INDONESIA: Pembunuhan dua orang asli Papua selama operasi sweeping

Menurut laporan yang diterima dari para aktivis lokal, dua warga desa tewas di Bolakme, Papua, Indonesia selama operasi sweeping oleh aparat keamanan pada tanggal 1 Desember 2010.

KASUS NARASI: Sumber

aktivis lokal melaporkan bahwa 10:00-17:00 pada tanggal 1 Desember 2010 di sub-distrik Bolakme Jayawijaya di Papua, Indonesia, militer Indonesia (TNI) (Kodim 1702) dan polisi (Jayawijaya Kepolisian Resort) melakukan operasi sweeping bersama terkait dugaan kegiatan separatis. Dua orang Papua asli, Asli Wenda dan Elius Tabuni ditembak mati selama operasi di 01:00.

Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut pasca belum dilakukan karena tidak ada fasilitas untuk autopsi di daerah tersebut. Kerabat atau pendukung korban harus perjalanan dan mentransfer tubuh ke dokter terdekat sendiri, yang mana tidak aman sulit diberikan jarak ke rumah sakit dan kegiatan yang agresif oleh pasukan keamanan.

Bolakme adalah sebuah kota kecil di wilayah dataran tinggi Papua, yang sangat militer dan menderita dari iklim menindas karena situasi keamanan yang tegang.

Lihat lebih banyak gambar: foto 1, foto 2

INFORMASI TAMBAHAN:

AHRC telah mendokumentasikan sejumlah kasus seperti pelanggaran hak asasi manusia yang mengarah ke pola endemik dan penangkapan sewenang-wenang mungkin sistematis, penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari operasi militer terhadap gerakan separatis. Karena operasi oleh militer serta polisi, anggota tidak bersalah banyak masyarakat adat yang dirampas hak-hak mereka dan kebebasan sebagai warga negara Indonesia.

AHRC telah menerima laporan yang dapat dipercaya tentang pelanggaran hak yang diduga dilakukan oleh militer selama "sweeping" operasi oleh militer di dataran tinggi Papua Barat, yang meliputi pembakaran rumah-rumah, membunuh ternak, penangkapan dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Karena Indonesia tidak mengizinkan wartawan asing atau kelompok hak asasi manusia ke daerah, sedikit yang diketahui tentang luasnya masalah, meskipun laporan semakin membuat jalan keluar daerah.

AHRC mengingatkan bahwa militer ditempatkan di luar jangkauan pengadilan sipil, berdasarkan hukum militer Indonesia. Diskusi tentang undang-undang untuk memungkinkan tentara yang melakukan kejahatan terhadap warga sipil untuk dibawa sebelum pengadilan sipil dilaporkan telah dihentikan tanpa hasil dan tidak lagi terdaftar untuk didiskusikan oleh parlemen negara itu.

DISARANKAN AKSI:

Silakan kirim surat kepada pihak berwenang di bawah ini menyerukan penyelidikan independen dan imparsial dalam kasus, penuntutan efektif dari pelaku dan investigasi atas segala bentuk intimidasi dari masyarakat adat. Jakarta harus menanggapi panggilan untuk dialog asli dengan masyarakat adat.

AHRC juga menulis surat terpisah kepada Pelapor Khusus PBB tentang ekstrajudisial, atau sewenang-wenang dan Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat adat serta Ahli Independen PBB tentang isu-isu minoritas.

CONTOH SURAT:

Dear __________,

INDONESIA: Pembunuhan dua orang asli Papua selama operasi sweeping

Nama korban: Asli Wenda, Elius Tabuni
Tanggal kejadian: 1 Desember 2010
Tempat kejadian: Bolakme, Jayawijaya, Papua, Indonesia

Dugaan pelaku: militer Indonesia (TNI) (Kodim 1702) dan polisi (Jayawijaya Kepolisian Resort)

The Asian Human Rights Commission (AHRC) adalah menulis untuk menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai kematian Asli Wenda dan Elius Tabuni, warga desa asli Papua di Distrik Bolakme Jayawijaya di Papua Barat.

Antara 10:00 dan 17:00 pada tanggal 1 Desember 2010 di Kecamatan Bolakme-Jayawijaya di Papua, Indonesia, militer Indonesia (TNI) dan polisi melakukan operasi sweeping bersama terkait dengan dugaan kegiatan separatis. Dua orang Papua asli, Asli Wenda dan Elius Tabuni ditembak mati selama operasi di 01:00.

Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut pasca belum dilakukan karena tidak ada fasilitas untuk autopsi di daerah dan kerabat para korban tidak memiliki sarana untuk melakukan perjalanan ke dokter terdekat untuk menyerahkan tubuh.

Kami meminta Anda untuk menjamin penyelidikan yang menyeluruh dan imparsial dalam pembunuhan Asli Wenda dan Tabuni Elius dan bahwa pelaku akan dituntut dan bertanggung jawab sesuai dengan sifat pelanggaran serius dari hak asasi manusia.Kami menyerukan kepada Anda untuk memfasilitasi otopsi langsung dari tubuh korban.

Provinsi Papua harus demiliterisasi dan dialog politik yang diprakarsai antara Jakarta dan Masyarakat adat untuk menjamin keamanan.

Kita harus menunjukkan bahwa tindakan yang terkuat harus dilakukan sesuai dengan hukum untuk memastikan bahwa penggunaan kekerasan terhadap siapa pun 'dicurigai' tindakan anti pemerintah akan dihentikan.

Kami mendorong Anda untuk bertindak cepat dalam kasus ini.

Hormat saya,

----------------

HARAP KIRIM SURAT ANDA KE:

1. AKBP I Gede Sumerta, SIK

Kepala Polisi Kabupaten Jaya Wijaya

(Kepala Kepolisian Resort Jaya Wijaya)

Jl. Sapri Darwin Nomor 1

Jaya Wijaya Provinsi, Papua

INDONESIA

Tel: +62 969 3268

Fax: +62 969 31075

2. Jenderal Polisi Timur Pradopo

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jl. Trunojoyo No.3

INDONESIA

3. Drs. Bekto. Suprapto. M. Si

Kepala Kepolisian Daerah Mabes Jayapura, Provinsi Papua

Jl. Samratulangi No 8 Jayapura

INDONESIA

Tel: + 62 0967 5310 14

Fax: +62 0967 533763

4. R. Widyopramono SH, M. Hum

Jaksa

Kejaksaan Tinggi Papua

Jl. Anggrek No.6 Tj. Ria Jayapura

INDONESIA

5. Drs. Petrus Waine

Direktur Unit Pidana

Polda Papua

Jl. Samratulangi

Nomor 8 Jayapura

INDONESIA

6. Bapak Susilo Bambang Yudoyono

Presiden

Republik Indonesia

Presidential Palace

Jl. Medan Merdeka Utara

Jakarta Pusat 10010

INDONESIA

Fax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782

Terima kasih.

Banding Program Mendesak

Asian Human Rights Commission (ua@ahrc.asia)

Indonesia Desk (indonesia@ahrc.asia)