Collective grief’ leads to dream of freedom

For Papuans, their graves are a reminder of the grief that besieges their land.

In front of the Justice and Human Rights Advocacy Network office in Wamena is the grave of Opinus Tabuni, a member of the Papuan Indigenous Council, killed in a military crackdown on World Indigenous Peoples’ Day in August 2008.

Human rights activist Theo Hesegem sat just a few feet from the grave. He recently said that the government’s attitude to the complex social and political problems in Papua would not end the violence.

In 2011, UP4B was established to accelerate development and growth in the most impoverished region in Indonesia. The hope was to improve the welfare of indigenous Papuans and quell their discontents.

But the source of discontent is not about having food on their plates. Theo said that Papuans’ main problem “is not eating and drinking. It’s not about welfare. We don’t know how many children, how many families, how many people have been shot or killed — that’s the problem”, Theo said.

Researchers at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) believe that decades of political violence has led Papua to a collective memory of grief, or memoria passionis.

While the government attempts to speed up development in the region, it retains a military approach. In 2009, security forces killed Free Papua Movement (OPM) leader Kelly Kwalik, and despite of his death, sporadic attacks from the OPM continue. According to the National Intelligence Agency (BIN), last month’s ambush was partly due to rebel fighters unhappy with a new military district command (Kodim) in Puncak Jaya.

“People can’t assume that the issue of Papua is finished. It’s about ideology. You can’t shoot a person and say his ideology is dead. There are other people. That person has children who will continue to think that ‘my father was shot because of Papua’,” Theo said.

Melianus Wantik, 29, member of the National Committee for West Papua (KNPB) which campaign for secession from Indonesia, said that the grave of They H. Eluay, the assassinated leader of the independence movement the Papua Presidium Council, was an important place for KNPB.

Young activists in Papua established KNPB after Theys was killed. During the founding of KNPB Melianus said they camped at Theys.

KNPB members themselves are now on the police wanted list, accused of shootings and bombings. KNPB leader Victor Yeimo reports that 22 KNPB members were killed last year, including the KNPB leader Mako Tabuni.

For Papuan Indigenous Council (DAP) Baliem area head, Yulianus Hisage, the killings no longer have a shock effect on him. “Killing people, shooting people in Papua: It’s normal. For us, the indigenous community, it’s normal because it’s not the first time we’ve seen it,” he said.

Yulianus, who is part of the Jakarta-based conflict resolution NGO, the Titian Perdamaian Institute and often travels outside of Papua, does not feel safe in his own land. “When I leave Papua, for Yogya I feel safe. Back in Papua, I worry when I will be killed,” he said.

http://www.thejakartapost.com/news/

Jubir KNPB: Kami Tidak Pernah Mengajarkan Cara Merakit Bom

Jayapura,-- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui juru bicaranya Wim R. Medlama dengan tegas mengatakan, penemuan bom di sekeretariat KNPB Wamena dilakukan oleh oknum tertentu.

Hal itu disampaikan jubir KNPB kepada majalahselangkah.com di kediamannya Perumnas 3 Waena, Jayapura, Papua Senin (14/1).

“Penemuan bom di sekretariat KNPB wilayah Baliem di Wamena pada hari Sabtu, 29 September 2012 lalu adalah sebuah skenario yang dimainkan oleh oknum tertentu. Bom rakitan sengaja diletakkan di sekretariat KNPB untuk mengkambinghitamkan organisasi ini. Karena kami tidak pernah belajar tentang cara menakit bom,”katanya.

“Kami menerima laporan dari ketua KNPB wilayah Baliem bahwa penemuan bom tersebut telah di klarivikasi saat diintrogasi di Polres Jayawijaya. Kami telah mendapat laporan langsung melalui surat pengakuan dari Simion Dabi bahwa dirinya telah menyampaikan secara jujur tentang kepemilikan bom tersebut,” ujar Wim.

Lanjut Medlama, laporan yang diterimanya dari Simion mengatakan ada skenario oknum tertentu yang dimainkan di sana dengan motif dan kepentingan apa hingga kini pihaknya belum tau.

Dikatakan Wim, secara terbuka Simion Dabi mengatakan kalau ia baru mengetahui pemilik bom tersebut. Pemilik dan pemboman di Wamena beberapa waktu lalu diduga dilakukan oleh Heri Kosay atas peritah oknum tertentu yang ingin mencemarkan nama baik KNPB di mata rakyat Papua.

