Di Papua, Prioritas Utama Tetap Kesejahteraan

Kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama di Papua, dan tidak perlu terjebak dengan pemikiran untuk lepas atau tetap bersatu dengan Indonesia. Demikian Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua, Thaha al Hamid, ketika menghadiri peluncuran buku perjuangan tokoh Papua, almarhum Viktor Kaisiëpo yang berjudul Perspektif Papua, Cerita Kehidupan dan Perjuangan Saya, di gedung Amnesty International di Amsterdam, Belanda.

Menurut Thaha al Hamid, pemikiran-pemikiran almarhum Viktor Kaisiëpo menjadi sangat relevan untuk perjuangan Papua. Buku tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang Papua. Tentang bagaimana seharusnya Jakarta membangun paradigma baru dengan Papua.

"Saya kira kita tidak perlu terjebak di dalam pilihan-pilihan seperti bersama atau berpisah dari Indonesia. Yang lebih penting adalah ada keadilan sosial, keadilan ekonomi. Dan orang Papua bisa memiliki hak hidup yang dihormati dan bermartabat, juga dihormati sebagai bangsa dan sebagai manusia."

Sampai saat ini menurut Thaha masih terjadi pelanggaran HAM di Papua. Jakarta tuturnya, harus mengubah sudut pandang dalam melihat Papua. Kalau Jakarta melihat Papua sebagai kelompok separatis, maka kapan pun pasti akan terjadi pelanggaran HAM dan ketidak adilan sosial serta ekonomi. Namun kalau Jakarta menemukan paradigma baru yang lebih ramah dan lebih manusiawi, maka merubah keadaan di Papua.

Sementara itu menurut Thaha, otonomi khusus di Papua mengalami kegagalan total. Jakarta saja mengakui bahwa otonomi khusus tersebut gagal. "Anda tahu begitu banyak uang telah dikucurkan di Papua. Tapi hasilnya apa?. Banyak rakyat Papua yang masih hidup menderita. Sementara prasarana lainnya pun seperti rumah sakit juga tidak memadai di Papua.

Rakyat Asli Tersingkir
Sekjen Dewan Adat Papua, Leo Imbiri dalam kesempatan sama menjelaskan rakyat asli Papua sekarang tersingkir. Migran yang memenuhi tanah Papua, hampir menyamai jumlah penduduk asli Papua. Yang lebih parah lagi, keuntungan ekonomi bukan untuk rakyat Papua asli.

"Sampai hari ini masyarakat adat Papua belum menikmati hak-haknya secara baik. Dan makin hari sekarang rakyat Papua, makin ter marginalisasi dari tanah dan sumber daya alam yang dimilikinya."

Banjirnya migran ke Papua dan kebijakan pembangunan juga tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat asli Papua untuk berkembang. Ada sekitar 1,4 juga migran di Papua dan itu sebanding dengan penduduk Papua yang ada.

Apalagi ditambah dengan kebijakan pembangunan saat ini. Para migran yang datang ke Papua itu bertujuan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Selain itu ada pula migran spontan. Setiap satu minggu ada empat kapal besar yang masuk ke Papua. Satu kapal membawa sekitar 1000 sampai 3000 orang. Dengan demikian dalam satu minggu ada 12 ribu orang migran yang datang ke Papua.

"Ada beberapa kasus yang menarik yaitu beberapa migran yang belum sampai ke Papua bahkan sudah punya KTP. Dan mereka bisa langsung memakai baju pegawai negeri. Itu merupakan tindakan diskriminatif terhadap rakyat asli Papua."

Buku Viktor Kaisiëpo itu dikarang oleh Willem Campschreur dan diserahkan oleh mantan menteri pertahanan Eimert van Middelkoop ke keluarga dan Thaha Alhamid serta Leo Imbiri.

Sumber disini