SOFYAN YOMAN S.TH : !By CeposFeb 3, 2006, 04:57
JAYAPURA- Tadi malam, di Aula Gedung Negara, berlangsung acara silaturahmi antara Gubernur DR Sodjuangon Situmorang, M.Si dengan para tokoh agama. Acara yang diawali makan malam bersama itu berlangsung penuh kekeluargaan, namun seolah menjadi ajang curhat dari para tokoh agama yang hadir. Satu persatu mereka maju ke depan menyampaikan pandangannya maupun saran dan kritik serta sumbangan-sumbangan ide. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Papua, Pdt Socrates Sofyan Yoman, S.Th misalnya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan adanya anggapan bahwa di Papua ada gerakan separatis dan makar oleh OPM maupun TPN atau ada namanya oleh pemerintah pusat maupun kalangan militer. Padahal, orang Papua tidaklah demikian kalau ada yang berontak tentu ada sebabnya, dimana selama ini orang Papua masih terabaikan. "Jadi istilah makar, separatis atau OPM di Papua dihilangkan, tidak ada itu hanya dibuat-buat," tandasnya. Ia mencontohkan kasus penembakan di Paniai belum lama ini. Menurut Sofyan persoalan di Papua adalah persoalan internasional, sedikit saja ada masalah di Papua maka internasional akan turun tangan. "Jadi hati - hati dengan Papua," tandasnya entah mengingatkan siapa. Selanjutnya, ia juga mengkritik pelaksanaan Otsus yang katanya tidak membawa maanfaat yang positif bagi Papua. "Katanya dengan Otsus mau bangun Papua tapi kok dimana-mana yang dibangun Korem, Batalyon, kalau Korem dekat-dekat berarti 1 orang Papua dijajah 5 orang militer," lontarnya. Sedangkan Pdt Herman Awom, S.Th, pertama-tama menyampaikan selamat datang kepada Penjabat Gubernur. "Pertama-tama atas nama warga Papua saya ucapkan selamat datang kepada bapak, kehadiran bapak sebenarnya sudah lama kami tunggu - tunggu sejak tanggal 23 November tahun lalu, tapi entah kenapa kok tidak datang-datang," katanya. Herman Awom mengaku tertarik dengan terlambatnya pengesahan APBD di Papua yang kerap terlambat. Namun, menurutnya anggaran belanja yang tertunda itu adalah akibat permainan politik pusat. Ia melihat adanya indikasi penyelewengan anggaran sehingga, penjabat gubernur sekarang ini hanya turun cuci piring kotor. "Gubernur sekarang ini hanya turun cuci piring kotor, baru tiba sudah didemo, disini begitu banyak piring kotor di Jayawijaya dan di daerah lainnya," ungkapnya blak-blakan. Ia juga menyinggung persoalan Pilkada yang tahun lalu katanya seolah dipaksakan secepatnya. Namun ungkapan itu kemudian entah disengaja atau tidak oleh Ketua Sinode Gereja Pantekosta di Papua Pdt Andreas Ayomi S.Th balik mengatakan pula bahwa dirinya heran dengan Pilkada yang mana suasana sekarang berbalik kalau dulu dipaksakan, maka sekarang ditunda bahkan tertunda terus. "Pilkada dari dulu sengaja ditunda sekarang ditunda lagi seterusnya ditunda ada pertanda apa ini," tukasnya. Sementara Uskup, Leo labaladjar mengungkapkan tentang banyaknya aparat pemerintah khususnya PNS yang bertugas di daerah, khususnya di distrik dan kampung-kampung tidak berada di tempat. Sedangkan Pdt Petrus Done, S.Th menjelaskan tentang adanya 14 daerah titik terpencil yang butuh perhatian serius karena di sana sangat minim fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu , ia juga menyampaikan banyaknya aparat petugas kesehatan dan pendidikan yang tidak betah. "Mereka lebih banyak tinggal di kota - kota dan meninggalkan tugasnya," katanya. Menanggapi semua itu, Gubernur Sodjuangon Situmorang, M.Si hanya menjawab sebatas yang bisa dijawabnya. "Saya mungkin tidak menjawan secara rinci dan hanya menjawab sebatas yang menjadi wewenang saya," katanya. Tentang pembangunan Korem dan Batalyon, Gubernur tidak menjawabnya hanya saja, menyangkut tindakan TNI atau Polri terkait kasus Paniai, walaupun bukan wilayah tugasnya, ia mengatakan bahwa ketika dirinya berkoordinasi dengan Muspida kasus yang terjadi di Paniai akan segera diadili tersangkanya. "Tentang kasus ini bukan kompetensi saya, tetapi dalam koordiansi saya, di tingkat Muspida, kasus yang terjadi di Paniai, akan diadili secara terbuka. Jadi hakim-hakim militer sudah ditunjuk untuk mengadili sejauh mana mereka bersalah," tuturnya. Namun, ia mengatakan kalau dirinya sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut. Selanjutnya di bidang pendidikan, Gubernur sangat mengakui bahwa peran gereja dalam dunia pendidikan di Papua tidak bisa diabaikan. