KEKERASAN PEREMPUAN DI PAPUA MASIH BERLANJUT

Jakarta, 7/3/2011 (Kominfo-Newsroom) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)  mencatat,  sampai saat  ini kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh komunitas maupun oleh aparat keamanan di Papua masih berlanjut.

     “Oleh karena itu, Komnas Perempuan  meminta kepada pemerintah untuk memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan tindak kekerasan yang dialami perempuan di Papua tersebut,” kata Komisioner Komnas Perempuan Gugus Kerja Papua Sylvana Maria Apituley, saat peluncuran catatan tahunan (Catahu) tentang kekerasan terhadap perempuan 2010 di Jakarta, Senin (7/3).

Apalagi menurutnya, data  terakhir yang dirilis pemerintah mengenai Human Development Indeks dan Gender Development Indeks menunjukkan dengan jelas betapa rendahnya tingkat kemajuan kualitas orang asli Papua khususnya perempuan.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini kekerasan dan eksploitasi seksual sebagai pola kekerasan yang berulang di wilayah basis penempatan aparat keamanan di perbatasan RI-Papua Nugini masih terjadi. Disamping itu kekerasan baru juga dialami korban di lingkungan komunitas mereka, juga oleh aparat yang mengkaitkan mereka dengan kelompok bersenjata separatis.

Mereka menjadi terkucilkan dan tidak bisa mengakses bantuan apapun dari pemerintah karena dianggap kelompok merah, atau disebut dengan istilah-istilah yang mendiskriminasi sehingga mereka tidak terjangkau oleh kebijakan pembangunan apapun di tingkat kampung.

Dalam Catahu 2010 disebutkan terdapat sejumlah pos aparat untuk pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini di wilayah kabupaten Merauke. Di sepanjang jalan dari kota Merauke sampai ke distrik Elikobel yang berjarak kurang dari 300 kilometer terdapat sedikitnya 12 pos aparat keamanan/TNI AD. Sementara di beberapa kampung kata dia, pos keamanan ditempatkan di tengah lingkungan pemukiman masyarakat.

“Berdasarkan pemantauan yang dilakukan secara intensif sejak 2009 hingga kini, hasil datanya membuktikan bahwa masih ada masyarakat asli yang menjadi pengungsi karena adanya kontak senjata yang terjadi di Papua,” katanya.

Komnas Perempuan juga melaporkan bahwa, hingga Februari 2011 jumlah pengungsi di dua titik di distrik kota lama sebanyak 70 KK berasal dari Tingginambut. Para pengungsi tersebut tinggal di 20 honai sementara.

Selain itu, realita yang sangat menonjol di Papua menurutnya, masih banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan aparat keamanan. “Beberapa hari yang lalu Komnas Perempuan mendiskusikan di publik hasil pemantauan Komnas Perempuan bersama mitra-mitra yang ada di Papua dalam laporan berjudul ‘Stop Sudah’, dari 260 lebih kasus kekerasan yang terdata, sebanyak 138 nya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat keamanan, dan 14 kasus lainnya sangat terkait dengan pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua,” ungkapnya.

Menurut Sylvana, mereka bukan hanya tidak tertangani tanpa perlindungan dan penanganan tuntas yang memadai tetapi juga tersembunyi, yakni korban kekerasan seksual tidak diketahui oleh orang lain apalagi pemerintah. “Selama ini mereka diam bahkan sebagian besar dari mereka mengatakan, baru menceritakan pengalamannya kepada Komnas Perempuan, ketika kami melakukan pendokumentasian dengan mitra-mitra kami di Papua,” ujarnya.

“Posisi mereka sangat rentan jika tidak ada sistem perlindungan dan penanganan yang memadai yang dapat menjangkau korban, selain itu ada tantangan serius dalam memenuhi hak korban atas pemulihannya sepanjang belum ada Political will untuk sungguh-sungguh menjalani proses pengungkapan kebenaran yang dialami korban,” ujarnya. (T. Jul/rm)