Stop Lakukan Penembakan !

Ketua MRP: Kapolda  Perlu Berikan Kronologi  Tertembaknya Mako Tabuni kepada MRP

Timotius Morib Ketua MRP

JAYAPURA - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan,   MRP minta kepada aparat keamanan  agar tidak ada lagi penembakan terjadi serta pertumpahan darah, setelah tertembaknya Mako Tabuni, Kamis  lalu.

Atas tertembak matinya Mako Tabuni, MRP  juga menyatakan turut berbela sungkawa.    Ketua MRP  juga menyatakan menyesalkan semua aksi teror yang dilakukan OTK maupun Penembak Misterius ‘Petrus’  di Kota Jayapura dalam dua bulan  belakangan ini, Mei- Juni, khusus menyesalkan kejadian di Perumnas III Waena,  Kamis lalu.

Rasa belangsungkawa dan penyesalan terhadap hal itu, diungkapkan Ketua MRP  kepada wartawan di Kantor MRP, Selasa( 19/6/2012). Murib menegaskan, di Papua tidak ada namanya OTK atau ‘petrus’ yang melakukan penembakan kepada warga sipil. Bila  tertembaknya Mako Tabuni pada Kamis lalu, lantas Polisi menemukan ada senjata atau pistol dan lainnya, maka menjadi tugas aparat untuk mengungkap, siapa otak di baliknya.

Namun, lain pihak tertembaknya Mako Tabuni, justru banyak saksi  masyarakat yang menyaksikan peristiwa itu.  Dan laporan yang masuk kepada MRP bahwa saat itu Mako tidak melakukan perlawanan, tetapi bila memang ada pernyataan    terdapat pistol atau senjata, maka aparatlah yang harus mengungkapkan dengan transparan.

“ Sebagai  lembaga kultural MRP  menyatakan,  tertembaknya Mako hingga meninggalnya dia  membuat  masyarakat tidak senang, MRP sendiri menyesalkan hal itu. Seharusnya polisi  tidak langsung  melakukan penembakan, bila memang dia tidak melakukan perlawanan, sebab  penembakan  yang dilakukan aparat berdampak sosial bagi masyarakat dan merupakan tindakan yang berlebihan. Ditegaskan, dengan tertembaknya Mako, maka MRP minta tidak ada lagi pertumpahan darah terjadi. Menurut Murib, sekalipun dalam semua rentetan kasus penembakan Polisi telah mengantongi identitas dan kriteria pelaku. “Untuk hal itu kami MRP  menyatakan terima  kasih karena aparat sudah bekerja, minimal mengenal identitas pelaku, berikut barang bukti serta mengambil langkah langkah,”katanya. Mengutip pernyataan Kapolda Papua yang menyatakan, pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah orang yang sudah terlatih,  lanjut Murib, lantas Polisi juga pada akhirnya  menyimpulkan Mako Tabuni pelaku penembakan.

“Menurut kami, apakah benar Mako Tabuni ini masuk dalam kriteria orang terlatih, ini pertanyaan kami sebagai masyarakat awam, sebab setahu kami, Mako Tabuni adalah masyarakat biasa  apakah dia terlatih atau tidak kami masih mempertanyakan hal itu,” sambungnya.

“ Kami berharap aparat kepolisian kedepannya dapat mengungkap dengan transparan identitas pelaku penembakan dan terbuka saja kepada publik untuk membuktikan bahwa memang aparat sudah bekerja dan buktinya aparat sudah mengantongi identitas pelaku, selanjutnya MRP sebagai lembaga kultural yang melindungi masyarakat asli Papua menyatakan aparat kepolisian perlu memberikan keterangan resmi kepada MRP tentang kronologis sesungguhnya, sehingga Mako Tabuni  ditembak, karena  hal ini menjadi pertanyaan  semua masyarakat,”  terang  Murib.

