Pembredelan Buku Bukan Hal Baru di Tanah Papua

 By. Naftali Edoway

Naftali Edoway (photo pribadi)

Jayapura Voice Baptist,-- Saya membuka sebuah media online yang berita-beritanya selalu saya santapi. Dialah Tabloidjubi.com, salah satu media online dari Tanah Papua yang berita-beritanya tak dapat disangsikan hingga kini.  Dalam media ini saya menemukan sebuah judul berita “Buku Ke-15 Dari Socratez Dilarang Beredar”[1], membaca judulnya saya jadi tertawa. Tertawa bukan karena ada kesalahan pada judul dan isi atau pada medianya tapi kepada mereka yang melarang buku itu beredar. Lalu sejenak saya berpikir bahwa rupanya sampai saat ini penguasa negara ini belum mau ditelanjangi dosa-dosanya. 

Mereka masih ingin berkubang dalam lumpur dosa. Mereka masih ingin menari-nari diatas penderitaan yang mereka ciptakan bagi orang Papua. Mereka masih ingin tertawa diatas dosa yang mereka lahirkan karena kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang sudah dan terus dilakukannya hampir 50 tahun terakhir.

Sejak diintegrasi paksa 1969 hingga hari ini yang namanya pembredelan buku tentang Papua bukan hal yang baru. Hal seperti ini sudah berlangsung lama. Misalnya saja; Buku karangan Pdt. I.S. Kijne, “Seruling Mas” di larang beredar oleh pejabat Indonesia di Papua tahun 1963; Buku, Jayapura ketika perang Pasifik, oleh A.Mampioper di di larang beredar oleh pejabat Indonesia di Papua tahun 1979; Buku Karya Pdt. Jan Mamoribo, Benteng Jembekaki, dilarang beredar dalam tahun 1979 oleh pemerintah Indonesia; Buku karya Benny Giay, Penculikan dan Pembunuhan Theys Eluay, dilarang beredar dalam tahun 2003 oleh pejabat negara Indonesia di Papua; Sendius Wonda dengan bukunya, Tenggelamnya Rumpun Melanesia, dilarang beredar oleh pemerintah Indonesia tahun 2007; Socrates Yoman dengan buah penahnya yang berjudul Pemusnahan Etnis Melanesia, dilarang beredar oleh pemerintah Indonesia dalam bulan Agustus 2008, dll[2].

Dilarang beredarnya buku diatas, termasuk bukunya Socratez S.Yoman yang terakhir ini, menurut saya merupakan kebijakan untuk mematikan aktualisasi diri orang Papua atau upaya mematikan sikap kritis. Mereka ingin padamkan suara-suara demokrasi dari rakyat Papua. Mereka tak ingin kesalahan dimasa lalu dibongkar. Karena jika demikian mereka akan kehilangan muka dihadapan rakyatnya dan dunia internasional.

Kedua, Negara berusaha mengamankan status quonya atas tanah Papua dengan bahasa, bahwa isi dari buku-buku itu akan meresahkan rakyat, akan menganggu kondisi keamanan bahkan dikatakan berbau makar. Sikap negara seperti ini menunjukkan bahwa tak ada demokrasi di Papua. Yang ada hanya kekerasan, stigma dan teror dari waktu ke waktu untuk mengamankan kepentingan negara di Tanah Papua. Kekerasan yang berlebihan di Papua ini menunjukan adanya darurat kekerasan.  

Ketiga, ini adalah bentuk nyata kebijakan publik negara yang menurut Wibawanto Nugroho adalah degenerative politics[3]. Degenerative politics menurut Pak Nugroho adalah pandangan-pandangan politik dan anggapan-anggapan yang melumpuhkan kondisi masyarakat Papua. Artinya, Jakarta berpikir bahwa kehadiran buku itu akan mengganggu kadaulatan negara, sehingga segera diberedel/dilumpuhkan. Tak boleh ada orang Papua yang pintar dan menulis buku yang mempermasalahkan status quonya,dll.

Keempat, pembredelan buku ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada penjajahan atau pun perbudakan di Tanah Papua atau dengan kata lain Jakarta masih ingin memelihara politik penjajahan/perbudakannya di Papua.

Jika demikian, kapan ada kebebasan sebebas-bebasnya bagi rakyat Papua untuk menyatakan perlakukan tidakadil yang terus mereka alami? Kapan impian “Papua Tanah Damai” itu diwujudnyatakan? Kapan slogan “Kasih dan Damai itu Indah” yang dipajang di markas-markas militer itu terwujud? Entalah!  Tapi kekerasan masih terus terjadi. Ketidakadilan dan diskriminasi masih terlihat di depan mata. Teror dan intimidasi terus berjalan.  

