Pemerintah Dituding Ingkar Janji Bangun Papua

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah dinilai telah melakukan kebohongan terhadap rakyat Papua. Hal ini terkait pengingkaran pemerintah terhadap janji-janjinya di dalam pemberlakuan otonomi khusus di Papua.

"Sejak memberlakukan otonomi khusus pada sembilan tahun lalu, pemerintah menyatakan sudah memberikan anggaran pembangunan kepada Papua, tetapi kenyataannya program pembangunan pemerintah tidak terealisasi. Masih banyak ditemui gizi buruk di Papua," kata Ketua Sinode Kingmi Papua Pendeta Benny Giay usai menyampaikan aspirasinya kepada Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan Publik di Rumah Pengaduan Kebohongan Publik Maarif Institute, Jakarta, Kamis (17/2).

Menurut Benny, terdapat diskriminasi perlakuan dari pemerintah dalam pemberlakuan otonomi khusus antara Papua dengan daerah lainnya, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebaiknya, pemerintah bisa konsisten terhadap keinginan awal untuk memberlakukan otonomi khusus kepada Papua.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah bersedia melakukan dialog dengan rakyat Papua agar perlindungan yang telah dijanjikan pemerintah terhadap hak-hak rakyat Papua untuk berbicara bebas dapat terlaksana.

"Pemerintah telah gagal membangun orang asli Papua. Seharusnya pemerintah mau duduk bersama dan membahas persoalan otonomi khusus ini dengan rakyat Papua," katanya.

Menurut Benny, tidak hanya pengingkaran janji untuk perlindungan dan penguatan terhadap hak-hak berbicara rakyat Papua yang dilakukan pemerintah. Tetapi, ada juga kebohongan lainnya, yakni penguatan terhadap perekonomian dan keberpihakan program-program pembangunan bagi rakyat Papua.

"Seharusnya jika pemerintah benar-benar menginginkan pemberlakuan otonomi khusus bagi Papua berjalan dengan baik dengan bertujuan menjaga keutuhan dan kebersamaan bangsa maka janji-janji dalam otonomi khusus itu juga dapat direalisasikan," katanya.

Keanekaragaman

Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Muthi menanggapi pengaduan dari sejumlah tokoh agama Papua itu, mengatakan persoalan yang disampaikan tokoh-tokoh agama Papua tersebut tidak hanya keadilan ekonomi tetapi juga kultural dan penghormatan terhadap identitas maupun kemanusiaan.

"Kita sudah sepakat dengan Bhineka Tunggal Ika yang merangkum keanekaragaman suku, bahasa, dan adat istiadat maupun agama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia yang di Papua dengan segala kekayaan yang dimilikinya, mulai dari alam hingga kultur jangan sampai terzolimi atau tidak terakomodir hak-haknya untuk mengaktualisasikan dirinya," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif KWI Romo Beny Susetyo mengatakan, dengan banyaknya pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat diharapkan pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan dan tidak hanya sebatas retorika. (Tri Handayani)  

sumber