LIPI: Isu Papua Merdeka Jadi Alat Politik

Begitu banyak kebijakan, tapi hanya soal fisik. “Masyarakat Papua merasa terpinggirkan."  

VIVAnews – Peneliti LIPI, Elisabeth Adriana mengatakan, isu Papua Merdeka sulit diakhiri dikarenakan wacana tersebut telah menjadi semacam alat politik untuk memperoleh perhatian pemerintah.  “Ideologi itu sulit diakhiri, karena adanya distrust kepada Jakarta,” ujar Elisabeth dalam acara Dialog Komite Solidaritas Papua di Jakarta, Senin 14 November 2011.

Elisabeth menyatakan, isu Papua Merdeka terus bergulir karena masyarakat Papua selama ini merasa termarginalkan.  “Masyarakat Papua merasa terpinggirkan. Begitu banyak kebijakan, namun hanya menyentuh soal fisik dan infrastuktur, sementara nonfisik sangat tidak diperhatikan,” ujar Elisabeth.

Ia mencontohkan, kebijakan otonomi khusus yang mulai diterapkan pada masa Presiden BJ Habibie telah dilakukan, namun penerapannya dilakukan setengah hati. “Kegagalan pembangunan bisa dikaitkan dengan otonomi khusus. Setelah otsus dilakukan, pelanggaran HAM dan siklus kekerasan masih saja tinggi,” ujar Eli.  Elisabeth melihat, ada 4 hal yang menjadi akar kekerasan di Papua, yaitu masalah pelanggaran hak azasi manusia, kebijakan politik pertanahan terkait tanah ulayat, pembenahan aparat keamanan, dan pembenahan intelijen. 

“Cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, dan masalah tanah adat yang sulit diselesaikan karena kekuatan investor dan kebijakan pemerintah yang propasar, itu harus digarisbawahi,” tegas Elisabeth.  Ia menambahkan, saat ini pemerintah harus mengedepankan cara-cara dialogis untuk mengatasi situasi di Papua, dengan memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat Papua dalam melakukan pembangunan Papua itu sendiri.  

“Membangun Papua sesuai dengan perspektif orang Papua, itu yang diperlukan saat ini. Juga melakukan dialog dengan semua pihak,” ujarnya. Masyarakat Papua,  kata dia, membutuhkan kebebasan berekspresi dan perasaan nyaman untuk tinggal di tanah mereka sendiri. “Bukannya takut terhadap adanya intimidasi dan teror,” ujar Elisabeth. (umi) Source, VIVAnews