yang sedang dirawat di RSUD Dok II Jayapura adalah atas biaya keluarga. ‘’Sementara keluarga tidak mampu untuk membiayai itu semua. Sehingga kami solidaritas gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa, kami ada melakukan penggalangan dana untuk biaya pengobatan. Karena beliau akan dirujuk ke Jakarta untuk operasi,’’ ungkapnya lagi.
Dikatakan, apa yang dilakukannya bersama-sama organisasi lain untuk tidak dipolitisir. ‘’Ini kami lakukan karena kami peduli kemanusiaan. Ini bukan kepentingan apapun, kami lakukan karena manusia. Sehingga ini jangan dipolitisir. Kami tidak ada kepentingan-kepentingan lain,’’ katanya dengan tegas.
Dalam aksinya yang membentangkan spanduk di depan Museum Negeri Waena bertuliskan ‘Pemerintah tidak peduli membiayai pengobatan tahanan politik Filep Karma dan Ferdinand Pakage, posko penggalangan dana Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua’ tersebut, selain membawa kotak sumbangan sukarela juga disertai pembagian selebaran dan orasi-orasi guna memberitahukan aksinya tersebut kepada warga yang melintas di sekitar posko.
Dari selebaran yang didapat Bintang Papua disebutkan bahwa Filep Karma dibawa ke RSUD Dok II oleh Lapas Abepura pada tanggal 18 Agustus 2009 akibat sakit pada perutnya akibat adanya pengkristalan/penyumbatan pada kedua ginjalnya. Karena peralatan operasi di Dok II yang tidak lengkap, maka harus dirujuk ke RS Cikini Jakarta.
‘’Sampai saat ini proses pengobatan belum berjalan karena Lapas Abepura/Kanwil Hukum dan HAM tidak mampu/tidak peduli untuk memberikan pengobatan sehingga diberikan bebankan ke keluarga. Hal ini membuktikan Negara tidak bertanggungjawab dan melakukan proses pembiaran,’’ demikian diungkapkan dalam selebaran yang dikeluarjan SKPHP.
Selain itu, juga diungkapkan tentang apa yang dialami napol Ferdinand Pakage. Bahwa Ferdinand Pakage mengalami cacat mata kanannya akibat terjadi insiden dengan petugas LP Abepura Herbert Toam pada 22 September 2008. ‘’Namun sampai saat ini proses hukumnya tidak jelas, menurut Kalapas Abepura Antonius Ayorbaba bahwa Herbert sudah dipecat namu sampai saat ini masih bekerja,’’ demikian petikan dari selebaran lebih lanjut.
Kalapas Abepura Antonius Ayorbaba,SH,M.Si membenarkan keberadaan salah satu Napol bernama Filep Karma yang sedang menjalani perawatan di RSUD Dok II Jayapura. ‘’Filep Karma itu harus dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Problemnya kan di lapas ini kan kita tidak punya dana untuk membiayai seluruh pengobatan itu,’’ ungkapnya saat ditemui di depan Aula Lapas Abepura Senin (8/3) kemarin.
Dan terkait pengobatan Npol Filep Karma, Antonius Ayorbaba mengungkapkan bahwa Filep Karma pernah menuntut tanggung jawab Negara dalam pengobatannya. ‘’Saudara Filep menyampaikan bahwa karena dia ditahan dalam statusnya sebagai tahanan makar tentu Negara harus bertanggungjawab. Dalam hal ini institusi pemerintah termasuk Lapas Abepura. Dan kita di sini untuk satu nara pidana dan tahanan itu dihitung hanya 10.500 rupiah per orang dalam satu kali pengobatan,’’ jelasnya.
Antoniua Ayorbaba juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dalam proses untuk pengobatan gratis bagai narapidana dan tahanan. ‘’Memang saat ini kita sudah mendapat MOU antara menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kesehatan untuk narapidana dan tahanan itu bisa mendapat layanan gratis. Tapi prosesnya itu di wilayah domisili tetap. Tidak untuk perawatan lanjutan berdasarkan rujukan dokter dan penyakit-penyakit tertentu. Itu yang menjadi kesulitan kita,’’ paparnya yang juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapat draf yang berisi MOU tersebut.
Dengan demikian, menurut Kalapas sehingga napi dan tahanan hanya bisa dirawat gratis di dalam daerah. ‘’Kami sedang minta ke Jakarta sehingga itu bisa ditindaklanjuti untuk proses koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota,’’ ungkapnya lagi.
Terkait pembiayaan pengobatan Filep Karma, kalapas mengungkapkan, pihak keluarga Filep Karma sudah memberitahukan ke Lapas dan menyebutkan biaya yang dibutuhkan. ‘’Pihak keluarga Filep sudah kemari dan mengusulkan dana untuk pengobatan sebesar 70 juta lebih. Kan selain biaya operasi juga pengawalan satu orang petugas Lapas sini dan satu orang Petugas kepolisian,’’terangnya.
Ketika disinggung tentang kasus Ferdinand Pakage, Antonius Ayorbaba mengungkapkan, sejak insiden tanggal 22 September 2008 telah dipindahkan ke Lapas narkotika di Doyo.(cr-10)