Pdt. Izak: Tidak Ada TPN OPM Bentukan atau Bayaran di Papua

Timika |Tokoh Agama, Pdt Izak Onawame menegaskan tidak ada TPN OPM bentukan ataupun bayaran di Papua seperti yang disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Kanavian. 

 

"Saya tegaskan tidak ada TPN OPM bentukan atau bayaran seperti yang kapolda sampaikan. Kasus penembakan yang terjadi di Tingginambut, Kabupaten Puncak dan Sinak, Kabupaten Puncak Jaya terhadap anggota TNI adalah murni perbuatan TPN OPM," ujar Pdt Izak yang ditemui wartawan di Jalan C. Heatubun, Selasa (26/2)

Pdt. Izak mengatakan, kapolda harus mengoreksi bahasa yang disampaikan ini karena kapolda tau persis siapa yang malakukan penembakan tersebut.

Ia menjelaskan, serangkaian penembakan yang terjadi di Papua termasuk di area Freeport adalah murni perbuatan TPM OPM. Tujuannya adalah untuk mencari perhatian.  

"Kapolda tau dari Sorong sampai Sambrai dimana tempat-tempat TPN OPM. Kalau diluar Papua mungkin ada TPN OPM bentukan atau bayaran, tapi yang di Papua tidak ada," jelasnya.

Penyebutan sipil bersenjata menurut Pdt. Izak juga sebagai upaya untuk menyembunyikan siapa pelaku penembakan, padahal TNI/Polri sudah mengetahui siapa dan dari organisasi mana yang melakukannya.  

Sebelumnya, seperti dilansir salah satu harian lokal di Timika, Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Kanavian mengatakan ada kelompok bentukan atau bayaran oleh oknum tertentu yang mengklaim sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok ini tidak murni berjuang untuk ideologi Papua Merdeka. 

Meski demikian Kapolda belum memiliki bukti tetang hal ini, namun ada informasi yang diterima menyatakan seperti itu.

Two nonviolent activists arrested for pleading for international community to ‘Save Papua from Genocide and Grievances’

From the West Papua Media Team

 

Papuan Genosida (photo Ilustrasion)

In recent months, West Papua has come under an international spotlight over Indonesian military and police impunity for brutal assaults on civilians and non-violent activists.   Despite the palpable repression on the Papuan street , activists from the self-declared Federated Republic of West Papua on July 10 held a peaceful demonstration in Jayapura,  with the theme, “Save Papua from Genocide and Grievances”.

Leading up to the demonstration, POLDA (Regional Police command) Papua refused to issue a permit to rally organizers, and even banned activists from the Federated Republic of West Papua to organize any peaceful demonstrations under threat of treason charges being leveled on rally organizers of peaceful demonstrations.

A coordinator of today’s rally, Sius Ayemi,  told West Papua Media prior to his arrest that police refused permission despite four rounds of intense negotiations and several letter, denying basic rights to freedom of expression.  In a phone conversation to the West Papua Media team, Ayemi has challenged the Indonesian government and its military regime to “reconsider military approaches in West Papua,” and called on the international community “to stop believing the Indonesian government’s rhetoric about its commitment to dialogue, or the (Indonesian) Republic’s effort to ‘wage peace aggressively’.”

The demonstration was to start at several different locations  - Expo Waena/UNCEN, Entrop/Hamadi /Argapura  and Pasir 2 / Dok 9 – at around 9:30am, then converging to meet at the DPRP (Papuan legislative assembly) office in Jayapura.   Police blockaded the demonstrators at the first two locations, preventing demonstrators from proceeding to the DPRP office.   However,  demonstrators from Pasir 2 and Dok 9 were able to march to the DPRP office but were quickly and brutally rounded up by one company of fully armed police.

Markus Yenu, the Federated Republic of West Papua Governor of Manokwari and a planned speaker at the rally, told West Papua Media that the police physically pushed the demonstrators backward with their guns and told them to go home.  He told the West Papua Media team by phone, “the moment we arrived in front of the DPRP office, we were threatened, searched and dispersed by police officers and requested harshly to hand-in all the attributes for the rally.” He further mentioned that the police confiscated several cameras, megaphones, mobile phones, placards and banners.

