Papua Times. Rabu 03 September 2008
Jayapura, Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) ditanah papua telah gagal. Kegagalan itu disebabkan pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakannya. Oleh karena itu solusi terbaik yang bermartabat dan manusiawi adalah mengevaluasi total UU Ostus dengan melibatkan masyarakat internasional, pemerintah Indonesia dan rakyat papua barat dan perlu dicari ruang dialog yang jujur dan damai antara bangsa Indonesia dan bangsa papua barat yang dimediasi oleh pihak ketiga seperti penyelesaian masalah aceh.
Demikian dikemukakan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP) Socratez Sofyan Yoman Kepada Papua Times, semalam menaggapi rencana digelarnya dialog interaktif megenai pegelolaan dana ostus di papua.
Menurut Socratez berbagai kebijakan dan peristiwa yang menyebabkan ostus papua telah gagal antara lain adalah pembunuhan Theys Hiyo Eluai dan penghilangan paksa sopirnya Aristolteles masoka (2001) Pembunuhan Yustinus Morib dan teman – temannya (2003) Pembunuhan Pendeta Elisa tabuni (2004) dan banyak lagi dan peristiwa terbaru pembunuhan Opinus Tabuni tgl, 9 Agustus 2008 bertepatan hari Pribumi.
Kemudian kebijakan pemerintah dengan dikelurkannya keppres No. 1 thn 2003 tentang provinsi IJB, Impres no. 5 thn 2006, PP No. 77 thn 2007, Perpu No. 1 thn 2008. selain itu secara ekonomi pemduduk asli papua benar – benar tersingkir, pelayanan kesehatan ambur – andul, apotik – apotik menjamur dimana-mana, kematian penduduk pribumi meningkat tajam, Ungkapnya.
Dia juga mengarisbawahi bahwa pemekaran kabupaten dan provinsi yang tidak memenuhi syarat – syarat dan dipaksakan, sesungguhnya pemekaran kabupaten dan provinsi adalah bagian dari operasi militer dan transmigrasi yang baru, katanya.
Diera ostus kata Socratez, masyarakat asli papua bukan mendapat penghidupan yang layak, malah diskriminasi dan ketidakadilan terus terjadi. Contoh nyata Aceh diberikan ruang untuk dialog yang dimediasi masyarakat internasional. Bendera gerakan aceh merdeka bebas dan dijadikan lambang partai, diberikan pemerintahan sendiri, tetapi rakyat papua barat ditekan dan ditindas dengan berbagai bentuk UU, PP, Keppres, Impres, dan Perpu, jelas Sokratez.
Ostus berlaku di papua selama 25 tahun, tetapi hingga memasuki usianya ke 7 tahun, Ostus tidak membawa perubahan bagi rakyat papua, yang terjadi malah migran ke papua semakin tinggi, alhasil, sebagian kesempatan kerja di kuasai warga pendatang, seperti dipusat – pusat ekonomi, pasar dan lain sebagainya. Orang asli papua tersisih, hal ini terjadi bukan karena rakyat papua tidak memiliki kemampuan tetapi begitu sulitnya mereka menakses modal melalu kredit perbankan sehingga usaha di jalankan sangat terbatas.
Parahnya lagi tidak ada proteksi dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat asli papua. Padahal jika pemerintah punya political will (kemampuan polik) membangun orang papua maka ketimpangan takkan terjadi. Proteksi bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah memproteksi sebagian dana ostus untuk dikhususkan atau hanya bisa diakses oleh orang asli papua. Kalau itu dilakukan papua bisa maju. Kongkrit 80 % proyek yang didanai ostus harus diberikan orang asli papua.
Berkacalah pada Negara china. Dinegeri tersebut rakyat diberdayakan kemudian hasil produknya di oleh Negara dan diekspor ke seluruh dunia. Pertumbuhan ekonominya lur biasa, dengan pemberdayaan ekonomi tersebut, rakyat china menjadi kuat. Inilah Pembanguna!