Ia menghimbau masyarakat untuk menjaga diri, jangan melakukan hal hal yang dapat mencelakakan diri sendiri hingga  menjadi korban. Diingatkan, bila masyarakat asli Papua mau menyampaikan aspirasi  maka sampaikanlah dengan  cara- cara yang baik kepada  lembaga resmi, seperti DPRP.

Sumber: Bintang-Papua

 

Timotius Murib Ketua MRP Baru

JAYAPURA – Setelah MRP Provinsi Papua Barat resmi menyatakan berdiri terpisah dengan MRP Provinsi Papua, Jumat (26/8) MRP Provinsi Papua menggelar Rapat Pleno dalam rangka pemilihan pimpinan MRP masa jabatan 2011-2016 baru menggantikan pimpinan sebelumnya Dorkas Duaramuri yang terpilih beberapa waktu lalu di Hotel Matoa.  Dorkas Duaramuri  kembali ke MRP Papua Barat sebagai Wakil Ketua. 
Dalam pemilihan yang berlangsung satu hari di Aula MRP, Kotaraja, akhirnya Ketua Timotius Murib (utusan adat) terpilih menjadi Ketua MRP dengan didampingi  Hofni Simbiak (utusan agama)  sebagai Ketua I dan Enggel Bertha Kotorok (utusan perempuan) sebagai Ketua II. Timotius yang terpilih dalam rapat yang berlangsung tertutup untuk umum tersebut, saat ditemui usai ditetapkan sebagai ketua terpilih dalam pleno penetapan mengungkapkan, bahwa ia mengucapkan terimakasih atas dukungan doa dan peran serta semua pihak sehingga pemilihan dapat berjalan dengan baik.

Dewan Adat Papua Tolak MRP Ilegal

MANOKWARI, KOMPAS.Com - Dewan Adat Papua Wilayah III Manokwari menolak pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, karena dinilai tak sesuai Undang-undang Otonomi Khusus Papua. MRP Papua Barat pun dianggap ilegal karena dasar hukum belum ada.

Penolakan dilakukan dengan mendatangi lokasi pertemuan MRP Papua Barat di Hotel Mansinam Beach, lalu menemui perwakilan anggota DPR Papua Barat, Senin (6/6/2011).

Sekretaris Umum Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Manokwari, Zeth Rumbobiar, mengatakan, rakyat tidak menyetujui jika ada dua MRP di tanah Papua. Sebab, MRP adalah lembaga berbasis kultural dan bukan lembaga yang mengurusi pembangunan atau pemerintahan di Papua.

Papua Barat Bentuk Majelis Rakyat Papua

Sebanyak 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) asal Papua Barat memutuskan berpisah dan membentuk MRP sendiri.
Hal tersebut dilakukan setelah MRP di Jayapura menolak menyetujui pembentukan MRP di Manokwari, Papua Barat. Sebagai tindak lanjutnya, Jumat (3/6), sebanyak 27 anggota yang telah kembali dari Jayapura ke Manokwari langsung menggelar rapat untuk memilih unsur pimpinan.
Keinginan membentuk MRP sendiri, terpisah dengan MRP di Jayapura, dibenarkan Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi.
Menurut Atururi, tidak ada maksud politik dengan pembentukan MRP Papua Barat ini. Atururi mengatakan, ditolaknya usulan membentuk MRP sendiri itulah yang memicu pemisahan diri lembaga tersebut.
Atururi mengatakan, pembentukan majelis ini sama sekali tidak melanggar aturan. Bahkan menurutnya, hal itu adalah implementasi Undang-Undang Nomor 21/ 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

West Papua: Benny Giay shocked by death of Agus Alua

Press Release – West Papua Media Alerts

The chairman of the Synod of the KINGMI Church Papua, Dr Benny Giay said that the sudden death of Agus Alue Alua has come as a great shock not only to his family but to all West Papuans.Benny Giay shocked by death of Agus Alua, calls for postponement

Jubi, 9 Apil, 2011 – The chairman of the Synod of the KINGMI Church Papua, Dr Benny Giay said that the sudden death of Agus Alue Alua has come as a great shock not only to his family but to all West Papuans.