Adakah Jakarta punya niat untuk mengakhiri konflik ini dengan jalan dialog atau perundingan? Kita tunggu sambil berjuang. Maju sambil terus mengumandangkan suara-suara kritis dari negeri ini dengan keyakinan kita bahwa kebenaran itu ibarat kekuatan air yang mengalir dari ketinggian ke dataran rendah. Ia tak dapat dibendung atau dipenjarahkan. Ia akan terus mengalir menembus sekat-sekat kebijakan negara yang ingin menahannya

 

Penulis: Naftali Edoway ( Dosen STT Walter Post jayapura)

 

Indonesia's Grasp on Papua Questioned Amid Unrest

Update-news

A spate of shootings in Papua over the past month is fueling charges that trigger-happy Indonesian soldiers are only exacerbating unrest and pro-independence sentiment in the resource-rich region.

Indonesia has maintained a strong military presence since it annexed the former Dutch colony in 1969, despite granting it more autonomy in 2001. Some estimates suggest that more than 14,000 troops patrol the restive province.

“Special autonomy isn’t working because Jakarta has failed to win the hearts of Papuans,” said Socratez Sofyan Yoman, a Baptist minister and pro-independence activist.

“Their military and police treat us like animals. So we’re seeking better dialogue and an end to the intimidation,” he said.

Part of the movement to escape Indonesia’s grasp is to claim more benefits from a wealth of natural resources in Papua, which has attracted foreign giants such as BP and US miner Freeport McMoRan.

Violence occurs regularly at Freeport’s massive gold and copper mine, a symbol of the Papuan struggle, with many claiming a spiritual attachment to nature and resenting outsiders who they say strip the land bare of resources.

Since a German tourist was shot and wounded on a Papuan beach on May 29 by suspected separatists, seven civilians and a soldier have died in shootings and other violence, according to the human rights group Kontras.

Police have tended to blame the pro-independence Free Papua Movement (OPM), which celebrated its 47th anniversary on Sunday. It urged Papuans to raise its banned Morning Star flag for the occasion.

But police now suspect that the National Committee for West Papua (KNPB), a separatist youth group, is behind some of the violence.

KNPB representatives, however, say the group is unarmed and accuse police of trying to orchestrate violence to blacken the independence movement and of covering up investigations into fatal shootings committed by its officers.

They point to the shooting and killing of KNPB vice chairman Mako Tabuni last month, an incident that led infuriated pro-independence activists to demand a full explanation from the national parliament.

“We came to Jakarta to ask the president for a new approach,” Septer Manufandu of the Papuan NGOs Cooperation Forum said.

“They say they want dialogue with us, but they continue their intimidation through their soldiers and police,” he said.

Police claimed Tabuni was armed and resisted arrest before they shot him, but activist groups quoted witnesses as saying he was shot by men in plainclothes from a passing car.

Activists also claimed that soldiers acted with impunity on June 6 when they opened fire on the town of Wamena, shooting 17 people, killing one and torching 87 homes in response to the murder of a soldier by someone in the community.

Police said the soldier had been stabbed after he knocked down a child while riding a motorcycle. But information is hard to verify because foreign journalists are de facto barred from the region.

The Reverend Benny Giay, a prominent activist, said Jakarta needed to ask why there was such strong pro-independence sentiment in Papua, Indonesia’s easternmost province, which occupies half of the island of New Guinea.

“It’s because we are treated like animals, like nothing, on our own land. Our sentiments didn’t just fall from the sky,” he said.

However, Jakarta refuses to revisit the 1969 UN-backed “Act of Free Choice” referendum that validated its claim to Papua. The referendum was widely seen a sham, with Jakarta hand-picking 1,026 people to vote on behalf of all Papuans.

President Susilo Bambang Yudhoyono said on Friday that there would be “no discussion or dialogue about the separation of Papua” and that Indonesia’s sovereignty over Papua was “legal and final.”

The government has tried to engage local leaders in dialogue to implement policies that suit both sides, but Papuans are growing weary of the process, analyst Muridan Widjojo from the Indonesian Institute of Sciences told AFP.

“It’s a little contradictory — Jakarta wants to take a dialogue approach at the same time it takes a militaristic approach, so it has lost the trust of the people,” he said.

Agence France-Presse/JG

Benny Giay: "Journalists in West Papua doing the same thing with Journalists in SouthAfrica during Apartheid Era"

Benny Giay (photo jubi)

Jayapura Jubi, (26/7)---Benny Giay, Chairman of the Synod of Kingmi on West Papua said that news of Papua, published by local and national mass media (Indonesia) have occurred in South Africa in the apartheid era. Investors and the government should control the public mind in a discriminatory manner through journalists and mass media.

"I think the news in the history of the community/state totalitarian and repressive m edia owner are required to follow the will of the regime. They, the media managers or journalists who write the story from the perspective of a victimized by totalitarian and repressive regimes are considered as trouble." Benny Giay said totabloidjubi.com, Wednesday (27/6) in Jakarta via mobile phone.

In the same place, Septer Manufandu, Executive Secretary of Foker LSM Papua also saidthat the mass media and journalists have been instrumental in Papua to fertilize the stigma of separatist andalso helped construct the public opinion that the perpetrators of terror and violence these days is the Papuans.

"The news media and journalists are very discriminating. This is a problem for us Papuans, because news like this fosters separatist stigma and make people think that the perpetrators of current terror and violence are the Papuans.

Though police are not able to prove it." Septer said to reporters in Jakarta, Tuesday, June 26th.
According to Benny Giay, these circumstances indicate that the media managers or journalists in this context has a discriminatory act. However, he also understands if this situation can sometimes occur because of the ruling regime had a stake in the media in which journalists work.

"Noam Chomsky have a view about this culture in which the investor or the authoritiescontrolling the public mind with the one-sided message that discriminated against a group that was sacrificed. Journalists in West Papua doing the same thing with Journalists in South Africa during Apartheid Era in the 1950s or in Indonesia in the 19th century. Nothingnew in Papua. " Benny Giay said to confirms his view.

Press freedom in South Africa does have a fragmented history. Some sectors of the South African media can openly criticize the system of apartheid and the National Party government, but they are
hampered by government censorship for years. Besides, not many journalists in the apartheid era, which could draw a clear boundary between truth and the interests of the ruler. Also of particular interest from the media companies they work for. At the time of apartheid, the control of journalists and mass media is very powerful. Mass media are dominated by noise and information from the

One example is the death of Steve Biko, a South African student leader who founded the Black Consciousness Movement. On August 18, 1977, Biko was arrested by the police of Africa. Biko was
arrested on charges of violating South Africa Act, No. 38, 1967 on Terrorism. He was interrogated by police officers from Port Elizabeth, Harold Snyman and Gideon Nieuwou dt. Interrogation that lasted twenty-two hours, including torture and beatings that resulted Biko coma. 

He s uffered serious head injuries while in police custody and was chained to a window grille for a day. Mass Media in South African did not wrote this torture, but wrote Biko was arrested for violating the Terrorism Act, until a journalist and now political leader, Helen Zille, along with Donald Woods, who is also a journalist and an editor, reveal the truth behind Biko's death.

Steve Biko died shortly after arriving at the Pretoria prison, on 12 September 1977. The police claimed his death was the result of a hunger strike which he did. But an autopsy revealed bruises and abrasions that led to Biko give up on a brain hemorrhage from a large wound in his head. An autopsy was used as powerful evidence that Biko was brutally beaten by his captors.

The attitudes of mass media in South Africa during the apharteid era on Biko's death is almost equal to the attitude of local and national mass media in Indonesia againstthe death of Mako Tabuni, the Vice Chairman of the National Committee of West Papua (KNPB). 

Journalists and mass media only writing base on the view of the police without any express testimony of the witnesses. Mako Tabuni, reported by newspapers shot to death because he tried to fight back to the police, while some witnesses expressed Mako Tabuni was shot without warning. (Jubi/Victor Mambor)

Benny Giay: Kunjungan Menkopolhukam Bukan Dialog

Menkopolhukam, Djoko Suyanto

”Itu hanyalah proses mengaburkan tuntutan rakyat Papua untuk berdialog. Dialog adalah dua pihak duduk satu meja secara setara membahas persoalan. Benny Giay"

Tokoh masyarakat Papua menilai kunjungan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono ke Papua pertengahan Juni lalu bukanlah dialog.

”Itu hanyalah proses mengaburkan tuntutan rakyat Papua untuk berdialog. Dialog adalah dua pihak duduk satu meja secara setara membahas persoalan yang terjadi di masa lalu dan bersama-sama membahas masa depan,” kata Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, usai bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, hari ini.

Menurut Benny, selama iniyang terjadi di lapangan masih terjadi pendekatan militeristik terhadap Papua. Dia juga prihatin politik stigma terhadap orang Papua terus dilakukan. ”Saya meminta pihak keamanan stop menstigma orang Papua sebagai separatis,” ujarnya.

Meski menghargai pidato dan pernyataan SBY tentang Papua, Benny menyesalkan hal itu masih hanya sebatas wacana. ”Kita berikan jempol untuk wacana yang bagus tapi kita berhadapan dengan realita, setiap hari ada penembakan dan tidak ada yang ditangkap dan tidak dilakukan penegakan hukum,” tutur dia.

Jika memang pemerintah ingin melakukan pendekatan kesejahteraan, kata Benny, harusnya ada tindakan dan program yang konkret dari perintah presiden kepada bawahannya.

Kejadian penembakan yang terus meningkat dalam waktu enam bulan terakhir ini membuat masyarakat menjadi tidak merasa aman dan nyaman. Selain itu dari sisi kesejahteraan pun masih banyak sekali yang belum tersentuh oleh pemerintah.

Benny melihat di komunitas gerejanya yang kebanyakan berada di pegunungan tengah dan di pesisir pantai yang jauh dari kota belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.

”Banyak sekolah tidak ada gurunya, Puskesmas tidak ada obat dan tidak ada petugasnya. Gizi buruk sangat tinggi dan banyak anak-anak menganggur karena tidak bisa membayar uang sekolah,” tandas Benny.

Penulis: Arientha Primanita/ Wisnu Cipto

Sumber: beritasatu.com/

 

 

Benny Giay : "Yang Dilakukan Wartawan di Papua Pernah Dilakukan Wartawan di Afrika Selama Era Apartheid"

 "Saya kira pemberitaan media dalam sejarah masyarakat/negara totaliter dan represif memang
mewajibkan para pemilik media untuk tunduk. Mereka, para pengelola media atau wartawan yang menulis berita dari sudut pandang masyarakat yang dikorbankan oleh regim totaliter dan represif dianggap mencari masalah." kata Benny Giay".

Benny Giay (Ketua Kingmi Papua/Foto-jubi)

Jayapura Voice-Baptist, (27/6)---Benny Giay, ketua Sinode Kingmi Papua memandang pemberitaan tentang Papua yang dilakukan jurnalis dan media massa lokal maupun nasional pernah terjadi di Afrika Selatan pada zaman Apartheid.

Pemodal dan penguasa telah mengendalikan pikiran publik secara diskriminatif melalui jurnalis dan media massa. "Saya kira pemberitaan media dalam sejarah masyarakat/negara totaliter dan represif memang
mewajibkan para pemilik media untuk tunduk. Mereka, para pengelola media atau wartawan yang menulis berita dari sudut pandang masyarakat yang dikorbankan oleh regim totaliter dan represif dianggap mencari masalah." kata Benny Giay kepada tabloidjubi.com, Rabu (27/6) di Jakarta via HP.

Di tempat yang sama, Septer Manufandu, sekretaris eksekutif Foker LSM Papua juga mengatakan bahwa media massa dan jurnalis telah berperan dalam menyuburkan stigma bahwa orang Papua adalah separatis dan juga turut mengkonstruksikan opini publik bahwa pelaku teror dan kekerasan belakangan ini adalah orang Papua.

"Pemberitaan media massa dan jurnalis sangat diskriminatif. Ini masalah buat kita orang Papua, karena pemberitaan seperti ini menyuburkan stigma separatis dan membuat masyarakat berpikir bahwa pelaku teror dan kekerasan belakangan ini adalah orang Papua. Padahal polisi tidak mampu membuktikan itu." kata Septer Manufandu kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 26 Juni.

Menurut Benny Giay, situasi seperti ini menunjukkan bahwa pengelola media atau jurnalis dalam konteks ini telah bertindak diskriminatif. Walau demikian, ia juga memahami jika terkadang situasi ini bisa terjadi karena penguasa regim itu punya saham dalam media dimana jurnalis itu bekerja.

"Noam Chomsky punya pandangan tentang budaya ini dimana pemodal atau penguasa mengendalikan pikiran publik ini dengan pesan sepihak yang diskriminatif terhadap kelompok yang dikorbankan. Apa yang dilakukan wartawan di Papua pernah dilakukan wartawan di Afrika selama era apartheid di tahun 1950an atau di Indonesia pada abad 19. Tidak ada yang baru di papua." ujar Benny Giay menegaskan pandangannya ini.