Oleh sebab itu,  sesuai dengan program nasional yaitu memediasi rakyat secara damai dan menuntut hak penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat maka kami mennyatakan sikap bahwa:

Pertama kami KNPB tidak bertanggung jawab aksi pemboman di Wamena Kedua Polda Papua segera menyelidiki motif dan kepentingan di balik oknum yang menaruh dan mengatasnamakan KNPB untuk melakukan pemboman. Ketiga kami mendesak agar hentikan upaya mengkambinghitamkan KNPB dalam aksi teror tersebut karena KNPB berjuang secara damai dan tidak pernah punya program rakit bom atau pun melakukan pemboman. Keempat Segera mebebaskan Simion Dabii ketua KNPB Wamena dkk yang ditangkap tanpa bukti yang jelas.



Dikatakan Wim pula bahwa, “Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan media penyambung lidah rakyat yang berjuang secara damai, bermartabat dan rasionalisasi sesuai mekanisme internasional, sehingga tuduhan kapolda beberapa bulan yang lalu kepada organisasi KNPB adalah pelaku bom di Wamena adalah sangat tidak benar karena selama ini KNPB tidak pernah mengajarkan cara merakit bom kepada anggota kami,” Tungkasnya. 

Hengky Yeimo - Majalah Selangkah.com

Gustaf Kawer : Tim Siap Mendampingi Simeon

Gustap kawer

Jayapura (6/1)—Keluhan Keluarga Simeon Daby, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengenai tidak adanya pengacara yang mendampinggi Simeon ditangapi  Tim Pengacara Koalisi Untuk Penegakan Demokrasi Untuk Papua, Gustaf Kawer. Kawer mengatakan pihaknya siap mendampingi persidangan Simeon Daby. Kesiapan tim Koalisi untuk demokrasi itu tidak bisa terwujud, menurut Gustaf, terkendala dana.

“Kalau dampingi mereka (setiap persidangan Aktivis KNPB), sejak awal kita sudah ada kemauan. Problemnya adalah kami tidak punya dana operasional ke Wamena,” kata Gustaf menanggapi keluhan keluarga Simeon Daby tentang proses penahanan, pembuatan BAP dan penyerahan dari tahanan polisi ke tahahan kejaksanan tanpa didampingi pengacara, Kamis (2/1).

Sementara itu, anggota pegacara lain, Olga Hamadi mengatakan dirinya belum dihubungi soal mendampingi persidangan Simeon. Namun, menurut Olga, pihaknya siap mendampingi kalau pihak keluarga menghubunginya.  “Saya belum dihubungi soal itu oleh pihak keluarga.  Nanti, kalo dihubunggi, pasti akan saya tanggapi,”kata Olga Hamadi, pegacara sekaligus, Koordinator Koontras Papua.

Sebelumnya, keluarga Simeon berharap pihak pengurus pusat KNPB bisa membantu dalam mencarikan pengacara yang akan mendampinggi Simeon. “Kami berharap teman-teman Simeon yang ada di Jayapura bisa membantu mencari pengacara,” kata keluarga Simeon.

Pihak KNPB pusat mengaku sudah berusaha menghubungi pengacara yang akan mendampinggi Simeon. Pengacara yang dihubungi  sudah bersedia ke Wamena. “Kami jalan pada tingkatan koordinasi dengan pengacara. Pengacara kaka Gustaf Kawer dan Olga Hamadi sudah bersedia ke Wamena,” kata Juru Bicara KNPB pusat, Roky Wim Medlama, kepada tabloidjubi.com, Kamis (3/1)

Hanya, menurut Roky Medlama, ada pihak-pihak yang membatasi. “Pegacara sudah siap ke Wamena (tapi) ada yang mengahalangi ini menjadi persoalan,” kata Wim, Kamis (3/1). Mengenai ini, Gustaf maupun Olga tidak memberikan komentar.  (Jubi/Mawel)

KNPB: Kapolda Papua Harus Hapus DPO

Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)

Jayapura (6/1)—Melalui juru bicaranya,  Komite Nasional Papua Barat mengatakan pembukaman ruang demokrasi, penahanan sejumah aktivis KNPB hingga ke di balik jeruji besi dan lainnya masuk dalam  Daftar Pencaharian Orang (DPO) adalah demi kepentingan elit politik Papua. 

KNPB mengatakan elit politik bersama  Kapolda berusaha bermain di Papua dengan objek mengkambinghitamkan rakyat dan aktivis di Papua.

“Polda Papua membungkan ruang demokrasi demi elit politik Papua. Demi kepentingan elit politik, Rakyat Papua menjadi korban. Banyak masyarakat, aktivis masuk dalam DPO,” kata juru bicara KNPB, Wim Medlama, dalam jumpa persnya, Sabtu,(5/1) di Café Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Karena itu, KNPB mendesak Kapolda Papua membebaskan sejumlah tahanan aktivis KNPB dan menghapus daftar nama aktivis KNPB dari DPO. “Menghapuskan seluruh anggota KNPB dan aktivis dari daftar pencaharian orang (DPO) serta membebaskan anggota KNPB dan masyarakat yang ditahan tanpa bukti yang jelas,” kata Wim.

Bagi KNPB, Rakyat Papua ingin kebebasan menyampaikan aspirasinya, melakukan kehendaknya bersama-sama dengan yang lain tanpa ada yang dirugikan. Ruang bagi rakyat mengeksperesikan dirinya secara bersama-sama mesti disediakan pemerintah. Pemerintah tidak menyediakan ruang demokrasi berarti tidak perlu mendengungkan negeri demokrasi dan masyarakat demokrasi.

“Ruang demokrasi perlu ada bagi rakyat Papua. Kalu tidak, tidak perlu menjadi Negara demokrasi. Apa artinya menjadi Negara demokrasi tanpa ada ruang demokrasi bagi rakyat,” kata Hakim Bahabol, anggota, Parlemen Nasional west Papua, menambahkan komentar Wim Medlama. (Jubi/Benny Mawel)

Violence and intimidation of journalists in Papua in 2012

Press Release: West Papua Media Alerts

The Alliance of Independent Journalists (AJI) has recorded twelve cases of violence and intimidation against journalists Papua during 2012,which is a significant increase as compared with 2011, when there were seven cases.

The first case was violence and intimidation against journalists in Papua and West Papua wanting to cover the trial of Forkorus Yaboisembut and his colleagues at the district court in Jayapura on 8 February when they were physically intimidated, pulled and pushed as they were entering the courtroom. Those responsible were members of the police force in Jayapura. The victims were: Katerina Litha of Radio KBR 68 H Jakarta. Robert Vanwi of Suara Pemnaharuan, Jakarta, Josrul Sattuan of TV One, Irfan of Bintang Papua, and Cunding Levi of Tempo.

The second case was against Radang Sorong, a journalist with Cahaja Papua and Paskalis of Media Papua, from February until May in West Papua by the police chief of Manokwari, who were preventing journalists from reporting expressions of support for dialogue and a referendum in Papua. Three local journalists said that they had been under pressure while writing critical reports about political matters, law and human rights violations and political prisoners. One of the journalists from Manokwari was instructed to restrict his reporting about political, legal matters and human rights violations.

The third case was in Abepura on 20 March when Josrul from TV One, Marcel from Media Indonesia, Irfan from Bintang Papua and Andi Irfan of Radio KBR 68 H Jakarta were attacked by members of KNPB, the National Committee of West Papua who were involved in an action outside the Post Office in Abepura. On a separate occasion, outside Polimak, Jayapura, Timbar Gultom of Papua Pos was ordered to identify himself. When he replied that he was from Papua Pos, the people did not believe him and started chasing him. He was able to hide in a house nearby.

The fifth case was when three journalists in the district of Jayapura, Yance of Radio Kenambai Ombar, Putu of KBR 68 H Jakarta and Suparti of Cenderawasih Pos were verbally intimidated and chased by some members of the KNPB on 20 March.

The sixth case was when a journalist from TV One, Josrul Sattuan was beaten by an unidentified person when he was trying to report on the situation in Jayapura following a series of violent incidents and shooting incidents that occurred in various in places in Jayapura. The physical attack occurred at Abepura Circle on Thursday evening on 7th June.

The seventh case was when a journalist from Metro TV, Abdul Muin who was in Manokwari was attacked by someone from the Fishing Service in who intimidated him with an air gun.The victim told JUBI that the incident started when a member of the Fishing Service sent him a brief message on 8th June asking him and other journalists to cover an incident of bombing a hoard of fish by a group of people who were being held in the Manokwari Prison.

The eighth case occurred in Timika on 20 September. The victim was Mohammad Yamin, a contributor to RCTI, Simson Sambuari of Metro TV, Husyen Opa of Salam Papua and the photographer for Antara News Agency, and David Lalang of Salam Papua.They were prevented from recording some events in the Pamako Harbour.

