Polda Papua Diminta Tidak Perlu Larang Demonstrasi Rakyat Papua

Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa. Foto: MS

Jayapura,-- Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa melalui Siaran Pers yang diterima majalahselangkah.com, Kamis, (15/08/13) mengatakan keprihatinannya atas pengekangan kebebasan ekspresi di tanah Papua. 

 

Kata Dumupa, beberapa tahun terakhir ini, Polda Papua cenderung mengambil tindakan yang tegas, berupa pelarangan terhadap sejumlah demonstrasi massa yang dilakukan oleh rakyat Papua. Ada sejumlah alasan klasik yang selalu dipakai pihak Polda Papua; misalnya tidak diizinkan, mengganggu ketertiban umum, dan dilakukan oleh organisasi massa yang liar.

"Dari logika pihak Polda Papua hal ini mungkin benar, tetapi jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menurut penafsiran saya, tindakan Polda Papua sangat keliru, bahkan dapat dikategorikan melanggar hak asasi manusia dan mematikan semangat demokrasi pasca-reformasi Indonesia," tulisnya.

Menurut Yakobus, seharusnya yang dilakukan oleh pihak Polda Papua adalah mengawal dan mengamankan proses aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Papua. "Polda Papua jangan terjebak dalam bayang-bayang ketakutan tentang kemerdekaan Papua. Karena aksi demostrasi tidak serta-merta memerdekakan Papua. Jangan-jangan tindakan Polda yang berlebihan tersebut justru memicu dan mempercepat kemerdekaan Papua," katanya.

Kata dia, aksi demonstrasi harus dipahami sebagai wujud menyampaikan pendapat secara demokratis, sehingga siapa pun warga negara Indonesia, tidak peduli apa pun ideologinya boleh menyampaikan pendapatnya secara bebas. Termasuk dengan cara aksi demonstrasi.

Berkaitan dengan aksi demontrasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di sejumlah kota di Tanah Papua, kata Yakobus, jangan ditanggapi secara berlebihan.

Terkait pelarangan demonstrasi biasa berupa pawai budaya yang sempat dilarang kemarin itu,Yakobus mempertanyakan, "Apa yang salah dengan pawai budaya? Kalau pawai budaya saja dilarang berarti betapa otoriternya negara ini, yang salah satu sikap otoriternya ditunjukkan oleh tindakan Polda Papua yang melarang aksi demonstrasi berupaya pawai budaya," tuturnya.

Yakobus menyarankan Polda Papua harus merubah pola pikir dan tindakannya mengenai kebebasan menyampaikan pendapatnya di muka umum di Papua.

"Polda Papua jangan menjadi pihak yang merongrong kebebasan menyampaikan pendapat bagi warga negara Indonesia di Papua. Polda Papua jangan menjadi pihak yang menghancurkan demokrasi di Papua," pinta Yakobus. 

More  Majalah Selangkah

Purom O. Wenda, TPN/OPM Tetap Peringgati 1 Juli Sebagai HUT TPN-PB

Gen. Purom Okima Wenda dan Kapten.Rambo Wenda/Photo wene

Jayapura SBP,-- Berhubung dengan 1 Juli Sebagai HUT Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Gen. Purom Okiman Wenda Mengatakann, untuk Setiap Kodap Pertahanan akan mengadakan berbagai Macam kegiatan sesuai dengan kondisi masing-masing Pertahanan, yang di Hubunggi Voice Baptist Melalui via selulernya, 29/06.

Tegasnya, “1 juli sebagai hari bersejarah bagi kami (TPN), kami akan melalukan Pengibaran bendera bahkan melalui Upacara Resmi TPN katanya.”

Okima Sambung “Untuk setiap pertahanan di seluruh pelosok papua akan mengadakan sesuai dengan kondisi keamanan dan situasi riil daerahnya, kami akan turunkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya peringgatan HUT TPN 1 juli 2013, ini hari besar bagi kami, dan kami tetap merayakannya, katanya.”

Terkait dengan ada pemberitaan Lambert Perikir  bahwa 1 juli tidak ada pengibaran bendera, Menurut Okima bahwa, pernyataan itu sepihak dan tidak berkoordinasi dengan pertahanan pusat, mungkin itu OPM, OPM adalah ornganisasi sipil maka bisa saja mengataan seperti begitu, kalau kami TPN di pertahanan tidak, kami akan memperinggati karena ini hari yang bersejarah bagi kami Katnya”

Lanjutnya terkait Larangan  Polda papua dan Pagdam, perayaan HUT TPN, kami (TPN) tegaskan bahwa, kami adalah pejuang pemisahan diri dari Indonesia, Kami TPN adalah Pejuang Papua merdeka Mereka  Pagdam ka, Polda ka  adalah Republik Indonesia, jadi HUT ini semacam hari-hari besar seprti 17 agustus dan lainya, kami tidak pernah menganggu kegiatan perayaan mereka, jadi Polda dan Pagdam jangan menganggu kami, tegasnya”. 

Selanjutnya dia menghimbau kepada Polda Papua atau Pagdam Cenderawasih, agar tidak membatasi jalannya HUT TPN, jika ada yang menganggu tentu tidak akan kami tolerir, kami akan mengangkat senjata katanya’ 

“TPN tidak pernah menganggu rakyat biasa, kami punya aturan perang dan tidak ada yang bisa membatasi kegiatan kami, apalagi aparat yang selalu menganggu kami, ya kami tentu akan bertindak sesuai dengan komando kami katanya.”

Sambung lagi, “ untuk seluruh rakyat papua agar tetap tanang dan tidak terporpokasi dengan statement yang menakut – nakuti rakyat, TPN akan tetap membela rakyat kami dan tetap berada di depan demi membela rakyat dan tanah leluhur kami katanya.

Selanjutnya menurut,TPN  Kodap wilayah Tabi Nm. Davit Tarko, mengatakan 1 Juli sebagai hari HUT TPN/OPM maka tentu kami akan merayakannya, 

Lanjut Davit, “ rakyat kami selalu mati di tangan aparat TNI/Polri seperti kasus 1 mei kemarin, bagi kami sebgai pembela rakyat tetap melakukan berbagai hal demi membela rakyat sipil kami, TPN tetap melakukan pengibaran bendera sebagai bentuk peringgatan HUT TPN.

Sambungnya, seperti yang di beritakan Hans Bonay atau Labert Perikir saya tegaskan statement harus bertagunggjawab dan tidak mengorbankan rakyat papua, karena mereka tidak berkoordinasi dengan pertahanan lain dan sepihak teganya,”

Saya mendukung kata Gen. Purom Wenda, harus bertanggung jawab dan merayakan sesuai dengan kondisi rill masing-masing pertahanan, kami bukan tuntut atau korban pembangunan tapi kami korban HAK politik dan harus diperjuangkan katanya,” (tq)

Komnas HAM: Aparat Keamanan Papua Harus Tahan Diri

[JAYAPURA] Aparat TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata di Papua diminta tidak melakukan tindakan kekerasan untuk membalas dendam, mengingat akan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat di sini, kata Kepala PerwakilanKomnas-HAM wilayah Papua Frits Ramandey, di Jayapura, Sabtu (29/6).

Komnas-HAM wilayah Papua menyampaikan pernyataan itu, setelah pada Selasa (25/6) lalu, telah terjadi penghadangan atau penyerangan bersenjata terhadap mobil yang ditumpangi Letda I Wayan Sukarta, dua orang anak buahnya dan sopir serta kondekturnya di Ilu, Distrik Jigonekme Kabupaten Puncak Jaya.

Akibatnya sopir bernama Tono dan Letda Wayan Sukarta ditemukan telah tewas dengan sejumlah bacokan dan tembakan.

Belakangan kondekturnya ditemukan tewas tak jauh dari lokasi kejadian.

"Komnas-HAM wilayah Papua meminta agar para pihak saling menahan diri," kata Frits yang juga mantan aktivis dan wartawan lokal di daerah tersebut.

Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura itu juga mengingatkan agar Polda Papua melakukan komunikasi secara damai dengan pihak-pihak yang mengajukan surat peringatan 1 Juli 2013 sebagai Hari Organisasi Papua Merdea (OPM) di seluruh tanah Papua, mengingat bersamaan dengan Hari Bhayangkara.

Pada 1 Juli 2012 lalu, terjadi insiden penembakan antara satuan TNI dan kelompok sipil bersenjata yang berbuntut pada tertembak seorang Kepala Kampung Sawiya Tami, di Arso Kabupaten Keerom.

Akibatnya saat itu sejumlah warga mengungsi ke hutan setempat, karena merasa takut atas kejadian penembakan terhadap kepala kampung tersebut.

Menurut Komnas-HAM di Papua pada tanggal tertentu oleh sejumlah pihak di daerah ini dijadikan momen politik termasuk tanggal 1 Juli, dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang di negara ini sehingga kerapkali terjadi konflik saat masyarakat Papua hendak memperingatinya.

Aparat keamanan dan pemerintah daerah atas nama undang-undang dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan pelarangan dan sejenisnya atas kegiatan yang dinilai melanggar aturan undang-undang dan hukum di Indonesia itu.

"Kami minta juga kepada warga masyarakat di sini yang hendak merayakan peringatan 1 Juli 2013, agar tidak memaksakan kehendak yang berpotensi terjadi kekerasan," kata Frits pula

Goliat Tabuni Ancam Tembak Polda Papua

Jayapura Onews,- Rencana pihak Polda Papua akan segera menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi Panglima Tinggi TPN- OPM Goliath Tabuni, mendapat reaksi dari Goliath Tabuni. Saat menghubungi Bintang Papua, Sabtu lalu.

Goliath bersama sang anak, Anthon Tabuni sempat menertawakan informasi DPO yang dikeluarkan Polda Papua, dirinya heran, sejak berjuang puluhan tahun lamanya, ia baru dinyatakan DPO saat ini,”Apa maksudnya Kapolda, kenapa pake pengumuman di media, kami sudah lama berjuang baru sekarang jadi DPO,” lirihnya.

Ia juga menyampaikan tidak gentarnya terhadap status DPO tersebut,”Kami tahu resiko perjuangan, tetapi dengan diumumkan status DPO itu kan berarti ada maksud-maksud tertentu,” tambahnya.

Oleh karenanya, Goliat pun menyatakan siap untuk mengeluarkan perintah penembakan bagi Kapolda Papua, Irjen Pol. Tito Karnavian MA,”Karena Kapolda keluarkan status DPO, jadi kami juga keluarkan pernyataan siap untuk memerintahkan penembakan kepada Kapolda bila berada di Puncak Jaya,” jelasnya.
Seperti diberitakan beberapa hari lalu, Polda Papua akan terbitkan DPO bagi Pimpinan TPN-OPM yaitu “Panglima Tinggi TPN-OPM Gen. Goliath Tabuni”, dengan tuduhan atas Penembakan yang terjadi di Sinak dan Tingginambut pada tanggal 21 Februari 2013 lalu.

Pernyataan Goliath Tabuni tersebut dipertegas dengan terbitnya siaran pers (Press release) yang menyatakan bahwa, dengan dasar pernyataan Kapolda Papua ini, maka TPN-OPM secara resmi memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia dan juga kepada publik serta kepada

masyarakat internasional bahwa Sikap dan perjuangan TPN-OPM sangat jelas dan tepat. Artinya, TPN-OPM adalah Organisasi yang telah dan sedang berjuang untuk membebaskan rakyat Papua untuk menentukan hak dan nasibnya sendiri.

Dinyatakan juga bahwa, Goliath Tabuni selaku Panglima Tinggi TPN-OPM akan mengeluarkan Perintah Operasi (OP) untuk menembak mati Kapolda Papua Irjen Pol. Tito Karnavian MA , apabila melakukan kunjungan kerja di Pegunungan Tengah Papua Barat, kapan saja.

“Kami siap menembak pesawat yang ditumpangi Kapolda, apabila Kapolda melakukan perjalanan ke Pegunungan Tengah Papua Barat. Pernyataan TPN-OPM tidak main-main, karena TPN-OPM memang sudah mengklasifikasi semua penerbangan ke pedalaman,” tulis reales tersebut.

Untuk itu, kami memperingatkan kepada Kapolda Papua agar sebelum keluarkan DPO, segera
mengambil langkah-langkah yang efektive demi penyelesaian konflik Politik di Papua Barat.

“Pada kesempatan ini, kami juga ingin peringatkan kepada SBY dan Pemerintah Indonesia bahwa segera mengambil langkah-langkah efektif guna penyelesaian konflik status Politik Papua Barat dalam NKRI yang tidak sah berdasarkan fakta- fakta yang telah diteliti. Ingat, bahwa sikap TPN-OPM sangat jelas dan Tepat. Artinya, harus segera membuka kembali ruang perundingan segi tiga antara PBB, Pemerintah Indonesia dan Wakil Bangsa Papua yang ditentukan oleh TPN-OPM sendiri,” ujarnya.

Dibag ian akhir ditegaskan bahwa, TPN-OPM akan selalu berjuang dan tidak pernah gentar dengan teror dan intimidasi yang tidak berdasar oleh aparat keamanan melalui Kapolda Papua dan Pangdam XII Cenderawasih. (bom/don/l03)

Sumber: www.bintangpapua.com

Penembakan di Papua: Ini Pengakuan Staf Khusus Goliat

TNI Lakukan Pengejaran, Warga Sipil Mengungsi 

 

Jayapura Voice Baptist  -- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengatakan telah melakukan  penembakan, Kamis, (21/2) lalu. 

Dalam aksi penembakan terbesar dalam sejarah TPN-OPM di Papua  itu menewaskan  8 anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan empat warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. 

Delapan anggota TNI yang ditembak adalah Sertu Ramadhan (Gugur), Pratu Edi (Gugur), Praka Jojo Wiharja (Gugur), Pratu Mustofa (Gugur), Praka Wempi (Gugur), Sertu Udin (Gugur), Sertu Frans (Gugur), Pratu Wahyu Prabowo (Gugur),  dan Lettu Inf Reza (Luka Tembak). 

Sementara warga sipil atas nama Di Yohanis, Uli, Markus, dan satu lagi belum diketahui identitasnya. Sementara, warga sipil yang terluka yakni Joni, Ronda, Rangka dan Santin.

Staf Khusus Panglima Tinggi TPN-OPM Gen.Goliath Tabuni di Puncak Jaya mengatakan, penembakan 8 anggota TNI adalah sikap TPN-OPM. Ia menolak namanya disebutkan. 

Ya, penembakan itu sikap TPN-OPM. TPN-OPM bertanggung jawab. Kami tembak untuk mengusir mereka dari wilayah kami. Kami merdeka, kau apa, kata NE  emosional. 

Ia menjelaskan, Tingginambut dan Papua Barat adalah tanah kami. Siapa bilang datang ganggu kami. Ini wilayah kami. Kami sudah mengirimkan surat resmi  kepada TNI. Dalam surat, kami bilang  jangan bangun pos di wilayah kami. Mereka tidak dengar, katanya. 

Tetapi, kata dia, penembakan itu bukan sekedar alasan bangun pos. Kami Semua tau to. Goliat telah dilantik menjadi Panglima Tinggi TPN-OPM pada 11 Desember 2012 di Tingginambut. Pelantikan telah sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Biak pada 1-5 Mei 2012. Goliat melawan untuk memperoleh hak politik. Kami menolak tawaran apa pun, kecuali Papua Merdeka, kata NE. 

Sumber majalahselangkah.com yang tiba dari Puncak Jaya di Nabire, Jumat, (22/2) memberikan keterangan agak berbeda. 

Ia menjelaskan, untuk kasus yang di Sinak, para tukang itu sempat dihadang oleh anggota TPN-OPM di jalan. Lalu, TPN-OPM meminta barang yang mereka bawa. Tetapi, dikatakan, barang itu tidak diberi. 

Akhirnya, TPN-OPM menembak mati 4 orang itu. Lalu, TNI yang berjaga segera datang ke tempat kejadian. Saat anggota TNI itu tiba di tempat, TPN-OPM telah bersembunyi di tempat kejadian. 

Ketika beberapa anggota TNI tiba di tempat dengan senjata lengkap, TPN-OPM yang telah bersembunyi itu menembak dan mengakibatkan beberapa anggota tewas. 

Kata sumber itu, saling kejar terjadi tetapi TPN-OPM lari ke hutan. Ia menjelaskan, penembakan-penembakan masih terjadi karena TNI terus kejar dan warga semua mengungsi. 

SBY Rapat Mendadak, OPM Dikejar 

Terkait penembakan itu, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan kunjungannya ke Desa Dawuhan, Karawang, Jumat pagi. Ia menggelar rapat kabinet terbatas membahas penembakan di Papua. 

