Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

     Benny Wenda

New York, KNPBnews – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi “Freedom Tour”. Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.

Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.
“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”, tutur Benny Wenda.

Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua.  Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.

Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.

Pertemuan dengan Senator Bill Perkins (dok)

Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai

Parlemen Nasional Memilih Benny Wenda Sebagai Koordinator Diplomasi Internasional

KNPBnews – Benny Wenda, Pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris telah dipilih dan diputuskan  sebagai koordinator Diplomat Internasional pada 5 April 2012 lalu di Holandia melalui Konferensi  Parlemen Nasional West Papua yang dihadiri oleh anggota-anggota Parlemen dari 22 Parlemen Daerah di seluruh tanah West Papua.

Ketua PNWP didampingi 7 wakil Ketua dari 7 Fraksi

Keputusan tentang pentingnya penunjukan koordinator internasional menjadi pembahasan yang penting oleh ratusan anggota Parlemen yang bersidang sejak tanggal 3 hingga 5 April lalu. Sidang tersebut berlangsung cukup alot. Pasalnya, setiap perwakilan Parlemen dari masing-masing daerah harus konsen dan hati-hati karena merasa membawa mandat perjuangan dari daerah untuk diputuskan sebagai keputusan nasional dalam perjuangan Papua Merdeka.

Suasana Sidang Parlemen(dok/KNPB

Dalam sesi pembahasan dan penunjukan Koordinator Diplomat Internasional, Sidang yang dipimpin oleh Ronsumbre Harry itu secara demokratis membahas, memilih dan memutuskan Benny Wenda sebagai Pemimpin Papua Merdeka diluar negeri yang layak diberikan mandat oleh rakyat sebagai Koordinator Urusan International.

Benny Wenda dianggap memiliki kemampuan dan semangat kerja dalam mendorong kompanye dan jaringan diplomasi di luar negeri, selain diplomat lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Benny Wenda juga dianggap sebagai salah satu pemimpin di Internasional yang berhasil menunjukan jalan menuju pembebasan melalui pembentukan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP).

Peserta sidang konferensi (dok.KNPB)

Rakyat Papua melalui badan representatif yaitu Parlemen Daerah meyakini bahwa hak penentuan nasib sendiri dapat didorong melalui dukungan politik dari solidaritas Parlemen Internasional, juga secara legal, pengacara-pengacara internasional telah meyakinkan bahwa orang Papua secara hukum internasional memiliki hak untuk penentuan nasib sendiri.

“Saya pikir sporadisme perjuangan di Internasional menjadi faktor penghambat perjuangan di Internasional selama ini, rakyat melalui Parlemen Rakyat Daerah selaku lembaga pengambil keputusan resmi sudah memilih Koordinator Diplomat Internasional, dan saya yakin para diplomat kita di Internasional dapat terkoordinir dan mengatur perjuangan di Internasional dengan baik”, kata Ronsumbre Harry, disela-sela sidang Parlemen.

Hasil konferensi PRD dideklarikan pada tanggal 9 April 2012 secara terbuka, dihadiri oleh ribuan rakyat West Papua di lapangan They Eluay, Sentani. Sementara itu, mandat secara resmi telah dikeluarkan melalui Surat Kuasa kepada Benny Wenda di Oxford, Inggris.  [Sec. KNPB]

Foto-Foto Konferensi dan Peluncuran Parlemen Nasional West Papua

Pimpinan Parlemen saat deklarasi (dok KNPB)

Suasana Deklarasi Parlemen

Carr seeks better relations with Indonesia

Foreign Minister Bob Carr says he wants to "levitate" the dialogue between Australia and Indonesia to a higher level, beyond "transactional" matters of people smuggling and drugs cases.

In his first official visit to Indonesia as foreign minister, and ahead of talks with senior officials in Jakarta next week, Senator Carr has also insisted he will not be silent on the issue of human rights in Papua.

The foreign minister was speaking at the village of Umbulharjo, which is still recovering from the effects of when the archipelago's most active volcano, Mt Merapi, erupted in 2010.

A bridge in the village was destroyed by lava as a result of the devastating eruption, which killed 353 people and displaced hundreds of thousands more.

It has since been rebuilt under a grants program funded by Indonesia, with $200 million in Australian assistance over four years.

Australia is the largest provider of foreign aid to Indonesia, and increased its contribution again in this year's budget.

However, Senator Carr said the assistance provided to Indonesia was not about ensuring co-operation on matters such as asylum seekers.

"I want to levitate the Australia-Indonesia relationship above these regular transactional issues of people smuggling, live cattle exports and Australians who are charged with drug offences," he said.

"Our relationship with this most populous and important of our neighbours - it's about far more, far more than those occasional irritant issues."

Despite the sensitivity of the asylum seeker issue for Australia, and the continuing unrest in Papua, the foreign minister warned he would not stay silent if there were concerns over human rights abuses.

"We recognise Indonesia's sovereignty in the Papuan provinces but at the same time we've got a dialogue about what they do in response to any unrest in those provinces," he said.

"And we think Indonesian sovereignty is something that can be firmly stated without doing anything that breaches human rights standards."

It was in fact his Indonesian counterpart, Foreign Minister Marty Natalegawa, who raised the issue of Papua in their first meeting in Australia, Senator Carr said.

The two men are set to hold further talks in Jakarta next week.

"He stated his interests in this even before I got to the subject on the agenda. I think that says a lot about Indonesia's recognition of the Australian focus on human rights.

"So, absolutely do we recognise Indonesia's sovereignty. It's in the Lombok Treaty, there's no argument about that.

"But we quietly work with the Indonesians to see that there, as elsewhere, reasonable standards of human rights protections are maintained."

When asked if he supported calls for foreign journalists, who are effectively banned from venturing to Papua, to be allowed to travel to the province, he said: "More transparency would help and not hurt the Indonesian case."

Source: http://news.ninemsn.com.au/