Siapapun yang mendukung kemerdekaan Papua adalah musuh bersama. Pemerintah harus mewaspadai pihak asing yang bermain di Papua, jangan sampai mereka leluasa mengembangkan opininya untuk memerdekakan Papua melalui isu HAM dan demokratisasi di Papua.
Pelanggaran HAM di Papua adalah bagian dari fokus perhatian pemerintah. Penyelesaian melalui jalur hukum memang itu sudah jalan terbaik untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di papua dengan didukung hasil penyelidikan di lapangan dan saksi-saksi terkait kasus ini.
Kita mengetahui bahwa TPN/OPM terlarang. Bagaimana pun TPN/OPM pelaku makar bersenjata tidak dapat ditolerir.Pelanggaran HAM di Papua adalah bagian dari fokus perhatian pemerintah. Penyelesaian melalui jalur hukum memang itu sudah jalan terbaik untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM di papua dengan didukung hasil penyelidikan di lapangan dan saksi-saksi terkait kasus ini.
Sudah menjadi rahasia umum jika elemen asing bermain di Papua demi mengeruk keuntungan atas melimpahnya sumber daya alam di tanah Papua. Sehingga orang asli Papua yang tergalang justru menjual sisi negatif Papua ke dunia internasional.
Orang asing yang "BERMAIN" di Papua untuk kepentingan negara mereka melalui para budaknya yang menamakan diri mereka OPM/TPN itu sudah pasti karena potensi sumber daya alam Papua berlimpah, sehingga mereka menghasut untuk melakukan kegiatan separatisme.
Pihak asing bukan hanya mendukung separatisme di Papua, tetapi managing the conflict demi mengamankan kepentingan mereka di Papua. Pihak Asing sengaja mengadu domba pemerintah dan orang Papua untuk memperoleh keuntungan akibat konflik tersebut, sehingga mereka bisa berlama-lama menghisap kekayaan Papua.
Sementara itu, orang Papua pro”M” rata-rata adalah golongan ekonomi rendah yang mudah tergoda rayuan uang dan harta untuk berteriak, bahkan melawan pemerintahan, di lain pihak pemerintah diancam untuk membawa permasalahan konflik Papua ke forum internasional. Ini skenario jahat yang disusun sebagai strategi penjajahan gaya baru pihak asing.
Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, jangan sampai mau diintervensi dan diobok-obok oleh pihak asing. Bila terdapat masalah seperti tuduhan pelanggaran HAM dan ketidakadilan di Papua, seyogyanya masalah itu diselesaikan secara internal dalam negeri. Posisi Papua sudah final bagian wilayah NKRI.
Arif Rahman Riyanto
Taman Anyelir Kota Depok
arifarif.r@gmail.com
Source Link: http://www.inilah.com/read/
Itu menurut kamu, tetapi bagi orang Papua masalah papua belum final, sebab orang Indonesia bukan menghormati orang Papuanya namun orang Indonesia justru lebih suka kekayaan orang Papua maka Papua musti harus diberikan kemerdekaan dengan cara apapun dan bagaimanapun alasannya.
ReplyDelete