SUARA BAPTIS PAPUA

Dukung Aksi Perdamaian Atas Kekerasan di Papua Barat.
Jika Anda Peduli atas kemanusiaan Kaum tertindas di Papua barat Mohon Suport di sini:

Please donate to the Free West Papua Campaign U.K.
Kontribusi anda akan kami melihat ada perubahan terhadap cita-cita rakyat papua barat demi kebebasan dan kemerdekaannya.
Peace ( by Voice of Baptist Papua)

Home » , » Stop Bungkam Orang Papua dengan Stigma Separatis

Stop Bungkam Orang Papua dengan Stigma Separatis

Written By Voice Of Baptist Papua on February 9, 2011 | 6:56 PM

Terkait Statemen yang Menyebut Wilayah Dageuwo Lokasi Persembunyian OPM
Ruben Magai
Ruben Magai
JAYAPURA—Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP menghimbau pada pihak kepolisian agar tidak melakukan pembodohan politik dalam berbagai kegiatan operasi yang dilakukan di Papua, sebab disadari berbagai statemen yang kerap kali dipandang pembunuhan karakter menyudutkan atau membungkam orang asli Papua. Hal itu ditegaskannya di Jayapura, Rabu (9/2).  
Pernyataan Magai ini  menyusul adanya statement dari pihak kepolisian soal adanya indikasi gangguan keamanan di wilayah Dageuwo perbatasan Paniai dan Nabire yang disebutkan sebagai lokasi persembunyian OPM.Menurutnya,  lepas dari mungkin mereka (aparat) mengaku punya bukti tersebut, namun tentu saja hal ini menjadi semacam pembunuhan karakter bahwa di daerah yang bukan rahasia lagi punya potensi sumber daya alam melimpah lalu ada investor mau masuk dan agar kepentingan investor tersebut bisa langgeng dengan bekingan aparat. “Ini tidak baik dan jelas harus diluruskan kembali,” ujarnya. Maksudnya apakah setiap potensi ganguan keamanan adalah karena tindakan dari orang yang dianggap separatis atau karena dasar permasalahannya karena ketidakadilan.  Makna separatis di Papua jelas tidak lain sasarannya orang asli Papua yang ada di wilayah tersebut.
Ia menyatakan bahwa saat ini konspirasi tingkat tinggi kerap dimainkan oleh pihak yang punya kuasa. Termasuk di Papua. Alasan bahwa objek vital, yang bakalan terganggu  dengan ulah yang katanya oknum warga,  namun kenyataanya ada semacam provokasi tertentu yang membuat orang asli Papua di wilayah tersebut jadi tidak betah dengan beragam tudingan miring tersebut.
Pihaknya meminta agar permasalahan tersebut harus menjadi pembelajaran bagi semua anak bangsa di Papua sebagai salah satu upaya dalam kesatuan negara.
Makna NKRI harga mati, katanya,  tak boleh eksklusif di nyatakan oleh pejabat, tapi harusnya bisa dibuat agar masyarakat di pedalaman bisa meresapi dan menyatakan dengan lantang semboyan tersebut. Tapi di tengah adanya berbagai keganjilan pengelolaan negara, dari pendekatan kekerasan bagi masyarakat sipil di pedalaman, hingga membuat tuduhan yang tidak didasari akar persoalan yang dalam akan terus menciptakan keresahan dan tidak amanan bagi masyarakat di pedalaman yang terpencil, yang minim pengetahuan. Masyarakat ini tahunya mereka kerap tidak mendapat keadilan dari geliat pembangunan yang telah menghabiskan sumber daya alam mereka tentu kerap dimanfaatkan oleh pihak yang telah menyetel konsipirasi tersebut. “Jangan kira mereka yang dianggap separatis itu tak juga punya dasar,” katannya lagi. Ketika ada yang ingin memaksa menggarap tanah tempat mereka hidup dengan tidak adanya jaminan kesejahteraan mereka di masa tua jelas harus jadi pertimbangan juga,” tukasnya.
Menurutnya seumur-umur masalah seperti itu tidak akan selesai jika pendekatan yang dilakukan aparat keamanan di papua masih menerapkan pendekatan kekerasan dan intimidasi seperti itu.

Aliansi Kecewa Berat Akan Pernyataan Kapolda
Hal senada juga diungkapkan, Aliansi Intelektual Suku Wolani Moni (AISWM). Mereka mengaku menyesalkan pernyataan Kapolda Papua yang menyatakan bahwa di Degeuwo ada OPM  sebagaimana yang dilansir salah satu media local.
Menurut salah satu Ketua Aliansi Tobias Bagubau, bahwa 1 minggu sebelumnya Kapolda berjanji kepadanya akan menyelesaikan masalah illegal loging yang ada di Degeuwo. “Saya mewakili masyarakat suku Wolani Moni menyayangkan pernyataan Kapolda kalau Degeuwo ada OPM, padahal Degeuwo tidak ada OPM,” tegasnya saat bertangdang ke redaksi Bintang Papua Rabu, (09/02) kemarin.
Tobias berpendapat, Kapolda membuat suatu permainan yang baru untuk mengalihkan agar masalah ini tidak diselesaikan. “Jangan melempar-lemparkan masalah kemana-mana dengan alasan Degeuwo ada OPM segala, tetapi yang kami minta hanya agar diselesaikan masalah penambangan liar lekas diselesaikan” tambahnya.
Kedatangannya ke kantor media-media local yang ada di Jayapura ini berdasarkan atas desakan dari Mahasiswa-mahasiswa Degeuwo, Sekretaris Gereja Kingmi Papua bersama Tim Pengaduan Masyarakat Adat Degeuwo dan DPRP Komisi A sangat kecewa berat dengan pernyataan Kapolda tersebut.
Kekecewaan membuatnya tidak habis pikir akan apa yang telah dikatakan Kapolda tersebut, menurutnya jika setiap kali permasalahan ditanggapi seperti pernyataan Kapolda,  maka akan berujung kekecewaan pada masyarakat dan akan melakukan pendesakan-pendesakan yang membuat Negara tidak aman. “Kalau ada OPM ya di tangkap to, kan banyak yang aparat Kapolda yang di tugaskan di sana,” tambahnya luapan dari kekecewaannya. (mdc/cr16/don/03)
Share this article :

0 Komentar Anda:

Post a Comment

Your Comment Here

Recent Posts

Twitt VBPapua

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. SBP-News @VBaptistPapua - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger