Pelanggaran HAM Hanya Diskreditkan Orang Papua

Jayapura,- Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) menilai situasi politik dan pelanggaran HAM di Papua, penuh dengan nuansa politik dan kepentingan berbagai kelompok yang memanfaatkan Papua demi pribadi dan jabatannya.

Ketua FMPP Thomas Syufi didampingi Sekjen FMMP M Busup dalam keterangan persnya, pekan kemarin di Prima Garden Abepura, mengatakan bahwa serangkaian aksi dan terror serta pelanggaran HAM yang terjadi di Papua adalah bagian dari rekayasa pemerintah Indonesia untuk mendiskreditkan orang asli Papua.

“Situasi seperti ini sudah terjadi sejak Papua Barat berintegrasi ke dalam NKRI dan sejarah membuktikan bahwa Papua barat masih bagian dari pemerintah kerajaan Belanda yang berkedudukan Batavia. Papua bukan termasuk Hindia Belanda tapi murni pemberian Kerajaan Belanda sehingga proses pencaplokan Papua Barat ke dalam NKRI masih bermasalah sampai saat ini,’’ Tegasnya.

Pada tanggal 13 Agustus 1965 dalam perubahan UU Belanda bahwa Tanah Papua resmi menjadi bagian daru Kerajaan Belanda berdasarkan pidato Presiden RI dihadapan BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 bahwa wilayah NKRI meliputi dari Sabang sampai Ambon. Oleh karena itu pihaknya meminta kepada Pemerintah RI agar segera mengakui kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1969.

Hal ini yang terus memicu terjadinya konflik di tanah Papua karena ideology orang Papua bukan karena lapar dan badan telanjang tapi ideoligi Papua adalah merdeka dan ingin isamakan dengan Negara-negara lainnya di dunia. Bahwa kemerdekaan Papua sudah memenuhi syarat sebgai Negara Merdeka.

FMMP juga meminta kepada Pemerintah RI untuk segera membebaskan tapol/napol Papua dan memberikan ruang demokrasi kepada pers dan LSM asing untuk masuk wilayah Papua untuk segera mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.

Kemudian dalam pertanyataan sikap FMMP yang dibacakan oleh Thomas Syufi terungkap bahwa peristiwa yang terjadi di Papua selama ini adalah penuh dengan nuansa politikdan kepentingan berbagai kelompok yang memanfaatkan Papua demi pribadi dan jabatannya.

Masalah Papua bukan masalah kesejahteraan dan pembangunan tapi kami minta pengakuan terhadap Papua sebagai sebuah Negara Merdeka. Kami minta kepada pihak legislative dan eksekutif yang ada di Papua agar bisa melihat permasalahan yang terjadi di Papua sesuai dengan kondisi real yang terjadi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

FMMP juga minta kepada seluruh rakyat Papua agar tidak takut dan kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan yang terjadi selama ini di Tanah Papua.

Laporan: Alfius (Papua Post)