SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Apa Solusi Atas Konflik Papua?

Scoop Voice Baptist

About Me

My Photo
Papua, Papua barat/Indonesia, Indonesia
Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua tidak akan pernah memilih diam ketika umat ditintas dan akan terus bersuara sampai keadilan benar-benar terjadi di tanah papua

Voice of Baptist Papua

Asian Human Rights Commission

Welcome to Suara Baptis Papua Online

SB - PAPUA-News

© Copyright 2011 suara baptis papua. Powered by Blogger.

Latest Post

Showing posts with label Hillary Clintoh. Show all posts
Showing posts with label Hillary Clintoh. Show all posts

Etan: West Papua Report September 2012

Written By Voice Of Baptist Papua on September 12, 2012 | 1:22 AM

This is the 101st in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report directly via e-mail, send a note to etan@etan.org.


SUMMARY

The West Papua Advocacy Team (WPAT) called on Secretary Clinton to raise concern about West Papua with Indonesian officials during her September 3 visit to Jakarta. Military operations there continue to disrupt and endanger the lives of Papuan civilians in Paniai. 

Security forces raided a student dormitory beating students; initial reports indicate at least one student died in the assault. A religious leader and long-time resident in West Papua paints a bleak and deteriorating picture of conditions there. Indonesian security forces continue to rely on armed force to address Papuan dissent according to religious leaders. 

A detailed report explores the dire humanitarian consequences posed by the proposed sale of U.S. Apache helicopters to the Indonesian military. A new project to provide easy access to information on Papuan prisoners of conscience/political prisoners is being organized. Amnesty International has issued an alert regarding the recent detention of Yusak Pakage.

 A Papuan member of the Indonesian parliament (DPR) decries failure of the body to create human rights mechanisms in West Papua as mandated by Special Autonomy legislation passed in 2001.

Contents:

WPAT Calls on U.S. Secretary of State To Raise Critical Issues With Indonesian Leaders

The West Papua Advocacy Team (WPAT) wrote on August 31 to US Secretary of State Hillary Clinton concerning key issues regarding West Papua on her September 3 visit to Indonesia. The text of the letter follows:
More: West Papua Report September 2012

Clinton urges dialogue in Indonesia's Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on September 3, 2012 | 11:14 PM

US Secretary H. Clinton and RI Secretary Marty N. (photo AFP)
JAKARTA — US Secretary of State Hillary Clinton called Monday on Indonesia to pursue dialogue and ensure autonomy for restive Papua but made it clear that the United States did not support independence.

Clinton, who rattled nerves in Indonesia last year by voicing concern over human rights, praised the government even as she urged more efforts to resolve the long-running conflict.

Papua -- a vast, mineral-rich province that shares an island with Papua New Guinea -- has a population ethnically different from most Indonesians. Jakarta annexed the former Dutch colony in 1969 and has since faced a low-level insurgency.

"We believe strongly that dialogue between Papuan representatives and the Indonesian government would help address concerns the Papuans have and assist in resolving conflicts peacefully," Clinton said in Jakarta.

"Of course we deplore violence of any sort in Papua and when it does occur there should be full and transparent investigations under the rule of law," she told a joint news conference with Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa.

Clinton urged implementation of Indonesia's 2001 declaration of autonomy for the troubled region. Local activists charge that the autonomy has never been carried out and that their rights have not improved.

Clinton stressed: "We support the territorial integrity of Indonesia and that includes Papua and West Papua provinces."

"We think that there has been an enormous amount of good work done by the Indonesian government and we're going to continue to work with them and raise issues as that becomes necessary," she said.
Human rights groups have accused Indonesian authorities of arbitrary arrests and attacks on civilians in Papua, which is shut off to foreign media.

Australian Foreign Minister Bob Carr similarly said Sunday that Canberra rejected Papua independence despite concerns over human rights, warning that separatist activism by Australians could "completely rupture" relations between the two countries.

US President Barack Obama's administration has been eager to build ties with Indonesia due to its vast size, embrace of democracy and moderate brand of Islam, but advocacy groups have warned not to ignore human rights.



Pemerintah AS Dukung Dialog Damai di Papua

Menlu AS Hillary Clinton mengatakan pemerintah AS mengecam kekerasan di Papua dan berharap ada dialog damai untuk menyelesaikan konflik.

