Parlemen Belanda Minta Pasukan PBB ke Papua

Lambang Bendera PBB (Foto: Antara)

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88.

Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Papua Banjir Mata-Mata Mengawasi gerakan Sipil

ilustrasi

Papua dibanjiri mata-mata, demikian judul artikel harian sore NRC Handelsbald, Kamis (1/9). Penguasa di Jakarta takut gerakan separatisme di propinsi paling timur Indonesia itu akan semakin kuat.

Kopassus mengerahkan spion dalam jumlah besar mulai dari sopir taksi, jurnalis, petani, penjual minuman, dan pendeta.

NRC Handelsblad mendasarkan berita ini pada ratusan dokumen dinas mata-mata Kopassus tentang Papua yang bocor ke media. Dokumen tersebut memperlihatkan upaya keras tentara untuk memantau gerak-gerik para aktivis, politisi, pemimpin gereja dan warga asing di Papua.

Aktif
Papua adalah satu-satunya propinsi di Indonesia di mana gerakan separatisme masih aktif. Tentara dan polisi dalam jumlah besar diturunkan di pulau Cendrawasih itu.

"Hal paling sensitif untuk tentara adalah separatisme," tulis NRC Handelsblad.

Menurut Muridan Widjojo, peneliti LIPI yang diwawancarai NRC Handelsblad, selain Kopassus berbagai instansi pemerintah lain juga menurunkan mata-mata seperti pemerintah pusat, pemda provinsi, polisi dan satuan militer lainnya.