Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda tentang Papua Barat

Gepost pintu: Pro Papua

Sebuah petisi kepada Parlemen Belanda untuk meluruskan sejarah Papua dan untuk mengatasi situasi di Papua Barat

Dengan Leonie Tanggahma

Published: http://papua.startpagina.nl/prikbord/

"Sebuah utang moral. Belanda memiliki utang moral terhadap rakyat Papua Barat untuk ketidakadilan yang telah dilakukan untuk mereka "Itulah bagaimana Mr Kortenoeven, seorang anggota parlemen Belanda, mengatakan, ketika sebuah petisi diserahkan ke Komite Permanen Luar Negeri. Belanda Dewan Perwakilan Rakyat (Commissie voor Vaste Buitenlandse Zaken), Selasa. Permohonan itu berjudul: "Permohonan penegakan peristiwa Trikora tanggal 19 Desember 1961, dan meminta Parlemen Belanda untuk menempatkan tekanan pada Pemerintah Indonesia untuk mengatasi situasi di Papua Barat secara adil dan manusiawi".

Parlemen Belanda Minta Pasukan PBB ke Papua

Lambang Bendera PBB (Foto: Antara)

PAPUAN, Belanda ---- Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri, dalam salah tuntutannya meminta agar Pemerintah Belanda segera mengusahakan bantuan keamanan internasional (pasukan PBB) untuk mengamankan Papua terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat TNI/Polri dan Densus 88.

Selain itu, Komisi Luar Negeri juga meminta agar Belanda mengirimkan diplomatnya untuk memantau keadaan di Papua dan juga menggunakan kekuasaan pemerintah untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Freedom campaigner flies the flag

Benny Wenda of the Free West Papua Campaign flies his country’s flag (banned in his homeland by the Indonesian Government) with Lord Mayor Elise Benjamin. The flag was due to be flown over the Town Hall

 Published news: http://www.oxfordtimes.co.uk/news/
Freedom campaigner Benny Wenda raised the West Papua flag with Lord Mayor of Oxford Elise Benjamin to call for independence.
The Oxford resident called for West Papua to break away from Indonesia, on the 50th annual West Papua Independence Day.

Pernyataan Dr Neles Tebay di Papua Barat ke Sub-komite Parlemen Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Oleh Dr Neles Tebay

Pernyataan untuk Sub-komite Parlemen Eropa tentang Hak Asasi Manusia

Published Europarl.europa.eu/committees"Audiensi Publik mengenai situasi HAM di Asia Tenggara dengan fokus khusus pada Papua Barat 'Koordinator Jaringan Perdamaian Papua (JDP) dan Rektor Sekolah Katolik Fajar Timur 'Filsafat dan Teologi, Jayapura
Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena tidak bisa bersama Anda dan di antara kamu dalam pertemuan penting. Aku telah mengambil keputusan untuk tidak datang ke Brussels, karena ketegangan di Papua Barat sekarang sedang berjalan tinggi. Orang Papua sedang mempersiapkan diri untuk merayakan 1 Desember. Pasukan keamanan lebih Indonesia sedang dikerahkan di Papua Barat. Banyak orang di sini khawatir dan gelisah. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk tinggal di antara dan dengan Orang di sini di saat krisis.

GERAKAN UNTUK RESOLUSI A

berdasarkan Peraturan 120 dari Aturan Prosedur tentang penyiksaan anggota masyarakat adat di Papua Barat Oreste Rossi Motion untuk resolusi Parlemen Eropa tentang penyiksaan terhadap anggota masyarakat adat di Papua Barat		B7-0601/2010
Parlemen Eropa, - Dengan memperhatikan Konvensi PBB tahun 1984 terhadap Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Penghukuman, - Dengan memperhatikan Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan 7b artikel dari Pakta Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan larangan mereka penyiksaan, - Dengan memperhatikan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, - Dengan memperhatikan Peraturan 120 dari Tata Tertib, A. sedangkan di Papua Barat selama empat puluh tahun sekarang anggota masyarakat adat telah menderita dari pelecehan dan kekerasan di tangan tentara Indonesia, B. bahwa oleh karena pendudukan Indonesia mulai ribuan orang telah tewas, dalam proses penindasan yang dalam keganasan dan luas, yang dianggap sebagai penyalahgunaan terburuk yang dilakukan hari ini melawan masyarakat suku di seluruh dunia, C. sedangkan penganiayaan dari masyarakat adat Papua terkait dengan eksploitasi suatu wilayah kaya akan sumber daya pertambangan emas dan tembaga, sedangkan tindakan tentara Indonesia yang ditandai dengan ganas rasisme dan kebencian agama, 1. Mendesak Dewan untuk meminta pemerintah Indonesia untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan sesuai dengan standar yang diakui secara universal hukum internasional. Sumber

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2010-0601&format=XML&language=EN