Penembakan Paniai Papua, Polisi Tahan Empat Warga

Aparat Gabungan TNI/Polri mengejar TPN/OPM

Liputan6.com, Jayapura: Polres Paniai saat ini masih menahan empat warga sipil terkait kasus penembakan Brigadir Polisi Yohan Kadimatau, anggota Polri di Enarotali, Papua, Selasa (21/8).

Kapolres Paniai AKBP Anthon Diantje kepada Antara, Kamis (23/8), mengatakan pihaknya saat ini masih manahan dan terus memintai keterangan dari empat warga yang diduga mengetahui kasus tersebut.

"Penyidik masih terus berupaya untuk meminta keterangan dari keempat orang itu," kata AKBP Diantje seraya mengakui, pihaknya mengalami kesulitan karena mereka enggan memberitahukan apa yang mereka ketahui.

Menurut AKBP Diantje, dari keempat orang itu pada saat pengejaran lari kearah pelaku sehingga mereka melarikan diri dengan membawa senjata milik anggota yang tewas tertembak.

Keempat warga sipil yang masih ditahan antara lain Steven Degei, Matias Kouki, Alosius Degei, dan Melianus Degei.

Ketika ditanya tentang penganiayaan yang dilakukan anggota polisi terhadap warga sipil yang di tangkap, Kapolres Paniai menegaskan tidak ada penganiayaan yang dilakukan anggotanya. "Tidak benar ada penganiayaan yang dilakukan anggotanya terhadap warga sipil karena bila dalam pemeriksaan tidak terindikasi maka mereka dilepaskan," aku AKBP Diantje.

Kasus penembakan terhadap anggota Polres Paniai yang terjadi Selasa (21/8) itu selain menewaskan Brigadir Pol Yohan Kasimatau juga senjata milik korban jenis V2 juga diambil TPN/OPM.(MEL)

Negara Biarkan Kekerasan di Degeuwo.

Tobias bagubau (Foto Jubi)

Jayapura (26/6)---Masyarakat adat yang mendiami sekitar Kali Degeuwo, Kabupaten Paniai mendesak pengusaha emas untuk mengosongkan wilayah itu dan meminta TNI, Polri, dan Pemda Papua menegakkan hukum. Masyarakat adat melihat, negara membiarkan kekerasan dan melindungi kepentingan kapitalis di
ladang emas itu.

Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee, dan Moni (LPMA SWAMEMO), Thobias Bagubau, kepada tabloidjubi.comdi Waena, Kota Jayapura, Selasa (26/6) siang, mengatakan, pihaknya sudah berupaya, paling tidak untuk menemukan solusi yang tepat.

"Kami sudah mengundang tiga kali pihak masyarakat, pengusaha, dan Pemda. Tapi belum ada titik temu. Masyrakat terus menyuarakan, itu ditutup. Mengapa sudah ada instruksi gubernur, sudah ada SK Bupati, dan Kapolres Nabire tetapi tidak pernah dihiraukan. Ada pembiaran, sehingga sejauh mana penegakan
hukum di sana?" kata Thobias dengan nada tanya.

Ia mengatakan, akibat dibukanya tambang, penyakit HIV-AIDS meningkat luas di masyarakat. Terjadi pula beberapa insiden penembakan yang menewaskan warga serta tingginya perusakan lingkungan tak terkendali. Dalam catatan LPMA SWAMEMO menyebutkan, tahun 2006, di Baya Biru danLokasi 99 Ndeotali, ada indikasi meracuni warga dengan minuman keras yang mengakibatkan enam warga Papua meninggal. Tahun 2009, di Lokasi 81, terjadi pencaplokan tanah, bentrokan antara warga yang bernama Damnianus Topaa dengan oknum polisi.

Selanjutnya, 16 Juli 2009, salah seorang warga yang bernama, Sefanya Anoka ditembak oknum polisi. Insiden ini sebagai buntut dari adanya tuntutan masyarakat adat atas tanahnya kepada salah satu pengusaha atas nama Hj.O. Medio Juni 2011, salah satu oknum bernama A, dibekuk aparat karena diduga mengedar narkoba jenis sabu-sabu.

Sementara itu, 15 Mei 2012, di Lokasi 45, penembakan warga terjadi di Kampung Nomowadide, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai. Insiden itu menewaskan Malianus Kegepe, tertembak di bagian dada. Tiga terluka, diantaranya Lukas Kegepe tertembak bagian perut, Amos Kegepe luka tembak bagian kaki, dan Alpius Kegepe terkena di lengan kanan. 

Thobias mengatakan, sebaiknya lokasi penambangan liar tersebut dikosongkan, untuk menghindari kekerasan lebih lanjut. "Hentikan penambangan liar di Degeuwo, bupati Nabire hentikan penerbangan helikopter ke wilayah sepanjang sungai Degeuwo," tegasnya.