Dikabarkan, hasil pertemuan itu adalah presiden sebagai Panglima Tertinggi memerintahkan mengejar para pelaku. Menindaklanjuti perintah presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto memerintahkan aparat TNI dan Polri untuk mengejar pelaku.

Seperti dilangsir, Vivanews, Kamis (21/2), dalam Konferensi Pers yang digelar di kantornya,  Djoko mengatakan ia telah perintahkan  mengejar pelaku.  Saya telah perintahkan Pangdam dan Kapolda untuk segera koordinasi, sinergikan untuk kejar dan proses hukum bagi siapa pun yang terlibat, kata dia. 

Ia juga mengatakan, Kepolisian dan TNI akan melakukan evaluasi mendalam SOP (standard operating procedure). Kata dia, evaluasi akan dilakukan pada prosedur kegiatan anggota TNI/Polri di luar pos serta jumlah persediaan peralatan dan pasukan yang memadai sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.

Soal kemungkinan Operasi Militer, Kamis (21/2) malam di MetroTv,  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, operasi militer tergantung keputusan panglima tertinggi yaitu presiden.

Ia juga mengatakan, belum ada penambahan kekuatan dari Mabes TNI ke Papua. Namun, ia membenarkan adanya penambahan kekuatan dari Kodam Cendrawasih ke Puncak Jaya.

Belum dipastikan, apakah TNI akan mengoperasikan  Helikopter Cangih yang dibeli di Amerika  Serikat seharga $ 1,5 Billions di waktu lalu atau bukan dalam pengejaran TPN-OPM. 

Seperti dilangsir wpnla.net,  TPN-OPM mengatakan kesiapannya jika TNI dan Polri mengejar mereka. 

Komandan Murib bilang kalau anggota TNI dan BRIMOB berusaha kejar kami, berarti kami siap tembak dan pasukan TPN-OPM tidak akan mundur, TPN akan bertahan terus dan lawan TNI/POLRI, pungkasnya.

Warga Mengunsi ke Gereja 

Warga Puncak Jaya, Simon mengatakan, saat ini warga mengunsi ke gereja. Kata dia, lain lagi telah lari bersembunyi ke hutan. Kami ada di Gereja. Banyak yang lari ke hutan,kata Simon. 

Ae, di sini banyak tentara. Mereka datang terus. Kami ketakutan. Kami takut anak-anak kecil di sini sudah mulai kelaparan, kata Simon siang ini. 

Pendeta Dorman Wandikbo juga mengatakan,  jemaat dari Gereja Gidi di Tingginambut, Puncak Jaya mencari tempat aman. Ini karena upaya penyisiran terhadap pelaku penembakan segera dilakukan pada malam menjelang subuh di kampung-kampung masyarakat. 

Kata Dorman Wandikbo penyisiran ini mencemaskan.  Penyisiran yang dilakukan pihak TNI akan membabi buta dan menjatuhkan korban dari sisi sipilnya tanpa ada yang mengendalikan. 

Kata Simon, kalau warga sipil yang mati pun penyisiran dilakukan dengan penangkapan dan penyiksaan. Inikan TNI yang ditembak. Dalam peristiwa ini, korban yang jatuh dari pihak TNI. Kami sangat bahaya,kata Simon. 

Sementara itu, Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Semarang (FORKOMPAS), Jumat,  (21/2)  meminta  SBY untuk  melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam tangani konflik di Papua. 

Aktivis FORKOMPAS Bernardo Boma kepada majalahselangkah.com mengatakan, jumlah korban banyak dan pertama kali terjadi tetapi ini bukan masalah baru di Papua. Korban banyak untuk yang kali ini tetapi masalah Papua itu bukan masalah baru, katanya.

Maka, ia harapkan SBY bijaksana dalam selesaikan masalah. Pendekatan militer tidak akan selesai. Kami yakin ini akan terjadi operasi besar-besaran di Puncak Jaya. Kami tidak tahu berapa banyak warga sipil yang akan ditahan, disiksa dan akan bubuh di hutan dan kota, katanya. 

Ada Ketidakpuasan Status Politik Papua 

Sekretaris Pokja Adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa mengatakan, penembakan ini  harus dipahami sebagai wujud dari adanya persoalan status politik Papua dalam NKRI yang belum pernah diselesaikan dengan baik. 

Bahkan, kata dia, oleh kebanyakan orang Papua dinilai banyak kejanggalan dan manipulasi dalam pelaksanan PEPERA tahun 1969. 

Penyerangan di Tingginambut ini dan penyerangan-penyerangan sebelumnya yang dilakukan oleh pihak TPN-OPM sesungguhnya merupakan wujud dari ketidakpuasaan terhadap status politik wilayah Papua di dalam NKRI,kata dia. 

Ia meminta, semua pihak tidak menyederhanakan dan menyempitkan masalah tersebut menjadi semata-mata masalah separatisme bersenjata, karena sikap yang seperti ini justru akan semakin menyuburkan gerakan perlawanan rakyat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.

Untuk itu, Yakobus menyarankan  alangkah baiknnya kedua belah pihak duduk bersama dan saling membuka diri membicarakan status politik Papua dalam NKRI secara jujur dan bermartabat. 

Jangan sekali-kali menyembunyikan segala fakta sejarah dan fakta hukum berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI. Karena sesungguhnya kejujuran seperti itulah yang justru akan menyelesaikan masalah secara mendasar dan segala bentuk kekerasan dapat dihentikan, kata dia.

Kata dia, kalau tidak duduk dan bicara sama-sama, maka kekerasan bersenjata di Papua, baik yang dilakukan oleh pihak TPN/OPM maupun pihak TNI dan POLRI tidak akan pernah berhenti. 

Dari waktu ke waktu nyawa akan terus melayang di kedua belah pihak. Dan jika itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita semua gagal menghormati nilai kemanusiaan dan menghormati Allah yang menciptakan manusia, maka sudah tentu kita tidak punya peluang untuk hidup di surga kelak, kata dia. 

Berhenti Perang Kedepankan Kemanusiaan 

Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie, meminta pemerintah tidak menjadikan Papua sebagai tempat bertempur.

"Tolong jangan jadikan Papua tempat bertempur, tapi berikan kami kedamaian," kata Jimmy di Ruang Pimpinan DPD, Jakarta, seperti dilangsir, tribunnews.com, Jumat (22/2) .

Jimmy menuturkan, rakyat Papua belum pernah merasakan kemerdekaan Indonesia. Yang ada, papar Jimmy, nyawa warga Papua terus melayang.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Yones Douw  mengatakan, Tingginambut  adalah wilayah  perang maka mestinya militer di sana harus siaga.

 Di atas (Tingginambut:red), adalah wilayah perang. Aparat tidak siaga, katanya. 

Kami sebagai pekerja HAM meminta kepada aparat untuk kedepankan kemanusiaan dan nilai-nilai HAM dalam pengejaran  pelaku. Kami  sangat khawatir dengan masyarakat sipil, kata dia. 

Kata dia, berdasarkan pengalaman di masa lalu, aksi pembalasan seringkali terjadi pembakaran, penangkapan dan penganiayaan warga sipil.

 Saya harap OPM dan Tentara silakan baku cari tetapi jangan  masyarakat yang  jadi korban, kata dia. 

Sementara, tokoh gereja Papua, Benny Giay menilai opsi pemberlakuan operasi militer dan penambahan anggota TNI untuk mengatasi kekerasan di Papua hanya menambah panjang daftar korban dan merugikan masyarakat sipil.

Kata dia, pemerintah Pusat (Jakarta:red) seharusnya membuka diri untuk melakukan penyelesaian akar masalah di Papua secara bermartabat, bukan menambah anggota militer.

Keluarga Korban dan Danyon 753 ke Jayapura

Sore ini, Sabtu, (23/1)  ketika majalahselangkah.com  mendatangi Batalyon 753 Nabire untuk meminta keterangan mendalam  tetapi tidak  mendapatkan informasinya Karena, kata beberapa Provos Danyon tidak memberikan izin untuk memberikan keterangan kepada siapapun, termasuk ke Pers soal  korban dari Batalyon 753. 

Mereka mengatakan,  Danyon telah berangkat ke Jayapura kemarin, (Jumat, 22/2)  dengan membawa serta  kekluarga korban. Mas, kami tidak bisa  berikan keterangan apa pun. Tunggu saja nanti saat jenazah dibawa ke Nabire dari Jayapura, kartanya. 

Dikabarkan, beberapa keluarga korban  menghendaki keluarga mereka yang tertembak dibawa ke Nabire. (GE/MS)

Sumber:   Majalah Selangkah