SBY tak Ingin Ditekan Soal Video Kekerasan di Papua

Senin, 01 November 2010, 15:33 WIB

Presiden SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pihak lain agar jangan ada yang menekan Indonesia terkait adanya video dugaan kekerasan di Papua yang melibatkan militer Indonesia. Pemerintah perlu melakukan langkah semestinya, bukan karena ditekan siapa pun, tapi karena memang harus melakukan itu.

"Saya katakan tidak perlu menekan Indonesia," kata Presiden SBY dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (1/11). Presiden menyampaikan hal itu menanggapi adanya pemberitaan yang mendesak agar Australia menekan Indonesia untuk segera menuntaskan kasus kekerasan seperti diperlihatkan sebuah rekaman video.

"Pada tanggal 23 Oktober (2010), saya sudah keluarkan instruksi kepada pejabat terkait, termasuk Panglima TNI dan Menhan, saya berharap instruksi itu dijalankan," kata Presiden SBY. Ketika instruksi itu dijalankan, Presiden SBY meminta agar dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta mesti dilakukan percepatan.

"Kalau setelah penyelidikan rampung, dengan demikian sesungguhnya sudah bisa melalui proses sesuai dengan mekanisme yang ada," katanya. Presiden SBY mengaku sudah mendapat laporan kalau dalam waktu dekat akan digelar pengadilan kepada para pelaku. Presiden mengingatkan, pengadilan itu harus adil.

"Sanksi harus sesuai dengan tingkat kesalahan, tidak boleh ada tekenan dari mana pun, tidak boleh ada istilah korban mengorbankan. Keadilan sangat penting. Ingat, anggota TNI di Papua mengemban tugas negara, keberadaan mereka sah," kata Presiden SBY menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengingatkan, sejak 2005 kebijakan dasar di Papua sudah diubah menjadi pendekatan kesejahteraan. "Sejak itu hampir tidak terjadi tindakan-tindakan yang represif, yang melanggar hukum. Namun faktanya, ini sering tidak dimengerti dunia,'' jelasnya.

Menurut Presiden SVY, Indonesia sah untuk menegakkan NKRI, termasuk menugaskan prajurit di Papua. "Insiden (kekerasan) jelas bukan policy negara, policy pemerintah, terjadi di banyak negara, termasuk kalau kita ikuti terjadi di Afghanistan dan Iran. Itu bukan policy negara, ada kesalahan, kita berikan sanksi, tidak ada imunitas," katanya.

Presiden meminta pimpinan TNI agar dalam melakukan reformasi di tubuh TNI tidak terganggu dengan terjadinya insiden. "Pesan saya, TNI jalankan apa yang mesti kita jalankan," kata Presiden SBY. Indonesia,lanjut dia, tidak bisa ditekan negara atau LSM mana pun terkait hal itu.