Saat bersamaan, Hendrikus Wermasubun, dari Divisi Informasi dan Dokumentasi Kontras Papua mengatakan, di wilayah itu, ada indikasi terjadi pembiaran oleh negara. Negara membiarkan kekerasan terjadi di wilayah itu, pada hal ada instruksi gubernur, dan SK bupati. (Jubi/Timo Marten)

TPN-OPM letter in Paniai: We Will Not Give Up

Gen Jhon Yogi  bersama pasukan (foto jubi)

Jubi --- Leader of TPN OPM IV Division II Makodam Pemka Paniai, General John Magai Yogi declared, would not retreat one step in the operation serve military-police joint forces that began last August 2011. It is committed, its predecessors pioneered the struggle continues to achieve the expectations of the West Papuans. The statement as stated in the letter issued from the middle of the jungle.

"We TPN throughout Papua OPM will never give up and will continue to fight the Indonesian authorities to the death," he wrote in a letter dated January 5, 2012. "We only hold Ukaa Mapega (bow and arrow, Ed.), But we rely on God, we are ready to face Brimob Police Headquarters and Detachment 88 as Indonesia's elite troops, equipped with modern weapons and today they still control Paniai area, "he added.

Venetina Kogoya: Hentikan Penambahan Pasukan ke Paniai

Anggota MRP Penetina Kogoya (foto Jubi)

JUBI --- Adanya laporan dari masyarakat jika hingga saat ini penambahan pasukan keamanan masih terus dilakukan ke Paniai mendapat rsepon dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Wakil Ketua I MRP Pokja Agama, Venetina Kogoya mengatakan, Informasih terakhir yang  diterima pihaknya menyebutkan bahwa ada penambahan pasukan lagi ke Panian dan masyarakat terus mengungsi.

“Dari informasi yang disampaikan masyarakat kepada kami, katanya ada dua kampung yang sudah mengungsi. Tapi kami masih tetap

Negeri Mutiara Hitam Itu Terus Membara

Ilustrasi

JAKARTA - Papua yang berada di wilayah Timur Indonesia menjelang tutup tahun terus membara. Aksi penembakan dan kekerasan yang terjadi di Negeri Mutiara hitam itu seakan tidak pernah habis meski pemerintah telah mengerahkan ribuan pasukan.

Di sepanjang 2011, tercatat belasan orang meregang nyawa di Papua. Sebagian besar kasus, korban tewas akibat tembakan oleh orang tidak dikenal. Berikut data yang berhasil diperoleh okezone:

Pada 13 April 2011, terjadi penembakan 5 orang warga sipil di Dogiyai Papua.

Answers of Dutch Min. of FA to questions about Paniai-Papua

Merlu Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

Answers of Dr. U. Rosenthal, Minister of Foreign Affairs to the questions of
Member of Parliament Kortenoeven (PVV-Party) concerning the escalating
violence
and brutal force of the Indonesian army against the local people of
West-Papua.

Question 1 
How do you judge the news items ‘Shootings, village burnings and helicopter
attacks continue across Paniai’ 1) and ‘Massive Indonesian offensive
displaces thousands in Paniai as helicopters attack and raze villages’ 2)?

Menlu Belanda: Situasi di Papua Belum Kritis!

Merlu Negeri Belanda, Dr. Uri Roshental (Foto: Ist)

PAPUAN, Belanda --- Situasi di Papua saat ini belum kritis. Pasukan PBB akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa.

Demikian penegasan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Uri Rosenthal, pada Kamis (22/12), pukul 16.30 – 18.00 waktu Belanda, di Gedung Parlemen Belanda, Kota Den Haag, menjawab tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua mengamankan

Menurut Rosenthal, tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, diminta agar harus ada bukti yang cukup kuat dan jangan simpang siur.

Military operation alleged in West Papua

Pro-independence groups claim 17 people have been killed in the last couple of days as Indonesian military forces use mining company helicopters to attack villages in the troubled West Papua province.

The western half of New Guinea island and formally known as Irian Jaya, West Papua has been claimed by Indonesia since 1969. 

Fighting under the ''Morning Star'' flag which is illegal in Indonesia, the West Papua Liberation Army or TPN has fought guerrilla style engagements against the Indonesian Army or TNI and its National Police arm.

West Papua Media Alerts say they produce the ''latest independently verifiable news from West Papua''.

They say that in actions against TPN, 20,000 people in the Paniai area of West Papua have been left homeless after the army attacks.

They believe an Indonesian counter-terrorism unit Detachment 88 is involved in ongoing military operations in Paniai.

Papua Barat: Respon Balik Untuk Pemerintah Selandia Baru untuk Papua Barat

 Laporan dari Indonesia menguasai Papua Barat menunjukkan bahwa ribuan penduduk desa di Paniai sedang mengalami pengepungan militer yang melibatkan penghancuran menghebohkan dan kekerasan. Rumah telah dibakar dan dihancurkan desa-desa, sementara helikopter dikatakan menembaki desa-desa. Ada laporan kematian, evakuasi paksa dan pemindahan ribuan orang.

 This publihed:http://indigenouspeoplesissues.com/west-papua

 "Kami tidak dapat mengkonfirmasi semua laporan karena daerah tersebut tertutup bagi wartawan dan pekerja kemanusiaan. Tapi ada indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap rakyat Papua Barat meningkat drastis.

People across the globe demand the release of Filep Karma

Amnesty International News Release - December 15, 2011

http://www.asia-pacific-solidarity.net/statements/ 

• Indonesia: Another protester dies amidst the tense situation at Freeport - Asian Human Rights Commission Urgent Appeal. December 15, 2011
• Indonesia: In high-level meeting Amnesty International calls for human rights accountability in Papua - Amnesty International Public Statement. December 6, 2011
• Two councils in Sydney will raise the West Papuan flag on their town Halls for 1st December - Australia West Papua Association (Sydney) Media release. November 30, 2011
• Statement to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - By Paul Barber, TAPOL . November 29, 2011
• Dr Neles Tebay statement on West Papua to the European Parliament Subcommittee on Human Rights - November 29, 2011

People in over 80 countries in every region of the world have come together to demand the release of Indonesian prisoner of conscience Filep Karma, who is currently serving a 15-year prison sentence for taking part in a peaceful ceremony where a Papuan regional flag was raised.

Cries And Relief From the Battlefield Paniai west Papua

Gen. Jhon Jogi

Paniai west papua- In 2011 this addition of the Colonial military forces from outside Papua, Indonesia Delivery of Jakarta Detachment 88 namely Coconut II, Brimob from Papua Police, and various units of the security sutuan kept at muster in Papua.
Colonial regime plans to spend Sby-Budiono Struggle Free Papua Movement (TPN-OPM) of our region and the entire national territory of West Papua, this is one form of regime of Indonesia's commitment to "eliminate" people of Papua, and seized property of indigenous Papuans in West Papua.
We never give up, we are working for Papuan independence, because we know under the Freedom is the right of all nations.
Suffering experienced by fighter-penjuang Papua (the bones) is only for "Free Papua"
Peraktek cruelty, violence, brutal assault, attack either by air, land, whatever form that is applied or carried by the system REGIME Indonesia (Sby-Budiono) with military-police force.
 We Indigenous people of Papua (OAP) and TPN-OPM in West Papua All Mainland was never afraid and trembling. To tell the truth of history that had been trampled on - walk on by Colonial Indonesia.

Penembakan, pembakaran dan serangan helikopter di desa terus berlanjut di Paniai

Laporan Khusus dan Update
oleh Nick Chesterfield di westpapuamedia.info

Situasi mengerikan dari teror dan intimidasi muncul dari warga desa dan pekerja HAM di distrik terpencil di Paniai Papua Barat semalam, sebagai sebuah serangan militer Indonesia besar-besaran terus tejadi terhadap   Tentara Nasional Pembebasan TPN/OPM (gerilyawan) .

Hak asasi manusia lokal dan sumber-sumber gereja melaporkan bahwa warga desa biasa menjadi sasaran yang signifikan pelanggaran HAM oleh gabungan polisi Indonesia dan kekuatan militer, dan menyerukan intervensi internasional segera di Papua Barat untuk menghentikan kekerasan.

Lebih dari empat batalyon tentara Indonesia (TNI) dengan kekuatan penuh  dari Batalyon Kostrad 753 pasukan komando, Brimob paramiliter polisi, dan elit kontra-terorisme pasukan dari Detasemen 88 - semua unit dipersenjatai, dilatih, dan dipasok oleh Pemerintah Australia -

Gereja di Papua Minta Aparat Ditarik dari Paniai

Jayapura - Ketua Umum Persekutuan Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, meminta polisi dan anggota TNI segera ditarik dari Paniai. Konflik Paniai telah menimbulkan jatuh korban dan dapat memicu kekerasan berkelanjutan.

"Gereja tidak akan sependapat bila polisi menyerbu gerombolan hingga timbul jatuh korban. “Itu tindakan biadab, melanggar HAM, aparat maunya apa. OPM juga umat Tuhan,”

“TNI dan Polisi harus segera ditarik. Tidak ada alasan aparat berada di Paniai dalam jumlah besar. Dulu Paniai tidak seperti ini, aman dan damai. Ketika ada aparat, barulah terjadi konflik,” kata Socratez Sofyan Yoman, Rabu malam, 14 Desember 2011.

Ia mengatakan gerakan Papua merdeka di Paniai bukan sesuatu yang baru. “Mengapa tidak dari dulu kelompok bersenjata tersebut didekati. Kenapa baru sekarang aparat melakukan pendekatan. Yang kami sesalkan adalah pendekatan itu malah lewat jalan kekerasan,” ujarnya.

Yoman memandang tindakan represif hanya akan membuka pintu bagi perang tak berkesudahan antara petugas keamanan dan kelompok sipil bersenjata. Ia meminta pemerintah dan polisi mengkaji kembali kebijakan menggunakan senjata dalam menghadapi gerakan Papua Merdeka. “Jikalau lebih banyak keuntungannya tak menggunakan senjata, dan lebih banyak kerugian lewat baku tembak, ya dihentikan saja.”