According to witnesses on the ground,  Sius Ayemi was attempting to negotiate with the police in a disciplined-manner but was quickly surrounded by few police officers who arrested him and bundled him away, together with Edison Kendi who stood next to Mr. Ayemi at the time of the arrest.  Until now, both Sius Ayemi and Edison Kendi are still being held at police custody in Jayapura.

West Papua Media attempted to make few phone calls to KAPOLDA Papua, KAPOLRI and WAKAPOLDA Papua but they all refused to comment about the arrest of the two activists and ended the call.

Local human rights sources have asked for advocacy for the release of Sius Ayemi and Edison Kendi, by calling the below contact details:

Kapolri +62811910277,                                                                                                                             

Kapolda +62811950376,                                                                                                                                 Wakapolda +62811496251

KNPB Tuntut Segerah Bebaskan Buchtar, Cs

Penangkapan Ketua KNPB dan Ketua Parlemen Nasional West Papua, Buchtar Tabuni bersama 2 rekan kami Riber Weya dan Hengky Alua  merupakan skenario Indonesia melalui Polda Papua untuk mengalihkan isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri serta upaya menutupi ketidakmampuan kepolisian mengungkap pelaku-pelaku penembakan di West Papua, dengan modus mengkambinghitamkan gerakan perlawanan damai yang dilakukan KNPB.

Lihat saja, berbagai kasus penembakan di Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terkahir terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku, apalagi menangkap dan menghukum pelaku yang jelas-jelas terbukti.

Beberapa kasus penembakan OTK di Timika, sampai hari ini Polisi belum mengungkapnya. Berikutnya, penembakan 5 warga sipil di Degeuwo Paniai yang jelas-jelas dilakukan Brimob Polda Papua belum juga ditangkap dan diadili. Penembakan Terijoli Weah (2/5) saat demo damai KNPB, walaupun ditemukan serpihan peluru, Polisi tidak mampu mengungkap. 

Penembakan terhadap warga Jerman, Dietmar Pieper di Base-G pun belum sanggup diungkap Polisi melalui Tim yang dipimpin Wakapolda Papua, Paulus Waterpau.

Dan, baru pagi hari kemarin (7/7) Teyu Tabuni dibunuh tanpa alasan oleh anggota Polres Jayapura di Yapis, Polisi tidak menangkap pelaku. Buchtar Tabuni yang hendak bertanggung jawab dan mengklarifikasi tuduhan terhadap KNPB di depan DPRP, Kapolda, Pangdam dan Tokoh-Tokoh Masyarak kemarin (7/7) justru ditangkap tanpa prosedur penangkapan resmi (tanpa surat pemanggilan).

Padahal, aksi KNPB pada 4 Juni lalu adalah aksi damai menuntut polisi mengungkap pelaku penembakan yang terus terjadi di Papua. Dan KNPB telah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Kapolda dan Direskrim Polda Papua. Lantas, mengapa aksi damai rakyat Papua diblokade polisi yang menggunakan senjata lengkap? Mengapa tidak membiarkan KNPB melakukan aksi damai seperti biasanya?

KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal. Oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka. KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak mengungtungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. Oleh karenanya, KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

Kami sangat memahami bahwa Indonesia dengan kepentingan kolonialisme dan kapitalisme global diatas tanah ini tidak akan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Karena itu, penguasa dengan berbagai macam alasan, bersama kekuatan media-media propaganda penguasa akan terus mendiskreditkan, menstigma dan membunuh gerakan perlawanan damai yang dilakukan oleh KNPB diatas tanah surga ini.

Demi rakyat kami, diatas tanah kami, dan demi keadilan, kemanusiaan dan perdamaian dunia, KNPB akan tetap berjuang mewugjudkan cita-cita bangsa West Papua, yaitu merdeka sebagai sebuah bangsa yang bebas dari kungkungan kolonialisme Indonesia, kapitalisme global dan militerisme Indonesia.

Kami menuntut:

1. Bebaskan Buchtar Tabuni,cs dan usut pelaku pelanggar HAM di Papua
2. Solidaritas Internasional dalam penyelesaian masalah Papua Barat
3. Selesaikan persoalan Papua melalui referendum yang damai, demokratis dan final.

Tujuan Indonesia di West Papua cuma satu: Membunuh orang Papua dan menguasai tanah Papua. Siapapun, baik secara pribadi, kelompok maupun negara-negara yang mendukung perlakukan Indonesia di Papua Barat, dia juga merupakan pelaku kejahatan di West Papua.

“Kita Harus Mengakhiri”

 Realese From Secretariat office

West Papua National Committe ( KNPB)

Paulus Waterpauw: Buchtar Cs Ditangkap karena ditengarai sebagai dalang kekerasan Papua

Victor Yeimo: KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini

Penangkapan Bucthar Tabuni CS (foto liput6)

Jayapura: Ketua Komite Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni ditangkap aparat reserse dan kriminal Kepolisian Daerah Papua di Jalan Lingkaran Abepura saat menuju rumahnya di Waena, Abepura, Jayapura, Kamis (7/6) petang. Ia kemudian langsung digiring ke Markas Polda Papua dengan pengawalan ketat aparat Brigade Mobil (Brimob).

Wakil Kepala Polda Papua Brigadir Jenderal Pol. Paulus Waterpauw mengatakan penangkapan Buchtar Tabuni karena ditengarai sebagai dalang berbagai kekerasan di Papua. Terutama, terkait serangkaian kekerasan di Kota Jayapura, sepekan terakhir yang dikutip media liputan6.

Namun pernyataan rilis Jubir KNPB Victor Yeimo Membantah Hal itu, Bahwa Penangkapan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni bersama dua rekannya merupakan skenario Indonesia melalui Polda Papua untuk mengalihkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri 

Serta upaya menutupi ketidakmampuan kepolisian mengungkap pelaku-pelaku penembakan di West Papua, dengan modus mengkambinghitamkan gerakan perlawanan damai yang dilakukan KNPB

Lihat saja, berbagai kasus penembakan di Puncak Jaya, Timika, Paniai, Wamena serta beberapa daerah dalam beberapa waktu terkahir terbukti bahwa Polisi Indonesia tidak mampu mengungkap pelaku, apalagi menangkap dan menghukum pelaku yang jelas-jelas terbukti,” kata Yeimo

 

Ditambahkan, KNPB sangat memahami prinsip-prinsip kemanusiaan, perdamaian dan demokrasi secara universal, oleh sebabnya, ribuan massa rakyat Papua Barat selama ini dikoordinir secara damai untuk menyampaikan tuntutan rakyat secara terbuka. 

 

KNPB memahami bahwa, anarkis dan kekerasan tidak menguntungkan dan justru merugikan dalam perjuangan KNPB. KNPB tidak sama sekali menghasut dan mengatur kekerasan terjadi dalam perjuangan yang damai ini.

Selain Buchtar ada sejumlah pimpinan KNPB yang juga ditangkap. Mereka adalah Riber Weya dan Hengki Ola-ua. Polisi juga memburu pentolan KNPB lainnya, yakni Mako Tabuni yang diduga kuat menjadi otak teror di Papua.

KNPB adalah organisasi masyarakat di Papua yang bergaris keras setiap melakukan aksinya. Misalnya, demonstrasi yang selalu berbau makar dan tuntutan penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Adapun sejumlah penembakan terus mewarnai Kota Jayapura dalam rentang lima hari terakhir. Dari lima kali penembakan, enam orang tewas, baik warga dan anggota TNI

KNPB Ngotot Demo, 1 Mei Sebagai Hari Aneksasi

 Mako Tabuni: Polda Jangan Beda-bedakan Kami

KNPB (Bucthar, Mako, Jefri) foto Binpa

Bintang-papua Jyapura – Meski ada pelarangan dari Polda Papua kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk melakukan aksi demo  1 Mei nanti, namun pihak KNPB tetap ngotot akan menggelar aksi demo damai sesuai yang direncanakannya.

Hal itu sebagaimana ditegaskan Ketua I KNPB, Mako Tabuni didampingi   Juru Bicara Nasional KNPB, Jefri Tabuni dan Ketua KNPB Wilayah Yalimo, Weno Kombo, saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Sabtu (28/4).  “Pada statement Polda  sebagaimana yang diuraikan di dalam media massa, seakan-akan mengiyakan aksi 1 Mei. Namun  mengapa KNPB tidak. Ini menjadi pertanyaan besar kami KNPB,” ungkapnya.

