KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

JAYAPURA – Terkait statement yang menyebutkan Komite Nasional Papua Barat,  ada kompromi politik antara KNPB dengan Petinggi Polkam, menurut Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ada pihak ketiga yang bermain.  “Ini hanya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena melihat, atau karena  disoroti, karena kalah politik. Kalah saing,  akhirnya dorang menuduh KNPB dengan hal-hal yang tidak benar.  Kami akan tunjukkan itu dengan kerja-kerja di lapangan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Prima Garden Abepura, Rabu (5/10).

Ditegaskan,  tidak ada satu organisasi ataupun lembaga di Negara ini yang bisa membubarkan KNPB. “KNPB hanya akan terpengaruh kalau rakyat Papua bangkit dan minta KNPB bubar. Tidak ada satu organisasipun yang bisa bubarkan KNPB,” tegasnya.  Terkait kontrak politik, ditegaskan bahwa tidak ada organisasi di Jakarta yang punya kontrak politik dengan KNPB. “KNPB hanya punya konrak politik dengan rakyat Papua, untuk membawa aspirasi guna menentukan sah tidaknya Papua di dalam NKRI,” lanjutnya.
Ketika Bintang papua berusaha meyakinkan tentang posisinya di Tanggal 21 September yang dikabarkan berada di Jakarta bersama Deny Wenda mengadakan kontrak politik dengan petinggi Polkam, ditegaskan bahwa ia saat itu tidak ke Jakarta.
“Tidak di Jakarta. Walaupun saya harus ke Jakarta, ketemu dengan siapa, itu kawan-kawan tidak perlu tau,” jelasnya.
Menurutnya hanya rakyat yang berhak mengetahui posisinya.” Karena saya hanya berjuang membawa aspirasi murni rakyat,” tegasnya.
Release yang menyudutkan KNPB, menurutnya sudah terjadi beberapa kali. “Apakah minta untuk membekukan KNPB, untuk membubarkan KNPB, itu bukan hal baru. Karena beberapa waktu lalu teman-teman ini ada gelar jumpa pers, dan mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan KNPB karena dikatakan illegal, organisasi sparatis, itu pernah ada,” jelasnya.
Ditegaskan bahwa KNPB menilai pernyataan itu pernyataan murah. “Terlalu murah sekali. Kalau memang mereka betul mau membangun rakyat sesuai dengan daya atau cara mreka, kenapa tidak tunjukkan di lapangan.Hanya menyatakan sikap-sikap yang terlalu murah di media massa. Itu tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan KNPB. Itu hal biasa,” jelasnya lagi..
Hal itu, menurutnya dianggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghambat proses untuk mendorong aspirasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.
“Kenapa harus tuding-menuding. Itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang penting kami mau kalau mereka betul anak papua yang punya hati dan punya kesungguhan membangun rakyat papua, tolong tunjukkan  dengn dorang punya gaya dan cara mereka, tunjukkan, bahwa ini kami punya gambaran tentang membangun Papua seperti ini,” jelasnya.
Sebaliknya, menurutnya pihak yang membuat release yang menyudutkan KNPB harus mengakui bahwa dengan keberadaan organisasi separatislah Pemerintah Pusat memeberi perhatian lebih ke Papua. “Semua proses kebijakan Jakarta ini jalan, karena ada perjuangan aspirasi merdeka. Tanpa itu tidak pernah ada. Jadi apapun itu tidak perlu mereka menuding organisasi-organisasi yang ada,” harapnya.
Mako menyatakan bahwa atas nama KNPB dengan tegas bahwa hal semacam itu tidak akan pernah mempengaruhi pihaknya untuk membawa aspirasi rakyat Papua untuk menetukan nasib sendiri di atas tanah airnya.  “Kami tidak pernah egois untuk meminta pengakuan. Kami memperjuangkan melalui PBB untuk menentukan apakah benar Papua ini sebagai bagian NKRI atau tidak. Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang mengakui demokrasi pancasila harus mengakui itu,” tegasnya lagi.(aj/don/l03)

Read More:http://bintangpapua.com/headline/