Kebijakan pembangunan baik melalui otonami khusus atau UP4B tidak menyelesaikan persoalan.
Perwakilan masyarakat Papua mendesak kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi pendekatan dan juga dialog yang menyeluruh dengan mempertemukan pemerintah dan masyarakat agar kekerasan di Papua bisa dihentikan.
Perwakilan masyarakat Papua mendesak kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi pendekatan dan juga dialog yang menyeluruh dengan mempertemukan pemerintah dan masyarakat agar kekerasan di Papua bisa dihentikan.
Disini sumber. beritasatu.com
Septer Manufandu, Sekertaris Foker LSM Papua, mengatakan kebijakan pembangunan baik melalui otonami khusus atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak menyelesaikan persoalan.
”Kita mendesak Presiden mengambil langkah-langkah konkret dan evaluasi sistem keamanan di Papua,” kata Septer, usai bertemu Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, di kantor Wantimpres, hari ini.
Septer mengatakan, banyak aparat keamanan dengan jumlah signifikan ditempatkan di Papua tapi masyarakat tetap tidak merasa aman. Dia meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencermati hal ini semua.
Menurut dia, kebijakan pembangunan baik melalui otonomi khusus dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak menyelesaikan persoalan.
”Pemerintah menyiapkan dana yang signifikan tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Pemeirntah dan rakyat papua harusnya berdialog dan membangun konsensus bersama. Bukan mengirim uang yang banyak. Di Papua sudah banyak,” papar Septer.
Dialog ini, kata Septer, haruslah terjalin antara dua pihak dalam posisi berbeda yang sering kali mengakibatkan korban jiwa. Posisi pemerintah adalah Negara Kesaturan Republik Indonesia harga mati, sementara posisi lain dari kelompok resistensi, Papua merdeka harga mati. ”Usulan warga Papua adalah pertemuan dalam dialog perdamaian untuk Papua,” tegas dia.
Akan Disampaikan ke SBY
Septer Manufandu, Sekertaris Foker LSM Papua, mengatakan kebijakan pembangunan baik melalui otonami khusus atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak menyelesaikan persoalan.
”Kita mendesak Presiden mengambil langkah-langkah konkret dan evaluasi sistem keamanan di Papua,” kata Septer, usai bertemu Albert Hasibuan, anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, di kantor Wantimpres, hari ini.
Septer mengatakan, banyak aparat keamanan dengan jumlah signifikan ditempatkan di Papua tapi masyarakat tetap tidak merasa aman. Dia meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencermati hal ini semua.
Menurut dia, kebijakan pembangunan baik melalui otonomi khusus dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak menyelesaikan persoalan.
”Pemerintah menyiapkan dana yang signifikan tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Pemeirntah dan rakyat papua harusnya berdialog dan membangun konsensus bersama. Bukan mengirim uang yang banyak. Di Papua sudah banyak,” papar Septer.
Dialog ini, kata Septer, haruslah terjalin antara dua pihak dalam posisi berbeda yang sering kali mengakibatkan korban jiwa. Posisi pemerintah adalah Negara Kesaturan Republik Indonesia harga mati, sementara posisi lain dari kelompok resistensi, Papua merdeka harga mati. ”Usulan warga Papua adalah pertemuan dalam dialog perdamaian untuk Papua,” tegas dia.
Akan Disampaikan ke SBY
Sementara itu, Albert Hasibuan mengatakan dialog memang hal yang penting dilakukan dalam menyelesaikan persoalan Papua. Ditegaskannya, Wantimpres akan menyampaikan masukan dari masyarakat Papua ini kepada SBY.
”Saya akan segera menyampaikannya kepada presiden. Dialog memang harus diadakan antara pejabat pemerintah pusat dan rakyat Papua dengan sederajat. Presiden pun berkali-kali mengatakan keadaan di Papua harus lebih baik dan bermartabat,” kata Albert.
0 Komentar Anda:
Post a Comment
Your Comment Here