Kebebasan pers di Afrika Selatan memang memiliki sejarah yang terkotak-kotak. Beberapa sektor dari media Afrika Selatan bisa secara terbuka mengkritik sistem apartheid dan pemerintah Partai Nasional tapi mereka terhambat oleh berbagai sensor pemerintah selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak banyak wartawan di masa apartheid, yang bisa menarik batas yang jelas antara kebenaran dan kepentingan penguasa. Juga kepentingan tertentu dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Pada masa apartheid ini, kontrol terhadap wartawan dan media massa sangat kuat. Pemberitaan media massa didominasi oleh suara dan informasi dari rezim apartheid.

Salah satu contohnya adalah kematian Steve Biko, seorang pemimpin mahasiswa Afrika S elatan yang mendirikan Black Consciousness Movement. Pada 18 Agustus 1977, Biko ditangkap oleh polisi Afrika. Biko ditangkap dengan tuduhan melanggar UU Afrika Selatan, No. 38, 1967 tentang Terorisme. Ia diinterogasi oleh petugas polisi dari Port Elizabeth,diantaranya Harold Snyman dan Gideon Nieuwoudt.

Interogasi itu berlangsung dua puluh dua jam, termasuk penyiksaan dan pemukulan yang mengakibatkan Biko koma. Dia menderita cedera serius di kepalanya saat berada dalam tahanan polisi dan dirantai ke kisi-kisi jendela selama sehari. Media massa Afrika Selatan tidak memberitakan penyiksaan ini -selain memberitakan Biko ditangkap karena melanggar UU Teroris-hingga seorang wartawan dan sekarang pemimpin politik, Helen Zille, bersama dengan Donald Woods, yang juga seorang wartawan dan editor, mengungkap kebenaran di balik kematian Biko.

Steve Biko meninggal tak lama setelah tiba di penjara Pretoria, pada 12 September 1977. Polisi mengklaim kematiannya adalah akibat dari mogok makan yang dia lakukan. Namun otopsi mengungkapkan beberapa memar dan lecet yang akhirnya membuat Biko menyerah pada pendarahan otak dari luka besar di  kepalanya. Hasil otopsi ini kemudian dijadikan sebagai bukti kuat bahwa Biko telah dipukuli
secara brutal oleh para penculiknya. (Sumber: Jubi/Victor Mambor)

Besok Sejumlah Tokoh Papua Temui Perwakilan Negara Asing

Rev.Benny Giay ( Ketua Sinode Kigmi Papua)

Jakarta - Sejumlah tokoh Papua dan aktivis mendesak dunia peduli dengan maraknya aksi kekerasan bersenjata di Papua. Himbauan ini diserukan sejumlah tokoh Papua, LSM KontraS, Foker Papua dan Solidaritas Nasional untuk Papua (NAPAS).

Ketua Umum Gereja Kemah Injil (KINGMI) Papua Benny Giay mengatakan dunia perlu tahu kondisi di Papua karena pemberitaan mengenai serangkaian aksi kekerasan tak pernah berimbang dan memperhatikan nasib para korban.

Rencananya mereka akan menyampaikan kondisi dan situasi terkini di Papua kepada pejabat perwakilan negara asing di Indonesia.

"Saya mau lapor. Sebenarnya saya mau angkat apa yang kami alami. Khususnya tentang orang-orang yang takut dan trauma. Ada orang harus pulang cepat. Kadang orang takut sekolah dan ke kebun. Menurut saya sederhana saja, tapi itu tak terlalu banyak diungkapkan. Soal upaya menciptakan ketakutan yang mencekam.”

Ketua Umum Gereja Kemah Injil ( KINGMI ) Papua Benny Giay. Hingga bulan ini sudah 11 orang tewas dan lima lainnya terluka oleh pelaku penembakan misterius di Jayapura. LSM KontraS mencatat ada peningkatan aksi penembakan oleh orang misterius sepanjang tahun ini. 

Berdasarkan catatan Kontras, sejak Januari hingga bulan ini telah terjadi 17 kasus penembakan. Terakhir penembakan oleh polisi menewaskan Wakil Koordinator Komite Nasional untuk Papua Barat KNPB Mako Tabuni.
Sumber: http://www.kbr68h.com/

Kalau Kami di Dalam NKRI, Kami Habis

Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua Pendeta Benny Giay. (sumber: kabargereja.tk)

Ada kekuatan negara yang menyebar isu Papua Merdeka.