KNPB Tetap Berkeras !

Mako Tabuni: Kami Tidak Akan Penuhi Panggilan Polda Papua

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, Juru Bicara (Jubir) Internasional KNPB, Viktor Yeimo dan Anggota KNPB, Assa Asso.

JAYAPURA- Adanya ultimtimatum pihak Polda Papua akan memanggil paksa Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni jika tidak memenuhi panggilan Polda sampai ke tiga kalinya, tidak membuat pihak KNPB gentar. Mereka  tetap bersikeras tidak akan mau memenuhi panggilan pihak Polda Papua.  Sikap penolakan itu diungkapkan Ketua I KNPB, Mako Musa Tabuni.  Menurut Mako Tabuni, dari pihak KNPB sangat bingung dengan penerapan hukum seperti apa yang dilakukan pihak Polda Papua dalam hal ini Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing, sehingga bisa mengeluarkan pernyataan bahkan akan menangkap paksa Buchtar Tabuni. “ Karena kami mempunyai organisasi dan terlebih lagi kami mempunyai aturan administrasi itu sudah sangat jelas sekali,”katanya.

KNPB Siap Melawan Polda Papua

Jika Polda  Tetap Memanggil  Buchtar Tabuni

Massa KNPB yang melakukan demo dengan mengecat badan bermotif Bintang Kejora sambil memegang senjata tradisional berupa panah.

JAYAPURA - Adanya keinginan Polda Papua meminta pertanggungjawaban  Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Buchtar Tabuni, terkait demo KNPB sebelumnya yang dinilai ingkar  janji karena  dilakukan di dua tempat dan pesertanya membawa senjata tajam, mendapat tantangan balik dari KNPB.

Ketua I KNPB, Mako Musa Tabuni  mengatakan, pihaknya  tidak akan memenuhi panggilan pihak Polda Papua. Bahkan kalau  Polda Papua tetap  memanggil Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni atau akan menangkapnya, maka KNPB  akan bertindak tegas kepada pihak aparat Polda Papua. Selain itu lanjutnya, KNPB akan memediasi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya saat melakukan aksi demo dengan cara lain.

Polda Akan Panggil Buchtar Tabuni

Foto ilustrasi (penangkapan Bucthar Tabuni & Filep Karma)

JAYAPURA - Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Johannes Nugroho Wicaksono mengatakan, Polda Papua akan memanggil Buchtar Tabuni selaku Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk dimintai keterangan atas aksi demo KNPB yang dinilai mengambil hak orang dalam beraktivitas.

“Akibat aksi demo yang dilakukan KNPB di Abepura dan di Jayapura itu sudah meresahkan masyarakat. Banyak orang yang merasa dirugikan, perekonomian di Jayapura terhenti, serta aktivitas di jalan raya macet, bahkan para pelajar terpaksa di pulangkan. Karena itu kami akan memanggil Buchtar Tabuni untuk dimintai keterangan atas perbuatan mereka,” ujar Kabid Humas kepada wartawan, Selasa (3/4).

Open Letter from ILWP to Inspektur Jenderal Drs BL Tobing Papua Police Chief

International Lawyers for West Papua

http://www.ilwp.or

secretariat@ilwp.org

----------------

Inspektur Jenderal Drs BL Tobing
Papua Police Chief
Regional Head of Police (Kapolda)
JI. Samratulangi No. 8 Jayapura
Papua

Fax: +62 967 533763
21 October 20
Dear Kapolda,

We, the International Lawyers for West Papua, respectfully seek to remind you
of your duties under international law.

It has been reported from a police source (Republika, 19 October 2011) that
approximately 600 people were arrested at the Third Papua Congress, a peaceful
assembly at which the Papuan community were gathered to discuss their future.
Other media outlets have reported that between four and seven people were
killed and many others injured after security services opened fire on the
assembly and that hundreds more were beaten before being taken into custody.

As a Police Chief you are an agent of the Indonesian State and you are bound to
obey the human rights standards set by international law, particularly the
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) which Indonesia
acceded to on 23 February 2006. We also remind you of your obligations under
the Indonesian Human Rights Act and Human Rights Courts Act.