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan di Papua tidak lepas dari peran gereja. "Masuknya Injil di Papua melalui Manokwari merupakan suatu bukti bahwa peran gereja di Papua sangatlah besar," ujarnya. Di bidang pelayanan kesehatan Gubernur Situmorang sependapat bahwa tenaga medis sekarang ini, termasuk klinik belum berjalan optimal ia lalu mencontohkan bahwa Yahukimo itu sendiri sebenarnya salah satu penyebab yang dipantau program pelayananan kesehatannya. Dimana dana yang sudah dianggarkan yang seharusnya sudah masuk pada bulan September, atau bahkan sebelamnya ternyata sampai Desember belum juga masuk. Semua program itu terhenti di Wamena. "Itu sebenarnya tidak boleh terjadi ke depan pelayanan kesehatan kita harus dapat perhatian, sehingga ditahun 2006 dengan dinas kesehatan bagaimana tenaga medis ini mendapat insentif yang memadai agar mereka lebih betah di tempat tugas. Begitu juga dengan tenaga pendidikan. "Untuk masalah beras bagi PNS di daerah, memang ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan subsidi biaya pengangkutan. Karena diketahui harga - harga di pedalaman sangat dipengaruhi ongkos angkut. Untuk ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sekitar Rp 38 Milyard untuk subsidi pengangkutan tersebut. Hal ini sudah berlanjut sejak beberapa puluh tahun lalu tetapi tahun anggaran 2006 belum dicairkan karena ada persoalan landasan hukum yang belum pernah diperbaharui. Namun dirinya sudah memperbaikinya sehingga tidak ada masalah. Tentang pemberdayaan ekonomi akan tetap diupayakan ia juga mengakui perlunay special treatmen bagi Papua dimana ada perlindungan dan subsidi. Untuk pemberdayaan ekonomi ini kata Gubernur akan dipertajam di tahun 2006 salah satunya adalah dengan memberikan dana langsung pada distraik dengan pola pengembangan kecamatan. Tentang kasus penyelewengan, Gubernur berjanji akan menegakan pemerintahan yang bersih di Papua sehingga pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Soal Pilkada yang tertunda terus, ia mengatakan kalau itu sepenuhnya wewenang KPUD namun ia menyampaikan bahwa hal itu tertunda karena kendala teknis. Tidak semua pertanyaan dijawan oleh Gubernur dengan rinci namun ia berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan di Papua melalui Otsus.(ta) by Turius wenda
JAYAPURA- Tadi malam, di Aula Gedung Negara, berlangsung acara silaturahmi antara Gubernur DR Sodjuangon Situmorang, M.Si dengan para tokoh agama. Acara yang diawali makan malam bersama itu berlangsung penuh kekeluargaan, namun seolah menjadi ajang curhat dari para tokoh agama yang hadir. Satu persatu mereka maju ke depan menyampaikan pandangannya maupun saran dan kritik serta sumbangan-sumbangan ide. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Papua, Pdt Socrates Sofyan Yoman, S.Th misalnya, ia mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan adanya anggapan bahwa di Papua ada gerakan separatis dan makar oleh OPM maupun TPN atau ada namanya oleh pemerintah pusat maupun kalangan militer. Padahal, orang Papua tidaklah demikian kalau ada yang berontak tentu ada sebabnya, dimana selama ini orang Papua masih terabaikan. "Jadi istilah makar, separatis atau OPM di Papua dihilangkan, tidak ada itu hanya dibuat-buat," tandasnya. Ia mencontohkan kasus penembakan di Paniai belum lama ini. Menurut Sofyan persoalan di Papua adalah persoalan internasional, sedikit saja ada masalah di Papua maka internasional akan turun tangan. "Jadi hati - hati dengan Papua," tandasnya entah mengingatkan siapa. Selanjutnya, ia juga mengkritik pelaksanaan Otsus yang katanya tidak membawa maanfaat yang positif bagi Papua. "Katanya dengan Otsus mau bangun Papua tapi kok dimana-mana yang dibangun Korem, Batalyon, kalau Korem dekat-dekat berarti 1 orang Papua dijajah 5 orang militer," lontarnya. Sedangkan Pdt Herman Awom, S.Th, pertama-tama menyampaikan selamat datang kepada Penjabat Gubernur. "Pertama-tama atas nama warga Papua saya ucapkan selamat datang kepada bapak, kehadiran bapak sebenarnya sudah lama kami tunggu - tunggu sejak tanggal 23 November tahun lalu, tapi entah kenapa kok tidak datang-datang," katanya. Herman Awom mengaku tertarik dengan terlambatnya pengesahan APBD di Papua yang kerap terlambat. Namun, menurutnya anggaran belanja yang tertunda itu adalah akibat permainan politik pusat. Ia melihat adanya indikasi penyelewengan anggaran sehingga, penjabat gubernur sekarang ini hanya turun cuci piring kotor. "Gubernur sekarang ini hanya turun cuci piring kotor, baru tiba sudah didemo, disini begitu