Pimpinan gereja-gereja di tanah Papua bertemu dengan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat kemarin.

Mereka adalah Ketua Sinode GKI di tanah Papua Pendeta Jemima J. Krey,  Ketua Sinode Kingmi di tanah Papua Pendeta Benny Giay, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pendeta Socratez Sofyan Yoman, dan Majelis Umum Sinode Nasional Gereja Kristen Alkitab Indonesia Pendeta Martin Luther Wanma.

Mencermati Kekerasan Di Tanah Papua Paska Konperensi ILWP

By. Pdt. Benny Giay

Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua

 

1.Kekerasan di Tanah Papua meningkat

 

Mayjen Erfi Triassunu, Pangdam Trikora  tanggal 22 Agustus 2011 lalu di depan wartawan mengakui bahwa kekerasan di tanah Papua meningkat paska KOnfrensi ILWP 2 Agustus (Pasifik Post 23/8/11). Pernyataan Pangdam tsb berangkat dari perkembangan dan insiden berikut yang terjadi sejak aksi masa pada tanggal tsb. Mulai dari  (a)  Kepanikan Jakarta menyikapi konfrensi  tsb dengan menggelar Rapat Kabinet, sehari setelah itu; (b) yang disusul dengan pernyataan petinggi Lembaga keamanan Negara di Jakarta  bahwa pihaknya akan menambah Pasukan, dan (c) Presiden SBY yang berjanji akan menyelesaikan masalah Papua dengan “politik hati nurani” dengan membagi-bagikan oleh-oleh khas  Papua setelah perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka, dan (d) Penculikan dan pembunuhan terhadap Das Komba warga sipil di Arso oleh TNI tanggal 19 Agustus, dan  sampai (e) John Yogi, OPM di Paniai yang mulai aktif (setelah yang bersangkutan membeli senjata dari pihak-pihak tertentu di Jakarta awal Januari) serta (f) Pemekaran Provinsi Papua Tengah di tengah-tengah kondisi Papua yang sedang mendidih dengan kekerasan sampai ke (g) Penembakan terhadap pos TNI dan Brimob di Puncak Jaya dan (h) Kebijakan pemerintah Pusat untuk transmigran ke Papua dengan merujuk kepada Kisah sukses “Kebijakan Transmigrasi di Kab Kerom di Tanah Papua awal tahun 1980an;  yang menurut Papua: kisah sukses pemerintah Indonesia menggagahi Papua, atas nama pembangunan dengan dukungan Bank Dunia dan masyarakat internasional serta (i) perkembangan terakhir dengan penempatan pos TNI yang berjaga-jaga dibelakang  kota Abepura dan pusat pemukiman lain sejak awal Agustus hingga kini, dan mengadakan penyisiran di sana yang meresahkan warga karena tidak bebas pergi ke kebun.

West Papua: Indonesian army general tightens the screws on the Kingmi Papua Church

 A leaked letter discloses the Indonesian government’s attempts to repress movements for cultural pride and autonomy in the country's restive Pacific periphery.
Source Link: http://www.opendemocracy.net/eld/west-papua-church
From the outside looking in, it might appear that the latest church conflict in West Papua is just another example of factional Protestant politics. A little sordid perhaps, but irrelevant to all but the parties involved. Dig a little deeper, however, and one finds something more disturbing. A leaked letter from the head of the Indonesian Army in Papua obtained by this author reveals that far from being an internal church matter, the conflict between Kingmi Indonesia (GKII), a Protestant church that has parishes across Indonesia, and the breakaway Kingmi Papua Church (GKIP), goes to the heart of the Indonesian government’s attempt to repress movements for cultural pride and autonomy in the country’s restive Pacific periphery.

West Papua: Benny Giay shocked by death of Agus Alua

Press Release – West Papua Media Alerts

The chairman of the Synod of the KINGMI Church Papua, Dr Benny Giay said that the sudden death of Agus Alue Alua has come as a great shock not only to his family but to all West Papuans.Benny Giay shocked by death of Agus Alua, calls for postponement

Jubi, 9 Apil, 2011 – The chairman of the Synod of the KINGMI Church Papua, Dr Benny Giay said that the sudden death of Agus Alue Alua has come as a great shock not only to his family but to all West Papuans.

Agus Alua, the rector of the Theology College of Philosophy and Theology, was a member of the last Majelis Rakyat Papua and his death occurred just as the second MRP was about to be sworn in, against the background of much controversy. [It is known too that although Agua Alua had been proposed as a member of the new MRP, his name was excluded under pressure from the government.]