November 5, 2010 - Pada Obama berangkat Presiden pada dua kali tertunda perjalanannya ke Indonesia, Timor Timur dan Indonesia Action Network (ETAN) mendesak dia untuk menggunakan kesempatan untuk membangun hubungan antara AS dan Indonesia berdasarkan promosi hak asasi manusia dan aturan hukum.
Seperti kita menulis surat kepada Presiden Obama Maret lalu, "sejarah-Indonesia hubungan AS jauh lebih dikenal untuk AS sebagian besar kritis mendukung kediktatoran Suharto, dari perampasan berdarah pada kekuasaan tahun 1965 melalui invasi ilegal dan pendudukan kemudian Timor Portugis ke Kopassus penculikan dan pembunuhan para mahasiswa pada tahun 1997 dan 1998. "
Obama kunjungan Presiden bertepatan dengan Hari Pahlawan di Indonesia, dan diktator Soeharto dalam pertimbangan untuk diberi nama sebagai "Pahlawan Nasional." Kami mendesak Presiden Obama untuk menggunakan kesempatan kunjungannya ke tegas memutuskan hubungan dengan dukungan AS masa lalu untuk penyiksaan, penghilangan, pemerkosaan, invasi dan pendudukan ilegal, kerusakan lingkungan hidup di luar hukum pembunuhan. dan banyak lagi. senjata AS, pelatihan, dukungan politis dan dukungan ekonomi Indonesia memfasilitasi kejahatan. Presiden Obama harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan Timor-Leste untuk peran AS dalam penderitaan mereka selama tahun-tahun Suharto dan untuk menawarkan belasungkawa ke banyak korban's Suharto di seluruh nusantara.
Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya tidak berakhir dengan's jatuhnya Suharto. Sejak itu kebijakan AS sebagian besar telah difokuskan hanya pada kepentingan strategis dan ekonomi sempit yang tak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir,video mengerikan dan laporan lain penyiksaan, pembakaran desa-desa dan kejahatan lain menunjukkan bahwa rakyat Papua Barat dan di tempat lain terus menderita di tangan militer dan polisi.
Seperti kita menulis surat kepada Presiden Obama Maret lalu, "sejarah-Indonesia hubungan AS jauh lebih dikenal untuk AS sebagian besar kritis mendukung kediktatoran Suharto, dari perampasan berdarah pada kekuasaan tahun 1965 melalui invasi ilegal dan pendudukan kemudian Timor Portugis ke Kopassus penculikan dan pembunuhan para mahasiswa pada tahun 1997 dan 1998. "
Presiden Obama harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan Timor-Leste untuk peran AS dalam penderitaan mereka selama tahun-tahun Suharto dan untuk menawarkan belasungkawa untuk banyak korban Suharto di seluruh nusantara. |
Obama kunjungan Presiden bertepatan dengan Hari Pahlawan di Indonesia, dan diktator Soeharto dalam pertimbangan untuk diberi nama sebagai "Pahlawan Nasional." Kami mendesak Presiden Obama untuk menggunakan kesempatan kunjungannya ke tegas memutuskan hubungan dengan dukungan AS masa lalu untuk penyiksaan, penghilangan, pemerkosaan, invasi dan pendudukan ilegal, kerusakan lingkungan hidup di luar hukum pembunuhan. dan banyak lagi. senjata AS, pelatihan, dukungan politis dan dukungan ekonomi Indonesia memfasilitasi kejahatan. Presiden Obama harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan Timor-Leste untuk peran AS dalam penderitaan mereka selama tahun-tahun Suharto dan untuk menawarkan belasungkawa ke banyak korban's Suharto di seluruh nusantara.
Kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM lainnya tidak berakhir dengan's jatuhnya Suharto. Sejak itu kebijakan AS sebagian besar telah difokuskan hanya pada kepentingan strategis dan ekonomi sempit yang tak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir,video mengerikan dan laporan lain penyiksaan, pembakaran desa-desa dan kejahatan lain menunjukkan bahwa rakyat Papua Barat dan di tempat lain terus menderita di tangan militer dan polisi.