Agus Alua, the rector of the Theology College of Philosophy and Theology, was a member of the last Majelis Rakyat Papua and his death occurred just as the second MRP was about to be sworn in, against the background of much controversy. [It is known too that although Agua Alua had been proposed as a member of the new MRP, his name was excluded under pressure from the government.]

Benny Giay Pertanyakan Kematian Agus Alue Alua

Benny Giay dan Socratez Yoman (facebook.com)

JUBI --- Ketua Sinode Gereja KINGMI Papua, Dr. Benny Giay, mengatakan, meninggalnya Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2005-2010, Agus Alue Alua, mengejutkan semua pihak. Bukan hanya keluarga almarhum, masyarakat Papua merasa terkejut karena mantan Rektor STFT ‘Fajar Timur’ Jayapura ini meninggal di saat persoalan perekrutan hingga pelantikan MRP jilid II masih memanas.

“Dianggap satu ancaman bagi pemerintah, maka Indonesia mau Agus tidak boleh masuk lagi di

Lagi, Papua Demo Tolak MRP dan Otsus

Aksi demo warga Papua menolak pelantikan anggota MRP (Jerry Omona)

JUBI --- Ratusan Rakyat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan (KRPBK), Selasa, (22/3) siang mendatangi Kantor Gubernur Papua dan DPR Papua untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) dan menghentikan pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Jilid II. Mereka mengklaim Otsus dan MRP gagal memproteksi Orang Asli Papua (OAP).

"Otsus sudah gagal dan pemerintah juga sudah mengakuinya. Tetapi mengapa tetap dipertahankan? Karena itu, kami mendesak Pemerintah Pusat agar segera mencabut UUini,” kata juru bicara KRPBK, Selpius Bobii, di Jayapura, Papua, Selasa (22/3).

Calon MRP yang Tolak Otsus Jangan Dilantik

Dari  Aksi Unjukrasa LMA dan PEPERA di Kantor DPRP

Pemuda Peduli Rakyat (PEPERA) Papua menuntut pemerintah segera melantik anggota MRP ketika menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Jumat (18/3).

JAYAPURA—-Lembaga Masyarakat  Adat (LMA) Provinsi Papua dan Pemuda Peduli Rakyat (PEPERA) Papua menyarankan untuk mempercepat rencana pelantikan anggota MRP periode 2011-2016 atau MRP Jilid II.  Hanya saja  lembaga kultur ini  menolak apabila pemerintah pusat melantik pimpinan MRP periode lalu atau MRP Jilid II. Tapi disarankan   untuk digugurkan serta  diganti  calon anggota MRP yang memenuhi syarat. Pasalnya, Ketua, Wakil Ketua serta sejumlah anggota MRP Jilid I justru terpilih kembali sebagai calon anggota MRP Jilid II dan bersiap siap dilantik.  Padahal,  yang bersangkutan  terlibat menandatangani 11 butir rekomendasi dari Musyawarah Besar (Mubes) MRP beberapa waktu lalu,  diantaranya menyatakan Otsus  gagal mensejahterakan  orang asli Papua dan  karena itu  Otsus dikembalikan kepada pemerintah  pusat.  Demikian Wakil  Ketua I LMA  Provinsi Papua Hertog Waisimon dan Koordinator PEPERA Michael Kaleb Woisiri  ketika secara bergantian

Desak Otsus dan MRP Dikembalikan

JAYAPURA - Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan (KRPBK) menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur Papua dan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Selasa (8/3). Mereka mendesak Otsus dan MRP dikembalikan, karena dianggap sebagai gula-gula politik yang dinilai menimbulkan kesengsaraan baru bagi masyarakat asli di Papua.

Massa pendemo ini bergerak dari Abepura sekitar pukul 12.00 WIT dengan menggunakan sejumlah truk dan mendapat kawalan ketat aparat kepolisian. Mereka tiba di Halaman Kantor Gubernur Papua, sekitar pukul 13.00 WIT. Para pendemo tersebut datang dengan membawa poster dan spanduk serta teriakan yel-yel yang intinya meminta perekrutan anggota MRP Jilid II yang baru dihentikan, sebab   undang-undang otonomi khusus sudah dikembalikan melalui 11 rekomensi musyawarah besar (Mubes) MRP

Rakyat papua menolak Rencana Pelantikan Anggota MRP

Pengunjuk rasa dari Perumnas II Waena membawa peti mati MRP dan Otsus Papua menuju kantor MRP di Kotaraja, Rabu (26/1) . (Foto: SP/Robert Isidorus Vanwi)

[JAYAPURA] Sekitar 100 pengunjuk rasa berjalan kaki dari Kampus Uncen Perumnas III Waena menuju Abepura yang berjarak tiga kilometer pada Selasa (8/3/2011) untuk bergabung dengan pendemo lainnya di depan Kantor Pos Abepura. Selanjutnya mereka akan menuju DPR Papua untuk menentang pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) jilid II.

Mereka membawa spanduk bertuliskan, “Surat buat Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Ibu Pdt. Yemmima Krey,S.th,Mama : 'Ko (kamu) tega sekali menipu tong orang Papua, ko juga turut tanda tangan 11 rekomendasi gereja-gereja  untuk tolak pemilihan MRP & menyatakn Otsus Gagal. Baru di belakang

Ketua Sinode dan Uskup Didesak Tarik Perwakilan di MRP

Puluhan massa yang tergabung dalam KRPBK menggelar aksi DEMO di Kantor Gubernur Provinsi Papua, Rabu (2/3).

JAYAPURA— Puluhan massa yang  tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan (KRPBK) menggelar aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Provinsi Papua kemudia dilanjutkan ke Kantor DPRP, Jayapura, Rabu (2/3). Para pengunjukrasa mendesak para Ketua Sinode  GIDI Pdt Lipius Biniluk STh dan Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM serta Ketua Sinode Gereja lainnya di Tanah Papua agar segera menarik perwakilan lembaga keagamaan di MRP. Padahal,   sebelumnya para Ketua Sinode  Gereja Gereja di Tanah Papua sempat menandatangani surat pernyataan sikap  untuk menghentikan seluruh proses pemilihan MRP serta menolak memberikan rekomendasi perwakilan dari lembaga agama Kristen  sebagai calon anggota MRP masing masing  Ketua Umum Persekutuan Gereja Gereja BAPTIS Papua Pdt Socrates Sofyan Yoman MA, Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Pdt Dr Benny Giay MA, Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi serta Ketua Sinode Gereja Bethel  Pdt. Tonny Infandi STh. KRPBK mensinyalir Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Yemima Krey STh

Ratusan Warga Papua Tolak Pemilihan Anggota MRP

Besar Kecil Normal

Demonstrasi Warga Papua di Kantor DPR Papua menolak Pemilihan Ulang Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). TEMPO/Jerry Omona

TEMPO Interaktif, Jayapura - Ratusan warga Papua yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan berunjuk rasa menolak pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Rabu (2/3). Pemilihan anggota majelis direncanakan digelar pada Maret ini. “Kami menolak tegas pemilihan anggota MRP. MRP dibubarkan saja,” kata Selpius Bobi, koordinator Koalisi Rakyat Papua Bersatu Untuk Keadilan.

Mubes MRP: UU OTSUS, tindas rakyat Papua

MEDAN - Penerapan UU Otsus (Otonomi Khusus) Papua dinilai merupakan sebuah paksaan bagi warga asli Papua. Pasalnya, UU Otsus bukanlah merupakan aspirasi murni rakyat Papua, melainkan niat pemerintah Indonesia  yang sebelumnya ditolak oleh Musyawah Besar Majelis Rakyat Papua (Mubes MRP).