The ninth case involved Oktavianus Pogau of suarapua.com and stringer

for Jakarta Globe. This occurred in Manokwari on 22 October. Okto were

beaten up by several members of the police force, some in uniforms and

others not wearing their uniforms, who were battling with members of the KNPB in Manokwari. The victims was thought to be part of a crowd of people involved in a demonstration, even though they had clearly identified themselves.

The tenth case was when Sayied Syech Boften of Papua Barat Pos was attacked on 1 November by a person who identified himself as a member of the local legislative assembly, Hendrik G. Wairara. The victim was threatened and intimidated among others things by phone. The victim was warned to stop reporting about corruption in a project involving the extension of the electrification system and the maintenance of BBM machinery in Raja Ampat District. On the same day, the assistant of the chairman of the the local DPRD flew into a rage while he was at the editorial office of Papua Barat Pos.

The eleventh case occurred on 8 November when Esau Miram of Cenderawasih Pos was intimidated as he was reporting on a gathering at the office of the Commander of the XVII Nilitary Command and all the heads of departments in Papua.They were accused of being terrorists even though Esau had shown his identity card as a journalist.

The twelfth case occurred on 1 December when Benny Mawel of JUBI was interrogated by members of the police force near Abepura Circle for reporting about a large crowd of people who were carrying banners while marching from Abepura to Waena. Benny showed his journalist identity card, but a group of around ten people accused him of not being a journalist. As he was travelling on his motorbike towards a repair centre, he was followed by some people there who starting asking whether he knew where Benny was.

Victor Mambor added the following: AJI reported two cases, the shooting of a Twin Otter plane belonging to Trigana Air by an unidantified person in Mulia Airfield, Puncak Jaya on 8th April which killed Leiron Kogoya who was first said to be a journalist of Papua Pos, Nabire and then the arrest and deportation of a Czech man, Petra Zamencnik who identified himself as a journalist with finecentrum.com. On 9 February, there was inconsistently about the status of the victim, whether he was a journalist or not, or whether he was involved in journalistic activities.

Suroso also confirmed that when the identity of Leiron was checked, it turns out that he was not at the time engaged in journalistic activities.but had gone to Mulia for personal reasons. Leiron had not registered himself as a journalist of Papua Pos Nabire. As regards Petr Zamencnik. he was unable to prove that he was a journalist. AJI Jayapura sought confirmation with finecentrum.com about his status and he was described as being the editor for financial affairs in the Czech 

More...

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1212/S00388/violence-and-intimidation-of-journalists-in-papua-in-2012.htm

Violence and intimidation of journalists in Papua in 2012

Press Release: West Papua Media Alerts

The Alliance of Independent Journalists (AJI) has recorded twelve cases of violence and intimidation against journalists Papua during 2012,which is a significant increase as compared with 2011, when there were seven cases.

The first case was violence and intimidation against journalists in Papua and West Papua wanting to cover the trial of Forkorus Yaboisembut and his colleagues at the district court in Jayapura on 8 February when they were physically intimidated, pulled and pushed as they were entering the courtroom. Those responsible were members of the police force in Jayapura. The victims were: Katerina Litha of Radio KBR 68 H Jakarta. Robert Vanwi of Suara Pemnaharuan, Jakarta, Josrul Sattuan of TV One, Irfan of Bintang Papua, and Cunding Levi of Tempo.

The second case was against Radang Sorong, a journalist with Cahaja Papua and Paskalis of Media Papua, from February until May in West Papua by the police chief of Manokwari, who were preventing journalists from reporting expressions of support for dialogue and a referendum in Papua. Three local journalists said that they had been under pressure while writing critical reports about political matters, law and human rights violations and political prisoners. One of the journalists from Manokwari was instructed to restrict his reporting about political, legal matters and human rights violations.

The third case was in Abepura on 20 March when Josrul from TV One, Marcel from Media Indonesia, Irfan from Bintang Papua and Andi Irfan of Radio KBR 68 H Jakarta were attacked by members of KNPB, the National Committee of West Papua who were involved in an action outside the Post Office in Abepura. On a separate occasion, outside Polimak, Jayapura, Timbar Gultom of Papua Pos was ordered to identify himself. When he replied that he was from Papua Pos, the people did not believe him and started chasing him. He was able to hide in a house nearby.

The fifth case was when three journalists in the district of Jayapura, Yance of Radio Kenambai Ombar, Putu of KBR 68 H Jakarta and Suparti of Cenderawasih Pos were verbally intimidated and chased by some members of the KNPB on 20 March.