Bukan seoerti dipapua, pengusaha papua diberi proyek dengan kategori memalukan yakni proyek untuk golongan ekonomi lemah (GEL) Rakyat papua kedepan membutuhkan pemimpin memiliki otak, hati dan berani membela hak rakyat asli papua ( Yesaya M / Hans AL)
Jayapura, Implementasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) ditanah papua telah gagal. Kegagalan itu disebabkan pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakannya. Oleh karena itu solusi terbaik yang bermartabat dan manusiawi adalah mengevaluasi total UU Ostus dengan melibatkan masyarakat internasional, pemerintah Indonesia dan rakyat papua barat dan perlu dicari ruang dialog yang jujur dan damai antara bangsa Indonesia dan bangsa papua barat yang dimediasi oleh pihak ketiga seperti penyelesaian masalah aceh.
Demikian dikemukakan oleh Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja – Gereja Baptis Papua (PGBP) Socratez Sofyan Yoman Kepada Papua Times, semalam menaggapi rencana digelarnya dialog interaktif megenai pegelolaan dana ostus di papua.
Menurut Socratez berbagai kebijakan dan peristiwa yang menyebabkan ostus papua telah gagal antara lain adalah pembunuhan Theys Hiyo Eluai dan penghilangan paksa sopirnya Aristolteles masoka (2001) Pembunuhan Yustinus Morib dan teman – temannya (2003) Pembunuhan Pendeta Elisa tabuni (2004) dan banyak lagi dan peristiwa terbaru pembunuhan Opinus Tabuni tgl, 9 Agustus 2008 bertepatan hari Pribumi.
Kemudian kebijakan pemerintah dengan dikelurkannya keppres No. 1 thn 2003 tentang provinsi IJB, Impres no. 5 thn 2006, PP No. 77 thn 2007, Perpu No. 1 thn 2008. selain itu secara ekonomi pemduduk asli papua benar – benar tersingkir, pelayanan kesehatan ambur – andul, apotik – apotik menjamur dimana-mana, kematian penduduk pribumi meningkat tajam, Ungkapnya.
Dia juga mengarisbawahi bahwa pemekaran kabupaten dan provinsi yang tidak memenuhi syarat – syarat dan dipaksakan, sesungguhnya pemekaran kabupaten dan provinsi adalah bagian dari operasi militer dan transmigrasi yang baru, katanya.
Diera ostus kata Socratez, masyarakat asli papua bukan mendapat penghidupan yang layak, malah diskriminasi dan ketidakadilan terus terjadi. Contoh nyata Aceh diberikan ruang untuk dialog yang dimediasi masyarakat internasional. Bendera gerakan aceh merdeka bebas dan dijadikan lambang partai, diberikan pemerintahan sendiri, tetapi rakyat papua barat ditekan dan ditindas dengan berbagai bentuk UU, PP, Keppres, Impres, dan Perpu, jelas Sokratez.
Ostus berlaku di papua selama 25 tahun, tetapi hingga memasuki usianya ke 7 tahun, Ostus tidak membawa perubahan bagi rakyat papua, yang terjadi malah migran ke papua semakin tinggi, alhasil, sebagian kesempatan kerja di kuasai warga pendatang, seperti dipusat – pusat ekonomi, pasar dan lain sebagainya. Orang asli papua tersisih, hal ini terjadi bukan karena rakyat papua tidak memiliki kemampuan tetapi begitu sulitnya mereka menakses modal melalu kredit perbankan sehingga usaha di jalankan sangat terbatas.
Parahnya lagi tidak ada proteksi dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat asli papua. Padahal jika pemerintah punya political will (kemampuan polik) membangun orang papua maka ketimpangan takkan terjadi. Proteksi bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah memproteksi sebagian dana ostus untuk dikhususkan atau hanya bisa diakses oleh orang asli papua. Kalau itu dilakukan papua bisa maju. Kongkrit 80 % proyek yang didanai ostus harus diberikan orang asli papua.
Berkacalah pada Negara china. Dinegeri tersebut rakyat diberdayakan kemudian hasil produknya di oleh Negara dan diekspor ke seluruh dunia. Pertumbuhan ekonominya lur biasa, dengan pemberdayaan ekonomi tersebut, rakyat china menjadi kuat. Inilah Pembanguna!
Bukan seoerti dipapua, pengusaha papua diberi proyek dengan kategori memalukan yakni proyek untuk golongan ekonomi lemah (GEL) Rakyat papua kedepan membutuhkan pemimpin memiliki otak, hati dan berani membela hak rakyat asli papua ( Yesaya M / Hans AL)
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here