Kami mendesak Presiden AS Obama untuk bantuan keamanan kondisi pada mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan impunitas. Kami mendesak dia untuk mengikuti rekomendasi Timor-Leste Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste (CAVR), yang mendesak negara untuk "mengatur penjualan militer dan kerjasama dengan Indonesia lebih efektif dan membuat dukungan tersebut benar-benar tergantung pada kemajuan penuh demokratisasi, subordinasi militer kepada hukum dan pemerintah sipil, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia internasional, termasuk penghormatan terhadap hak penentuan nasib sendiri. "
Kami mendesak Presiden untuk mengumumkan bahwa AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan bekerja untuk membentuk sebuah pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM yang dilakukan selama pendudukan Indonesia tahun 24-Timor-Leste. Hal ini akan mengirim pesan penting bahwa tidak ada yang di atas hukum dan akan berfungsi sebagai alat pencegah yang penting untuk masa depan pelanggar hak asasi manusia. Sebuah pengadilan direkomendasikan oleh CAVR dan didukung oleh banyak korban kejahatan dan oleh para pendukung hak asasi manusia di Timor-Leste, Indonesia dan negara lain.
Kami mendesak Presiden untuk mengumumkan bahwa AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan bekerja untuk membentuk sebuah pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM yang dilakukan selama pendudukan Indonesia tahun 24-Timor-Leste. Hal ini akan mengirim pesan penting bahwa tidak ada yang di atas hukum dan akan berfungsi sebagai alat pencegah yang penting untuk masa depan pelanggar hak asasi manusia. Sebuah pengadilan direkomendasikan oleh CAVR dan didukung oleh banyak korban kejahatan dan oleh para pendukung hak asasi manusia di Timor-Leste, Indonesia dan negara lain.
Kami mendesak Presiden untuk mengumumkan bahwa AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan bekerja untuk membentuk sebuah pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan HAM yang dilakukan selama pendudukan Indonesia tahun 24-Timor-Leste. |
Kami sangat prihatin dengan pengumuman pemerintah baru-baru ini bahwa AS akan untuk pertama kalinya dalam belasan tahun terlibat dengan organisasi terkenal Indonesia Kopassus pasukan khusus. Kami juga memanggil Presiden Obama untuk mengakhiri keterlibatan ini direncanakan dan untuk menangguhkan semua pendanaan dan pelatihan di Indonesia polisi Detasemen 88 unit menunggu tinjauan dari tuduhan dilontarkan terhadap unit untuk sistemik pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan penyiksaan. Kami percaya bahwa hukum AS bar kerjasama dengan unit-unit militer dan polisi dengan catatan hak asasi manusia seperti mengerikan.
Tindakan ini oleh Presiden Obama akan mengubah arah arus dari salah satu mengulangi kebijakan gagal. Sementara banyak yang berubah di Indonesia, bantuan keamanan AS tidak mempromosikan perubahan lebih lanjut.Sebaliknya ia mendorong impunitas dan pelanggaran hak asasi manusia dan set kembali reformasi.
Dalam bukunya The Audacity of Hope, Obama menulis bahwa "selama enam puluh tahun terakhir nasib [Indonesia] telah secara langsung terkait dengan kebijakan luar negeri AS," kebijakan yang termasuk "dan sesekali dorongan toleransi tirani, korupsi, dan degradasi lingkungan saat itu menjabat kepentingan kita. "
Hubungan baru antara kedua negara harus dibangun pada penilaian yang jujur tentang masa lalu berdarah. hubungan khusus Presiden Obama untuk Indonesia menawarkan kesempatan yang penting untuk mengantarkan era baru dalam hubungan antara kedua negara kita. Salah satu yang menolak hubungan sebagian besar didasarkan pada militerisme dengan satu yang menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan supremasi hukum.
Dalam bukunya The Audacity of Hope, Obama menulis bahwa "selama enam puluh tahun terakhir nasib [Indonesia] telah secara langsung terkait dengan kebijakan luar negeri AS," kebijakan yang termasuk "dan sesekali dorongan toleransi tirani, korupsi, dan degradasi lingkungan saat itu menjabat kepentingan kita. "
Hubungan baru antara kedua negara harus dibangun pada penilaian yang jujur tentang masa lalu berdarah. hubungan khusus Presiden Obama untuk Indonesia menawarkan kesempatan yang penting untuk mengantarkan era baru dalam hubungan antara kedua negara kita. Salah satu yang menolak hubungan sebagian besar didasarkan pada militerisme dengan satu yang menghormati hak asasi manusia dan mempromosikan supremasi hukum.
-30 -
Anggota ETAN tersedia untuk wawancara
hubungi: John M. Miller, ETAN, +1-718-596-7668, +1-917-690-4391, etan@etan.org, www.etan.org
hubungi: John M. Miller, ETAN, +1-718-596-7668, +1-917-690-4391, etan@etan.org, www.etan.org
Lihat juga 's ETAN surat kepada Presiden Obama dan Papua Barat Tim Advokasi Surat Terbuka kepada Presiden Obama tentang Hawa Nya Kunjungan ke Indonesia
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here