Analisa KNPB: Skenario Dibalik Teror Di Papua Barat

Photo Ilustrasi

Photo Ilustrasi

Jayapura Voice Baptist,-- Dugaan awal bahwa skenario penguasa membungkam gerakan perlawanan damai yang dilakukan oleh KNPB mulai nyata dan terbukti. 

Praktek kolonialisme seperti ini sudah lasim digunakan oleh penguasa kolonial dan kapitalis terhadap rakyat di wilayah yang dijajah dan dijarah hak ekonomi politiknya. Bahwa Partai ANC dan Nelson Mandela di Afrika Selatan juga pernah mengalami praktek itu dibawah kekuasaan Apartheid.

Dari kasus penembakan hingga teror di Papua Barat, paling tidak Indonesia sangat berkepentingan agar: Pertama, Organisasi KNPB dan aktivisnya dibunuh dengan alasan teroris dan separatis; kedua, menjadikan wilayah Papua Barat sebagai lahan operasi Densus 88; Ketiga, agar isu keamanan di Asia Pasifik, khususnyaPapua Barat menjadi alasan Indonesia memperkuat kerja sama keamanan bersama negara-negara imperialis.

Skenario Degradasi Gerakan Perjuangan

Jika melihat skenario pertama, Penjajah Indonesia merasa tidak ada cara lain dalam membungkam dan menghancurkan kebangkitan gerakan perlawan damai rakyat Papua Barat selain menggiring organisasi dan aktivis ke arah kriminal dan terorist. Indonesia sangat tidak suka orang Papua Barat lakukan demo damai tuntut hak-haknya dalam ruang demokrasi, sehingga mempersulit aksi demo, memprovokasi aksi damai agar terjadi kriminal, memblokade aksi damai rakyat Papua Barat dan atas nama “hukum”, aparat hukum memperkosa ruang demokrasi dengan menangkap, memenjarahkan, memukul dan membunuh aktivis dan massa pendemo.

Indonesia merasa, pasal penghasutan dan makar yang dialamatkan kepada pejuang kemerdekaan tidak berhasil membunuh gerakan, sehingga cara lain yang kini dipakai adalah membuat drama penembakan dan teror bom, kemudian mengkambing hitamkan aktivis gerakan damai. Buktinya, Mako Tabuni pernah dipenjara karena memimpin aksi demo 2009 lalu. Penjara tidak membuat Mako Tabuni mundur dan ia terus memimpin aksi demo, dan Indonesia menempuh cara lain yaitu menjadikan Mako Tabuni sebagai tumbal dari skenario penembakan dan teror yang dilakukan pasukan khusus yang dikirim dari Jakarta, melibatkan Densus 88 Polda Papua.

Penembakan terhadap massa aksi demo KNPB serta rakyat sipil lainnya oleh berbagai satuan militer Indonesia di Papua Barat dibiarkan dan tidak mendapat perlakukan hukum di depan hukum NKRI. Justru, sang eksekutor dipandang sebagai pahlawan dan digelari kedudukan dan uang. Bila polisi menyerang warga sipil dengan senjata, di Asrama Limboran beberapa waktu lalu tidak dianggap teroris. Bila militer menyerang warga di Eduda, Paniai 2011 lalu tidak dianggap teroris. Hampir semua warga pendatang di Papua telah dipersenjatai dengan pedang hingga pistol tidak pernah dirasia dan justru dilindungi, tapi anak panah sebagai budaya orang Papua dirasia, Yusak Pakage yang hanya membawa pisau pemotong kuku saja ditangkap dan dikenakan pasal darurat.

Skenario labelisasi aktivis KNPB sebagai teroris mulai nyata di wamena. Modus itu berawal dari tanggal 1 September 2012 di Kantor DPRD Jayawijaya dan 18 September di Pos Polantas jalan Irian Wamena. Tiba-tiba tanggal 19 Polisi juga merekayasa temuan bungkusan Bom di kantor Satlantas Jayapura. Sudah diduga bahwa akhir dari temuan dan peledakan itu akan diarahkan pada rekayasa dimana aktivis KNPB dijadikan sebagai aktor dari kepemilikan dan teror peledakan bom.

Perumahan sekretariat KNPB Wilayah Baliem, di Wamena adalah sebuah tempat terbuka yang selalu didatangi oleh rakyat Papua Barat. Keberadaan Sekretariat itu selalu diawasi oleh intelijen, baik dari pendatang, maupun warga lokal yang sengaja dipasang sebagai agen NKRI. KNPB sebagai media secara tebuka selalu menerima pengunjung. Secara organisasi, aktivis KNPB akhir-akhir ini fokus dalam penguatan konsolidasi massa, dan tidak punya agenda merakit bom dan menyerang TNI Polri maupun institusi lain atau bangunan lain. Adalah rekayasa dan merupakan permainan dari skenario menggiring aktivis KNPB di Wamena menjadi teroris.

