AS Diminta Tak Tutupi Masalah Papua

BIAK-Kunjungan Sekretaris I Bidang Politik Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat, Melanie Higgins ke Papua, merupakan salah satu wujud komitmen Amerika terhadap penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di Papua.  Sehingga kehadiran utusan kedubes itu, diharapkan harus terbuka kepada masyarakat Papua dan jujur membawa masalah Papua untuk mendapatkan solusi internasional yang jelas. “ Mereka yang datang ini harus jujur, sehingga masalah Papua tidak ditutupi di forum internasional, sebab masalah Papua pernah dibicarakan di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beberapa waktu lalu ,” jelas Ketua Dewan Adat Papua di wilayah Biak Numfor dan Supiori, Yan Pieter Yarangga kepada Bintang Papua, Minggu (13/2).Hal ini menanggapi kunjungan Utusan Kedubes Amerika Serikta selama beberapa hari di Biak.   

Menurutnya, komitmen Amerika itu telah diwujudkan lewat kunjungan staf Kedubes Amerika ke Papua dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan di Papua. Dan dari kunjungan itu yang perlu diketahui secara langsung oleh utusan tersebut, yakni adanya kegagalan pelaksanaan UU nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua terhadap pembangunan dan kesejahteraan orang asli Papua. Dan terkait masalah hukum dan HAM terhadap orang Papua yang tidak pernah selesai, serta hak-hak dasar orang Papua yang selama ini telah dikebiri. “ Tiga hal itu pernah disampaikan pada sidang umum PPB tahun lalu, sehingga kunjungan ini harus sejujurnya mambawa aspirasi orang asli Papua dan masalah-masalah Papua yang belum terselesaikan ini ,” ujarnya. Kedatangan dan kunjungan kerja staf kedubes Amerika Serikat ke Biak dimulai 12-17 Februari 2011. Selain juga akan melakukan petemuan dengan pemerintah daerah setempat, serta dewan adat, staf kedubes Amerika itu akan mengunjungi beberapa lokasi didaerah ini, antara lain Pantai Wari Distrik Biak Utara, Biak Timur dan pulau Owi.  

Lebih lanjut hal lain, sejak kedatangan staf kedubes Amerika itu di Bandara Frans Kaisiepo Biak, Sabtu (12/2), sempat sejumlah kalangan wartawan merasa kecewa karena dilarang meliput serta mengambil gambar staf Kedubes Amerika Serikat Melanie Higgins.  “Pelarangan wartawan untuk meliput kegiatan adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang Pokok Pers tahun 1999 karena telah menghalangi dan menghambat profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik ,” ujar ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Papua, Viktor Mambor.
Namun menurut dia, jika nara sumber yang menolak untuk diwawancarai, hal itu harus bisa dihargai oleh wartawan. Sehingga kebenaran hal itu akan ditelusuri oleh anggota AJI yang berada di daerah ini, jika ditemukan bukti adanya pelarangan, maka AJI segera akan menindaklanjuti masalah itu sesuai aturan yang berlaku.
Popy, salah seorang reporter radio, mengakui, dirinya sangat kecewa dengan adanya pembatasan larangan meliput kegiatan kunjungan staf Kedubes Amerika Serikat saat tiba di Bandara Frans Kaisiepo. "Wartawan sudah diberitahu pejabat setempat tidak usah mengambil gambar,"ungkap Popiy dalam pesan singkat seperti dilansir Antara.
Sementara itu, wartawan Senior Biak Radot Gurning mengakui, adanya larangan wartawan meliput kegiatan merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Pokok Pers tahun 1999 karena menghalangi dan menghambat profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. "Pelarangan liputan wartawan tidak semestinya dilakukan pihak manapun, justru masyarakat harus memberi akses kelancaran pers menjalankan profesinya," kata sejumlah wartawan di Biak.
Secara terpisah Kepala Bagian Humas/Protokoler Pemkab Biak Harun Rumkabas ketika dikonfirmasi, Sabtu malam membenarkan adanya permintaan larangan liputan dari staf kedubes Amerika saat mendarat di Bandara Frans Kaisiepo. "Permintaan larangan liputan bagi wartawan atas keinginan pihak staf kedubes, ya teman-teman wartawan harus menghormati permintaan ini,"ujarnya. (pin/binpa/don/03)