Press release Greens condemn mixed messages on West Papua

The Australian Greens have today questioned the mixed messages the Australian Government is sending Indonesia about human rights in West Papua.
"The Australian Government needs to take a consistent stance in defence of human rights in our region, not just pay them lip service, said Australian Greens Leader and Foreign Affairs spokesperson, Senator Christine Milne.

"Why is Stephen Smith signing a new 'Defence Co-operation Agreement' with Indonesia this week, when just last week Bob Carr was calling for an inquiry into the alleged involvement of the Indonesian military in the assassination of an indigenous West Papuan leader?

The Australian Greens spokesperson for West Papua, Senator Richard Di Natale, questioned how Stephen Smith could have 'no concerns' about West Papua.

"The human rights abuses in West Papua were exposed on ABC's 7:30 Program just last week. For Minister Smith to say that he has no concerns regarding West Papua is a clear case of wilful ignorance, said Senator Di Natale.

"How can Australia turn a blind eye to the allegations that troops we have funded and trained are carrying out human rights abuses against the indigenous peoples of West Papua?

"Australia should require assurances that our military support will not lead to further violations of human rights. And we must call for West Papua to be opened up to foreign journalists and human rights monitors so that we can hold those assurances to account.

"The lives and human rights of our West Papuan neighbours should be a priority in our dealings with Indonesia. And it should certainly warrant a lot more attention and respect from Australia's Foreign and Defence Ministers than just a discussion 'in passing'.

Media contact: Andrew Blyberg 0457 901 600 http://www.noodls.com/

Carr must do more on West Papua: Greens

The Australian Greens call on the Government to urge Indonesia to put an end to the violence in West Papua, and commend journalists from the ABC’s 7.30 program who entered the region undercover recently. Their work shines a spotlight on the ongoing abuses of human and democratic rights that are occurring in West Papua, only some 200km to the north of Australia.

“The Australian Government has known full well for some time of the atrocities going on in West Papua, but has chosen to turn a blind eye,” Australian Greens Leader and Foreign Affairs spokesperson, Senator Christine Milne, said.

“The ABC exposé means Minister Carr no longer has any excuse not to pick up the phone to his Indonesian counterpart and get some answers about what dialogue Indonesian government is having with West Papuan representatives.”

Source: http://greensmps.org.au/content/media-releases/carr-must-do-more-west-papua-greens


“Along with many Australians, I am very alarmed by the bloodshed of recent months, which adds to the fear experienced by the West Papuan people over many decades of Indonesian rule over their lands,” said Senator Richard Di Natale, Greens spokesperson for West Papua.

“The 7.30 program has managed to gather important coverage of the current situation there, despite considerable restrictions on journalists entering the region. It is crucial that journalists and human rights monitors are allowed access to West Papua.

“Australians are now becoming more aware of these atrocities being committed on their doorstep. They know what happened in East Timor under Indonesian rule and they know that we, as a nation, cannot sit idly by while it occurs again in West Papua.

“The Greens call on Foreign Minister Bob Carr to advocate for a new dialogue between the Indonesian government and representatives of the Papuan people. The indigenous people of West Papua should have the opportunity to decide democratically their own future in accordance with international standards of human rights and the principles of international law.”

“West Papua is a chance for Australia to show real leadership. It is a chance for us to show that we will stand up for the values of peace and democracy we so readily espouse.”

The Greens will introduce a Senate motion during the next sitting period that will call of Minister Carr to raise concerns over human rights abuses with the Indonesian Foreign Minister and request access for human rights monitors and foreign journalists.

The Greens have called on the Australian government to consider its military links to Indonesia and suspend all ties while violence continues, attributed to Indonesian security forces acting with impunity. We cannot stand idly by while this conflict escalates and human rights are being abused on our doorstop.

Media contact: Andrew Blyberg 0457 901 600

NZ mendesak untuk bertindak atas kekerasan Papua Barat

Partai Hijau mendesak Pemerintah Selandia Baru untuk memutuskan hubungan militer dan polisi dengan Indonesia setelah mengamuk kekerasan oleh tentara Indonesia di daerah Wamena Papua pekan lalu.
 Insiden itu berawal dua anggota batalyon wamena mengendarai Sepeda motor yang menabrak seorang remaja di hanai lama wamena, akhirnya para keluarga datang dan menganiaya ke dua anggota TNI sampai diantaranya satu tewas. 
Sebagi balas dendam anggota batalyon menembak dan membakar rumah warga di honai lama wamena,
Laporan mengatakan satu orang meninggal dan 17 terluka dengan puluhan rumah hancur bersama semua harta bendanya.

  MP Hijau Catherine Delahunty mengatakan Selandia Baru harus berbuat lebih banyak untuk mendukung proses perdamaian di Papua.

Ms Delahunty mengatakan para pemimpin gereja di sana telah menyerukan pembicaraan damai untuk waktu yang lama dan Selandia Baru dapat memainkan peran yang sama itu diputar saat itu membantu perdamian di Bougainville.

Dia mengatakan militer Indonesia sangat dikompromikan dan pemerintah Indonesia akan menjadi yang pertama mengakui ada masalah.

Sumber, Radio Selandia Baru

New Zeland Kekhawatiran atas Ham Papua Barat

Aktivis OPM ( Tuan Benny Wenda) foto Infopapua

Update by :Torresnews.com.au/newsSBP--Partai Hijau di Selandia Baru menyerukan agar pemerintah negara itu untuk mengambil isu sensitif Papua Barat dengan para pemimpin Indonesia di ibukota Jakarta. PM Selandia Baru John Key, Menteri Perdagangan Tim Groser dan delegasi bisnis 26-kuat tiba di Jakarta pekan lalu pada misi dagang selama tiga hari. 

Partai Hijau MP Catherine Delahunty menyerukan Mr Key untuk meningkatkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia, khususnya memenjarakan lima aktivis kebebasan atas tuduhan pengkhianatan. Kabar Torres telah melaporkan penderitaan Jayapura Lima selama beberapa bulan di tengah apa yang tampaknya menjadi selimut Media pemadaman pada cerita di media Australia.

John Key PM New Zeland Kekhawatikan Atas Issu Papua Barat

Prime Minister John Key.

Isu sensitif Papua Barat akan diatasi ketika John Key bertemu dengan para pemimpin Indonesia di ibukota Jakarta, perdana menteri sumpah.

Key, Menteri Perdagangan Tim Groser dan delegasi bisnis 26-kuat tiba di Jakarta tadi malam dalam misi tiga hari yang bertujuan meningkatkan perdagangan non-pertanian bidang seperti pendidikan, penerbangan, pariwisata dan energi panas bumi.

Upaya untuk membuat Papua Barat independen adalah isu perdebatan untuk Indonesia, yang melihat provinsi sebagai batu ujian integritas teritorialnya.

The Greens telah meminta Kunci untuk meningkatkan kekhawatiran tentang hak asasi manusia, khususnya memenjarakan lima aktivis kebebasan, yang dikenal sebagai Jayapura Lima, atas tuduhan pengkhianatan.

Amnesty International dan Human Rights Watch telah menyatakan keprihatinan tentang pengobatan mereka.

Hijau MP Catherine Delahunty kata Papua Barat adalah "rahasia kecil" di Indonesia dan Kunci harus memiliki "keberanian etis '" untuk membahas masalah tersebut.

Namun, Key mengatakan ia bertemu dengan Menteri Perdagangan Indonesia Gita Wirjawan kemarin dan isu Papua Barat telah dibesarkan.

"Salah satu hal yang dia sampaikan kepada saya adalah itu masalah yang sangat kompleks."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkenal untuk mendukung hak asasi manusia.

"Sejujurnya, dia melakukan yang terbaik yang dia bisa."

Masalah ini kemungkinan besar akan diangkat dalam pertemuan dengan wakil presiden Boediono yang memiliki tanggung jawab untuk Papua Barat.

Sementara itu adalah masalah sensitif bagi Indonesia, hubungan Selandia Baru dengan kekuatan muncul Super ekonomi tidak semata-mata tentang perdagangan, kata kunci.

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia David Taylor sering mengangkat isu Papua Barat dengan para pejabat lokal.

Key mengatakan ia akan memberitahu wakil presiden Selandia Baru adalah negara dengan catatan hak asasi manusia yang kuat.

"Kami berharap setiap orang di dunia untuk diperlakukan secara adil dan dengan cara kita memperlakukan sesama Selandia Baru dan itu adalah bagaimana kita mengharapkan orang untuk diperlakukan di Papua."

Sumber: http://www.stuff.co.nz/national/politics/

Military helicopters attacking West Papuan villages

This week’s stories of an Indonesian military offensive against villages in Paniai West Papua came from sources inside the country, where international media has no access. The Red Cross was kicked out of West Papua some time ago and few aid groups are permitted to operate there. It is therefore difficult to assess the news except to say that Australian media are reporting credible human rights sources who describe helicopter attacks on villages by military and police. 

Source:http://www.greens.org.nz/node/27663

They cite sources saying that 26 villages have been razed, 20 people killed and 10,000 people have fled to relative safety in an area called Enaratoli. The justification for these attacks relates to the Indonesian military plan to stamp out the OPM, the armed wing of the independence struggle within West Papua by attacking areas where they are known to operate.