Photo Voa
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mengatakan di Jakarta Senin (3/9) bahwa pemerintah Amerika Serikat mengecam kekerasan yang berlangsung di Papua dan berharap pemerintah Indonesia dapat mengedepankan proses dialog damai dalam penyelesaian konflik yang terjadi di sana.

Namun demikian, Amerika Serikat, menurut Clinton, sejauh ini mendukung upaya Indonesia tetap mempertahankan Papua berada dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.

“Kami mendukung integritas wilayah Indonesia dan termasuk Papua dan provinsi Papua Barat. Kami sangat percaya dialog antara perwakilan tokoh di Papua dan pemerintah Indonesia dapat berlangsung. Sehingga ke depannya, dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat di Papua,” ujar Clinton dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kantor Kementrian Luar negeri.

Clinton juga menegaskan pentingnya penegakkan hukum dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus di Papua demi kesejahteraan rakyat Papua.

“Kami berpikir bahwa harus bersifat inklusif dengan masyarakat Papua dan pelaksanaan undang-undang otonomi khusus untuk Papua. Dan tentunya kami sangat mengecam serangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Untuk itu kami mendukung penegakkan hukum di Papua, dan untuk ke depannya kami sangat berharap ada kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro kepada VoA mengatakan, pernyataan Clinton soal Papua sebenarnya lebih pada kekhawatiran terjadinya kekerasan yang terus berlangsung di Papua, karena tentunya akan mengancam kepentingan bisnis Amerika di Papua.

“Clinton juga akan memberikan suatu dukungan kepada Indonesia dalam menjaga integritas politiknya dan tidak mungkn mentolerir kecenderungan-kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia. Jadi dukungan politik dari Amerika itu sudah menjadi garansi. Sepertinya Amerika Serikat akan mencoba meminta pemerintah menangani masalah-masalah keamanan di Papua, untuk melindungi bisnis-bisnis mereka di Papua terutama Freeport,” ujarnya.

Kepada media, Clinton juga  memperingatkan kepada Indonesia bahaya terorisme yang marak terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia menjadi sasaran empuk penyerangan terorisme.

Ia memastikan bahwa kedua negara sepakat untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, tanpa diskriminasi pada kelompok-kelompok minoritas, agama, sekte dan etnis.

Dalam pertemuan itu, Clinton juga menyampaikan apresiasi pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia terkait inisiatif Indonesia dalam penyelesaian sengketa di kawasan Laut Cina Selatan.

Terkait komitmen untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat menyumbangkan puluhan juta dollar amerika untuk pendidikan di Indonesia. Clinton mengatakan bahwa Amerika Serikat melalui lembaga bantuannya, USAID, akan menyumbangkan US$83 juta (Rp 791 miliar) untuk mendukung pendidikan di Indonesia dan $20 juta untuk pelatihan warga Indonesia di Amerika Serikat. 


Etan: Letter to Secretary of State Clinton on West Papua Concerns

Written By Voice Of Baptist Papua on September 1, 2012 | 5:59 PM

West Papua Advocacy Team

c/o PO Box 21873

Brooklyn, NY 11202-1873

wpat@igc.org

+1- 575-648-2078


 
The Honorable Hillary Rodham Clinton

Department of State

Washington, DC 20520

via fax


Dear Secretary Clinton:


The West Papua Advocacy Team respectfully requests that you raise the following concerns in your upcoming meetings with Indonesian officials during your visit to Jakarta:


The Killing of Mako Tabuni

On June 14 in West Papua, Government of Indonesia security elements shot and killed Mako Tabuni, a prominent Papuan human rights advocate. According to eyewitnesses, Mr. Tabuni was shot by plainclothes officers after he eluded their attempts to force him into an unmarked vehicle. Although he was badly wounded, the plainclothes officers failed to take him to a nearby hospital and instead brought him to a distant police facility where he died. The appearance and modus operandi of the security officials strongly suggest that they were members of the U.S.-funded "Detachment 88." This unit has been accused of human rights violations in West Papua and elsewhere by reputable human rights organizations.
 
The issue of impunity continues to prevail in Indonesia and Timor-Leste because the authorities of the two governments only want to improve diplomatic relationships and have neglected the human rights violations that occurred during the Indonesian occupation.

We strongly urge you to insist that the Government of Indonesia conduct a thorough and transparent investigation of the killing of Mako Tabuni.


Military Operations Impacting Civilians

For decades the Government of Indonesia has conducted military operations in remote areas of West Papua purportedly aimed at countering the activity of the small, lightly-armed Papua Freedom Movement (OPM). These operations have severely affected local civilians resulting in the destruction of homes, places of worship and public buildings, and causing the flight of civilians to nearby forests where they face life threatening conditions. Invariably, security forces impede efforts by humanitarian relief organizations to assist these displaced civilians. Many civilians have died as a result of these military operations. Currently such an operation is underway in the Paniai region.


We strongly urge you to call on the Government of Indonesia to cease resort to armed measures to address largely peaceful Papuan protests and to permit humanitarian relief organizations to respond to the urgent human need generated by these military operations.


Provision of Vital Human Services to Papuans

Since assuming control of West Papua through the widely discredited "Act of Free Choice" over 40 decades ago, the Government of Indonesia has consistently failed to provide minimally adequate health, education and other vital services to the Papuan people. That failure has resulted in health and education indices for the Papuan population that are consistently among the lowest in Indonesia and the region and have prompted charges that Jakarta's malign neglect of the Papuan people's basic human needs amounts to genocide.


We strongly urge that you press the Government of Indonesia to address the dearth of human services in West Papua and that the U.S. Government increase its own assistance, particularly in the areas of health, education and creation of employment opportunities for the systematically-marginalized Papuans.


Papuan Political Prisoners

Human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch have repeatedly accused the Government of Indonesia of incarcerating Papuans for peaceful activities protected under international covenants assuring the right to peaceful political activity and the right to assembly. Moreover, these organizations and a 2007 report by a UN Special Rapporteur determined that conditions of incarceration for these (and other) prisoners and detainees do not meet minimal international standards. Recently, Papuan political prisoner (and Amnesty International Prisoner of Conscience) Filep Karma has suffered delays in the provision of crucial medical services guaranteed him under international covenants to which Indonesia is a signatory party.


We strongly urge you to raise with Indonesian officials concern over the continued persecution of peaceful dissent by Papuans and their mistreatment when in custody, including the Indonesian government's failure to provide minimally adequate medical care as required under international law.


U.S. Sale of Attack Helicopters to Indonesia

In March of this year, 90 international NGO's urged the U.S. not to sell AH-64 Apache attack helicopters to Indonesia. These organizations argued that provision of these helicopters would pose a direct threat to Papuan civilians, who have suffered deadly TNI (Indonesian military) assaults for many years. Specifically, the NGO's noted that the heavily-armed AH-64 was a highly lethal weapon which could be used to escalate conflict within Indonesia and in West Papua as these aircraft would substantially augment the TNI's capacity to prosecute its "sweep operations" in West Papua. The consequence of this augmentation of the TNI arsenal would lead to increased suffering among the civilian populations long victimized by such operations.


We again urge that the U.S. government not approve the sale of this weapon system to the Indonesian military and that you use the occasion of your visit to inform the Indonesians that the sale will not go forward.


Calls for Government of Indonesia-Papuan Dialogue

Respected Papuan leaders have long called on the Government of Indonesia to engage in an internationally mediated dialogue with the Papuan people regarding the future of West Papua. At the July 2011 "Papua Peace Conference" which convened in Jayapura with more than 1,000 in attendance, Papuan representatives were selected for such a dialogue. The Indonesian Government observed this conference at the ministerial level.


Welcoming past U.S. Government support for a dialogue, we urge you to reiterate U.S. Government encouragement for such a dialogue.


Thank you for your consideration of our concerns.


Respectfully,





The West Papua Advocacy Team is a U.S.-based NGO composed of academics, human rights defenders and a retired U.S. diplomat.

 

Etan: Letter to Secretary of State Clinton on West Papua Concerns

West Papua Advocacy Team

c/o PO Box 21873

Brooklyn, NY 11202-1873

wpat@igc.org

+1- 575-648-2078


 
The Honorable Hillary Rodham Clinton

Department of State

Washington, DC 20520

via fax


Dear Secretary Clinton:


The West Papua Advocacy Team respectfully requests that you raise the following concerns in your upcoming meetings with Indonesian officials during your visit to Jakarta:


The Killing of Mako Tabuni

On June 14 in West Papua, Government of Indonesia security elements shot and killed Mako Tabuni, a prominent Papuan human rights advocate. According to eyewitnesses, Mr. Tabuni was shot by plainclothes officers after he eluded their attempts to force him into an unmarked vehicle. Although he was badly wounded, the plainclothes officers failed to take him to a nearby hospital and instead brought him to a distant police facility where he died. The appearance and modus operandi of the security officials strongly suggest that they were members of the U.S.-funded "Detachment 88." This unit has been accused of human rights violations in West Papua and elsewhere by reputable human rights organizations.
 
The issue of impunity continues to prevail in Indonesia and Timor-Leste because the authorities of the two governments only want to improve diplomatic relationships and have neglected the human rights violations that occurred during the Indonesian occupation.

We strongly urge you to insist that the Government of Indonesia conduct a thorough and transparent investigation of the killing of Mako Tabuni.


Military Operations Impacting Civilians

For decades the Government of Indonesia has conducted military operations in remote areas of West Papua purportedly aimed at countering the activity of the small, lightly-armed Papua Freedom Movement (OPM). These operations have severely affected local civilians resulting in the destruction of homes, places of worship and public buildings, and causing the flight of civilians to nearby forests where they face life threatening conditions. Invariably, security forces impede efforts by humanitarian relief organizations to assist these displaced civilians. Many civilians have died as a result of these military operations. Currently such an operation is underway in the Paniai region.


We strongly urge you to call on the Government of Indonesia to cease resort to armed measures to address largely peaceful Papuan protests and to permit humanitarian relief organizations to respond to the urgent human need generated by these military operations.


Provision of Vital Human Services to Papuans

Since assuming control of West Papua through the widely discredited "Act of Free Choice" over 40 decades ago, the Government of Indonesia has consistently failed to provide minimally adequate health, education and other vital services to the Papuan people. That failure has resulted in health and education indices for the Papuan population that are consistently among the lowest in Indonesia and the region and have prompted charges that Jakarta's malign neglect of the Papuan people's basic human needs amounts to genocide.


We strongly urge that you press the Government of Indonesia to address the dearth of human services in West Papua and that the U.S. Government increase its own assistance, particularly in the areas of health, education and creation of employment opportunities for the systematically-marginalized Papuans.


Papuan Political Prisoners

Human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch have repeatedly accused the Government of Indonesia of incarcerating Papuans for peaceful activities protected under international covenants assuring the right to peaceful political activity and the right to assembly. Moreover, these organizations and a 2007 report by a UN Special Rapporteur determined that conditions of incarceration for these (and other) prisoners and detainees do not meet minimal international standards. Recently, Papuan political prisoner (and Amnesty International Prisoner of Conscience) Filep Karma has suffered delays in the provision of crucial medical services guaranteed him under international covenants to which Indonesia is a signatory party.


We strongly urge you to raise with Indonesian officials concern over the continued persecution of peaceful dissent by Papuans and their mistreatment when in custody, including the Indonesian government's failure to provide minimally adequate medical care as required under international law.


U.S. Sale of Attack Helicopters to Indonesia

In March of this year, 90 international NGO's urged the U.S. not to sell AH-64 Apache attack helicopters to Indonesia. These organizations argued that provision of these helicopters would pose a direct threat to Papuan civilians, who have suffered deadly TNI (Indonesian military) assaults for many years. Specifically, the NGO's noted that the heavily-armed AH-64 was a highly lethal weapon which could be used to escalate conflict within Indonesia and in West Papua as these aircraft would substantially augment the TNI's capacity to prosecute its "sweep operations" in West Papua. The consequence of this augmentation of the TNI arsenal would lead to increased suffering among the civilian populations long victimized by such operations.


We again urge that the U.S. government not approve the sale of this weapon system to the Indonesian military and that you use the occasion of your visit to inform the Indonesians that the sale will not go forward.


Calls for Government of Indonesia-Papuan Dialogue

Respected Papuan leaders have long called on the Government of Indonesia to engage in an internationally mediated dialogue with the Papuan people regarding the future of West Papua. At the July 2011 "Papua Peace Conference" which convened in Jayapura with more than 1,000 in attendance, Papuan representatives were selected for such a dialogue. The Indonesian Government observed this conference at the ministerial level.


Welcoming past U.S. Government support for a dialogue, we urge you to reiterate U.S. Government encouragement for such a dialogue.


Thank you for your consideration of our concerns.


Respectfully,





The West Papua Advocacy Team is a U.S.-based NGO composed of academics, human rights defenders and a retired U.S. diplomat.

 

Etan: Letter to Secretary of State Clinton on West Papua Concerns

West Papua Advocacy Team

c/o PO Box 21873

Brooklyn, NY 11202-1873

wpat@igc.org

+1- 575-648-2078


 
The Honorable Hillary Rodham Clinton

Department of State

Washington, DC 20520

via fax


Dear Secretary Clinton:


The West Papua Advocacy Team respectfully requests that you raise the following concerns in your upcoming meetings with Indonesian officials during your visit to Jakarta:


The Killing of Mako Tabuni

On June 14 in West Papua, Government of Indonesia security elements shot and killed Mako Tabuni, a prominent Papuan human rights advocate. According to eyewitnesses, Mr. Tabuni was shot by plainclothes officers after he eluded their attempts to force him into an unmarked vehicle. Although he was badly wounded, the plainclothes officers failed to take him to a nearby hospital and instead brought him to a distant police facility where he died. The appearance and modus operandi of the security officials strongly suggest that they were members of the U.S.-funded "Detachment 88." This unit has been accused of human rights violations in West Papua and elsewhere by reputable human rights organizations.
 
The issue of impunity continues to prevail in Indonesia and Timor-Leste because the authorities of the two governments only want to improve diplomatic relationships and have neglected the human rights violations that occurred during the Indonesian occupation.

We strongly urge you to insist that the Government of Indonesia conduct a thorough and transparent investigation of the killing of Mako Tabuni.


Military Operations Impacting Civilians

For decades the Government of Indonesia has conducted military operations in remote areas of West Papua purportedly aimed at countering the activity of the small, lightly-armed Papua Freedom Movement (OPM). These operations have severely affected local civilians resulting in the destruction of homes, places of worship and public buildings, and causing the flight of civilians to nearby forests where they face life threatening conditions. Invariably, security forces impede efforts by humanitarian relief organizations to assist these displaced civilians. Many civilians have died as a result of these military operations. Currently such an operation is underway in the Paniai region.


We strongly urge you to call on the Government of Indonesia to cease resort to armed measures to address largely peaceful Papuan protests and to permit humanitarian relief organizations to respond to the urgent human need generated by these military operations.


Provision of Vital Human Services to Papuans

Since assuming control of West Papua through the widely discredited "Act of Free Choice" over 40 decades ago, the Government of Indonesia has consistently failed to provide minimally adequate health, education and other vital services to the Papuan people. That failure has resulted in health and education indices for the Papuan population that are consistently among the lowest in Indonesia and the region and have prompted charges that Jakarta's malign neglect of the Papuan people's basic human needs amounts to genocide.


We strongly urge that you press the Government of Indonesia to address the dearth of human services in West Papua and that the U.S. Government increase its own assistance, particularly in the areas of health, education and creation of employment opportunities for the systematically-marginalized Papuans.


Papuan Political Prisoners

Human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch have repeatedly accused the Government of Indonesia of incarcerating Papuans for peaceful activities protected under international covenants assuring the right to peaceful political activity and the right to assembly. Moreover, these organizations and a 2007 report by a UN Special Rapporteur determined that conditions of incarceration for these (and other) prisoners and detainees do not meet minimal international standards. Recently, Papuan political prisoner (and Amnesty International Prisoner of Conscience) Filep Karma has suffered delays in the provision of crucial medical services guaranteed him under international covenants to which Indonesia is a signatory party.


We strongly urge you to raise with Indonesian officials concern over the continued persecution of peaceful dissent by Papuans and their mistreatment when in custody, including the Indonesian government's failure to provide minimally adequate medical care as required under international law.


U.S. Sale of Attack Helicopters to Indonesia

In March of this year, 90 international NGO's urged the U.S. not to sell AH-64 Apache attack helicopters to Indonesia. These organizations argued that provision of these helicopters would pose a direct threat to Papuan civilians, who have suffered deadly TNI (Indonesian military) assaults for many years. Specifically, the NGO's noted that the heavily-armed AH-64 was a highly lethal weapon which could be used to escalate conflict within Indonesia and in West Papua as these aircraft would substantially augment the TNI's capacity to prosecute its "sweep operations" in West Papua. The consequence of this augmentation of the TNI arsenal would lead to increased suffering among the civilian populations long victimized by such operations.


We again urge that the U.S. government not approve the sale of this weapon system to the Indonesian military and that you use the occasion of your visit to inform the Indonesians that the sale will not go forward.


Calls for Government of Indonesia-Papuan Dialogue

Respected Papuan leaders have long called on the Government of Indonesia to engage in an internationally mediated dialogue with the Papuan people regarding the future of West Papua. At the July 2011 "Papua Peace Conference" which convened in Jayapura with more than 1,000 in attendance, Papuan representatives were selected for such a dialogue. The Indonesian Government observed this conference at the ministerial level.


Welcoming past U.S. Government support for a dialogue, we urge you to reiterate U.S. Government encouragement for such a dialogue.


Thank you for your consideration of our concerns.


Respectfully,





The West Papua Advocacy Team is a U.S.-based NGO composed of academics, human rights defenders and a retired U.S. diplomat.

 

HAM agenda menteri luar negeri baru AS dan AUSTRALIA

Written By Voice Of Baptist Papua on April 3, 2012 | 2:57 AM

BY. Phil Lynch
Published, ABC.NET.AU
Phil Lynch
Pada awal masa jabatan mereka sebagai Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Inggris, Hillary Clinton dan William Hague kedua agenda ambisius diuraikan hak asasi manusia dan kebijakan luar negeri.


Baru Australia Menteri Luar Negeri Bob Carr harus mengambil daun dari pedoman mereka.



Kedua agenda di dorong oleh apa yang mantan menteri luar negeri Gareth Evans telah lama diidentifikasi sebagai kepentingan nasional kita dalam "kewarganegaraan internasional yang baik". Pendekatan ini mengakui bahwa pengeluaran modal politik, keuangan dan manusia pada hak asasi manusia di luar perbatasan kita adalah investasi, bukan kerugian. Australia memiliki kepentingan nasional dalam di kawasan yang stabil, perintah berbasis aturan internasional, pendekatan multilateral untuk tantangan kebijakan global dan dunia yang mengerti dan menghormati nilai-nilai Australia seperti kebebasan dan kesempatan yang adil. Sebagai Evans menunjukkan, kami juga memiliki kepentingan pribadi dalam manfaat reputasi dan timbal balik yang mengalir dari warga internasional yang baik.

PIDATO, Jane Prentice MP (Ryan) Ini adalah waktu nya untuk menempatkan bicara dalam tindakan

Written By Voice Of Baptist Papua on December 1, 2011 | 8:50 PM

Parlemen Australia
Pidato Gedung Parlemen Australia,  Perwakilan Rakya, 21 Oktober 2011
oleh : Jane Prentice MP (Ryan)
Partai Liberal Australia.

Nyonya Prentice (Ryan) (10:42): Seperti orang lain di ruangan ini saya salut sentimen dan tujuan yang diungkapkan oleh Presiden Obama dalam pidatonya di parlemen Australia minggu lalu. Kata-katanya lakukan dan meneliti berulang beruang, jadi saya mengutip:


"Obama, Sebagai dua mitra global, kita berdiri untuk keamanan dan martabat orang di seluruh dunia."


Presiden Obama mengatakan bahwa tujuan yang lebih besar dari kunjungannya ke wilayah ini adalah 'usaha kita untuk memajukan keamanan, kemakmuran dan martabat manusia di kawasan Asia-Pasifik' dan bahwa 'di Asia sebagian besar akan menentukan apakah abad ke depan akan ditandai oleh konflik atau kerja sama, perlu penderitaan atau kemajuan manusia '. Dia melanjutkan dengan mengatakan:



Kami berdiri untuk tatanan internasional di mana hak dan tanggung jawab semua bangsa dan orang ditegakkan. ...

Pemerintah AS Sedang Upayakan Referendum bagi Papua

Written By Voice Of Baptist Papua on November 15, 2011 | 5:34 PM

http://www.intelijen.co.id - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa harus menyatakan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang khawatir kondisi HAM di Papua.
"Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia," kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.

Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua," jelasnya.

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger