Ketua DPR Dikecam Keras

Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa di daerah mayoritas Islam jangan

dibangun gereja menuai kecaman. Pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo

menyayangkan pernyataan yang dinilainya berpotensi mengancam keutuhan NKRI

itu. “Apakah benar Ketua DPR menyatakan demikian. Saya pribadi merasa amat

tersinggung dengan pernyataan seperti itu. Kalau benar, perlu dikecam keras,”

ucap Hashim dalam pesan singkatnya yang diterima SP di Jakarta, Jumat (17/9).

Menurutnya, bila pola pikir seperti itu yang berlaku, maka nantinya tidak tertutup

kemungkinan di delapan provinsi dan banyak kabupaten yang mayoritas

penduduknya non-muslim, masjid tidak boleh dibangun. “Bila itu yang terjadi,

maka akan hancurlah negara Indonesia,” tegasnya.

Kecaman serupa dilontarkan tokoh buruh Muchtar Pakpahan. “Saya sangat

menyayangkan komentar saudara Marzuki Alie yang Ketua DPR RI. Saudara

Marzuki Alie harus membaca ulang bahwa NKRI lahir dari pluralisme, cita-cita

kebangsaan dan diikat Pancasila. Lalu pluralisme itu dijamin oleh Pasal 29 UUD

1945 ditambah Pasal 28E setelah diamandemen,” katanya dalam

website:www.muchtarpakpahan.com.

Menurutnya, pernyataan Marzuki sangat membahayakan NKRI. “Bayangkan, bila

dari Tapanuli Utara, Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, Maluku, Manado, masjid

diusir dan di seluruh Jawa gereja diusir. Saya pastikan NKRI akan pecah,” kata

Muchtar seraya meminta Marzuki Alie melihat fakta bahwa di daerah Tapanuli

masjid bisa berdiri di tengah- tengah daerah yang hampir 100% Kristen, dengan

tidak berizin. “Kalau pernyataan saudara Marzuki tidak dicabut, NKRI diambang

pintu perpecahan,” tandasnya.

Terkait dengan itu, tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan, kebebasan

beragama dan hak menjalankan ibadah dijamin oleh konstitusi. “Negara harus

menjamin dan mengamankan hak-hak dasar warga negara tersebut. Pengabaian

09/19/2010 Windows Live Hotmail Print Message

…live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpi… 1/2

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

hak-hak dasar tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi,” ujarnya.

Membantah

Sementara itu, Marzuki Alie membantah tuduhan bahwa dirinya memberi

pernyataan di daerah mayoritas muslim tak boleh membangun gereja.

Tuduhan itu, katanya, adalah fitnah dan ingin mengadudomba dirinya dengan

golongan masyarakat. “Itu fitnah, saya tidak pernah memberikan pernyataan

seperti itu, saya akan komplain kepada siapa yang menyebarkan fitnah tersebut,”

tegasnya kepada SP di Gedung MPR/DPR Jakarta, Jumat (17/9) pagi.

Untuk itu, Marzuki menyatakan telah mengirim SMS kepada Mucthar Pakpahan

menanyakan tuduhan itu, sekaligus menyatakan komplain bahwa tuduhan

tersebut tidak benar. Menurutnya, pernyataan yang benar disampaikannya adalah,

kalau membangun sebuah rumah ibadah hendaknya dilakukan secara

proporsional. Kalau warga jemaat di daerah/lokasi itu hanya terdapat 100 orang,

maka rumah ibadah yang akan dibangun di tempat itu juga selayaknya untuk 100

orang saja. [J-11] sumber :www.suarapembaruan.com