SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Home » » Perjuangan Papua Merdeka Tetap Diakui Dunia

Perjuangan Papua Merdeka Tetap Diakui Dunia

Written By Voice Of Baptist Papua on March 5, 2010 | 8:01 PM

Fokorus : Statmen Nickola Jouwe Hanya Tameng Untuk Pulang Kampung

Ketua Dewan Adat Papua Forkorus yaboisembut S.PdSENTANI—Adanya statmen dari mantan tokoh OPM Nickola Jouwe bahwa perjuangan politik bangsa Papua tidak diakui oleh dunia Internasional ditanggapi dingin oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut,S.Pd sat dikonfirmasi Bintang Papua Jumat (5/3).
Namun menurut Forkorus, itu adalah hak asasi seorang Nickolas Jouwe yang perlu dihargai dan tidak perlu dibantah. Tetapi Forkorus mengingatkan bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat pribadi Nickolas bukan berarti itu bersifat merakyat. Karena jira Nickolas ingin berkesimpulan seperti itu, maka dirinya harus memberikan bukti mendasar.
Karena menurut Forkorus, hingga saat ini perkembangan politik bangsa Papua terus dibicarakan di PBB dan beberapa negara Eropa termasuk Amerika. ”Kita hargai hak dia untuk memberikan pernyataan itu, tapi buktinya apa kalau kemerdekaan Papua itu tidak diakui dunia, karena sampai sekarang ini status politik bangsa Papua masih tetap dibicarakan oleh bangsa luar ko,” ujar Forkorus.
Sehingga menurut Forkorus, pernyataan Nickolas itu hanya akal-akalan saja agar dirinya bisa pulang dan menjalani hari tuanya dengan tetap memiliki hidup mewah seperti yang selama ini dijalaninya di negeri Belanda. Oleh sebab itu, Forkorus menghimbau agar Nickola tidak menghianati perjuangan yang telah dicetus olehnya sendiri demi kenikmatan hidupnya sendiri tanpa memikirkan rakyat Papua yang terus menderita.
Forkorus juga menilai jika pernyataan Nickolas itu benar berarti dunia sudah melanggar instrumen hukum internasional, sebab Papua ini merupakan sebuah bangsa. Karena sesuai Deklarasi Umum Hak Asai Manuasia (DUHAM) Pasal 15 ayat 1 dan 2 sudah jelas berbunyi setiap orang berhak untuk memilih suatu kebangsaan, dan tak seorang boleh dicabut hak kebangsan itu atau ditolak haknya untuk merubah kebangsaan itu.
Sementara Pasal 2 Resolusi PBB 1514 mengatakan, segala bangsa berhak menentukan nasib mereka sendiri berdasarkan hak itu mereka bisa memilih status politik mereka dan bebas pula melanjutkan perkembangan-perkembangan mereka dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Papua sendiri telah berdaulat pada 19 Oktober 1961 dan pada 1 Desember 1961 diijinkan Belanda untuk mengibarkan bendera Bintang Fajar di seluruh tanah Papua. Namun perjuangan ini dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada 1 mey 1963 melalui UNTEA.
Yang menurut Forkorus artinya Indonesia telah meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (Bebellitio) dan perjanjian (Traksat) dengan dalih kekeluargaan bangsa dan hubungan kenegaraan dan budaya.
Oleh karena itu perjuangan politik bangsa Papua ini legal secara Instrumen Hukum Internasional dan Nickolas juga tahu persis tentang hal itu. Sehingga Forkorus berharap agar Nickolas tidak mempropagandakan situasi politik Bangsa Papua dengan pernyataan-pernyaan murahan untuk kepentingan kepulangannya ke Papua, yang justru nantinya bisa dicap oleh rakyat Papua sebagai penghianat besar.
“Saya Kira dia tahu perjalanan politik bangsa ini, namun pernyataannya kemarin itu hanya merupakan tameng yang dipergunakan olehnya untuk pulang kampung, saya sarankan sebaiknya pulang dengan tenang saja tidak usah bikini reaksi yang macam-macam karena jangan sampai disebut penghianat lagi oleh rakyat Papua,” tegas Forkorus dengan nada sinis. (jim)

Terjemahan

Fokorus: Nickola Jouwe Only Statmen shield To Going Home

Chairman of the Papua Customary Council Forkorus yaboisembut S.Pd SENTANI-The former leader statmen of OPM Nickola Jouwe that the Papuan political struggle is not recognized by the international world of the cold response by the Chairman of the Papua Customary Council (DAP) Forkorus Yaboisembut, S. Pd Papua Star center confirmed Friday ( 5 / 3).
But according Forkorus, it is a Nickolas rights that needs to be appreciated and should not be denied. But Forkorus reminded that these statements are only personal Nickolas does not mean it is populist. Since Jira Nickolas wants to conclude like that, then he must provide proof of the fundamental.
Because according Forkorus, to this nation's political development in Papua continued to discuss the United Nations and several European countries including the United States. "We respect her right to give that statement, but what if the evidence of Papuan independence was not recognized the world, because until now the nation of Papua's political status is still talked about by people outside ko," said Forkorus.
Therefore, according Forkorus, Nickolas statement was only a trick just so that he could go home and spend the day with the parents still have a life of luxury as long as it lived in the Netherlands. Therefore, Forkorus called for Nickola not betrayed the struggle that was triggered by him alone for his own pleasure without thinking of the people of Papua who continue to suffer.
Forkorus also assess if the statement is true means that Nickolas had violated the international legal instruments, because this is a Papuan nation. Because according to the General Declaration of Rights Asai Manuasia (DUHAM) Article 15 paragraph 1 and 2 are clearly says every person has the right to choose a nationality, and no one could revoked kebangsan rights or denied the right to change nationality was.
While Article 2 of UN Resolution 1514 says, all nations have the right to determine their own fate on the basis that the rights they could choose their political status and freely are to continue their developments in the field of economic, social and cultural.
Papua itself has sovereign on October 19, 1961 and on December 1, 1961 allowed the Dutch to the Morning Star flag in the land of Papua. But this struggle was annexed by the Indonesian government in through
1963 1 mey UNTEA.
Which means that Indonesia has Forkorus expanded territory by force (Bebellitio) and agreements (Traksat) on the pretext of family and the nation state and cultural relations.
Therefore, the political struggle in Papua, this legal instrument of international law and Nickolas also know exactly about it. Forkorus so hoping that Nickolas did not publicize the political situation in Papua Nation-statement for the benefit of cheap pernyaan return to Papua, which it will then be stamped by the people of Papua as a great betrayal.
"I think he knew the political journey of this nation, but a statement yesterday it was just a shield used by him to return home, I suggest should go home in peace just do not have a bikini reaction for all kinds should not be called a betrayal by the people of Papua," Forkorus firm with sarcasm. (jim)



Share this article :

1 comment:

  1. mau atau tidak mau suatu saat pasti akan diperhadapkan pada Referendum dengan opsi : NKRI ATAU MERDEKA. opsi apapun yang akan keluar sebagai pemenang saya tidak mungkin akan beranjak dari tanah leluhurku, sebaliknya merdeka yang keluar sebagai pemenang maka orang banci golongan PAPINDO silakan siap-siap angkat kaki dan bawa kamu punya tanah isi di karung untuk tempat Penguburanmu sebab di Jawa sana sudah tidak ada tempat/tanah sepanggal untuk kuburdanmu. dan segal tuntutan darah yang telah mengalir akibat kelompok PAPINDO akan menuntutmu simanapun anda berada sampai Tujuh Turunan..!

    ReplyDelete

Your Comment Here

Recent Posts

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger