Socratez: Mengapa Tokoh Papua Diam?

S. Sofyan Yoman

JAYAPURA - Salah seorang Tokoh Gereja Asal Pegunungan Tengah yang juga sebagai  Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Yoman, mengatakan, Duta Besar Belanda, Tjeerd De Zwaan setelah pertemuan dengan Polda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di ruang Rupatama Mapolda Papua Selasa, (2/7) lalu,  dimana dalam pertemuan itu Duta Besar Tjeerd De Zwaan mengharapkan agar mendapatkan jawaban yang baik tentang penerapan Otsus Plus, namun tidak satupun Tokoh Papua yang hadir saat itu memberikan jawaban kepada Duta Besar Tjeerd De Zwaan.

  Atas hal itu, dirinya menjadi tanda tanya, mengapa tokoh-tokoh di dalam forum tersebut  diam dan tidak menjawab pertanyaan Dutas Besar Tjeerd De Zwaan tentang Otsus Plus tersebut. Apakah tokoh-tokoh ini tidak tahu masalah yang terjadi di Papua? mengapa mereka terkesan  takut. Harusnya kata dia para tokoh yang hadir itu memberikan jabawan yang sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi riil yang ada, bukan sebaliknya terkesan diam.

 Dengan diamnya para tokoh ini, membuat  Socratez yang terkenal  volak  ini  menjadi bertanya lagi, apakah kondisi ini memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh Papua sudah dilumpuhkan dengan siasat licik Pemerintah Indonesia? apakah ini bukti bungkamnnya kebebasan berpendapat dan matinya demokrasi di Papua selama ini.

“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya terhadap pertanyaan Dubes Belanda yang tidak dijawab tersebut,” ungkapnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Sabtu, (7/7).

 Baginya, mestinya para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat di Papua, harus tetap menyampaikan fakta yang sebenarnya yang terjadi selama ini di Papua baik kepada Dubes Belanda maupun kepada dunia internasional.

Karena yang namanya orang yang ditokohkan masyarakat, harus memiliki beban moril dalam memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan masyarakat saat ini maupun kedepannya, bukan diam membisu karena telah dibungkam oleh para pengusaha di Negeri ini.

Anda boleh bungkam di dunia ini, tapi di akhirat anda tidak bisa bungkam, karena setiap kata, kalimat  perbuatan itu dipertanggungjawabkan dalam pengadilan terakhir pada akhir zaman,” imbuhnya

Sumber: Bintang Papua 

Pimpinan Gereja Papua Minta Pemantau Khusus PBB Diizinkan ke Papua

Usulan 2 Tokoh Gereja kepada Kedubes Belanda 

Tokoh Gereja. Socratez S. Yoman

JAYAPURA— Dua  Tokoh Gereja vokal di Papua masing-masing,  Pdt. Socratez Sofyan Yoman dan Pdt. Dr. Beny Giay,  bertemu Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan  didampingi Wakil Kepala  Divisi  Politik Kedubes  Belanda, Maarten Van Den Bosch. 

Pertemuan itu   berlangsung selama dua jam mulai  pukul 18.00 WIT hingga 20.00 WIT di Swissbelt Hotel, Jayapura, Selasa (2/7) malam. 

Dalam pertemuan itu, pihak  Dubes Belanda menanyakan  soal  implementasi Otsus dan adanya Otsus Plus  bagi  rakyat Papua,    namun menurut  Socratez Sofyan Yoman,  pihaknya menyampaikan  Otsus  telah gagal.  

“UU Otsus  bagus.  Kalau kita lihat   dari UU pasal  demi pasal atau  item demi item  itu bagus.  Tapi    telah gagal dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.  Karena itu kan bergaining  politic  antara pemerintah Indonesia dan  rakyat Papua,” tukas dia.

Kemudian masalah yang lain,  lanjut Socratez,  adalah Otsus  Plus. Otsus  Plus  bukan solusi, tapi sekedar mengubah nama, namun substansinya tak ada penyelesaian. 

 

Karena  itu, bebernya,  pihakmya mengusulkan beberapa  hal kepada Dubes Belanda, agar   pemerintah Indonesia   perlu melakukan  beberapa  langkah. Pertama, bebaskan semua   Tapol/Napol di Tanah Papua tanpa  syarat.  

Kedua, wartawan asing izinkan masuk Papua  untuk  melihat pembangunan   di Papua. Ketiga,  ada pemantau khusus  PBB diizinkan masuk ke  Tanah Papua. Keempat, ada dialog  untuk  penyelesaian masalah Papua secara  komprehensif dan  bermartabat  melalui  dialog   damai  yang jujur antara pemerintah Indonesia  dan rakyat Papua tanpa syarat  dan dimediasi  pihak ketiga yang netral. 

Senada dengan  itu, Beny Giay menuturkan, pihak  Dubes Belanda  ingin mengetahui  tentang   Otsus  itu apakah dalam  Otsus  itu ada  hal-hal yang bisa diangkat dan bisa diimplementasikan untuk kepentingan  rakyat  Papua. 

Dikatakan Doktor  Antropologi  ini,   Dubes Belanda  juga bertanya soal  Otsus Plus, tapi pihaknya menyampaikan Otsus  ini sudah dinilai  gagal baik oleh masyarakat Papua  maupun Indonesia, karena   15  Agustus  2005  itu  Otsus telah dikembalikan ke pemerintah Indonesia. 

“Jadi kita  anggap Otsus  itu sudah ‘almarhum’. Sekarang persoalannya pemerintah Indonesia mengeluarkan dua kebijakan masing-masing  UP4B  dan Otsus Plus. Yang terakhir  ini belum diketahui kegunaannya karena belum  didiskusikan di publik,” jelasnya. 

Karenanya, kata  dia,  Dubes Belanda  juga   berpikir bagaimana Otsus Plus  bisa disikapi  oleh  orang Papua  untuk  bisa memperoleh manfaat dari  itu. 

Sumber: Bintang Papua 

Islamisasi Papua Semakin Gencar, Gereja Berdiam Diri

 Oleh: Turius Wenda

Johan G Geissler

 "Dalam Nama Allah kami menginjak kaki di Tanah ini" Inilah Kalimat awal yang ucapkan oleh dua misionaris papua yakni Johan Gottlob Geissler dan C.W. Ottow, Pada tanggal 5 Februari 1855 dengan Kapal Ternate membuang sauhnya di depan pulau Manansbari (Mansinam) Manokwari -Papua barat).

Perkembangan gereja masa kini, telah merakar di seantoro tanah papua, dan akhirnya orang papua telah mengenal injil Yesus Kristus sebagai keyakinan atau agama yang menjadi penganut mayoritas orang papua.

Dengan masuknya injil di tanah papua, Umat Tuhan sepanjang itu berada dalam hidup damai dan telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Penyelamat para akhirat.

Samapai sekarang Gereja telah berkebang pesat dengan berbagai denominasi yang lahir di papua.

Perebutan Papua

Photo Ilustrasi POS TNI Puncak Jaya

Tepanya 1945, Indonesia secara resmi memprokolamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Ir. Sukarno. Namun papua saat itu masih dalam daerah penjajahan Belanda. 

Setelah perang dunia II pecah dan issu komunis di asia tenggara memuncak, tanggal 1 mei 1963 secara administrasi belanda di desak oleh Amerika sebagai sekutu untuk melepaskan papua kepada indonesia atas perjanjian new york melaui UNTEA atau badan PBB yang mengurus persengketaan bangsa papua.

Secara resmi papua di integrasikan melalui PBB atas dasar pelaksanaan PEPERA 1969, sekitar 24 atau 25 tahun dari 1945 setelah Indonesia merdeka taggal 17 agustus 1945.

Ada agama lain di dunia

Setelah bergabung dengan NKRI, barulah orang papua tahu bahwa ada banyak agama lain di dunia, ini setelah masuknya para imigran dari luar papua yang datang kepapua dan mengetahui kalau mereka  memeluk agama lain yakni agama islam.

Sampai perkembangannya, di tahun 1970-an orang papua benar-benar di jajah di bawah otoritas Suharto sampai 1998. Kebebasan agama, kebebasan budaya, kebebasan hak hidup masyarakat papua saat itu benar-benar di bungkam dan di musnakan terbukti ada penghilangan sosiolog papua Arnol App dan lainnya.

Setelah satu abad Lebih Telihat banyak agama berdatangan di Tanah Kristen Papua

Integrasi ke papua kedalam Indonesia berhasil, secara otomatis 5 Agama berlaku seluruh Indonesia, termasuk papua, Papua yang dulunya hanya satu agama, kini menjadi 5 Agama secara nasinal. Penyebaran agama dengan legalitas 5 agama di indonesia, papua benar-benar target penyebaran agama secara terbuka bahkan target utama dalam perebutan tanah papua sebagai mayoritas agama Kristen. 

Dengan dukungan finansial dari negara, khususnya agama islam telah melakukan berbagai upaya dalam penyebaran agama di papua. Buktinya banyak mesjid dan pesantren di mana-man di papua.

Imigran dari luar papua yakni pemeluk agama Islam berdatangan tanpa kontrol dan menyebar ke seluruh papua. Misis penyebaran agama terus berlaju dan tersebar secara nyata bahkan gelap di papua hampir 50 tahun sejak integrasi papua kedalam NKRI.

Acaman Penlenyapan Agama Kristen di Papua

Papua sedang dalam ancaman besar. Wilayah berpenduduk mayoritas Kristen & Katolik sudah berada dalam target Islamisasi, yaitu proses peng-Islam-an orang-orang Kristen pedalaman yang minim pengetahuan tentang Kekristenan.

Kegiatan AFKN di Papua

Organisasi Al Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN), lembaga Islam yang sedang berusaha menggencarkan Islamisasi di kota Injil. Pemimpin AFKN yaitu Ustadz Muhammad Zaaf Fadzlan Rabbani Al Garamatan atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Fadzlan, pemilik Pesantren yang berada di wilayah Bekasi. Sebuah awal yang sungguh mencengangkan. AFKN telah membeli kapal khusus untuk menuju Papua demi suksesnya Islamisasi. 

Kapal laut dakwah itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Bahkan, sempat beredar kabar, AFKN akan membagikan 55 ribu Al-Qur'an yang siap disebar di seluruh Papua. Ustadz Fadzlan juga menyampaikan pendapatnya bahwa orang Kristen tidak perlu iri dengan strateginya

“Ustadz Fadzlan Berkata: Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya.

Dia juga berkata “AFKN ingin membangun keadilan dengan cara mendatangi semua lembaga Islam, majelis taklim dan semua umat Islam, dan menyerukan umat Islam agar menyelamatkan Muslim Irian. Karena umat Islam Irian adalah bagian dari NKRI. Apa yang dilakukan AFKN adalah upaya untuk mendukung program pemerintah. Ketika umat Islam kurang mendapat perhatian dan fasilitas, maka AFKN ingin terlibat untuk membantu umat, khususnya muslim Papua.” Dan yang santer di pemberitaan media Islam, kepala suku Asmat Senansius Kayimtel masuk Islam beserta seluruh anggota keluarganya dan berganti nama menjadi Umar Abdullah Kayimtel pada tanggal 19 Februari 2012. Dan seperti tradisi yang berlaku di pedalaman Papua, seluruh anggota suku akan mengikuti agama pemimpinnya!

Istilah Sebutan Papua NUU WAAR (PAPUA)

Pengobatan Gratis AFKN Papua

"Kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap tahun ini merupakan bentuk sumbangsih AFKN dalam menyemai dakwah di bumi Nuu Waar (Papua)," kata ustadz kelahiran Fakfak ini.

Menurut Ustadz Fadzlan Garamatan, ketua umum AFKN, kegiatan ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dengan target peserta khitan sebanyak 8.000 orang Papua Akan di sunat.

AFKN juga membagikan jilbab kepada muslimah di pedalaman Bumi Nuu Waar. ”Tahun ini, Jilbab yang bisa kita bagikan jumlahnya 1.700.000 jilbab. Sedangkan tahun sebelumnya sebanyak dua juta jilbab. Kegiatan ini semua dilakukan dalam rangka mengantarkan dakwah Islamiyah dengan memperbaiki tauhid saudara-saudara kita di Papua, baik yang sudah lama masuk Islam mau pun yang baru memeluk Islam, sehingga keimanan bertambah kuat,” jelasnya.

Selain menyelenggarakan khitanan massal bagi 7500 warga di Bumi Nuu Waar, menurut Ustadz Fadzlan, saat ini AFKN juga sedang mengadakan pengobatan Tibbunnabawi (pengobatan ala Rasulullah saw). Diakuinya, banyak warga Nuu Waar yang selama ini mengonsumsi berbagai makanan yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw, yang akhirnya menjadi racun di dalam tubuhnya.

Misi Terselubung Islamisasi Papua

Anak2 Papua

Saat ini dakwah Islam di Papua makin gencar. Buku Islam Atau Kristen Agama Orang Irian (Papua) yang ditulis Ali Atwa menyebut, bahwa Islam yang pertama ada di Papua, bukan Kristen. Tahun 1997, pernah ada seminar di Kabupaten Fakfak dan di Jayapura  menyebutkan, sebelum para misionaris Kristen menginjakkan kakinya di Tanah Papua, katanya, sudah terlebih dahulu muballigh Islam hadir di sana.

“Islam masuk pertama kali di bagian barat Papua. Di Fak Fak, jumlah Muslim hampir separuh populasi.” Kabupaten Fakfak sendiri yang memiliki luas wilayah 38.474 km2 dan berpenduduk sebanyak 50.584 jiwa, justru sangat kental dengan Islam.

Saksi bisu sejarah Islam, Masjid Patimburak, hingga kini masih difungsikan sebagai tempat ibadah 36 kepala keluarga dengan 147 jiwa yang tinggal di sekitarnya. “Dulu di sini ramai, tapi satu-satu mereka pergi,” ujar Daud Iba, sekretaris kampung Patimburak. 

Tetapi cerita di atas mengaburkan fakta lain. Sesungguhnya yang pertama agama Kristen Protestan di daerah Manokwari, tahun 1855 sudah jelas. Missionaris Jerman bernama C.W. Ottow dan G.J. Geissler datang menjadi missionaris. 

Fadzlan merasa benar sendiri. “Orang Kristen tidak boleh cemburu. Yang seharusnya cemburu adalah umat Islam, karena selama ini umat Islam di Papua kurang sekali mendapat fasilitas. Justru yang sering mendapat fasilitas adalah mereka (Kristen), baik dari negara maupun hasil kekayaan alam negeri yang mereka ambil. Otsus itu mereka yang makan semua, sementara umat Islam tidak mendapat. Bukankah selama ini seluruh orang Kristen, misionaris dan gereja, menggunakan pesawat modern, tapi umat Islam tidak pernah menggangu. Kok dengan kapal kecil saja mereka cemburu. Tidak ada yang melarang. Yang jelas, saat ini belum ada gangguan terhadap dakwah AFKN.  Irian itu negeri Muslim kok,” katanya

Kapal Dakwah Papua Gegerkan Aktivis Gereja

KAPAL AFKN Operasi di papua

Beberapa waktu lalu (18/7), Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) baru saja melakukan serah terima kapal dakwah kepada AFKN di Putri Duyung, Ancol, Jakarta . Hadir dalam acara tersebut, antara lain: Ustadz Harry Moekti, Opick, Dr Bambang Sardjono dari Departemen Kesehatan, Dr Kholiqurrahman Raus DAP (Ketua Dewan Pembina AFKN), Djuwono Banukisworo (Senior Vice President BNI Syariah), Ustadz Ihsan Salam (Direktur BWA).

Kapal Dakwah yang dinamakan AFKN Khilafah I itu berasal dari donatur umat Islam. Uang yang terkumpul tersebut dikoordinir oleh BWA melalui kegiatan penggalanan dana yang diberi tajuk “Papua Muslim Care” di Balai Kartini, Jakarta (9/1). Dana yang terkumpul pada malam itu, cukup fantastis, yakni, mencapai Rp 2 Milyar. 

Selain kapal dakwah, BWA juga mengajak para donator untuk berkomitmen dalam  program wakaf khusus, dalam pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di pedalaman Papua, rencananya akan ditempatkan di Kaimana. Ini merupakan program jangka panjang untuk Muslim Papua.

Kapal laut dakwah untuk Muslim Papua itu sendiri dibeli seharga Rp 600 juta. Kapal yang memiliki panjang 13,5 m dan lebar 3,3 meter ini mampu menampung 20 penumpang dan beban seberat 10 ton, juga dilengkapi standar keselamatan seperti rakit penyelamat, ringboy, karet pelampung serta alat komunikasi. Mengingat, perairan di Papua sangat luas, maka masalah transportasi menjadi sangat penting sebagai sarana dakwah.

Jika sebelumnya, AFKN harus menyewa kapal dengan biaya yang sangat mahal, belum lagi bahan bakarnya. Per liter bisa dikenakan Rp 23 ribu. “Terkadang, kita harus berhari-hari mengarungi laut dengan perahu. Jika menyewa boat, biaya pun habis untuk bahan bakar. Padahal, amanah berupa sedekah dari umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia melalui AFKN harus disampaikan untuk Muslim Papua yang ada di pedalaman,” tutur Ustadz Fadzlan.

2013, Media Australia Membocorkan 2700 anak – anak papua di bawa ke pesantren Jakarta

Oleh : Michael Bachelard di Smh.com.au melaporkan

Anak2 papua di pesantren jakarta

Anak-anak Papua sementara dibawa dari Papua ke sekolah-sekolah Islam di Jawa untuk “dididik kembali”, tulis Michael Bachelard.

Johanes Lokobal duduk di atas rumput yang menjadi alas dari lantai kayu rumah kecilnya yang hanya terdiri atas satu ruangan. Dia menghangatkan tangannya pada perapian yang terletak di tengah ruangan. Sementara itu dari waktu ke waktu seekor babi, tidak tampak karena berada di ruangan sebelah, menjerit dan membentur-benturkan tubuhnya dengan keras ke dinding rumah.

Kampung Megapura yang terletak di tengah pegunungan di provinsi paling timur Indonesia yaitu papua barat merupakan kampung yang sangat terpencil sehingga penyedian barang-barang hanya dapat dilakukan melalui perjalanan udara atau dengan berjalan kaki. Johanes Lokobal telah tinggal di sana sepanjang hidupnya. 

Dia tidak tahu dengan tepat berapa usianya, “Tua saja” katanya dengan suara parau. Ia juga miskin. “Saya bekerja di kebun. Pendapatan saya kira-kira Rp. 20.000 per hari. Saya juga membersihkan halaman sekolah.” Tetapi di kehidupannya yang sudah berat, terjadi kemalangan yang paling menyakiti dia. Pada tahun 2005, putra tunggalnya, Yope, dibawa pergi ke Jakarta. Lokobal tidak ingin Yope pergi. Anak itu masih berumur sekitar 14 tahun, tapi dia berbadan besar dan kuat, seorang pekerja yang baik. 

Namun orang-orang itu tetap membawa dia pergi. Beberapa tahun kemudian, Yope meninggal. Tidak ada yang bisa mengatakan kepada Lokobal bagaimana atau kapan tepatnya anaknya meninggal, dan dia juga tidak tahu di mana anaknya dimakamkan. Yang dia tahu secara pasti adalah, bahwa hal ini tidak seharusnya terjadi.

anak2 papua pesantren jakarta

Para pemisi terselubung menguraikan Sekitar 1400 anak-ana Generasi Muslim Nuu Waark Papua disekolahkan secara cuma-cuma alias gratis. Awalnya dimasukkan ke berbagai pesantren di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, kemudian menempuh jenjang perguruan tinggi, dalam dan luar negeri. Ratusan di antaranya tengah menempuh jenjang S-1, dan sudah 29 orang yang meraih gelar S-2

Untuk membawa anak-anak Papua belajar ke Jakarta, Sumatera, dan Surabaya, AFKN menjalin hubungan kerjasama dengan stakeholder pimpinan pesantren, rektorat, pimpinan yayasan hingga Baitul Mal wa Tamwil. Bahkan pendekatan secara pribadi dengan mereka yang memiliki kepedulian dengan perjuangan AFKN mengangkat harkat dan martabat masyarakat Muslim Papua.

Di antara dermawan, ada yang bersedia menjadi ayah angkat, dan membiayai hidup mereka selama belajar di pesantren atau kampus, tempat anak-anak Papua menuntut ilmu. Adapun anak-anak Papua yang datang ke kota besar tersebut, berasal dari kabupaten yang berbeda. Ada dari Kaimana, Fakfak, Bintuni, Raja Ampat, Wamena, Sorong, Nabire, dan wilayah Papua lainnya.

Kegiatan Islamisasi Papua

Setidaknya ada 11 anak (Putra-putri) Muslim Papua yang mendapatkan kesempatan belajar di Univesitas Indonusa Unggul, sebuah perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta. Mereka adalah Muksin Patipi, Yusuf Sayop, Usman Iba, Siti Adia Akatian, Siti Woretma, Fitria Patiran, Siti Rahayu Gwas Gwas, Hajija Rumakabes (semua dari Fakfak), Eric Arta Saiyof (Sorong), Nasir Tonoi (Bintuni), Yahya Boimasa (Kaimana). Selain di Kampus Indonusa Unggul, sejumlah mahasiswa asal Papua juga mendapatkan beasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, salah seorang mahasiswanya adalah Muhammad Mudzakkir Asso yang baru saja meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Bagimana Reaksi gereja Papua Atas Misi Islamisasi Papua?

Tanah yang damai, Tanah diberkati Tuhan, Tanah Pilihan Tuhan dan Lainnya menjadi slogan orang Kristen di papua benar-benar di injak dan di bungkam, kenyataan ini apakah kita berdiam diri ataukah mengambil langkah strategis untuk menghentikan semua program terselubung ini.

Kanapa para pimpinan gereja di papua hanya diam saja, apakah ini bukan menjadi ancaman generasi Kristen di papua?

Kami berharap Gereja-Gereja di papua harus bertindak dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah islamisasi di papua.

Penulis

Turius wenda ( www.twitter.com/TuriusWenda)

Ketua Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGBP)

Pendeta Socrates: Akar Masalah Papua Adalah Pelurusan Sejarah

Rev. Socratez S Yoman (photo jubi)

Jayapura Voice Baptist,-- Akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

Jakarta, Aktual.co —Ketua pengurus badan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGGBP), Pendeta Socrates Sofyan Yoman, mengatakan penyelesaian sejumlah persoalan di wilayah itu dapat dilakukan melalui dialog.

"Dan dialog damai yang bermartabat antara Indonesia dan Papua tanpa syarat dan dimediasi oleh pihak ketiga, itu solusinya," kata Socrates Sofyan Yoman usai peluncuruan buku "Otonomi Khusus Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (2/3).

Menurut dia, akar persoalan yang sangat mendasar di wilayah Indonesia timur itu bukan lebih kepada soal kesejahteraan seperti yang didengungkan selama ini oleh elite politik ataupun para pemerhati soal Papua, tetapi lebih kepada masalah pelurusan sejarah Papua ke Indonesia.

"Akar pesoalanya bukan kesejahteraan tetapi soal sejarah Papua dengan Indonesia, hal inilah yang harus dibahas secara baik lewat dialog," katanya.

Ia mengatakan sejak 1961 telah banyak program yang berlaku di Papua hingga pada masa reformasi pada 1998. Pada tahun 1999 rakyat Papua meminta merdeka, namun yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah otonomi khusus.

"Otsus adalah bargaining politik atau alat tawa-menawar Indonesia kepada rakyat Papua yang meminta merdeka. Namun Otsus yang berlaku hingga saat ini telah gagal dan orang Papua juga telah menolak hal itu," katanya.

Pendeta Socrates yang terkenal vokal itu mengatakan Otsus seharusnya bisa memberikan keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

"Banyak kekerasan yang terjadi selama masa Otsus, dan bisa dibaca dalam buku saya," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Socrates Sofyan Yoman, Sabtu siang waktu setempat meluncurkan buku dengan judul "Otonomi Khusus (Otsus) Papua Telah Gagal" di aula STT GKI Padang Bulan, Kota Jayapura.

Buku setebal 408 halaman dengan latar belakang bewarna merah dan gambar pulau Papua itu isinya terdiri dari lima bab. Yang di antaranya membahas tentang latar belakang Otsus di Papua, Ostus sebagai solusi politik Indonesia, dan pemusnahan etnis Papua. Serta kejahatan negara dan pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM 19 Oktober 2011 dan kasus penembakan Mako Tabuni 14 Juni 2012.

Buku tersebut diterbitkan oleh Cenderawasih Press dan merupakan buku yang kesekian kalinya ditulis oleh Socrates Sofyan Yoman yang dicetak oleh Galangpress di Jogyakarta.

Socrates lahir di Situbondo pada 15 Desember 1969 dan merupakan tokoh gereja yang vokal soal Papua. Dan merupakan dosen di berbagai Sekolah Tinggi Theologia di Kota dan Kabupaten Jayapura, yang pernah berbicara dengan staf khusus Sekjen PBB pada Oktober 2011.

"Pada 6 Maret ini, saya akan luncurkan buku baru lagi dengan judul "Saya Bukan Bangsa Budak" katanya.  (Ant)

 

More   Aktual - News 

 

Socratez: Tak Benar Injil Masuk Papua Saat Kegelapan

Socratez Sofyan Yoman (Photo pgbp)

Jayapura, 5/2 (Jubi)—Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pdt. Sokrates Sofyan Yoman menolak tegas anggapan orang yang mengatakan pemberitaan Injil merubah Papua menjadi terang dari gelap.

“Padahal, gelap identik dengan pencuri, pembunuh, pemerkosa kemudian menjadi baik karena pekabaran Injil. Jadi saya tak setuju ketika orang katakan Injil masuk ketika orang Papua ada dalam kegelapan,” tegas Sokrates dalam pemaparan materi “Seminar Sehari 158 tahun Injil di Papua, Sabtu (2/2) di Aula STT GKI I.S. Knije, Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Menurut Sokrates, orang Papua sudah mengenal berita Injil dalam kebiasaan hidupnya jauh sebelum berita Injil tertulis  tiba di Papua. “Sebelum kabar Injil tiba di Papua lewat Ottow dan Geisler, orang Papua mengenal dan menghidupi nilai-nilai Injili. Pemberitaan Injil tertulis hanyalah penggenapan. Allah (Injil) itu sudah lebih dulu ada atau sebelum orang barat yang bawa,” katanya.

Contoh penghidupan nilai Injil dalam budaya, kata Sokrates, yakni konsep keselamatan dan kehidupan kekal, sudah ada jauh sebelum Injil tertulis masuk ke Papua.  “Biasanya, orang Dani mengatakan ‘Nabulal Habulal’, yang artinya hidup kekal. Paham ini sudah ada dalam kehidupan orang Papua, sebelum Injil secara tertulis masuk,” kata Sokrates.

Selain konsep keselamatan, kata Sokrates, sepuluh hukum Allah lewat Musa di Gunung Sinai sudah menjadi bagian dari hidup orang Papua. “Orang Papua tak pernah membunuh, mencuri dan merencanakan kejahatn sebarangan. Orang Papua melakunya penuh dengan kesadaran dan alasan yang mendasar. Sebelum Injil, orang Papua tak boleh bunuh sebarang atau ganggu isteri orang sembarang, hal itu sudah ada jauh sebelum Ottow dan Geisler masuk ke Papua,” terangnya.

Sehingga, menurut Sokrates, ‘wajah’ Kristus sudah ada dalam kehidupan atau budaya orang Papua. Keberadaan ‘wajah’ Kristus dalam budaya Papua itu suatu kepastian. “Siapapun tak boleh meragukanya. Kalau meragukan, kisah penciptaan dari Allah yang baik perlu diragukan,” katanya.

Jadi menurut Socrates, apakah Allah menciptakan manusia lain terang kemudian manusia Papua dalam kegegelapan. “Allah menciptakan semua bangsa dalam situasi yang sama, yakni terang. Di mana ada manusia di situ sudah ada Allah. Jadi tidak benar kalau Injil di bawa ke Papua,” katanya. Sumber: Jubi/Mawel

Kekerasan Harus Dihentikan Demi Keamanan Manusia Papua

“Saya tidak setuju kekerasan atas nama apa pun, termasuk atas nama keamanan nasional.” Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP) - Rev. Socratez Sofyan Yoman".

Ketua Umum PGBP Socratez Sofyan Yoman (pht/pgbp)

Demikian kata Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Sofyan Yoman, kepada wartawan usai Kongres ke-XV-II di Wamena, Jayawijaya, Papua.

Menurut Socratez, sesuai prinsip gereja, yang lebih utama dalam kehidupan adalah kepentingan manusia. Maka, keamanan atas nama Negara harus ditentang.

“Yang lebih utama adalah keamanan manusia Papua, bukan kepentingan Negara,” kata Socratez mencontohkan kekerasan di Papua belakangan.

Selama dia menjadi Ketua Umum PGBP, atas kepercayaan umat, dan kesepakatan kongres, lanjut Sofyan, ia terus memperjuangkan keadilan untuk orang asli Papua di bumi cenderawasih ini.

“Saya kan terus berbicara,” kata Socratez lagi.

Socratez dipercayai sebagai Ketua Umum PGBP dalam kongres ke-XVII di Wamena. Hampir seratus persen suara dalam kongres memilih dia sebagai ketua dalam periode 2012-2015.

Di akhir kongres, 14 Desember 2012, ia diarak ribuan umat baptis dari jalan Yos Sudarso, kompleks Kodim 1702 Wamena hingga kampung Sinagmo, Wamena. Bagi Socratez, arakan dan kepercayaan umat baptis atas dirinya merupakan harapan untuk menyerukan keadilan, dan menghentikan kekerasan di ata Tanah Papua.

“Jaga kami, bicara tentang kekerasan yang menimpa kami, itu pesan yang saya tangkap jemaat,” kata Socratez.  (Jubi/Timo Marten)

Socrates : 1 Desember Aparat Tak Perlu Berlebihan

JAYAPURA – Untuk menyikapi momen tanggal 1 Desember yang oleh orang Papua setiap tahun diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, menurut Socratez S Yoman, aparat hendaknya tidak menyikapi secara berlebihan.  “ Aparat keamanan tidak usah berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, berarti ada apa ini di Papua,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa (27/11).

Saat disinggung tentang polemik yang terjadi, baik itu antara orang asli Papua maupun pihak lain, menurut Socratez polemik tersebut tidak perlu terjadi.  “Kenapa musti dijadikan polemik. Kalau rakyat Papua mau memperingati dan merayakan 1 Desember ya silahkan to. Itu tidak masalah sebenarnya. Asal tidak mengganggu ketenangan orang lain,” ujarnya.

Kalau hal itu dilakukan dengan berdoa  atau ibadah, menurutnya tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali kalau melakukannya dengan meneteror orang ataupun mengintimidasi orang.  “Tidak mungkin orang Papua mau menghancurkan negerinya sendiri. Masak orang Papua mau mengacaukan daerahnya sendiri, itu tidak mungkin,” tandasnya. Dikatakan,  sebagai seorang pendeta ia telah belajar banyak tentang sejarah, terutama sejarah Tanah Papua, untuk mencari kebenaran.  “Saya belajar dari buku-buku Prof Drooglever tentang Pepera, ini kan menyatakan bahwa 1 Desember itu sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, di situ lagu kebangsaan diciptakan, disitu ada bendera, dan lain-lain,” ungkapnya.

Hal itu yang menurutnya kemudian dibubarkan oleh Negara, sebagaimana dikatakan Ir Soekarno, ‘bubarkan Negara boneka buatan Belanda’. “ Ini kan berarti memang Papua sebagai suatu Negara. Saya kira ini kita harus terbuka dan jujur. Tidak boleh menipu,” tandasnya lagi.

Pemerintah dimintanya jangan menipu orang Papua dan harus jujur mengakui hal itu. “Saya dalam hal ini bicara sebagai pemimpin umat. Saya bicara tentang kebenaran. Saya bukan orang politisi, tapi saya seorang gembala,” ungkapnya.  

Tentang harapannya sebagai solusi atas permasalah tersebut, Socrates mengharapkan agar semua pihak dapat mempelajari sejarah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jurjurnya.

“Saya harap pemerintah dan rakyat papua semuanya, mari pelajari sejarah Papua ini baik-baik, secara obyektif, secara jujur dan terbuka. Kita tidak usah bikin seperti hantu yang menakutkan begitu,” harapnya.

Sehingga, menurutnya sejarah tersebut tidak menindas kita, tidak seperti hantu yang menakutkan.
“Jangan sejarah itu dijadikan sebagai obyek yang orang kemudian mengambil keuntungan di situ. Tidak boleh,” ujarnya.

Ia pun bertanya-tanya, mengapa hingga 50 tahun berlalu Pemerintah tidak mengakui fakta sejarah yang dikemukannya tersebut.

“Ada kebenaran-kebenaran yang digelapkan, yang dibelokkan, dengan menggunakan kekerasan-kekerasan. Orang papua bicara kebenaran lalu dibilang ‘oh kamu sparatis, oh kamu makar’ ini satu persoalan,” ungkapnya.

Jadi, menurutnya musti duduk bicara baik-baik, melalui satu jalan dialog antara Indonesia dan Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak yang netral, untuk mencari solusi-solusi yang benar dan bermartabat.

“Tidak bisa mengkalim bahwa Papua bagian dari NKRI, dan juga tidak bisa Papua mengklaim sebagai satu Negara sendiri. Ini kan musti ada pembedahan harus dibedah baik-baik, supaya ini bisa jernih,” ujarnya.

Dikatakan, ia tidak setuju bila dialog tersebut dilakukan dengan kunjungan-kunjungan kemudian bertemu dengan masyarakat, ataupun dialog konstruktif sebagaimana yang beberapa waktu lalu sempat dimunculkan. “Tidak usah polemic, duduk bicara baik-baik. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pikir itu satu langkah yang bermartabat, bersimpati dan manusiawi. Bukan kunjungan kemudian bicara-bicara, atau dialog konstruktif, bukan itu, tapi dialog yang benar-benar dialog,” terangnya.(aj/don/l03)

Sadis, Seorang Pendeta Wanita di Papua Ditembak Aparat TNI

Photo ilustrasi

Sadis Seorang pendeta wanita, Predika Metal Meki (38) meregang nyawa di dekat sungai Mak  Ia ditemukan dalam keadaan tewas tadi pagi, di Jalan Trans Asiki, Merauke. distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digole, Papua. Wanita ini tewas dengan dua luka tembak di pelipis kanan dan di bahu kanan hingga tembus ke belakang.

 

Menurut keterangan dari pihak keluarga, terdapat dua luka tembak di tubuh korban yakni pada bagian kepala dan bahu. Selain itu juga terdapat beberapa luka memar akibat pukulan dan sabetan benda tajam.

Korban, Frederika Metalmeti atau pendeta Rika, diduga ditembak oleh teman dekatnya yang merupakan seorang anggota TNI. Kemungkinan terlibatnya anggota TNI dalam kasus itu, juga dibenarkan oleh Komandan Korem 174, Animti Waninggap, Merauke, Brigjen Edy Rahmadi. Hal itu diperkuat dengan penemuan sejumlah alat bukti di TKP.

Kesedihan pun menyelimuti keluarga yang tengah menunggu kedatangan jenazah Pendeta Frederika Metalmeti, yang sudah bertugas di Gereja Betlehem Pantekosta, Boven Digul, sejak sepuluh tahun lalu. Saat ini jenazah korban sudah diberangkatkan menuju Merauke, dengan menempuh perjalanan darat sejauh lebih dari 400 kilometer.(TNT)

Press Release, “Aparat Keamanan Indonesia Harus STOP Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanah Papua”

Press Release: 

Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis sangat prihatin perilaku aparat keamanan Indonesia terhadap umat Tuhan di Tanah Papua.  Karena setelah Jenderal Kelly Kwalik dibunuh di Timika pada 16 Desember 2009 oleh TIM Gabungan TNI, POLRI, BRIMOB dan DENSUS 88 dan  Musa Mako Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  dibunuh oleh Densus 88 pada 14 Juni 2012 di Waena, Jayapura, penduduk asli  Papua diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak beradab dan aneh-aneh  seperti  penemuan-penemuan bom, peledakan bom, dan penangkapan warga sipil Papua dengan tuduhan memiliki amunisi hampir merata di seluruh Tanah Papua. 

 

Seperti contoh: Pemboman gedung DPRD Kabupaten Jayawijaya pada 1 September 2012  jam 02.15 WIT yang dilakukan OTK,  pelemparan bom di pos polisi lalulintas Kabupaten Jayawijaya pada 18 September 2012 jam 20.55 WIT,  penemuan bom di Timika, Jumat, 19 Oktober 2012,  penemuan 3 buah bom di Manokwari pada 9 Oktober 2012. Peledakan tiga bom rakitan di Sorong pada Minggu 28 Oktober 2012 malam pukul 22.00.  Pada 30 Oktober 2012 ada  penemuan amunisi kaliber 762 sebanyak 9 butir, peluru tajam 5 TJ 5,6 sebanyak 121 butir, peluru hamba 5,6 sebanyak 20 butir dan penangkapan empat pemuda  berinsial DIH (26) warga Organda, YP (28) warga Sampan Timika, AK(24) seorang wanita, warga Organda, YJW (27) warga Karubaga. (berita cepos, Rabu, 31 Oktober 2012).   Pada Rabu, 31 Oktober 2012 Polda Papua dan Polresta menangkap seorang warga sipil berinisial OG (27) di PTC Jayapura yang diduga pemilik amunisi.

Dari seluruh rangkaian “skenario”  dan  rekayasa  yang menonjolkan penduduk asli Papua sebagai pemilik amunisi dan pelaku bom seperti ini dapat memberikan gambaran   yang  SANGAT jelas bahwa  merupakan STRATEGI SISTEMATIS  yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia melalui  kekuatan aparat keamanan dengan beberapa tujuan, agenda dan target, yaitu:

• Upaya  sistematis untuk menggagalkan tuntutan rakyat Papua untuk dialog damai yang diperjuangkan selama ini;
• Upaya secara sistematis untuk menghancurkan  dan mengkriminalisasi perjuangan  damai hak penentuan nasib sendiri ( the right to self determination) rakyat Papua;
• Upaya  sistematis  untuk  menjadikan perjuangan damai rakyat Papua untuk merdeka ke arah “teroris”,  supaya dunia Internasional tidak mendukung perjuangan rakyat Papua  dan sebaliknya aparat keamanan RI  mendapat dukungan dengan bantuan dana dari Pemerintah Amerika dan Australia, yang selama ini  berperan melatih dan mensponsori Densus 88 untuk  memerangi “teoris” di Indonesia.
• Semua amunisi dan bom yang ditemukan dan diledakkan bukan milikdan dilakukan oleh penduduk asli Papua, tetapi ada aktor pemilik, penyuplai dan penggalangan beberapa pemuda asli Papua untuk membenarkan “menjustifikasi”  perjuangan politik rakyat Papua adalah perjuangan kriminal dan “teroris”. 

Rekomendasi:

1. Seluruh rakyat Papua yang pendatang maupun penduduk asli Papua jangan terlalu cepat percaya bahwa bom-bom yang diledakan,  dan ditemukan serta amunisi yang ditemukan dari tangan penduduk asli Papua adalah bukan murni. Karena perjuangan mencari rasa keadilan dan hak politik penduduk Asli Papua adalah perjuangan damai yang sudah terbukti dan bukan dengan perjuangan kekerasan yang direkayasa belakangan ini.
2. Aparat keamanan Republik Indonesia harus berhenti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bentuk rekayasa bom dan penemuan amunisi dari rumah-rumah orang asli Papua.  
3. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang dialog damai tanpa syarat antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral karena Otonomi Khusus  sebagai solusi politik telah GAGAL menjawab kompleksitas persoalan Papua.  Dialog damai dengan syarat-syarat: (a)  Segera membebaskan semua tahanan politik seperti: Filep Karma, Forkorus Yaboisembut dan kawan-kawan tanpa syarat. (b) Menarik semua pasukan non-organik yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk asli Papua.
4. Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses wartawan asing dan pekerjaan kemanusiaan untuk mengunjungi Papua.
5. Pemerintah Republik Indonesia segera mengundang dan mengijinkan Pelapor Khusus PBB mengunjungi Papua.

 

Ketua Umum

Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua,

 

Socratez Sofyan Yoman

===============================

Alamat Kantor: Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Jayapura/Numbay, Papua

HP: 08124888458

Gereja Baptis Papua Kutuk Aksi Kekerasan Aparat di Manokwari

Rev. SOcratez  Sofyan Yoman

Jayapura Voice Baptist  --- Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (BPP-PGBP) sangat prihatin dengan perilaku  aparat keamanan Indonesia yang bertugas di Tanah Papua  yang menjalankan tugas dan fungsi  tidak  professional, tidak beradab dan juga tidak membangun simpati.  

 

Sebaliknya,  aparat keamanan menjadi bagian dari yang menciptakan konflik dan kekacauan di Papua.  Demikian penegasan Ketua Umum Gereja Baptis Papua, Rev. Socratez Sofyan Yoman, dalam press release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Rabu (24/10) pagi ini. 

Dikatakan oleh Yoman, peristiwa tanggal 23 Oktober 2012 di Manokwari yang melarang masyarakat menyampaikan pendapat di depan umum, memblokir jalan, menyerang, membubarkan, menembak , melukai, menangkap, menyiksa  dan memenjarakan rakyat sipil adalah kejahatan kemanusiaan.  

“Perilaku aparat keamanan yang merendahkan martabat penduduk Asli Papua seperti ini perbuatan terkutuk dan  tidak bisa ditoleransi.  Aparat keamanan Indonesia  selama ini menjadikan manusia Papua sebagai musuh dan diperlakukan seperti hewan,” tulis Yoman. 

Lanjut Yoman, perilaku aparat keamanan menunjukan watak kriminal bukan sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Apakah mereka berpikir   dengan pendekatan kekerasan akan menyelesaikan masalah Papua? Tidak segampang dan tidak semudah yang aparat keamanan berpikir dan bertindak. Aparat keamanan dengan cara dan perilakunya dapat  merendahkan kredilitasnya sendiri di mata rakyat Papua, rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Disampaikan juga, aparat keamanan Indonesia berpikir bahwa dengan kekerasan  yang dipamerkan  akan membuat shock teraphy untuk Penduduk Asli Papua supaya tunduk pada kejahatan yang mereka tonjolkan. 

“Aparat keamanan Indonesia telah gagal  membangun simpati dari Penduduk Asli Papua. Sebaliknya aparat keamanan memperkokoh  kekuatan moral dan nurani Penduduk Asli Papua untuk melawan dan berdiri atas kehormatan  dan martabat mereka di atas tanah leluhurnya,” ujarnya dari Jayapura, Papua. 

Menurut Yoman, kekerasan dan Kejahatan  kemanusiaan yang dilakukan aparat keamanan dari institusi TNI, POLRI, Densus 88, BRIMOB, Kopassus di Tanah Papua selama ini justru memberikan bobot, kredit point,  dukungan solidaritas dan simpati, masyarakat Indonesia dan  komunitas internasional yang luas. 

“Pemerintah Indonesia dinilai sebagai penjahat dan pembunuh manusia Papua dan rakyatnya sendiri,” tegasnya.  
Karena itu, Yoman meminta agar aparat keamanan, TNI, POLRI, Densus 88 dan Brimob harus menghentikan penangkapan, pengejaran terhadap anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB). 

Menurut Yoman, persoalan tersebut bukan masalah KNPB, tapi sebuah persoalan Papua yang sangat kompleks yang dipersoalkan rakyat Papua, yaitu:  sejarah integrasi yang suram, status politik Papua dalam Indonesia yang belum tuntas, pelanggaran HAM kejam, peminggiran penduduk pribumi, pemusnahan etnis Papua, kemiskinan Orang Asli Papua di atas sumber daya alam yang kaya.  

“ Ini merupakan masalah  kemanusiaan, rasa keadilan, kesamaan derajat, dan martabat manusia.  Aparat keamanan jangan  merendahkan martabat dan integritas manusia. Aparat keamanan jangan mengkaburkan dan  mengalihkan persoalan mendasar yang dipersoalkan Penduduk Asli Papua selama ini dengan pendekatan kekerasan. 

Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan yang sudah saatnya harus dihentikan. Ini perilaku terkutuk dan tidak manusiawi. 

Karena itu, solusi menyeluruh harus ditempuh dengan dialog damai dan setara antara Indonesia dan Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Karena dialog adalah jalan tanpa kekerasan yang menghormati martabat manusia.”

Seperti diberitakan, aksi ratusan massa KNPB di depan Kampus Universitas Negeri Papua, Manokwari, Papua Barat, dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. 11 orang ditangkap, 9 orang diantaranya mendapat pukulan dari Polisi, dua diantaranya terkena luka tembakan.

OKTOVIANUS POGAU

Socratez : Raimuna Penuh Nuansa Politis

Polisi Nyatakan Kota Jayapura Siaga I

Rav. Socraetez Sofyan Yoman

JAYAPURA Bintang Papua – Penyelenggaraan Raimuna Nasional yang Tahun 2012 kali ini dilaksankan di Bumi Perkemahan Phokela Waena, mendapat sorotan tajam dari tokoh agama, yakni dari Pdt Socratez S Yoman, yang dikenal cukup vocal terhadap pemerintah.

Ia  menyatakan bahwa pelaksanaan raimuna penuh dengan nuansa politis, yakni sebagai upaya pemerintah RI membangun citra, bahwa Papua merupakan daearah yang aman dan tidak ada gangguan apa-apa.

“Dimensi politik tujuan Bangsa Indonesia untuk dunia internasional tentang pelaksanaan raimuna di Papua agar Papua terlihat aman dan damai tidak ada konflik di Tanah Papua,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Rabu (3/10).

Menurutnya, bagi orang asli Papua, penyelenggaraan yang mengundang ribuan anggota pramuka dari seluruh Indonesia tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali.
“Yang mendapatkan keuntungan adalah maskapai penerbangan, Pelni, hotel-hotel di Jayapura, warung-warung makan, aparat keamanan TNI/Polri dan semua itu milik orang Indonesia, maka Raimuna sama sekali tidak ada gunanya atau manfaat bagi penduduk asli orang Papua,” tegasnya.

Dan selama ini, dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun orang Papua dari segala aspek kehidupan dan gagal mengindonesiakan orang Papua.

“Indonesia berhasil mengintregrasikan Bangsa Papua secara politik,ekonomi dan keamanan tetapi secara ideologi bangsa Indonesia gagal mengintregrasikan bangsa Papua,” tandasnya lagi. Bahkan termasuk bom yang diberitakan ditemukan aparat dan diindikasikan milik kelompok KNPB, menurut Socratez yang kini aktif menuslis buku, sebagai sebuah rekayasa aparat keamanan.

“Karena orang Wamena (org asli Papua) tau apa tentang pembuatan bom,” jelasnya.
Ia menuding, bahwa hal itu ujung-ujungnya adalah masalah dana pengamanan. “Seperti konflik yang terjadi di Puncak Jaya yang selama ini terjadi adalah rekayasa agar mendapatkan dana, karena dahulu Puncak Jaya sebelum jadi kabupaten daerahnya aman,” ungkapnya.

Ia mengklaim bahwa OTK yang dituding ke KNPB adalah orang terlatih khusus. “Saya yakin pembuat bom itu orang diluar Papua atau OTK ( Orang Terlatih Khusus) dan bukan org asli Papua,” tegasnya lagi.

Kota  Jayapura  Siaga I
Sementara itu, Status pengamanan  di Kota Jayapura  ditingkatkan menjadi   Siaga I   selama pelaksanaan  Raimuna  Nasional X  Tahun  2012, dari  tanggal 8s/d-15  Oktober di  Bumi  Perkemahan (Buper)  Cenderawasih  Phokela,  Waena, Distrik Heram. 

Demikian disampaikan Kapolres  Jayapura Kota  AKBP Alfred Papare, SIK usai Apel  Siaga Kesiapan Pengamanan Raimuna di Pasar  PTC  Entrop, Distrik Jayapura, Rabu (3/10). Dia mengatakan,  pihaknya  sebagai   pimpinan  keamanan  di wilayah  Kota  Jayapura  harus memberikan  jaminan keamanan kepada  masyarakat   serta berupaya semaksimal  mungkin  mengamankan kegiatan masyarakat  dalam  rangka  Raimuna  agar aksi-aksi  yang  mengganggu kantibmas   dapat diminimalisir  atau ditiadakan.   

Karena  itu, kata dia, pihaknya  telah  membangun  20  Pos Pengamanan  yang didukung     598 personil  masing-masing  8 Pos  Pengamanan   untuk  kegiatan Raimuna    yang  berada di Area  Buper seperti Perkemahan, Pameran, Kedai serta area wisata  yang berada di luar Buper seperti  Pantai Base-G, Pantai Hamadi, Pasar  Hamadi, Kantor Gubernur.   Sedangkan  12 Pos  pendukung  kegiatan Raimuna yakni  Pos Angkasa, Pos Lumba-lumba, PTC, Pos  Depan Pelabuhan Jaapura, Tanah Hitam, Expo, Perumnas III, Pasar Yotefa, Km 9 dan  Padang  Bulan Pos.

Kata dia, sejak  Rabu (3/10)   Pos Pengamanan  yang sudah  dibangun tersebut  mulai terisi personil.  Apalagi  Kamis  (4/10) pukul  02.00 WIT dini hari  terdapat  beberapa  kontingen  tiba di Pelabuhan  Jayapura menumpang  KM Doloronda dari  Kontingen Gorontalo  52  peserta. Kemudian  KM Gunung  Dempo   membawa  261  peserta  dari  Muluku Utara.  Selanjutnya dibawa ke  Pos  Pengamanan PTC  Entrop untuk mendaftar sebagai peserta Raimuna.   

Selanjutnya  KM  Ngapulu   Jumat  5  Oktober membawa  Kontingen Maluku 154 perseta dan   Papua  Barat  303 peserta. Sulteng  198 peserta.  Semua  Kontingen  Raimuna  sudah tiba di lokasi Buper 6  Oktober.  (aj/mdc/don)

Comments

Dimusnahkan Lewat Operasi Militer, Miras, KB dan Pemekaran

Resensi Buku ‘Pemusnahan Etnis Melanesia : Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat’

Buku setebal  306 halaman, merupakan  buku ke-12  yang ditulis Pdt Socratez S Yoman, yang diawali dengan kata pengantar dari dua tokoh Papua, masing-masing Pdt Dr Benny Giay, DR George J Aditjondro. Laporan : Ahmad Jainuri – Bintang Papua

Pdt. Socratez S. Yoman

Jayapura,-- Pdt Benny Giyai, menyatakan dalam alinea pertama pada buku tersebut, bahwa apa yang dituangkan penulis, adalah ungkapan seorang tokoh agama yang memainkan peran kenabian atau kontrol sosial di masyarakat.
Beberapa pertimbangan yang mendasari sikap kritis seorang tokoh agama, menurut Benny Giay, diantaranya adalah :

Pertama, KENYATAKAN SOSIOLOGIS. Yang mana, Gereja hadir di tengah-tengah masyarakat yang terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok sosial keagamaan dan etnis serta status sosial yang berbeda satu dengan yang lain.

Antar kelompok terjadi persaingan, yang di era modern ini dapat dikontrol dengan sistem hukum yang disetujui dan diakui bersama.

Kedua, KONDISI POLITIK, yang secara awam adalah persaingan kelompok-kelompok dalam memperebutkan sumber-sumber produksi, SDA, dan pengaruh-pengaruh sumber-sumber kekuasaan atau sarana dan lembaga-lembaga strategis.

Ketiga, adalah DOSA,  baik dosa rohani (spiritual), dosa sosial (struktural) dan dosa kultural.
Keempat, adalah MEMBACA TANDA-TANDA ZAMAN.
Kelima, juga terkait SIKAP GEREJA yang memandang apakah pemerintah itu sebagai wakil Allah atau musuh Allah.
Keenam, spiral kekuasaan dan kepentingan kelompok.

Yang mana, kata Benny Giyai, bahwa dalam sejarah Gereja, pemikiran-pemikiran kritis tokoh Gereja atau agama yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut sering disikapi secara negatif oleh pemerintah yang berkuasa dan masyarakat. “Petugas gereja yang kritis sering dicap sebagai pembawa bendera politik tertentu. cap atau stigma demikian memang sengaja dipakai untuk melumpuhkan tekat Gereja atau agama dalam mengemban misinya,” ungkapnya.

George Adi Tjondro dalam pengantarnya menyebutkan, bahwa judul buku karangan Socratez tersebut lebih ditujukan kepada para pembesar Gereja di Jakarta dari berbagai aliran theologia, untuk tidak melupakan fungsi kenabian mereka, sehubungan dengan pelanggaran HAM yang sudah begitu kronis dan sistemik di Tanah Papua.

Ia menyimpulkan, bahwa buku karangan Pdt Socratez S Yoman tersebut baik dan perlu dibaca, bukan hanya bagi para pendeta, tapi juga buat orang awam di Indonesia. sebab buku tersebut kaya dengan informasi tentang pergumulan antara rakyat Papua Barat dengan Pemerintah NKRI sejak sebelum Pepera 1969 sampai dengan keluarnya UU Otonomi Khusus No 21/2001.
Isi buku karya Socratez S Yoman per babnya, adalah :

BAB I menguraikan tentang tanggung jawab, tugas dan peran Gereja, dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, menegakkan kebenaran, keadilan, kedamaian, memperjuangkan HAM, martabat (integritas Manusia, kesamaan derajat dan kemerdekaan manusia (freedom/liberation)

BAB II, menguraikan tentang Akar Persoalan Papua : Sejarah Papua Barat, sejak 1 Desember 1961 yang mengungkap sejumlah catatan sejarah, termasuk Pepera 1969, tanah Papua dalam proklamasi 17 Agustus 1945, dalam UUD RI 1945, Operasi militer serta Tanah Papua dalam perjanjian-perjanjian internasional.
BAB III, menyajikan tulisan tentang pembangunan yang berlangsung di Papua selama 43 Tahun atas orang Papua. Yang menyajikan sudut pandang antara Indonesia dengan orang Papua Barat tentang pembangunan yang sedang dilaksanakan di atas Tanah Papua.

Baik itu pembangunan pendidikan, status tanah, pembunuhan umat Tuha di atas Tanah Papua yang diberi gelar pahlawan nasional (172).

BAB IV, membahas tentang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang diibaratkan sebagai perahu yang sedang berlabuh di lepas pantai. substansi peran dari MRP serta pandangan MRP terhadap Otsus.

BAB 5, diuraikan tentang pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua Barat, yang dalam sub judul pertamanya disebutkan adalah murni kepentingan politik, kemanan dan ekonomi. yakni dipaksakan oleh orang Indonesia dan bukan kemauan aspirasi orang asli Papua.

BAB 6, tentang Pelanggaran HAM di Papua Barat, baik dalam bentuk administratif, pembunuhan karakter, dalam hak harta benda, dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk teror publik, maupun secra fisik (pembunuhan langsung). dikisahkan juga tentang teror dan intimidasi yang dialami penulis sendiri.
BAB 7, dengan judul Ruang Pemusnahan Etnis orang asli Papua, dengan operasi militer dan kekerasan militer, minuman keras alkohol, program KB, pemekaran provinsi dan kabupaten, kehadiran perusahaan asing (prusahaan multi nasional).

Di akhir tulisannya, penulis memberikan kesimpulan dari perspektif Gereja, yaitu ‘sesungguhnya umat Tuhan yang ada di Tanah Papua Barat, orang melanesia ini benar-benar menjadi korban kepentingan ekonomi, politik dan keamanan. Tentu saja kepentingan Amerika dan kepentingan Indonesia’.

Juga menuangkan sejumlah solusi, dengan diawali sebuah pertanyaan. Yaitu ‘apakah ada ruang yang meungkinkan Bangsa Indonesia yang dinilai sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dan berpenduduk mayoritas Islam ini dapat mengukir sejarah dan Negara-Negara Asia dan Negara berkembang dengan bermartabat, simpatik, terhormat, manusiawidan bermoral memberikan kesempatan kepada Bangsa Papua Barat untuk mengembangkan dirinya diatas negeri dan tanah airnya sendiri?

Karena, orang asi Papua dari ras melanesia ini mempunyai harapan bahwa melalui UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 akan mendapat jaminan proteksi (perlindungan) hak-hak dasar asasi, hak untuk hidup, hak untuk bebas menyatakan pendapat, hak untuk perlindungan terhadap tanah, hutn, pohon, sungai, dan kekayaan alam, hak perlindungan untuk mendapat pendidikan, mendapat akses pengembangan ekonomi dan perlindungan khusus mendapat pelayanan kesehatan.

Otonomi khusus juga diharapkan mampu mengakhiri penderitaan, tetesan darah, dan cucuran air mata orang asli Papua. Namun ternyata kekerasan, eksploitasi, diskriminasi justru bertumbuh subur dari negeri kami sendiri.
Serta mengungkapkan sejumlah jalan atau solusi yang diusulkannya sebagai setitik harapan orang asli Papua, yaitu :
1. Perlu konstruksi konflik berdimensi lokal, nasional dan internasional bagi Papua.
2. Bangsa Indonesia diharapkan tidak menggunakan kekerasan militer di Papua.
3. Indonesia dijadikan negara federal, dengan mengambil contoh Amerika Serikat
4. Indonesia dijadikan lima atau enam negara.**