Rakyat Papua Tolak MRP, Otsus, Minta Referendum dan segera Dialog

Massa  Pikul Salib dan Peti Mati ke DPRP

Sebagai Simbol Matinya Otsus dan MRP di Tanah Papua

Sejumlah Massa saat melakukan longmarch dari Abepura menuju Kantor DPRP dengan membawa kayu berbentuk Salib dan dua pati mati sebagai simbol matinya Otsus dan MRP di tanah Papua.

JAYAPURA—Sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, seribuan massa bersama sejumlah tokoh di Tanah Papua menggelar aksi unjukrasa di Kantor DPRP, Jayapura, Rabu (26/1) kemarin. Ribuan massa menuntut  pemerintah segera menghentikan seluruh proses  pemilihan MRP   jilid kedua yang sedang berlangsung  dan menjawab 11 rekomendasi musyawarah MRP beberapa waktu lalu. Menariknya,  massa tersebut memikul salib (maksudnya membawa) serta mengarak dua peti mati  sebagai simbol kematian Otsus dan MRP di Tanah Papua.Dalam kegiatan tersebut  sekaligus dideklarasikan  Teologia gereja gereja Papua tentang kegagalan  pemerintah Indonesia memerintah dan membangun orang asli Papua yang ditandatangani Pdt Socrates Sofyan Yoman MA didampingi Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Pdt Dr Benny Giay MA serta Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi.  Alhasil,  sejak pukul 07. 00 WIT massa yang datang dari  Sentani, Genyem, Taja, Lereh berkumpul di Pemakaman Theys Eluay dan menuju Kantor MRP pada pukul 08.30 WIT. Sedangkan massa  dari Keerom, Kotaraja, Abepura, Jayapura dan sekitarnya berkumpul di Kantor MRP. Lalu pukul 10.00 WIT menuju Jayapura. Seribuan massa itu juga membawa sejumlah spanduk dan  pamflet yang  intinya mendesak DPRP segera menjawab 11 rekomendasi hasil musyawarah MRP pada 9-10 Juni 2010 lalu.
Ketika berlangsung aksi unjukrasa  dua  peti  dan salib tersebut masing masing bertuliskan Almarhum UU Otsus dan Almarhum MRP. Sedangkan pada salib bertuliskan  RIP (Requiescat in Peace) UU Otsus dan MRP.  Dua buah peti mati tersebut kemudian   diserahkan pemimpin Gereja Gereja di Tanah Papua dan diterima Wakil Ketua I DPRP  Yunus Wonda disaksikan sejumlah anggota DPRP. Kepada pimpinan dan anggota DPRP massa menanyakan sejauhmana DPRP menindaklanjuti 11 rekomendasi musyawarah MRP pada 9-10 Juni 2010 yang telah  dititipkan kepada DPRP untuk diserahkan kepada pemerintah pusat.     
Terhadap hal ini Yunus Wonda secara singkat menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan 11 rekomendasi musyawarah MRP kepada pemerintah pusat tapi hingga kini belum  ditanggapi. 
Akhirnya,  Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi membacakan deklarasi teologia gereja gereja Papua tentang kegagalan pemerintah Indonesia memerintah dan membangun orang asli Papua. 
Deklarasi itu antara lain menyatakan.  Pertama, Gereja Gereja makin diyakinkan bahwa proses proses ini  mengulangi bentuk  yang sama dari  proses integrasi  Papua  yang bermasalah secara hukum dan budaya. Proses pelaksanaan Pepera 1969, merupakan akar permasalahan hukum dan demokrasi  bagi  rakyat Papua. Sejak diintegrasikan Papua dalam Indonesia, Papua  telah menjadi wilayah bermasalah dalam kekuaaan pemerintah Indonesia. 
Kedua, Bangsa Papua telah menjadi suatu “sejarah sunyi”  yang mengarah  kepada genocide. Wacana genocide  telah disuarakan   oleh berbagai bangsa yang  begitu prihatin  dengan keberlangsungan  hidup bangsa Papua. Mungkin genocide menurut rumusan PBB dan Indonesia atau negara  bangsa lainnya tak memenuhi rumusan rumusan tersebut. 
Tapi genocide dari sudut pandang umat kami  sebagai korban memang sedang terjadi melalui  pengkondisian  yang dilakukan oleh Jakarta berwujud ideologi dan kebijakan pembangunan yang tak berpihak kepada Orang Papua. Kebijakan  transmigrasi maupun operasi militer yang tak berujung, merupakan siasat pengkondisian agar lama kelamaan  Papua punah. Orang Papua  telah diposisikan sebagai “yang lain”  yang harus diawasi, dikendalikan dan  dibina, bukan sebagai warga Negara Indonesia yang setara. Kalangan pengamat Jakarta menyebut perlakuan demikian sebagai penjajah internal (internal colonialism) dan perbudakan  terselubunh terhadap Papua.  
Ketiga, kami, Gereja Papua mengakui dosa  kami telah  lama membisu  terhadap unsur unsur demonic (jahat) dan destruktif dari pembangunan terhadap  Orang Asli Papua yang menurut pengamat Jakarta adalah merupakan bentuk  penjajahan internal dan perbudakan terselubung. Sehingga Gereja Papua  telah keliru mengartikulasikan isi  firman Tuhan, “pemerintah adalah wakil  Allah di dunia yang harus dijunjung tinggi”, membuat  Gereja lumpuh dan tak dapat memainkan peran kenabiannya. 
Keempat, menjawab  berbagai tantangan yang dihadapi umat Tuhan di Tanah Papua, kami Gereja Gereja  bertekad kembali ke akarnya, kembali ke habitatnya, yakni Alkitab dan Sejarah Gereja. 
“Kami bertekat  melihat sejarah umat yang menderita sebagai tanda tanda jaman (Matius 16: 3b) dan tantangan  teologis dan misiologi. Ini berarti Tuhan telah mengirim  Gereja Gereja di Papua  ke tengah umat yang tengah menjalani sejarah kelam itu,” katanya. 
Dengan demikian, lanjutnya,  Gereja Gereja  di Papua  harus senantiasa bertanya dan berdialog dengan Tuhan. 
Kelima, konsekuensinya, sikap Gereja Gereja di Papua selama ini dalam menyuarakan luka  batin  umat Tuhan di Tanah Papua  adalah merupakan  bagian  integral  dan panggilan sejati Gereja dalam mewartakan firman Tuhan  Allah yang mengutus kami. Alkitab dan sejarah Gereja adalah pijakan kami dalamj bertindak. Dalam misi ini, Gereja bertugas mengembalakan umat Allah, menjaga  gambar dan rupa Allah agar tak boleh  diperlakukan  dengan sewenang wenang (Yoh. 10:11;21:12, 16, 19). Sebagai gembala, kami patut mendengarkan suara domba domba (jemaat)   kami dalam semangat inilah kami mengangkat suara kami karena “Perahu kehidupan kami sedang tenggelam, lilin kehidupan umat kami sedang dipadamkan atas nama pembangunan, integritas teritorial, demi keutuhan negara”. 
Keenam, terkait kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah terkini, dengan ini kami nyatakan : (a) bahwa pemerintah Indonesia telah gagal membangun Orang Asli Papua bertolak dari  Otsus. Oleh karena itu, kami seruhkan agar pemerintah segera menghentikan seluruh proses  pemilihan MRP   jilid kedua yang sedang berlangsung  dan menjawab musyawarah MRP; (b) sebagai solusinya kami menyerukan kepada pemerintah  Indonesia  untuk membuka  diri untuk  berdialog dengan rakyat asli Papua yang dimediasi pihak yang  netral; (c) kami juga  prihatin dengan prilaku  pejabat asli Papua yang tak berpihak  terhadap hak hak  rakyatnya sendiri. 
Ketujuh, kami menghimbau umat Tuhan di Tanah Papua untuk bangkit, kerjakan keselamatanmu, nyatakan kebenaranmu di hadapan  penguasa negara yang lalim,  yang sedang melakukan penjajahan  internal (internal colonialism), pembasmian etnis (genocide) dan perbudakan terselubung (disquised slavery) atas bangsamu. 
Kedelapan, kepada saudara saudari umat Tuhan di Tanah Papua, di Indonesia dan dimana saja, berdoalah bagi kami dalam solidaritas, agar kami menjadi  teguh di dalam menghargai tantangan jaman Papua masa kini yang penuh dengan penderitaan dan air mata.
Setelah membacakan  deklarasi kemudian menyerahkan kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda. Usai menerima pengujukrasa Yunus Wonda menyampaikan untuk menindaklanjuti aspirasi massa DPRP meminta kepada Kesbang Provinsi Papua untuk menghentikan sementara seluruh proses pemilihan MRP serta direncanakan pada Jumat (28/1) pihaknya akan membahas masalah ini bersama Gubernur, MRP, DPRD, Pemda/Pemkot, lembaga adat, lembaga agama, lembaga perempuan. Selanjutnya bersama  berangkat ke Jakarta untuk menemui pemerintah pusat. Usai menggelar aksi unjukrasa massa membubarkan diri dengan aman dan tertib.
BEM Uncen Sempat Palang Kampus
Aksi demonstrasi yang di DPRP Rabu Siang (26-01-2011), nampaknya dimulai lebih pagi oleh Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Cendrawasih. Para mahasiswa yang akan ikut melakukan demo memalang pintu masuk Uncen baru dengan portal dan peti mati yang melambangkan otsus telah mati, mulai pukul 07.00. Kejadian ini sempat membuat para mahasiswa dan para karyawan Uncen yang ingin masuk ke area kampus mengurungkan niatnya.
Sekitar pukul 08.30 para aparat Polisi gabungan antara Polsekta Abepura dan pasukan Brimob tiba dilokasi kejadian. Para aparat dan Pembantu Rektor III Uncen, Drs. Paul Louis Hommers, M.Si mencoba bernegosiasi dengan para mahasiswa supaya tidak menutup jalan masuk ke kampus.
Dalam orasinya, para pendemo menyatakan bahwa mereka menutup jalan masuk ke kampus guna menunggu teman-teman mereka yang akan ikut dalam aksi demonstrasi di gedung DPRD Papua. Baru sekitar pukul 09.30 para mahasiswa yang melakukan aksi demo membuka jalan, dan berjalan kaki menuju gedung MRP guna bergabung dengan para demonstran lainnya.
Tanggapan Kapolres Soal Demo
Kapolres Jayapura Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi H.Imam Setiawan SiK, menyampaikan terima kasih atas kerja sama dari masyarakat yang melakukan aksi demo sebab bisa melakukan demo dengan aman, tertib, dan tidak anarkhis. 
“Saya berterima kasih kepada masyarakat yang melakukan demo hari ini. Walau jumlah mereka ratusan, tapi mereka bisa menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, tidak anarkhis. Bahkan seminggu sebelumnya, mereka sudah memberitahukan dan kami siap untuk kawal,” katanya di sela-sela kegiatan demo.
Dia berharap ke depan, masyarakat bisa berdemo seperti ini. Sebab masyarakat adalah mitra Polisi. “Jadi kalau mau sampaikan aspirasi, tolong ada pemberitahuan, maka kami akan siap untuk mengawal hingga aspirasi itu disampaikan kepada yang dituju,” pungkasnya.(mdc/cr-22/ar/ven/don)