The sixth case was when a journalist from TV One, Josrul Sattuan was beaten by an unidentified person when he was trying to report on the situation in Jayapura following a series of violent incidents and shooting incidents that occurred in various in places in Jayapura. The physical attack occurred at Abepura Circle on Thursday evening on 7th June.

The seventh case was when a journalist from Metro TV, Abdul Muin who was in Manokwari was attacked by someone from the Fishing Service in who intimidated him with an air gun.The victim told JUBI that the incident started when a member of the Fishing Service sent him a brief message on 8th June asking him and other journalists to cover an incident of bombing a hoard of fish by a group of people who were being held in the Manokwari Prison.

The eighth case occurred in Timika on 20 September. The victim was Mohammad Yamin, a contributor to RCTI, Simson Sambuari of Metro TV, Husyen Opa of Salam Papua and the photographer for Antara News Agency, and David Lalang of Salam Papua.They were prevented from recording some events in the Pamako Harbour.

The ninth case involved Oktavianus Pogau of suarapua.com and stringer

for Jakarta Globe. This occurred in Manokwari on 22 October. Okto were

beaten up by several members of the police force, some in uniforms and

others not wearing their uniforms, who were battling with members of the KNPB in Manokwari. The victims was thought to be part of a crowd of people involved in a demonstration, even though they had clearly identified themselves.

The tenth case was when Sayied Syech Boften of Papua Barat Pos was attacked on 1 November by a person who identified himself as a member of the local legislative assembly, Hendrik G. Wairara. The victim was threatened and intimidated among others things by phone. The victim was warned to stop reporting about corruption in a project involving the extension of the electrification system and the maintenance of BBM machinery in Raja Ampat District. On the same day, the assistant of the chairman of the the local DPRD flew into a rage while he was at the editorial office of Papua Barat Pos.

The eleventh case occurred on 8 November when Esau Miram of Cenderawasih Pos was intimidated as he was reporting on a gathering at the office of the Commander of the XVII Nilitary Command and all the heads of departments in Papua.They were accused of being terrorists even though Esau had shown his identity card as a journalist.

The twelfth case occurred on 1 December when Benny Mawel of JUBI was interrogated by members of the police force near Abepura Circle for reporting about a large crowd of people who were carrying banners while marching from Abepura to Waena. Benny showed his journalist identity card, but a group of around ten people accused him of not being a journalist. As he was travelling on his motorbike towards a repair centre, he was followed by some people there who starting asking whether he knew where Benny was.

Victor Mambor added the following: AJI reported two cases, the shooting of a Twin Otter plane belonging to Trigana Air by an unidantified person in Mulia Airfield, Puncak Jaya on 8th April which killed Leiron Kogoya who was first said to be a journalist of Papua Pos, Nabire and then the arrest and deportation of a Czech man, Petra Zamencnik who identified himself as a journalist with finecentrum.com. On 9 February, there was inconsistently about the status of the victim, whether he was a journalist or not, or whether he was involved in journalistic activities.

Suroso also confirmed that when the identity of Leiron was checked, it turns out that he was not at the time engaged in journalistic activities.but had gone to Mulia for personal reasons. Leiron had not registered himself as a journalist of Papua Pos Nabire. As regards Petr Zamencnik. he was unable to prove that he was a journalist. AJI Jayapura sought confirmation with finecentrum.com about his status and he was described as being the editor for financial affairs in the Czech 

More...

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1212/S00388/violence-and-intimidation-of-journalists-in-papua-in-2012.htm

Violence and intimidation of journalists in Papua in 2012

Press Release: West Papua Media Alerts

The Alliance of Independent Journalists (AJI) has recorded twelve cases of violence and intimidation against journalists Papua during 2012,which is a significant increase as compared with 2011, when there were seven cases.

The first case was violence and intimidation against journalists in Papua and West Papua wanting to cover the trial of Forkorus Yaboisembut and his colleagues at the district court in Jayapura on 8 February when they were physically intimidated, pulled and pushed as they were entering the courtroom. Those responsible were members of the police force in Jayapura. The victims were: Katerina Litha of Radio KBR 68 H Jakarta. Robert Vanwi of Suara Pemnaharuan, Jakarta, Josrul Sattuan of TV One, Irfan of Bintang Papua, and Cunding Levi of Tempo.

The second case was against Radang Sorong, a journalist with Cahaja Papua and Paskalis of Media Papua, from February until May in West Papua by the police chief of Manokwari, who were preventing journalists from reporting expressions of support for dialogue and a referendum in Papua. Three local journalists said that they had been under pressure while writing critical reports about political matters, law and human rights violations and political prisoners. One of the journalists from Manokwari was instructed to restrict his reporting about political, legal matters and human rights violations.

