Negara Biarkan Kekerasan di Degeuwo.

Tobias bagubau (Foto Jubi)

Jayapura (26/6)---Masyarakat adat yang mendiami sekitar Kali Degeuwo, Kabupaten Paniai mendesak pengusaha emas untuk mengosongkan wilayah itu dan meminta TNI, Polri, dan Pemda Papua menegakkan hukum. Masyarakat adat melihat, negara membiarkan kekerasan dan melindungi kepentingan kapitalis di
ladang emas itu.

Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee, dan Moni (LPMA SWAMEMO), Thobias Bagubau, kepada tabloidjubi.comdi Waena, Kota Jayapura, Selasa (26/6) siang, mengatakan, pihaknya sudah berupaya, paling tidak untuk menemukan solusi yang tepat.

"Kami sudah mengundang tiga kali pihak masyarakat, pengusaha, dan Pemda. Tapi belum ada titik temu. Masyrakat terus menyuarakan, itu ditutup. Mengapa sudah ada instruksi gubernur, sudah ada SK Bupati, dan Kapolres Nabire tetapi tidak pernah dihiraukan. Ada pembiaran, sehingga sejauh mana penegakan
hukum di sana?" kata Thobias dengan nada tanya.

Ia mengatakan, akibat dibukanya tambang, penyakit HIV-AIDS meningkat luas di masyarakat. Terjadi pula beberapa insiden penembakan yang menewaskan warga serta tingginya perusakan lingkungan tak terkendali. Dalam catatan LPMA SWAMEMO menyebutkan, tahun 2006, di Baya Biru danLokasi 99 Ndeotali, ada indikasi meracuni warga dengan minuman keras yang mengakibatkan enam warga Papua meninggal. Tahun 2009, di Lokasi 81, terjadi pencaplokan tanah, bentrokan antara warga yang bernama Damnianus Topaa dengan oknum polisi.

Selanjutnya, 16 Juli 2009, salah seorang warga yang bernama, Sefanya Anoka ditembak oknum polisi. Insiden ini sebagai buntut dari adanya tuntutan masyarakat adat atas tanahnya kepada salah satu pengusaha atas nama Hj.O. Medio Juni 2011, salah satu oknum bernama A, dibekuk aparat karena diduga mengedar narkoba jenis sabu-sabu.

Sementara itu, 15 Mei 2012, di Lokasi 45, penembakan warga terjadi di Kampung Nomowadide, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai. Insiden itu menewaskan Malianus Kegepe, tertembak di bagian dada. Tiga terluka, diantaranya Lukas Kegepe tertembak bagian perut, Amos Kegepe luka tembak bagian kaki, dan Alpius Kegepe terkena di lengan kanan. 

Thobias mengatakan, sebaiknya lokasi penambangan liar tersebut dikosongkan, untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. "Hentikan penambangan liar di Degeuwo, bupati Nabire hentikan penerbangan helikopter ke wilayah sepanjang sungai Degeuwo," tegasnya.

Saat bersamaan, Hendrikus Wermasubun, dari Divisi Informasi dan Dokumentasi Kontras Papua mengatakan, di wilayah itu, ada indikasi terjadi pembiaran oleh negara. Negara membiarkan kekerasan terjadi di wilayah itu, pada hal ada instruksi gubernur, dan SK bupati. (Jubi/Timo Marten)

Asing Intevensi, SBY. Intruksikan Pejabat Negara Kunjunggi Papua

Jayapura VB--Sejumlah pejabat tinggi negara, hari ini, Senin (18/6/2012) melakukan kunjungan ke Ibu Kota Provinsi Papua.

Kunjungan ini terkait, untuk melihat secara langsung kondisi Papua yang sempat memanas pasca tertangkapnya Mako Tabuni.

Walaupun para Otoritas mengatakan bahwa, Mako dibunuh karena malukukan Kriminal dan teror di jayapura, tapi dengan tekanan dunia internasional atas tewasnya seorang aktivis Ham di bawah organisasi KNPB, sehinggan dengan mendadak Presiden Intruksikan para pihak kementerian terkait untuk malihat kondisi yang terjadi pasca penembakan aktivis Musa Tabuni.

Pejabat yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua hari ini diantaranya, Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.

Rombongan akan tiba di bandara sentani Jayapura, menggunakan pesawat TNI AU Boeing 737-400 pada pukul 15:00 Wit.

Samapi hari hari ini para wartawan loksl belum konfirmasi atas kedatangan merekan, Tapi ada beberapa sumber terpercaya beredar bahwa kedatangan Mereka atas Tewasnya Mako Tabuni dalam insiden Penembakan di perumnas 3 Waena Jayapura.

 

Kunjungan kerja ini akan digelar pertemuan tertutup dengan Forum Komunikasi Muspida Provinsi Papua (ForkomPinda) di Swissbelt Hotel Jayapura. Pertemuan akan dihadiri oleh Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Penjabat Gubernur Papua, Ketua DPRD Papua dan beberapa pejabat daerah lainnya.

Esok harinya, rombongan Menkopolhukam akan menggelar pertemuan khusus dengan Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemda setempat. Usai pertemuan besok, rombongan melanjutkan perjalanan menuju Timika. Selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak Muspida di Kabupaten Timika

 

Negara Bertanggung Jawab atas Konflik Pilkada di Papua

By, Admin SBP

Tidak manusiawi, Salah satu korban Pilkada Papua
(foto Prbd)

Terjadinya sejumlah konflik akibat Pemilukada di Tanah Papua seperti Puncak,  Mamberamo Tengah, Tolikara dan beberapa daerah lainnya, mengundang keprihatinan yang sangat mendalam sebagai sesama manusia.

Kematangan pendidikan politik ternyata jauh dari harapan, Negara tidak mendidik rakyat tetang demokrasi dan politik, Konflik ini berakibat kurangnya pendidikan politik dan demokrasi.

Sangat sayangkan, demi kepentingan elit politik papua yang mengorbankan rakyat yang tak berdosa. ironisnya sampai sekarang juga belum ada penanganan secara efektif terkait konflik horizontal yang terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak, Tolikara, Mamberamo tengah dan lainnya di Provinsi Papua.