Sebagai Upaya Melegitimasi Densus 88 di Papua Barat

Detasemen Khusus anti-teror yang dilatih oleh Polisi Australia itu, setelah misi pemberantasan teroris terhadap jaringan fundamentalis di Indonesia, merasa bahwa tidak ada lagi proyek sehingga Densus 88 harus mencari ladang proyek yang baru. Papua Barat menjadi satu-satunya tempat bagi gerakan anti teror dengan sasaran menghabisi pejuang Papua Merdeka. Makanya, tidak heran bahwa AKB Paulus Waterpau beberapa waktu lalu membenarkan bahwa Ditreskrim Polda Papua ikuasai oleh mantan-mantan pasukan Densus 88.

by, Victor yeimo (Chaiman KNPB) - KNPB-News

Densus 88 dikritik oleh TV ABC Australia atas keterlibatannya membunuh aktivis KNPB, Mako Tabuni, dimana Menlu Australia, Bob Carr ikut memberi reaksi atas elanggaran HAM di Papua Barat. Merasa kiat Densus 88 mulai ketahuan di Papua Barat, Indonesia kemudian mengatur skenario dengan cara menaikan isu teroris di Papua Barat agar Australia, AS dan UK selaku yang memback-up Densus 88 dapat terus melatih dan membiayai Densus 88. Wilayah Papua Barat dilihat sebagai wilayah operasi Densus 88, sehingga setiap gerakan perjuangan kemerdekaan digiring dalam isu teroris.

Pergantian Kapolda Tito Karnavian yang merupakan mantan Kepala Densus 88 semakin membuktikan niat tersebut. Sudah tentu proyek operasi Densus 88 di Papua Barat akan menjadi program utama. Mantan-mantan Densus 88 yang sudah berpengalaman dalam memberantas -membunuh- jaringan teroris fundamental di Indonesia diarahkan ke Papua Barat untuk memberantas aktivis Papua merdeka yang berjuang secara damai dan bermartabat.

Isu Teror Bom di Papua Barat diciptakan dan dipublikasi oleh media-media propaganda Indonesia agar tercipta opini bahwa terorisme ada di Papua Barat, lalu penempatan Densus 88 berjalan mulus, sebagai hasil rekayasa isu. Adalah jelas-jelas permainan keji yang dipraktekan oleh NKRI di Papua Barat.

Skenario Jual Isu Keamanan di Internasional

Saat ini, Pemerintah Indonesia mempererat hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat dan Australia, khususnya dalam bidang pertahanan. Tentu saja, negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah Asia Pasifik, merasa Indonesia sebagai “satpam” yang perlu dipersenjatai dengan kekuatan militer dalam upaya mengamankan kawasan asia pasific dari ancaman keamanan dalam dan luar negeri.

Papua Barat dipandang sebagai ladang ekonomi imperialis, dimana Indonesia merasa -ikut watak Soekarno- menjual isu terorisme dalam menggaet negara-negara Imperialist seperti AS. Kalau dulu, Seokarno menggunakan isu komunis untuk merampas Papua Barat, kini Pemerintah Indonesia menggunakan isu pemberantasan terorisme. Sehingga, bagi Indonesia Papua Barat harus menjadi wilayah dengan ancaman terorisme agar proyek anti teror bersama negara-negara imperialis terus terjaga, lebih khusus Internasional dapat terus mengakui integritas NKRI di Papua Barat.

Menlu AS, Hillary Clinton dalam pertemuan bilateral dengan Menlu Indonesia, Marty Natalegawa di AS (20/9) lalu, menjanjikan penjualan 4 Helycopter merek Apache. Kerja sama itu merupakan bukti bahwa Indonesia berhasil menjual isu keamanan regional, sehingga diharapkan posisi saling membutuhkan antara AS dan Indonesia tidak mengganggu kedaulatan NKRI. Adalah politik luar negeri NKRI.

Dari kasus penembakan dan Bom, pejuang kemerdekaan Papua Barat harus digiring ke arah teroris agar negara-negara imperialis dapat beridir dibelakang Indonesia untuk membasmi pejuang-pejuang yang telah dijual dengan label teroris oleh Indonesia.

Korban kekerasan antar suku di Timika Papua Barat, tempat Freeport milik AS beroperasi itu dibiarkan oleh negara, Densus 88 yang berhasil membunuh Kelly Kwalik di Timika tidak berfungsi untuk menjaga warga dari konflik perang suku. Sebaliknya, negara melalui militer Indonesia memelihara konflik di Timika agar Indonesia dengan mudah menjual isu keamanan, dan AS merasa Indonesia penting untuk menjaga aset miliknya di Timika.

Adalah merupakan praktek penjajahan keji di abad moderen, dimana rakyat tertindas yang melakukan perlawanan digiring menjadi teroris, agar proyek keamanan bagi petinggi militer maupun kepentingan negara dapat terus terjaga. Dan, rakyat tertindas mulai sadar dari semua permainan kotor, dimana praktek kolonialisme dan imperialisme selalu berhasil mengajar rakyat tertindas untuk sadar bahwa perlawanan demi kemerdekaan adalah sesuatu yang mutlak. (Victor Yeimo)