The third case was in Abepura on 20 March when Josrul from TV One, Marcel from Media Indonesia, Irfan from Bintang Papua and Andi Irfan of Radio KBR 68 H Jakarta were attacked by members of KNPB, the National Committee of West Papua who were involved in an action outside the Post Office in Abepura. On a separate occasion, outside Polimak, Jayapura, Timbar Gultom of Papua Pos was ordered to identify himself. When he replied that he was from Papua Pos, the people did not believe him and started chasing him. He was able to hide in a house nearby.

The fifth case was when three journalists in the district of Jayapura, Yance of Radio Kenambai Ombar, Putu of KBR 68 H Jakarta and Suparti of Cenderawasih Pos were verbally intimidated and chased by some members of the KNPB on 20 March.

The sixth case was when a journalist from TV One, Josrul Sattuan was beaten by an unidentified person when he was trying to report on the situation in Jayapura following a series of violent incidents and shooting incidents that occurred in various in places in Jayapura. The physical attack occurred at Abepura Circle on Thursday evening on 7th June.

The seventh case was when a journalist from Metro TV, Abdul Muin who was in Manokwari was attacked by someone from the Fishing Service in who intimidated him with an air gun.The victim told JUBI that the incident started when a member of the Fishing Service sent him a brief message on 8th June asking him and other journalists to cover an incident of bombing a hoard of fish by a group of people who were being held in the Manokwari Prison.

The eighth case occurred in Timika on 20 September. The victim was Mohammad Yamin, a contributor to RCTI, Simson Sambuari of Metro TV, Husyen Opa of Salam Papua and the photographer for Antara News Agency, and David Lalang of Salam Papua.They were prevented from recording some events in the Pamako Harbour.

The ninth case involved Oktavianus Pogau of suarapua.com and stringer

for Jakarta Globe. This occurred in Manokwari on 22 October. Okto were

beaten up by several members of the police force, some in uniforms and

others not wearing their uniforms, who were battling with members of the KNPB in Manokwari. The victims was thought to be part of a crowd of people involved in a demonstration, even though they had clearly identified themselves.

The tenth case was when Sayied Syech Boften of Papua Barat Pos was attacked on 1 November by a person who identified himself as a member of the local legislative assembly, Hendrik G. Wairara. The victim was threatened and intimidated among others things by phone. The victim was warned to stop reporting about corruption in a project involving the extension of the electrification system and the maintenance of BBM machinery in Raja Ampat District. On the same day, the assistant of the chairman of the the local DPRD flew into a rage while he was at the editorial office of Papua Barat Pos.

The eleventh case occurred on 8 November when Esau Miram of Cenderawasih Pos was intimidated as he was reporting on a gathering at the office of the Commander of the XVII Nilitary Command and all the heads of departments in Papua.They were accused of being terrorists even though Esau had shown his identity card as a journalist.

The twelfth case occurred on 1 December when Benny Mawel of JUBI was interrogated by members of the police force near Abepura Circle for reporting about a large crowd of people who were carrying banners while marching from Abepura to Waena. Benny showed his journalist identity card, but a group of around ten people accused him of not being a journalist. As he was travelling on his motorbike towards a repair centre, he was followed by some people there who starting asking whether he knew where Benny was.

Victor Mambor added the following: AJI reported two cases, the shooting of a Twin Otter plane belonging to Trigana Air by an unidantified person in Mulia Airfield, Puncak Jaya on 8th April which killed Leiron Kogoya who was first said to be a journalist of Papua Pos, Nabire and then the arrest and deportation of a Czech man, Petra Zamencnik who identified himself as a journalist with finecentrum.com. On 9 February, there was inconsistently about the status of the victim, whether he was a journalist or not, or whether he was involved in journalistic activities.

Suroso also confirmed that when the identity of Leiron was checked, it turns out that he was not at the time engaged in journalistic activities.but had gone to Mulia for personal reasons. Leiron had not registered himself as a journalist of Papua Pos Nabire. As regards Petr Zamencnik. he was unable to prove that he was a journalist. AJI Jayapura sought confirmation with finecentrum.com about his status and he was described as being the editor for financial affairs in the Czech 

More...

http://www.scoop.co.nz/stories/WO1212/S00388/violence-and-intimidation-of-journalists-in-papua-in-2012.htm