banyak piring kotor di Jayawijaya dan di daerah lainnya," ungkapnya blak-blakan. Ia juga menyinggung persoalan Pilkada yang tahun lalu katanya seolah dipaksakan secepatnya. Namun ungkapan itu kemudian entah disengaja atau tidak oleh Ketua Sinode Gereja Pantekosta di Papua Pdt Andreas Ayomi S.Th balik mengatakan pula bahwa dirinya heran dengan Pilkada yang mana suasana sekarang berbalik kalau dulu dipaksakan, maka sekarang ditunda bahkan tertunda terus. "Pilkada dari dulu sengaja ditunda sekarang ditunda lagi seterusnya ditunda ada pertanda apa ini," tukasnya. Sementara Uskup, Leo labaladjar mengungkapkan tentang banyaknya aparat pemerintah khususnya PNS yang bertugas di daerah, khususnya di distrik dan kampung-kampung tidak berada di tempat. Sedangkan Pdt Petrus Done, S.Th menjelaskan tentang adanya 14 daerah titik terpencil yang butuh perhatian serius karena di sana sangat minim fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu , ia juga menyampaikan banyaknya aparat petugas kesehatan dan pendidikan yang tidak betah. "Mereka lebih banyak tinggal di kota - kota dan meninggalkan tugasnya," katanya. Menanggapi semua itu, Gubernur Sodjuangon Situmorang, M.Si hanya menjawab sebatas yang bisa dijawabnya. "Saya mungkin tidak menjawan secara rinci dan hanya menjawab sebatas yang menjadi wewenang saya," katanya. Tentang pembangunan Korem dan Batalyon, Gubernur tidak menjawabnya hanya saja, menyangkut tindakan TNI atau Polri terkait kasus Paniai, walaupun bukan wilayah tugasnya, ia mengatakan bahwa ketika dirinya berkoordinasi dengan Muspida kasus yang terjadi di Paniai akan segera diadili tersangkanya. "Tentang kasus ini bukan kompetensi saya, tetapi dalam koordiansi saya, di tingkat Muspida, kasus yang terjadi di Paniai, akan diadili secara terbuka. Jadi hakim-hakim militer sudah ditunjuk untuk mengadili sejauh mana mereka bersalah," tuturnya. Namun, ia mengatakan kalau dirinya sangat menyayangkan terjadinya hal tersebut. Selanjutnya di bidang pendidikan, Gubernur sangat mengakui bahwa peran gereja dalam dunia pendidikan di Papua tidak bisa diabaikan. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan di Papua tidak lepas dari peran gereja. "Masuknya Injil di Papua melalui Manokwari merupakan suatu bukti bahwa peran gereja di Papua sangatlah besar," ujarnya. Di bidang pelayanan kesehatan Gubernur Situmorang sependapat bahwa tenaga medis sekarang ini, termasuk klinik belum berjalan optimal ia lalu mencontohkan bahwa Yahukimo itu sendiri sebenarnya salah satu penyebab yang dipantau program pelayananan kesehatannya. Dimana dana yang sudah dianggarkan yang seharusnya sudah masuk pada bulan September, atau bahkan sebelamnya ternyata sampai Desember belum juga masuk. Semua program itu terhenti di Wamena. "Itu sebenarnya tidak boleh terjadi ke depan pelayanan kesehatan kita harus dapat perhatian, sehingga ditahun 2006 dengan dinas kesehatan bagaimana tenaga medis ini mendapat insentif yang memadai agar mereka lebih betah di tempat tugas. Begitu juga dengan tenaga pendidikan. "Untuk masalah beras bagi PNS di daerah, memang ada kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan subsidi biaya pengangkutan. Karena diketahui harga - harga di pedalaman sangat dipengaruhi ongkos angkut. Untuk ini, pemerintah pusat telah menganggarkan dana sekitar Rp 38 Milyard untuk subsidi pengangkutan tersebut. Hal ini sudah berlanjut sejak beberapa puluh tahun lalu tetapi tahun anggaran 2006 belum dicairkan karena ada persoalan landasan hukum yang belum pernah diperbaharui. Namun dirinya sudah memperbaikinya sehingga tidak ada masalah. Tentang pemberdayaan ekonomi akan tetap diupayakan ia juga mengakui perlunay special treatmen bagi Papua dimana ada perlindungan dan subsidi. Untuk pemberdayaan ekonomi ini kata Gubernur akan dipertajam di tahun 2006 salah satunya adalah dengan memberikan dana langsung pada distraik dengan pola pengembangan kecamatan. Tentang kasus penyelewengan, Gubernur berjanji akan menegakan pemerintahan yang bersih di Papua sehingga pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Soal Pilkada yang tertunda terus, ia mengatakan kalau itu sepenuhnya wewenang KPUD namun ia menyampaikan bahwa hal itu tertunda karena kendala teknis. Tidak semua pertanyaan dijawan oleh Gubernur dengan rinci namun ia berusaha memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan di Papua melalui Otsus.(ta) by Turius wenda
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here