Menlu AS Hillary Clinton mengatakan pemerintah AS
mengecam kekerasan di Papua dan berharap ada dialog damai untuk
menyelesaikan konflik.
 |
| Photo Voa |
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan di
Jakarta Senin (3/9) bahwa pemerintah Amerika Serikat mengecam kekerasan
yang berlangsung di Papua dan berharap pemerintah Indonesia dapat
mengedepankan proses dialog damai dalam penyelesaian konflik yang
terjadi di sana.
Namun demikian, Amerika Serikat, menurut Clinton, sejauh ini mendukung upaya Indonesia tetap mempertahankan Papua berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.
“Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan termasuk Papua dan provinsi Papua Barat. Kami sangat percaya dialog antara perwakilan tokoh di Papua dan pemerintah Indonesia dapat berlangsung. Sehingga ke depannya, dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Papua,” ujar Clinton dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kementrian Luar negeri.
Clinton juga menegaskan pentingnya penegakkan hukum dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua demi kesejahteraan rakyat Papua.
“Kami berpikir bahwa harus bersifat inklusif dengan masyarakat Papua dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus untuk Papua. Dan tentunya kami sangat mengecam serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Untuk itu kami mendukung penegakkan hukum di Papua, dan untuk ke depannya kami sangat berharap ada kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro kepada VoA mengatakan, pernyataan Clinton soal Papua sebenarnya lebih pada kekhawatiran terjadinya kekerasan yang terus berlangsung di Papua, karena tentunya akan mengancam kepentingan bisnis Amerika di Papua.
“Clinton juga akan memberikan suatu dukungan kepada Indonesia dalam menjaga integritas politiknya dan tidak mungkn mentolerir kecenderungan-kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Jadi dukungan politik dari Amerika itu sudah menjadi garansi. Sepertinya Amerika Serikat akan mencoba meminta pemerintah menangani masalah-masalah keamanan di Papua, untuk melindungi bisnis-bisnis mereka di Papua terutama Freeport,” ujarnya.
Kepada media, Clinton juga memperingatkan kepada Indonesia bahaya terorisme yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi sasaran empuk penyerangan terorisme.
Ia memastikan bahwa kedua negara sepakat untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi pada kelompok-kelompok minoritas, agama, sekte dan etnis.
Dalam pertemuan itu, Clinton juga menyampaikan apresiasi pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia terkait inisiatif Indonesia dalam penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan.
Terkait komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan puluhan juta dollar amerika untuk pendidikan di Indonesia. Clinton mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui lembaga bantuannya, USAID, akan menyumbangkan US$83 juta (Rp 791 miliar) untuk mendukung pendidikan di Indonesia dan $20 juta untuk pelatihan warga Indonesia di Amerika Serikat.
Namun demikian, Amerika Serikat, menurut Clinton, sejauh ini mendukung upaya Indonesia tetap mempertahankan Papua berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.
“Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan termasuk Papua dan provinsi Papua Barat. Kami sangat percaya dialog antara perwakilan tokoh di Papua dan pemerintah Indonesia dapat berlangsung. Sehingga ke depannya, dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Papua,” ujar Clinton dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kementrian Luar negeri.
Clinton juga menegaskan pentingnya penegakkan hukum dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua demi kesejahteraan rakyat Papua.
“Kami berpikir bahwa harus bersifat inklusif dengan masyarakat Papua dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus untuk Papua. Dan tentunya kami sangat mengecam serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Untuk itu kami mendukung penegakkan hukum di Papua, dan untuk ke depannya kami sangat berharap ada kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro kepada VoA mengatakan, pernyataan Clinton soal Papua sebenarnya lebih pada kekhawatiran terjadinya kekerasan yang terus berlangsung di Papua, karena tentunya akan mengancam kepentingan bisnis Amerika di Papua.
“Clinton juga akan memberikan suatu dukungan kepada Indonesia dalam menjaga integritas politiknya dan tidak mungkn mentolerir kecenderungan-kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Jadi dukungan politik dari Amerika itu sudah menjadi garansi. Sepertinya Amerika Serikat akan mencoba meminta pemerintah menangani masalah-masalah keamanan di Papua, untuk melindungi bisnis-bisnis mereka di Papua terutama Freeport,” ujarnya.
Kepada media, Clinton juga memperingatkan kepada Indonesia bahaya terorisme yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi sasaran empuk penyerangan terorisme.
Ia memastikan bahwa kedua negara sepakat untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi pada kelompok-kelompok minoritas, agama, sekte dan etnis.
Dalam pertemuan itu, Clinton juga menyampaikan apresiasi pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia terkait inisiatif Indonesia dalam penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan.
Terkait komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan puluhan juta dollar amerika untuk pendidikan di Indonesia. Clinton mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui lembaga bantuannya, USAID, akan menyumbangkan US$83 juta (Rp 791 miliar) untuk mendukung pendidikan di Indonesia dan $20 juta untuk pelatihan warga Indonesia di Amerika Serikat.
Sumber: http://www.voaindonesia.com/
Sebenarnya papua barat mau dibuat yang bagaimana lagi kalau hanya yang dilihat kesejahteraan rakyat papua dan keamanan di papua sedangkan pemerintah tidak pernah duduk dan bicara dengan orang papua sendiri tentang sejarah papua dari awal sampai bisa bergabung dengan indonesia dan membuka kembali sejarah pepera 1969 perjanjian new york yang sekarang orang papua ingin hanyalah berdialog dengan indonesia amerika dan belanda penengahnya adalah PBB biar sejarah yang membuktikan bahwa papua barat benara ras melayu atau ras apa makasih.
ReplyDelete